1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf

- 1 - RANCANGAN TERBATAS
TIDAK UNTUK DISEBARLUASKAN
RUU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Fungsi dan Tujuan Pendidikan
BAB III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
BAB IV Hak dan Kewajiban
Bag I Hak dan Kewajiban Warga Negara
Bag II Hak dan Kewajiban Orang Tua
Bag III Hak dan Kewajiban Masyarakat
Bag IV Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
BAB V Jalur Pendidikan
BAB VI Jenis Pendidikan
BAB VII Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
Bag I Pendidikan Anak Usia Dini
Bag II Pendidikan Dasar
Bag III Pendidikan Menengah
BAB VIII Jenjang Pendidikan Tinggi
Bag I Umum
Bag II Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Bag III Penyelenggara Pendidikan Tinggi
BAB IX Pelajar dengan Kondisi Khusus
BAB X Wajib Belajar dan Hak Belajar
Bag I Wajib Belajar
Bag II Hak Belajar
BAB XI Standar Nasional Pendidikan
BAB XII Kurikulum dan Pembelajaran
Bag I Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar,
dan Menengah
Bag II Kurikulum Pendidikan Tinggi
Bag III Pembelajaran
BAB XIII Evaluasi
Bag I Umum
Bag II Evaluasi Pelajar
Bag III Evaluasi Sistem Pendidikan
Bag IV Akreditasi
BAB XIV Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bag I Pendidik
Bag II Tenaga Kependidikan
BAB XV Lembaga Pendidikan Asing
BAB XVI Sanksi Administratif
BAB XVII Sanksi Pidana
BAB XVIII Ketentuan Peralihan
BAB XIX Ketentuan Penutup

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial;
b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-
undang;
c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga
perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara
terencana, terarah, dan berkesinambungan;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah tidak
sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum
sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,
perlu menetapkan Undang-Undang tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, dan
Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses
Pembelajaran agar Pelajar secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa, dan negara.
2. Pelajar adalah anggota Masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri pada semua jalur,
jenis, dan Jenjang Pendidikan.
3. Pendidik adalah tenaga yang melaksanakan
Pendidikan untuk mengembangkan potensi Pelajar.
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang menunjang
penyelenggaraan Pendidikan dari segi administratif
dan manajerial pada satuan pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah lembaga yang
menyelenggarakan layanan Pendidikan pada setiap
jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan.
6. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Pelajar
untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu
proses Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan
pada kekhususan tujuan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan

Pelajar, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan
yang dikembangkan.
9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria input,
proses, dan capaian yang menjadi acuan
penyelenggaraan Pendidikan dalam mencapai tujuan
pendidikan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
panduan yang dirancang untuk menghasilkan
pengalaman belajar yang menumbuhkembangkan
potensi Pelajar secara holistik dan untuk mencapai
tujuan Pendidikan tertentu.
11. Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik,
Pelajar, dan sumber belajar yang dilaksanakan
secara sistematis dan terencana berdasarkan
Kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Evaluasi adalah proses sistematis untuk memantau,
menilai, dan memperbaiki mutu pendidikan.
13. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik
yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
14. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara
Indonesia nonpemerintah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
Pasal 2
Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
Pasal 3
Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan
potensi Pelajar agar menjadi manusia yang beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak
mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis,
berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.
Pasal 4
Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang
demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban,
serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin.
BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 5
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang
sistemik dengan prinsip:
a. berorientasi pada Pelajar;
b. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah;
c. demokratis;
d. berkeadilan;
e. nondiskriminatif;
f. inklusif; dan
g. mendukung Pembelajaran sepanjang hayat.
Pasal 6
(1) Prinsip berorientasi pada Pelajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan prinsip
bahwa penyelenggaraan Pendidikan mengutamakan
pemenuhan kebutuhan Pelajar, serta pengembangan
potensi dan kompetensi Pelajar secara holistik.
(2) Prinsip menjunjung tinggi kebenaran ilmiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
merupakan prinsip bahwa ketaatan terhadap nilai,
kaidah, metode, dan budaya ilmiah melandasi dan
menjadi pedoman aktivitas keilmuan.
(3) Prinsip demokratis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c merupakan prinsip bahwa

penyelenggaraan Pendidikan menghargai aspirasi
pemangku kepentingan pendidikan.
(4) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf d merupakan prinsip bahwa terdapat
kesetaraan dalam kesempatan untuk memperoleh
layanan Pendidikan bermutu.
(5) Prinsip non-diskriminatif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf e merupakan prinsip bahwa
penyelenggaraan Pendidikan memberikan
penghargaan atas hak asasi manusia dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan
kepercayaan terhadap Tuhan YME, nilai-nilai
kultural, dan kemajemukan bangsa.
(6) Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf f merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan
Pendidikan menyediakan layanan secara afirmatif
kepada kelompok marjinal.
(7) Prinsip mendukung Pembelajaran sepanjang hayat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g
merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan
Pendidikan menyediakan fleksibilitas dan
kesempatan untuk mengakses Pendidikan yang
bermutu bagi Warga Negara dari setiap kelompok
usia sesuai kebutuhan individu.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 7
Setiap Warga Negara berhak:
a. memperoleh akses Pendidikan yang bermutu tanpa
diskriminasi;
b. mendapatkan kesempatan meningkatkan
Pendidikan sepanjang hayat;
c. mendapatkan Pendidikan agama/kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang
menganut agama/kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa yang sama;
d. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan
bakat, minat, dan kemampuannya;

e. mendapatkan bantuan biaya Pendidikan bagi yang
kurang mampu;
f. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan
Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
g. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan
kecepatan belajar masing-masing dan tidak
menyimpang dari ketentuan batas waktu yang
ditetapkan.
Pasal 8
Setiap Warga Negara wajib:
a. mengikuti Pendidikan dasar dan Pendidikan
menengah bagi yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan
18 (delapan belas) tahun;
b. ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan; dan
c. ikut bertanggung jawab menanggung biaya
penyelenggaraan Pendidikan kecuali bagi Pelajar
yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 9
Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan
Pendidikan dan memperoleh informasi tentang
perkembangan Pendidikan anaknya.
Pasal 10
Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban
memberikan Pendidikan dasar kepada anaknya.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 11
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan Evaluasi penyelenggaraan
Pendidikan melalui peran serta perorangan, kelompok,
organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber
daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Pasal 13
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak
mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi
penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan
Pasal 14
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap
Warga Negara tanpa diskriminasi.
Pasal 15
(1) Pemerintah Pusat wajib mengalokasikan paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran
pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.
(2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.
(3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) di luar biaya Pendidikan kedinasan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban alokasi
untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan
Pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB V
JALUR PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16
Jalur Pendidikan terdiri atas:
a. pendidikan formal;
b. pendidikan nonformal; dan
c. pembelajaran informal.
Bagian Kedua
Pendidikan Formal
Pasal 17
(1) Pendidikan formal merupakan Pendidikan yang
dirancang penuh waktu dan diselenggarakan dengan
alur yang berkelanjutan.
(2) Pendidikan formal diikuti oleh Pelajar dengan
kategori usia yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 18
Pendidikan formal terdiri atas sub jalur:
a. pra persekolahan;
b. persekolahan; dan
c. persekolahan mandiri.
Pasal 19
(1) Pra persekolahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf a bertujuan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.
(2) Pra persekolahan wajib memenuhi standar input dan
standar proses dalam Standar Nasional Pendidikan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 20
(1) Persekolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf b bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi dan karakter Pelajar.
(2) Persekolahan wajib memenuhi semua Standar
Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Pasal 21
(1) Persekolahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf c bertujuan untuk menghasilkan
inovasi penyelenggaraan persekolahan dalam rangka
mengembangkan kompetensi dan karakter Pelajar.

(2) Dalam menghasilkan inovasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), persekolahan mandiri menetapkan
standar input dan standar proses masing-masing
sesuai dengan konteks dan kebutuhan
Pembelajarannya.
(3) Persekolahan mandiri wajib memenuhi standar
capaian dalam Standar Nasional Pendidikan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 22
(1) Pendidikan formal diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
(2) Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan
formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk lembaga yang berbadan hukum dan
berprinsip nirlaba.
Bagian Ketiga
Pendidikan Nonformal
Pasal 23
(1) Pendidikan nonformal merupakan Pendidikan tidak
penuh waktu dan dapat diselenggarakan dengan alur
yang berkelanjutan.
(2) Pendidikan nonformal bersifat sebagai pelengkap
atau pengganti Pendidikan formal untuk menunjang
proses Pembelajaran sepanjang hayat.
Pasal 24
Pendidikan nonformal terdiri atas sub jalur:
a. pendidikan kesetaraan; dan
b. pendidikan komunitas dan kecakapan hidup.
Pasal 25
(1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk:
a. memberikan akses Pendidikan seluas-luasnya
kepada anggota Masyarakat yang karena alasan
tertentu tidak dapat atau tidak memilih untuk
mengikuti Pendidikan formal; dan
b. mengembangkan kompetensi dan karakter
Pelajar.

(2) Pendidikan kesetaraan wajib memenuhi standar
capaian pada Standar Nasional Pendidikan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Pendidikan kesetaraan terbuka untuk Pelajar tanpa
kategori usia.
Pasal 26
(1) Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup
bertujuan untuk pengembangan diri, karakter, budi
pekerti, dan/atau budaya.
(2) Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup
dilaksanakan melalui program belajar yang
dirancang oleh penyelenggara pendidikan.
Pasal 27
Pendidikan nonformal diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
Pasal 28
Pendirian Satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal
yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib:
a. memenuhi persyaratan pendirian; dan
b. memperoleh izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Keempat
Pembelajaran Informal
Pasal 29
(1) Pembelajaran informal merupakan jalur pendidikan
keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar
secara mandiri.
(2) Pembelajaran informal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak terikat pada Standar Nasional
Pendidikan.

BAB VI
JENIS PENDIDIKAN
Pasal 30
Jenis Pendidikan terdiri atas Pendidikan umum,
Pendidikan keagamaan, Pendidikan vokasi, Pendidikan
akademik, Pendidikan profesi, Pendidikan khusus, dan
Pendidikan kedinasan.
Pasal 31
Pendidikan umum merupakan Pendidikan yang
mempersiapkan Pelajar untuk menguasai pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk
melanjutkan Pendidikan serta belajar sepanjang hayat.
Pasal 32
Pendidikan keagamaan merupakan Pendidikan yang
menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang
memerlukan penguasaan ajaran agama.
Pasal 33
Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan yang
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
dunia usaha dan dunia kerja.
Pasal 34
Pendidikan akademik merupakan Pendidikan yang
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
dunia usaha, dunia kerja, dan dunia akademik.
Pasal 35
Pendidikan profesi merupakan Pendidikan yang
mempersiapkan Pelajar untuk bekerja dalam profesi
tertentu yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 36
Pendidikan khusus merupakan Pendidikan yang
dirancang untuk memfasilitasi Pelajar dengan kondisi
khusus yang memerlukan metode Pembelajaran yang
adaptif dan sumber daya tertentu sesuai kekhususannya.
Pasal 37
(1) Pendidikan kedinasan merupakan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian.
(2) Pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas
kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai pada
kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian.
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur Pendidikan, Jenis
Pendidikan, dan pendirian Satuan Pendidikan jalur
formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB VII
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG
PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN
MENENGAH
Bagian Kesatu
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 39
Jenjang Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sebelum
Jenjang Pendidikan dasar.

Pasal 40
Jenjang Pendidikan anak usia dini merupakan upaya
pembinaan untuk membantu penanaman nilai-nilai
Pancasila, agama, dan moral, serta pertumbuhan dan
perkembangan fisik motorik, kognitif, literasi, dan sosial-
emosional.
Pasal 41
Pendidikan anak usia dini terdiri atas:
a. layanan pengasuhan anak;
b. layanan taman anak; dan
c. layanan prasekolah.
Pasal 42
(1) Layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 huruf a bertujuan untuk mendukung
keluarga dalam pengasuhan anak.
(2) Layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui sub Jalur
Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup.
Pasal 43
(1) Layanan taman anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf b bertujuan untuk mendukung
tumbuh kembang anak.
(2) Layanan taman anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui sub Jalur Pendidikan:
a. pra persekolahan; dan
b. komunitas dan kecakapan hidup.
Pasal 44
(1) Layanan prasekolah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 huruf c bertujuan untuk:
a. mendukung tumbuh kembang anak; dan
b. membantu anak menyesuaikan diri dan
menjalani transisi dengan lancar menuju proses
belajar yang lebih terstruktur pada Jenjang
Pendidikan dasar.
(2) Layanan prasekolah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sebelum
Jenjang Pendidikan dasar.

(3) Layanan prasekolah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui sub Jalur Pendidikan:
a. pra persekolahan; dan
b. komunitas dan kecakapan hidup.
Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan Dasar
Pasal 45
Jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan sebelum Jenjang
Pendidikan menengah.
Pasal 46
(1) Jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan mulai kelas
1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan).
(2) Kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam)
dirancang untuk mengembangkan kemampuan
dasar dalam literasi, numerasi, dan berpikir ilmiah,
serta mengembangkan karakter Pelajar sebagai
landasan bagi pengembangan diri dan sosial.
(3) Kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan)
dirancang untuk mengembangkan lebih lanjut
kemampuan dasar dan karakter yang telah dibangun
pada kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam)
untuk mempelajari dan memahami ilmu
pengetahuan sebagai landasan untuk melanjutkan
Pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah.
Pasal 47
Jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan melalui sub Jalur
Pendidikan persekolahan, Pendidikan persekolahan
mandiri, atau Pendidikan kesetaraan.
Bagian Ketiga
Jenjang Pendidikan Menengah
Pasal 48
Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan setelah
Jenjang Pendidikan dasar dan sebelum Jenjang
Pendidikan tinggi.

Pasal 49
(1) Jenjang Pendidikan menengah merupakan
Pendidikan yang dirancang untuk memperdalam
pemahaman atas ilmu pengetahuan yang lebih
variatif dan spesifik serta mempersiapkan Pelajar
untuk:
a. melanjutkan ke Jenjang Pendidikan tinggi;
dan/atau
b. mengembangkan keterampilan yang relevan
dengan dunia usaha dan dunia kerja.
(2) Selain mempersiapkan Pelajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Menengah juga
mempersiapkan Pelajar menjadi Warga Negara yang
memberi kontribusi positif bagi Masyarakat.
Pasal 50
Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan mulai kelas
10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas).
Pasal 51
(1) Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan melalui
sub Jalur Pendidikan persekolahan, Pendidikan
persekolahan mandiri, atau Pendidikan kesetaraan.
(2) Jenjang Pendidikan menengah terdiri atas Jenis
Pendidikan umum dan Jenis Pendidikan vokasi.
Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenjang Pendidikan
anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang
Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB VIII
JENJANG PENDIDIKAN TINGGI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53
Jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan setelah Jenjang
Pendidikan menengah.

Pasal 54
Jenjang Pendidikan tinggi merupakan Pendidikan yang
dirancang berdasarkan kebudayaan bangsa untuk
memperdalam pemahaman dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui Pembelajaran dengan
tingkat kompleksitas dan kekhususan yang tinggi, dengan
tujuan untuk memajukan peradaban, memenuhi
kepentingan nasional, dan meningkatkan daya saing.
Pasal 55
Jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan melalui sub Jalur
Pendidikan persekolahan.
Pasal 56
(1) Jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan melalui jenis
pendidikan:
a. akademik;
b. keagamaan;
c. vokasi;
d. profesi; dan
e. kedinasan.
(2) Jenjang pendidikan tinggi pada jenis pendidikan
akademik dan keagamaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan
melalui program sarjana, magister, dan doktor.
vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan melalui program diploma, sarjana, dan
magister.
profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilaksanakan melalui program profesi dan spesialis.
(5) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan melalui kerjasama antara
perguruan tinggi dengan asosiasi profesi.
kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dilaksanakan melalui program diploma,
sarjana, profesi, dan spesialis.
(7) Program diploma dan program sarjana pada jenis
pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) hanya untuk pendidikan kedinasan
kepolisian dan militer.

Pasal 57
(1) Program diploma diperuntukkan bagi lulusan
Jenjang Pendidikan menengah untuk
mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam
penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
(2) Program sarjana diperuntukkan bagi lulusan
Jenjang Pendidikan menengah untuk mengamalkan
ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran
ilmiah.
(3) Program magister diperuntukkan bagi lulusan
program sarjana untuk menerapkan, mengamalkan,
dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
(4) Program doktor diperuntukkan bagi lulusan program
magister untuk menemukan, menciptakan,
dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan,
pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penalaran dan penelitian
ilmiah.
(5) Program profesi diperuntukkan bagi minimal lulusan
program sarjana untuk mengembangkan keahlian
khusus yang diperlukan dalam dunia kerja sesuai
dengan standar keprofesian tertentu.
(6) Program spesialis diperuntukkan bagi lulusan
program profesi yang telah berpengalaman sebagai
profesional untuk mengembangkan keahlian
lanjutan yang dapat bertingkat yang diperlukan
dalam dunia kerja untuk menjadi spesialis sesuai
dengan standar keprofesian tertentu.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Pasal 58
(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Pendidikan tinggi.
(2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan
Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup pengaturan, perencanaan,
pengawasan, pemantauan, dan Evaluasi serta
pembinaan dan koordinasi.

(3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan
Pendidikan tinggi meliputi:
a. kebijakan umum dalam pengembangan dan
koordinasi Pendidikan tinggi sebagai bagian dari
sistem Pendidikan nasional untuk mewujudkan
tujuan Pendidikan tinggi;
b. penetapan kebijakan umum nasional dan
penyusunan rencana pengembangan jangka
panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan
tinggi yang berkelanjutan;
c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi,
keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan,
dan akses Pendidikan tinggi secara
berkelanjutan;
d. pemantapan dan peningkatan kapasitas
pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber
daya perguruan tinggi;
e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan
dengan penyelenggaraan perguruan tinggi;
f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan
pendayagunaan seluruh potensi Masyarakat
untuk mengembangkan Pendidikan tinggi;
g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau
konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk
merumuskan kebijakan pengembangan
Pendidikan tinggi; dan
h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin
pengembangan dan pencapaian tujuan
Pendidikan tinggi.
(4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi
keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.
Pasal 59
(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, berlaku
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan dosen
dan mahasiswa untuk mendalami dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
secara bertanggung jawab.

(3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang
dosen yang memiliki otoritas ilmiah untuk
menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab
mengenai sesuatu yang berkenaan dengan cabang
dan rumpun ilmunya.
(4) Otonomi keilmuan merupakan otonomi dosen dan
mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan,
mengungkapkan, dan/atau mempertahankan
kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode
keilmuan, dan budaya akademik.
Bagian Ketiga
Penyelenggara Pendidikan Tinggi
Paragraf 1
Umum
Pasal 60
Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Pasal 61
(1) Perguruan tinggi wajib melaksanakan tridharma
perguruan tinggi.
(2) Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada Masyarakat.
(3) Setiap perguruan tinggi dapat menentukan proporsi
pelaksanaan masing-masing dharma sesuai dengan
visi, misi, dan mandat perguruan tinggi tersebut.
(4) Pemerintah Pusat dapat memberikan mandat atau
penugasan tertentu kepada perguruan tinggi untuk
kepentingan bangsa dan negara.
Pasal 62
(1) Perguruan tinggi wajib memiliki statuta.
(2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
paling sedikit:
a. visi, misi, dan mandat perguruan tinggi;
b. fungsi dan peran perguruan tinggi;
c. organisasi penyelenggara perguruan tinggi;
d. organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi;
e. kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan
ekstrakurikuler.

(3) Organisasi penyelenggara perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling
sedikit terdiri atas unsur:
a. penyusun kebijakan;
b. pelaksana akademik;
c. pengawas dan penjaminan mutu;
d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
Pasal 63
(1) Perguruan tinggi memiliki otonomi pengelolaan
lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi.
(2) Otonomi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di bidang:
a. akademik; dan
b. nonakademik.
(3) Otonomi pengelolaan di bidang akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional
serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(4) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional
serta pelaksanaan:
a. organisasi;
b. keuangan;
c. kemahasiswaan;
d. ketenagaan; dan
e. sarana prasarana.
Pasal 64
Perguruan tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
atau Masyarakat.
Paragraf 2
Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat
Pasal 65
Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat melaksanakan Jenis Pendidikan akademik, vokasi,
profesi, keagamaan, dan/atau kedinasan.

Pasal 66
(1) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat berbentuk badan hukum.
(2) Perguruan tinggi berbentuk badan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang
dipisahkan kecuali tanah;
b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara
mandiri;
c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas
dan transparansi;
d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan,
dan akuntabel;
e. wewenang mengangkat dan memberhentikan
sendiri dosen dan Tenaga Kependidikan;
f. wewenang mendirikan badan usaha dan
mengembangkan dana abadi; dan
g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan,
dan menutup program studi.
Pasal 67
(1) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat wajib mencari dan menjaring
mahasiswa baru berdasarkan potensi akademik
tinggi dan dapat mempertimbangkan prestasi non-
akademik.
(2) Dalam pencarian dan penjaringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
mengupayakan terwujudnya keberagaman latar
belakang mahasiswa baru.
(3) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh
mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari keluarga kurang mampu atau berasal
dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Paragraf 3
Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pasal 68
Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat
melaksanakan Jenis Pendidikan akademik, vokasi,
profesi, dan/atau keagamaan.

Pasal 69
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan
Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IX
PELAJAR DENGAN KONDISI KHUSUS
Pasal 70
Pelajar dengan kondisi khusus terdiri atas:
a. Pelajar penyandang disabilitas;
b. Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa;
c. Pelajar dari kelompok rentan;
d. Pelajar Warga Negara Indonesia yang menetap di luar
negeri;
e. Pelajar warga negara asing yang menetap di
Indonesia; dan
f. Pelajar pengungsi dari luar negeri dan Pelajar tanpa
kewarganegaraan.
Pasal 71
(1) Pelajar penyandang disabilitas merupakan Pelajar
yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
(2) Pelajar penyandang disabilitas berhak mendapatkan
Pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan
kebutuhannya.
(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menyediakan layanan Pendidikan bagi Pelajar
penyandang disabilitas melalui Pendidikan inklusif
dan Pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan
melakukan peningkatan kompetensi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, serta penyesuaian Kurikulum
berdasarkan kebutuhan Pelajar penyandang
disabilitas.

Pasal 72
(1) Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa
merupakan pelajar yang memiliki kemampuan dan
renjana luar biasa tinggi di bidang akademik
dan/atau nonakademik.
(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat dapat menyediakan layanan khusus dan
satuan pendidikan khusus bagi pelajar dengan
kecerdasan dan bakat istimewa sesuai kebutuhan
pelajar.
(3) Penyediaan layanan khusus dan satuan pendidikan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didukung dengan penyediaan pendidik, tenaga
kependidikan, dan kurikulum bagi pelajar dengan
kecerdasan dan bakat istimewa sesuai kebutuhan
pelajar.
(4) Pendidikan khusus bagi pelajar dengan kecerdasan
dan bakat istimewa ditujukan agar pelajar tersebut
memiliki pencapaian yang unggul baik di bidang
kecerdasan dan kebakatannya serta keterampilan
penunjangnya.
Pasal 73
(1) Pelajar dari kelompok rentan merupakan Pelajar
yang karena situasi hidupnya sulit mengakses
layanan pendidikan.
(2) Pelajar dari kelompok rentan paling sedikit meliputi:
a. Pelajar di daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal;
b. Pelajar tuna wisma;
c. Pelajar dari Masyarakat adat yang terpencil;
d. Pelajar yang mengalami bencana alam dan/atau
bencana sosial; dan
e. Pelajar usia anak yang berhadapan dengan
hukum.
(3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat menyediakan layanan khusus bagi
Pelajar dari kelompok rentan.
Pasal 74
(1) Pelajar Warga Negara Indonesia yang menetap di luar
negeri dapat mengikuti Pendidikan menggunakan
standar dan Kurikulum Indonesia.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan pada Satuan Pendidikan di luar
negeri untuk Warga Negara Indonesia.
(3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat
berdasarkan persetujuan dari otoritas negara
setempat.
Pasal 75
(1) Pelajar warga negara asing yang menetap di
Indonesia dapat mengikuti Pendidikan
menggunakan standar dan Kurikulum negara
asalnya.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan pada Satuan Pendidikan
diplomatik.
(3) Satuan Pendidikan diplomatik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didirikan dan dikelola oleh
otoritas negara lain untuk Warga Negaranya
berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
Pasal 76
(1) Pelajar pengungsi dari luar negeri dan Pelajar tanpa
kewarganegaraan berhak mendapatkan Pendidikan
selayaknya Pelajar Warga Negara Indonesia.
menyediakan layanan Pendidikan untuk Pelajar
pengungsi dari luar negeri dan Pelajar tanpa
kewarganegaraan.
Pasal 77
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelajar dengan kondisi
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai
dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
WAJIB BELAJAR DAN HAK BELAJAR
Bagian Kesatu
Wajib Belajar
Pasal 78
(1) Setiap Warga Negara yang berusia 7 (tujuh) sampai
dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti
Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib:
a. menjamin ketersediaan daya tampung
Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah;
dan
b. membiayai Pendidikan dasar dan Pendidikan
menengah.
Pasal 79
(1) Jaminan ketersediaan daya tampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a
merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk menyediakan daya
tampung pada Satuan Pendidikan dasar dan Satuan
Pendidikan menengah untuk semua Warga Negara
pada rentang usia wajib belajar.
(2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan daya tampung pada Satuan
Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pasal 80
(1) Pembiayaan Pendidikan dasar dan Pendidikan
menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (2) huruf b merupakan kewajiban Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan
pembiayaan dasar.
(2) Pembiayaan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pembiayaan sesuai standar minimum
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Pembiayaan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada Satuan Pendidikan yang
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

Pasal 81
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan
Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah di atas
pembiayaan dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80.
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dilakukan secara sukarela
berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, dan
akuntabel.
Pasal 82
Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan
Pasal 81 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Hak Belajar
Pasal 83
Setiap Warga Negara berhak mengikuti Pendidikan anak
usia dini dan Pendidikan tinggi.
Pasal 84
(1) Dalam pemenuhan hak Warga Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah memprioritaskan Pendidikan
prasekolah.
(2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan jaminan ketersediaan daya tampung
bagi setiap Warga Negara yang ingin mengikuti
Pendidikan prasekolah.
(3) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung berdasarkan daya tampung pada Satuan
Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pasal 85
(1) Pembiayaan untuk pemenuhan hak belajar pada
Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan tinggi
bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan Masyarakat.

(2) Pembiayaan Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang bersumber dari Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal
dari Pelajar.
(3) Pembiayaan yang berasal dari Pelajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) besarannya ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya dengan mempertimbangkan
kemampuan ekonomi orang tua atau wali Pelajar.
Pasal 86
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak belajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Pasal 87
Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
a. standar input;
b. standar proses; dan
c. standar capaian.
Pasal 88
(1) Standar Nasional Pendidikan ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan daerah.
(3) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 89
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 pada Jenjang Pendidikan tinggi
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi.

Pasal 90
Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
Pemerintah.
BAB XII
KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Pasal 91
Kurikulum Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar,
dan Pendidikan menengah terdiri atas:
a. kerangka dasar Kurikulum; dan
b. Kurikulum operasional satuan pendidikan.
Pasal 92
(1) Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 huruf a terdiri atas:
a. capaian Pembelajaran;
b. struktur dasar Kurikulum; dan
c. prinsip Pembelajaran dan asesmen.
(2) Kerangka dasar Kurikulum dirumuskan
berdasarkan tujuan Pendidikan nasional dan
Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 93
(1) Kerangka dasar Kurikulum pada Jenjang Pendidikan
dasar dan menengah mencakup muatan wajib
sebagai berikut:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan Pancasila;
c. bahasa Indonesia;
d. pendidikan kewarganegaraan;
e. bahasa asing;
f. matematika;
g. ilmu pengetahuan alam;
h. ilmu pengetahuan sosial;
i. seni dan budaya;
j. pendidikan jasmani dan olahraga;

k. keterampilan/kecakapan hidup; dan
l. muatan lokal.
(2) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam
bentuk mata pelajaran wajib:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan Pancasila; dan
c. bahasa Indonesia.
diorganisasikan sesuai dengan prinsip fleksibilitas,
relevansi, kontekstual, dan kebutuhan.
dapat dikecualikan untuk Pelajar penyandang
disabilitas dan Pelajar dengan kecerdasan dan bakat
istimewa, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing Pelajar.
Pasal 94
(1) Kurikulum operasional Satuan Pendidikan
digunakan untuk memandu kegiatan Pembelajaran
di Satuan Pendidikan untuk mencapai kompetensi
tertentu.
(2) Kurikulum operasional Satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan
berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dengan
prinsip:
a. diversifikasi berdasarkan konteks kondisi dan
kekhasan potensi daerah; dan
b. sesuai dengan tahap perkembangan usia dan
kemampuan Pelajar.
Pasal 95
(1) Pemerintah Pusat mengembangkan dan menetapkan
kerangka dasar Kurikulum untuk Pendidikan anak
usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan
menengah.
(2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan
menetapkan capaian Pembelajaran untuk muatan
lokal berdasarkan kerangka dasar Kurikulum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Satuan Pendidikan mengembangkan Kurikulum
operasional Satuan Pendidikan berdasarkan
kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan capaian Pembelajaran untuk
muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pengembangan dan penetapan Kurikulum serta
capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat melibatkan
Masyarakat dan/atau dunia usaha/dunia industri.
Pasal 96
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Pendidikan
anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan
menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai
Bagian Kedua
Kurikulum Pendidikan Tinggi
Pasal 97
(1) Kurikulum Pendidikan tinggi dikembangkan oleh
setiap perguruan tinggi.
(2) Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat mata
kuliah:
a. agama;
b. Pancasila;
c. kewarganegaraan; dan
d. Bahasa Indonesia.
(3) Mata kuliah wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan untuk program sarjana dan
program diploma.
(4) Kurikulum Pendidikan tinggi dirancang dengan
prinsip fleksibilitas, relevansi, kontekstual dan
kebutuhan.
Pasal 98
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Pendidikan
tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diatur

Bagian Ketiga
Pembelajaran
Pasal 99
(1) Siklus Pembelajaran pada semua jalur, jenis, dan
Jenjang Pendidikan terdiri atas:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. asesmen.
(2) Siklus Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelola oleh pendidik.
(3) Perencanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk
merumuskan tujuan, cara, dan asesmen
Pembelajaran.
(4) Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan interaktif
antara pendidik, Pelajar, dan materi ajar dalam
suasana yang mendorong pengembangan potensi
Pelajar secara optimal guna mencapai tujuan belajar.
(5) Asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk
memahami hasil belajar guna memperbaiki
Pembelajaran dan menilai ketercapaian tujuan
belajar.
(6) Hasil asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) digunakan sebagai umpan balik dalam
perencanaan dan pelaksanaan Pembelajaran.
Pasal 100
Satuan Pendidikan memantau pelaksanaan siklus
Pembelajaran untuk melakukan refleksi diri dan
perbaikan berkelanjutan.
BAB XIII
EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 101
Evaluasi Pendidikan terdiri atas:
a. Evaluasi terhadap Pelajar;
b. Evaluasi terhadap sistem pendidikan; dan

c. akreditasi.
Bagian Kedua
Evaluasi terhadap Pelajar
Pasal 102
Evaluasi terhadap Pelajar dilakukan oleh:
a. pendidik;
b. Pemerintah Pusat; dan
c. lembaga mandiri.
Pasal 103
(1) Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pendidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 huruf a merupakan
kegiatan penilaian secara holistik atas hasil belajar
dari masing-masing Pelajar.
(2) Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pendidik dilakukan
berdasarkan hasil asesmen Pembelajaran oleh
Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
ayat (5).
(3) Hasil Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk menentukan:
a. tingkat pencapaian perkembangan anak; atau
b. kelulusan Pelajar.
(4) Pengakuan atas tingkat pencapaian perkembangan
anak atau kelulusan Pelajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan oleh Satuan Pendidikan
dalam bentuk:
a. surat tanda serta belajar;
b. sertifikat; atau
c. ijazah,
sesuai jenis, jalur, dan Jenjang Pendidikan.
(5) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c, lulusan pada Jenjang Pendidikan tinggi
berhak mendapatkan gelar.
Pasal 104
(1) Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pemerintah Pusat
merupakan layanan oleh Pemerintah Pusat untuk
menilai hasil belajar pada Jenjang Pendidikan dasar
dan menengah.

(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan layanan opsional atau tidak bersifat
wajib.
(3) Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan merujuk pada standar capaian.
(4) Pengakuan hasil Evaluasi terhadap Pelajar oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk sertifikat.
(5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
digunakan untuk dan tidak terbatas pada
penyetaraan hasil belajar, persyaratan melanjutkan
pendidikan, atau persyaratan pekerjaan.
Pasal 105
(1) Evaluasi terhadap Pelajar oleh lembaga mandiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c
merupakan layanan oleh lembaga mandiri untuk
menilai kompetensi tertentu.
(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan layanan opsional atau tidak bersifat
wajib.
(3) Evaluasi terhadap Pelajar oleh lembaga mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh
lembaga mandiri.
(4) Pengakuan hasil Evaluasi terhadap Pelajar oleh
lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk sertifikat.
(5) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diakui oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 106
Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadap
Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai
Bagian Kedua
Evaluasi terhadap Sistem Pendidikan
Pasal 107
(1) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan merupakan
proses pemantauan dan penetapan mutu
Pendidikan.

(2) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memperbaiki sistem Pendidikan dalam rangka
mencapai tujuan Pendidikan nasional.
Pasal 108
Evaluasi terhadap sistem Pendidikan dilakukan oleh:
a. Pemerintah Pusat; dan
b. Pemerintah Daerah.
Pasal 109
(1) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 huruf a dilaksanakan terhadap sub jalur
pra persekolahan, persekolahan, persekolahan
mandiri, dan Pendidikan kesetaraan.
(1) paling sedikit mengukur ketercapaian Standar
Nasional Pendidikan.
(3) Hasil dari Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh
(2) menjadi landasan bagi penyelenggara Pendidikan
untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu
layanan pendidikan.
Pasal 110
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 huruf b dilaksanakan terhadap layanan
Pendidikan di daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling sedikit berdasarkan
hasil Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh
Pemerintah Pusat.
(3) Hasil Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi landasan untuk pemerataan akses
dan peningkatan mutu layanan Pendidikan di daerah
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111
Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadap
sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Bagian Ketiga
Akreditasi
Pasal 112
Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk
menentukan kelayakan satuan dan/atau program
Pendidikan pada sub jalur pra persekolahan,
persekolahan, persekolahan mandiri, dan Pendidikan
kesetaraan.
Pasal 113
Akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi yang
dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Masyarakat.
Pasal 114
Akreditasi oleh lembaga akreditasi yang dibentuk oleh
Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan merujuk pada:
a. Standar Nasional Pendidikan; dan
b. kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi
yang bersangkutan.
Pasal 115
(1) Akreditasi oleh lembaga akreditasi yang dibentuk
oleh Masyarakat dilaksanakan dengan merujuk pada
kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi
yang bersangkutan.
(2) Lembaga akreditasi yang dibentuk oleh Masyarakat
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Penetapan Lembaga akreditasi oleh Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Jenjang
Pendidikan tinggi berdasarkan rekomendasi dari
lembaga akreditasi yang dibentuk oleh Pemerintah
Pusat.

Pasal 116
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 115
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik
Paragraf 1
Umum
Pasal 117
(1) Pendidik bertugas mengelola siklus Pembelajaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pendidik berperan sebagai teladan,
pembimbing dan motivator bagi Pelajar sesuai
dengan karakteristik Pelajar, serta pemberdaya
menuju kemandirian Pelajar.
Pasal 118
(1) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, Pendidik
berhak:
a. memperoleh gaji/upah, tunjangan, dan jaminan
sosial;
b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan
prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan hak atas kekayaan
intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan
dan mengembangkan kompetensi;
e. memanfaatkan sarana dan prasarana
Pembelajaran untuk menunjang kelancaran
tugas;
f. memberikan penilaian dan ikut menentukan
kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi
kepada Pelajar sesuai dengan kaidah
pendidikan, kode etik, dan peraturan
perundang-undangan;
g. memiliki rasa aman dalam melaksanakan tugas;

h. berserikat dalam organisasi profesi atau
organisasi profesi keilmuan; dan
i. memperoleh kesempatan untuk melakukan
pengembangan kompetensi secara
berkelanjutan.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. tunjangan profesi untuk guru dan dosen;
b. tunjangan khusus untuk guru dan dosen;
c. tunjangan kehormatan untuk dosen; dan
d. tunjangan lain sesuai dengan ketentuan
(3) Tunjangan profesi untuk guru dan dosen
diberikan kepada guru dan dosen yang memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini dan persyaratan lain yang ditetapkan
oleh pemerintah.
(4) Tunjangan profesi untuk guru dan dosen
minimal setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru
dan dosen aparatur sipil negara.
(5) Tunjangan khusus untuk guru dan dosen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
diberikan kepada guru dan dosen yang bertugas di
daerah khusus.
(6) Tunjangan khusus untuk guru dan dosen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b setara
dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru dan dosen
aparatur sipil negara.
(7) Tunjangan kehormatan untuk dosen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada
dosen tetap dengan jabatan akademik tertinggi.
(8) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c setara dengan 2 (dua) kali gaji pokok
dosen tetap dengan jabatan akademik tertinggi
aparatur sipil negara.
Pasal 119
Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, Pendidik
wajib:
a. melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh;
b. mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan;

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras,
kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio
ekonomi Pelajar;
d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan,
hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan
bangsa.
Pasal 120
Pendidik terdiri atas guru, dosen, dan instruktur.
Paragraf 2
Guru
Pasal 121
Guru merupakan Pendidik profesional pada sub jalur pra
persekolahan, persekolahan, persekolahan mandiri, dan
Pendidikan kesetaraan pada Jenjang Pendidikan anak
usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.
Pasal 122
(1) Setiap orang yang akan menjadi guru wajib lulus dari
Pendidikan profesi guru.
(2) Pendidikan profesi guru diselenggarakan oleh
perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Dalam hal calon guru berkeahlian khusus dapat
diberikan pengecualian dari persyaratan lulus dari
Pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 123
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keprofesian,
guru melakukan pengembangan kompetensi secara
berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas proses
dan hasil belajar Pelajar.
(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, satuan
pendidikan, dan Masyarakat dapat memfasilitasi
pengembangan kompetensi guru secara
berkelanjutan.

Pasal 124
Guru mengembangkan karir sebagai Pendidik atau
pemimpin dalam sektor pendidikan.
Pasal 125
(1) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru
sesuai pilihan masing-masing guru.
(2) Organisasi profesi guru merupakan perkumpulan
yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus
oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas
guru.
(3) Organisasi profesi guru berfungsi untuk memajukan
profesi, kompetensi, karier, wawasan kependidikan,
perlindungan profesi, kesejahteraan, dan
pengabdian kepada Masyarakat.
(4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam
melaksanakan pembinaan dan pengembangan
profesi guru.
Pasal 126
(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan
martabat guru dalam pelaksanaan tugas
keprofesian, guru wajib mematuhi kode etik guru.
(2) Menteri menetapkan kode etik guru berdasarkan
masukan dari organisasi profesi guru.
(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam
pelaksanaan tugas keprofesian.
Paragraf 3
Dosen
Pasal 127
Dosen merupakan Pendidik profesional pada sub Jalur
Pendidikan persekolahan untuk Jenjang Pendidikan
tinggi.

Pasal 128
Selain menjalankan tugas sebagai Pendidik sebagaimana
diatur dalam Pasal 119, Dosen juga bertugas
mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
Masyarakat.
Pasal 129
(1) Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi
tertentu.
(2) Kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibuktikan melalui pengakuan atas Pembelajaran
dan pengalaman lampau.
Pasal 130
(1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak
tetap.
(2) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas:
a. asisten ahli;
b. profesor asisten;
c. profesor asosiat; dan
d. profesor.
(3) Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur
dan ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
Pasal 131
(1) Dosen wajib mematuhi kode etik dosen.
(2) Kode etik dosen menjunjung prinsip profesionalitas,
integritas, dan moralitas.
(3) Kode etik dosen ditetapkan oleh perguruan tinggi.
Paragraf 4
Instruktur
Pasal 132
Instruktur merupakan Pendidik pada sub Jalur
Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup.

Pasal 133
(1) Dalam hal Satuan Pendidikan membutuhkan
keahlian dan keterampilan tertentu yang tidak
terpenuhi oleh guru dan dosen, instruktur dapat
menjadi Pendidik pada sub jalur persekolahan,
persekolahan mandiri, dan Pendidikan kesetaraan.
(2) Instruktur pada sub jalur persekolahan,
persekolahan mandiri, dan Pendidikan kesetaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan
Pasal 134
(1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan fungsi
administratif dan manajerial pada satuan
pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tenaga Kependidikan berperan untuk
mendukung terlaksananya siklus Pembelajaran.
Pasal 135
Tenaga Kependidikan merupakan tenaga pada sub jalur
pra persekolahan, persekolahan, persekolahan mandiri,
dan Pendidikan kesetaraan.
Pasal 136
Tenaga Kependidikan memenuhi kompetensi minimum
sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 137
Dalam menjalankan tugas, Tenaga Kependidikan berhak:
a. memperoleh gaji/upah, tunjangan, dan jaminan
sosial;
b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi
kerja;
c. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan
kompetensi; dan
d. memanfaatkan sarana dan prasarana untuk
menunjang kelancaran tugas.

Pasal 138
Dalam menjalankan tugas, Tenaga Kependidikan
berkewajiban:
a. melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh;
b. mengembangkan kompetensi;
c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras,
kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio
ekonomi Pelajar;
d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan,
hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan
bangsa.
Pasal 139
(1) Tenaga kependidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi
wajib mematuhi kode etik Tenaga Kependidikan.
(2) Kode etik Tenaga Kependidikan pada Jenjang
(1) menjunjung prinsip profesionalitas, integritas,
dan moralitas.
(3) Kode etik Tenaga Kependidikan pada Jenjang
(1) ditetapkan oleh perguruan tinggi.
Pasal 140
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik dan Tenaga
Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
Pemerintah.
BAB XV
LEMBAGA PENDIDIKAN ASING
Pasal 141
(1) Lembaga Pendidikan asing dapat menyelenggarakan
Pendidikan di wilayah Indonesia.
(2) Lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan lembaga yang terakreditasi
di negaranya atau terakreditasi secara internasional.
pada ayat (1) wajib:
a. memperoleh izin dari Menteri;

b. berprinsip nirlaba;
c. bekerja sama dengan lembaga Pendidikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. melibatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Warga Negara Indonesia; dan
e. memberikan mata pelajaran dan mata kuliah
wajib bagi Pelajar Warga Negara Indonesia.
pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan
nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing diatur
BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 142
Masyarakat penyelenggara Pendidikan yang tidak
memenuhi persyaratan pendirian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan
sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan
pendidikan.
Pasal 143
(1) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar
dan Pendidikan menengah yang tidak melaksanakan
Kurikulum wajib dikenakan sanksi administratif.
(2) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang memungut biaya atau
meminta sumbangan dari Masyarakat tidak secara
sukarela dikenakan sanksi administratif.
(3) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan anak
usia dini, Pendidikan menengah, dan Pendidikan
tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah yang memungut biaya dari
Pelajar yang besarannya tidak berdasarkan
kemampuan ekonomi dikenakan sanksi
administratif.
(4) Perguruan tinggi yang:
a. tidak melaksanakan tridharma perguruan
tinggi;
b. tidak memiliki statuta;

c. melanggar kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
d. memiliki dosen yang tidak memenuhi kualifikasi
akademik dan kompetensi sesuai peraturan
perundang-undangan;
e. tidak melaksanakan Kurikulum wajib; dan
f. menyebarluaskan hasil penelitian yang rahasia,
mengganggu, dan/atau membahayakan
kepentingan umum
dikenakan sanksi administratif.
(5) Perguruan tinggi negeri yang:
a. menjaring mahasiswa baru bukan berdasarkan
potensi akademik tinggi, melainkan dengan
tujuan komersial; dan
b. proporsi mahasiswa barunya yang berasal dari
keluarga kurang mampu atau berasal dari
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tidak
mencapai 20% (dua puluh persen).
(6) Lembaga Pendidikan asing yang:
a. tidak melibatkan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Warga Negara Indonesia; dan
b. tidak melaksanakan mata pelajaran dan mata
kuliah wajib untuk Pelajar Warga Negara
Indonesia
(7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (7) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara bantuan biaya
Pendidikan dari Pemerintah Pusat;
c. penghentian sementara kegiatan
penyelenggaraan pendidikan;
d. penghentian pembinaan; dan/atau
e. pencabutan izin.
Pasal 144
(1) Lulusan Jenjang Pendidikan tinggi yang memperoleh
ijazah kelulusan dan gelar dengan karya ilmiah hasil
jiplakan atau plagiat dikenakan sanksi administratif.
ayat (1) berupa pencabutan ijazah kelulusan dan
gelar oleh perguruan tinggi.

Pasal 145
(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar
kode etik dikenakan sanksi administratif.
ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan pemberian hak;
d. penurunan pangkat atau jabatan akademik;
e. pemberhentian dengan hormat;
f. pemberhentian tidak dengan hormat; atau
g. larangan untuk menjadi Pendidik atau Tenaga
Kependidikan di Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 146
Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 145
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XVII
SANKSI PIDANA
Pasal 147
Setiap orang atau lembaga yang tanpa izin menerbitkan
surat tanda serta belajar, sertifikat, atau ijazah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4)
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
Pasal 148
Setiap orang yang memalsukan gelar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5) dikenakan sanksi
pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 149
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka:
a. Satuan Pendidikan jalur formal pada Pendidikan
anak usia dini yang ada sebelum Undang-Undang ini
berlaku mutatis mutandis masuk ke sub jalur pra
persekolahan;
b. Satuan Pendidikan jalur formal pada Jenjang
Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ada
sebelum Undang-Undang ini berlaku mutatis
mutandis masuk ke sub jalur persekolahan;
c. Satuan Pendidikan jalur nonformal Pendidikan anak
usia dini yang ada sebelum Undang-Undang ini
berlaku mutatis mutandis masuk ke sub Jalur
Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup;
d. Satuan Pendidikan jalur nonformal pada Jenjang
Pendidikan dasar dan menengah yang ada sebelum
Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis
masuk ke sub Jalur Pendidikan kesetaraan; dan
e. lembaga kursus dan pelatihan yang ada sebelum
Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis
masuk ke sub Jalur Pendidikan komunitas dan
kecakapan hidup.
Pasal 150
(1) Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini
yang menyatukan layanan untuk anak usia 0 (nol)
sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun;
(2) Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah
Jenis Pendidikan vokasi yang melaksanakan kelas
10 sampai dengan kelas 13 (tiga belas) sebelum
Undang-Undang ini berlaku menyesuaikan
pelaksanaan menjadi kelas 10 (sepuluh) sampai
dengan kelas 12 (dua belas) sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini paling lama 4 (empat)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Pengalihan perguruan tinggi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Pusat yang tidak berbentuk badan
hukum menjadi badan hukum sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan
paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
(4) Pemenuhan ketersediaan daya tampung dan
pembiayaan dasar pada Pendidikan dasar dan
Pendidikan menengah sesuai ketentuan wajib belajar
dalam Undang-Undang ini dilaksanakan paling lama
8 (delapan) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
(5) Pemenuhan ketersediaan daya tampung pada
Pendidikan prasekolah sesuai ketentuan hak belajar
dalam Undang-Undang ini dilaksanakan paling lama
8 (delapan) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
(6) Semua guru yang sudah mengajar dalam Satuan
Pendidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan
dasar, dan Pendidikan menengah yang terdaftar di
data pokok Pendidikan dan belum lulus dari
Pendidikan profesi guru sebelum Undang-Undang ini
berlaku tidak wajib menempuh Pendidikan profesi
guru.
Pasal 151
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap
jenjang akademik Dosen dilakukan penyetaraan:
a. lektor setara dengan profesor asisten; dan
b. lektor kepala setara dengan profesor asosiat.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 152
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
Pasal 153
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Tahun 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
dan
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-
Undang ini.
Pasal 154
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Tahun 157, Tambahan
dan
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 155
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
I. UMUM
Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang memberdayakan
dan memerdekakan manusia untuk membangun kehidupan mandiri
secara individu, dan dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga
negara Indonesia harus terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan
yang berkualitas tanpa diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin,
budaya, suku, dan agama.
Secara konstitusional, pandangan filosofis yang menjadi dasar
Pendidikan Nasional adalah nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yaitu:
1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa pendidikan, manusia tidak
mampu memahami hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan mengembalikan manusia
kepada jati dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dan bernilai
mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan diperlukan agar
manusia saling menghargai, menyayangi, tidak diskriminatif, dan
bermoral, tidak bertindak atas hasil pertimbangan rasional dan
naluri semata.
3. Persatuan Indonesia. Pendidikan membangun persatuan dengan
mengajarkan manusia untuk menghargai perbedaan dan
keberagaman dari berbagai suku bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan. Melalui pendidikan, manusia belajar
bermusyarawah serta mendalami nilai-nilai yang mendasari sistem
pemerintahan negara melalui permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan
diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pendidikan diselenggarakan
secara merata dan bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan
ekonomi, sosial, maupun budaya di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai bagian penting dari kebudayaan, pendidikan semestinya
diletakkan sebagai arena utama bagi pembangunan peradaban
(civilization building) negeri ini. Peradaban tinggi berjalan bertali-temali
dengan kemajuan pendidikan. Undang-Undang ini memaknai
pendidikan sebagai proses pembudayaan serta pemberdayaan pelajar
untuk membangun dirinya sesuai potensi dan harkatnya sebagai
manusia seutuhnya.
Secara sosiologis, pendidikan merupakan pranata sosial yang
berbeda proses dan tujuannya dari pranata hukum, pranata ekonomi,
ataupun pranata politik. Sebagai pranata sosial, pendidikan
diselenggarakan secara bersama oleh keluarga, masyarakat, dan
pemerintah dalam melaksanakan tugas negara untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta mempersatukan dan menghilangkan
kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya.
Pendidikan harus diselenggarakan dan dikelola secara sistematik
sebagai organisasi sistem terbuka: oleh keluarga sebagai organisasi
belajar, oleh masyarakat sebagai badan perkumpulan dan yayasan
pendidikan, dan oleh pemerintah daerah dalam konteks pelaksanaan
otonomi daerah. Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
sebagai satu sistem pendidikan nasional.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME,
dan berakhlak mulia” adalah: (a) keyakinan dan ketaatan kepada
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya
masing-masing, yang terejawantahkan dalam akhlak yang mulia;
dan (b) pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan
sehari-hari, yang mencakup akhlak terhadap diri sendiri, terhadap
orang lain, terhadap lingkungan alam, dan terhadap bangsa dan
negara.
Yang dimaksud dengan “Mandiri” adalah kemampuan untuk
menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan melakukan
tindakan atas prakarsa sendiri untuk menjadi individu yang
berdaya secara fisik, mental, dan sosial, berkontribusi pada
Masyarakat, serta belajar sepanjang hayat.
Yang dimaksud dengan “Berilmu dan bernalar kritis” adalah
kemampuan mencari, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi
informasi secara sistematis, objektif, dan reflektif untuk membuat
kesimpulan dalam rangka mengidentifikasi, merumuskan, dan
memecahkan permasalahan.
Yang dimaksud dengan “Berkebinekaan” adalah kesadaran dan
kebanggaan atas identitas diri sebagai bangsa Indonesia dan atas
kemanusiaan sebagai warga dunia yang menghargai keragaman
sebagai keniscayaan dan kekuatan dalam membangun Masyarakat
yang inklusif, adil, dan beradab.
Yang dimaksud dengan “Bergotong royong” adalah kemampuan
untuk melakukan kegiatan bersama secara kolaboratif dan

sukarela dalam rangka mengupayakan pencapaian kesejahteraan
dan kebahagiaan Masyarakat.
Yang dimaksud dengan “Kreatif” adalah kemampuan memodifikasi
dan/atau menghasilkan gagasan, tindakan, atau karya yang
memiliki kebaruan, makna, dan manfaat untuk mengembangkan
diri, menemukan kebahagiaan, dan/atau memecahkan persoalan.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “Fleksibilitas” adalah fleksibilitas
pilihan dan waktu penyelesaian Pendidikan lintas satuan dan
Jalur Pendidikan (multi entry-multi exit system). Pelajar dapat
belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program
Pendidikan pada jenis dan Jalur Pendidikan yang berbeda
secara terpadu dan berkelanjutan melalui Pembelajaran tatap
muka atau jarak jauh.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Pembelajaran informal dilaksanakan seperti pembelajaran
orang tua dan anak, kelompok yang menyelenggarakan
pembelajaran bersama, dan bentuk lain yang tidak harus
melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terstruktur.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Capaian Pembelajaran” adalah
kompetensi minimal yang harus dicapai Pelajar untuk
setiap mata pelajaran; struktur dasar Kurikulum
merupakan pengorganisasian kompetensi, muatan, dan
beban belajar untuk mencapai kompetensi tersebut;
prinsip Pembelajaran dan asesmen merupakan
pemahaman yang melandasi perencanaan, pelaksanaan,
asesmen Pembelajaran, dan Evaluasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Ayat (1)
Pembelajaran pada semua jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan
tidak terbatas pada pengajaran intrakurikuler, tetapi juga
pengalaman belajar pada kegiatan kokurikuler,
ekstrakurikuler, dan budaya satuan pendidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Sertifikat dapat digunakan untuk dan tidak terbatas pada
persyaratan melanjutkan pendidikan dan persyaratan
pekerjaan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116

Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Pemimpin dalam sektor Pendidikan antara lain mencakup kepala
sekolah, pengawas sekolah, dan kepala dinas pendidikan.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah dosen yang
bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Pendidik tetap
pada perguruan tinggi tertentu. Yang dimaksud dengan dosen

tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang
berstatus sebagai Pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi
tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…

1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf

More Related Content

What's hot

Similar to 1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf

More from merdekacom

Recently uploaded

1. 220112 Bahan PAK Drafting RUU Sisdiknas - Penjelasan.pdf