Downloaded 57 times
4 asas negara kesatuan
- 1. ASAS NEGARA KESATUAN HUKUM TATANEGARA RI
- 2. Negara Kesatuan Suatubentuk negara dimana untuk mengatur daerah berada di tangan pusat, terdapat hubungan antara pusat dan daerah kepala negara dan konstitusi hanya tunggal kedalam dan keluar merupakan satu kesatuan
- 3. ASAS-ASAS UMUM NEGARA KESATUAN Desentralisasi Dekonsentrasi Medebewind
- 4. DESENTRALISASI Desentralisasi merupakansalah satu asas pemencaran kewenangan pada Negara Kesatuan Desentralisasi melahirkan Daerah Otonom Kewenangan yang diberikan kepada daerah menjadi Isi Otonomi Daerah
- 5. Dekonsentrasi Urusan pemerintahandengan Pelimpahan kewenangan dari pusat kedaerah yang di sertai dengan pendanaan, Sumberdaya manusia dan lainnya. Medebewind/tugas pembantuan urusan pemerintahan perintah pelimpahan dari pusat kepada daerah.
- 6. NEGARA KESATUAN YANG MENERAPKANSISTEM DESENTRALISASI
- 7. Asas Negara Kesatuan:sentralistik Kewenangan menjalankan kekuasaan pemerintahan ada pada pemerintah pusat Pemerintahan dalam negara merupakan satu sistem hirarkhi dari pemerintah tertinggi sampai terendah Penyelenggara dan penanggung jawab pemeritahan pada Presiden
- 8. Desentralisasi – AsasPemerintahan Penyerahan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah Daerah yang menerima penyerahan kewenangan menjadi daerah otonom Kewenangan yang diberikan menjadi isi otonomi daerah
- 9. Desentralisasi dlm NKRI Alasanfilosofis desentralisasi Indonesia adalah Negara Hukum Didalam Negara Hukum terdapat pemencaran kekuasaan/kewenangan Daerah otonom merupakan bentuk pemencaran kewenangan
- 10. Desentralisasi dlm NKRI Indonesia adalah negara demokrasi Demokrasi menghendaki keterlibatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan Otonomi daerah merupakan perwujudan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan di daerah
- 11. Desentralisasi dlm NKRI Indonesia negara pluralistik Otonomi daerah merupakan perwujudan penghargaan terhadap pluralistik
- 12. Desentralisasi dlm NKRI Indonesia negara kesejahteraan Otonomi daerah mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat
- 13. Pemencaran Kewenangan Dekonsentrasi Kewenangan Pemerintahan 1.Terwujudnya Kesra 2.TerjaminnyaPluraristik 3.Terjaminnya NKRI Desentralisasi
- 14.