Download to read offline
More Related Content
Similar to 951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
- 1.
- 2. PENGERTIAN e-GOVERNMENT Merupakan pemanfaatan TIoleh lembaga pemerintahan sehingga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan lembaga pemerintahan lainnya. (World Bank) Penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. (Inpres No. 3 Tahun 2003) 2 Merupakan penggunaan internet dan world-wide- web untuk memberikan informasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. (United Nations)
- 3. e-Government 3 5 (lima) Indikatore-Government dari pemerintah terkait payung hukumnya dalam bentuk peraturan-peraturan, Kebijakan dalam KEBIJAKAN bentuk nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal yang merupakan landasan utama bagi pengembangan dan pengimplementasian TIK Keberadaan organisasi yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK. sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, KELEMBAGAAN pengoperasian, penyediaan layanan TIK. Kelengkapan aparatur-nya (SDM) untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir. berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung smart city, INFRASTRUKTUR Pusat data (data center), yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak, Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet,) dan DRC serta fasilitas pendukung lainnya. APLIKASI ketersediaan layanan dan tingkat penerapan aplikasi umum dan khusus untuk layanan kepemerintahan dan publik berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-Government untuk memberikan layanan publik yang optimal serta birokrasi pemerintahan yang transparan PERENCANAAN mekanisme perencanaan serta kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK
- 4. Manajemen Program Kepeminpinan Eksekutif/ Politik Strategi Struktur Perencanaan Pendanaan Leadership & Governance DimensiKepemimpinan dan Tata Kelola Kepemimpinan & Tata Kelola Layanan Publik Kesiapan Pemerintah Kesiapan Negara Kerangka Pengembangan e-Government Collect Communicate āCrunchā Peran Teknologi Informasi 1. COLLECT Mengumpulkan dan memetakan data untuk mendapatkan informasi keadaan saat ini 2. COMMUNICATE Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis 3. CRUNCH Pengambilan keputusan/kebijakan 4
- 5. 5 Peningkatan Pelayanan Publik ļ§Kenyamanan: peningkatan akses;Interaksi yang lebih hemat waktu ļ§ Penyesuaian dengan kebutuhan: Penawaran pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus masyarakat ļ§ Meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan ļ§ Interaksi masyarakat lebih aktif dan partisipasi yang demokratis dalam pengambilan keputusan ā¢ Peningkatan produktivitas & keterampilan pegawai pemerintah ā¢Peningkatan kolaborasi dan penyampaian pengetahuan di semua tingkat pemerintahan ā¢ Redefinisi model operasional dan peningkatan proses Efesiensi & transparansi Pemerintahan ā¢ Mendorong penerapan e-commerce ā¢ Mengembangkan keterampilan dan kemampuan teknologi informasi (TI) masyarakat ā¢Menciptakan lingkungan yang menarik bagi investasi di bidang TI dan industri lainnya Pertumbuhan Ekonomi Prioritas-Prioritas e-Government
- 6. 4 Tahapan Transformasie-Gov Integration Transaction Interaction Presence
- 7. 4 Tahapan Transformasie-Gov - Tahap Presence : hanyalah sebuah komunikasi pasif satu arah antara pemerintah dengan masyarakat dan mereka yang berkepentingan dengan menggunakan teknologi internet semacam websites. - Tahap Interaction, mulai terjadi komunikasi langsung dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan dengan menggunakan teknologi semacam intranet dan fasilitas multimedia (seperti melalui email, tele-conference, chatting, dan lain sebagainya)
- 8. - Tahap Transaction= terjadi sebuah transaksi yang merupakan proses pertukaran barang atau jasa melalui dunia maya, yang melibatkan sumber daya finansial (uang), manusia, informasi, dan lain sebagainya - Tahap Integration = pemerintah sebagai sebuah entiti telah menyediakan dirinya untuk dihubungkan atau diintegrasikan dengan entiti-entiti lain semacam perusahaan (bisnis), perguruan tinggi, lembaga-lembaga non-pemerintah, organisasi politik, pemerintah negara lain, institusi internasional, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan integrasi di sini tidak hanya terbatas pada dibukanya jalur-jalur komunikasi digital antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tersebut, namun lebih jauh lagi terjadinya integrasi pada level proses, data, dan teknologi.
- 11.
- 12. ā¢ Masyarakat ā¢ Kalanganbisnis ā¢ Pegawai pemerintahan ā¢ Lembaga, departemen, dan kementerian pemerintah ā¢ Pemimpin perserikatan ā¢ Pemimpin masyarakat, organisasi nirlaba ā¢ Politikus ā¢ Investor asing ā¢ dan lain-lain Stakeholder e-Government
- 13. Model e-Government Interaksiantar Stakeholder Pemerintah ke masyarakat (G2C) Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Masyarakat ke pemerintah (C2G) Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah ke bisnis (G2B) Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh, sistem e-procurement Bisnis ke pemerintah (B2G) Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui misalnya, peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Sistem e- procurement adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G. Model e-Government Berdasarkan Jenis Interaksi Antar Stakeholder (1)
- 14. Model e-Government Interaksiantar Stakeholder Pemerintah ke pegawai (G2E) Terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintahan. Contohnya, sistem manajemen SDM online. Pemerintah ke pemerintah (G2G) Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi Pemerintah ke organisasi nirlaba (G2N) Pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G) Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial Model e-Government Berdasarkan Jenis Interaksi Antar Stakeholder (2)
- 15. 15 Kerangka Kerja Konseptuale-Government di Republik Korea
- 16. 16 ļ§ Pusat datadan komputasi terintegrasi pemerintah ļ§ Standarisasi e-government ļ§ Layanan bersama e-government ļ§ Pusat-pusat e-community Infrastruktur e-Government
- 17.
- 18. Situs web pemerintahpusat/ daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e- government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah pusat/daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e- Government
- 19. Tingkat 1 āPersiapan ļ· Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga. ļ·Sosialisasi situs web untuk internal dan publik. Tingkat 2 ā Pematangan ļ· Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif. ļ· Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. Tingkat 3 ā Pemantapan ļ· Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. ļ·Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Tingkat 4 ā Pemanfaatan ļ· Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C). Pengembangan e-government melalui 4 tingkatan (berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik)
- 20. ā¢ Fungsi, Aksesbilitas,Kegunaan ā¢ Bekerjasama, Konsisten dalam link (Url) ā¢ Isi yang Efektif ā¢ Komunikasi Dua Arah ā¢ Evaluasi Kesuksesan ā¢ Kemudahan Menemukan Situs Kriterai Situs Web Pemerintah
- 21. Manajemen Penyelenggaraan Situs WebPemerintah Pusat/Daerah
- 22. ļ· Kegunaan āuntuk keperluan apa suatu situs web pemerintah daerah dibuat ? ļ· Tanggung jawab ā siapa pemilik situs web dan siapa yang bertanggung jawab ? ļ· Manajemen situs ā bagaimana cara pemberian dan permintaan layanan ? ļ· Isi ā bagaimana materi disediakan, dipelihara, dan dipresentasikan dalam bentuk media online ? ļ· Pemutakhiran dan pemeliharaan ā bagaimana cara melakukan pemantauan (penggunaan dan pe-nampilan) dan pemutakhiran informasi pada situs web pemerintah daerah 5 Hal diperhatikan di dalam membangun dan meng-implementasi-kan strategi publikasi melalui media online
- 23.
- 24. Apa itu PR? ā¢Publicrelations involves a variety of programs designed to promote or protect a companyās image or its individual products
- 26. Definisi krisis mediasosial s KRISIS ā¢ Kerjadian yang tidak direncanakan, tak terduga dan mengganggu rutinitas normal, sementara insiden hanya mempengaruhi bagian dari sistem SOCIAL MEDIA ā¢ Segala sesuatu yang menggunakan internet untuk memfasilitasi pembicaraan (adanya interaksi) - Brian Solis KRISIS OLEH SOCIAL MEDIA ā¢ Krisis yang muncul dari, atau diperkuat oleh, social media, dan menghasilkan publikasi negatif di media tradisional, sehingga membawa perubahan dalam prose bisnis, bahkan menyebabkan kerugian finansial.
- 28. Konsep ā¢ Efficiency ā¢Effectiveness ā¢ Security & Reliability. ā¢ Type of Channels & Services ā¢ Purpose of Government Public Relations Target ā¢ Flexibility Cyber GPR Kementerian Kuasi Negara Pemda USER Characteristics Subjek ā¢ Best Practice ā¢ Lesson Learned Intenet Literacy Digital Literacy Informatio n Literacy Socio Economic Cultural Demography Individual Physical & Psychograp hy ā¢ Accessibility ā¢ Quality ā¢ Security.
- 31. ļ· UU ITE11 TAHUN 2008 ļ· UU KIP 14 TAHUN 2008 ļ· Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik REMEMBER