Downloaded 418 times
More Related Content
Similar to demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965
- 2.  DINDA YOULANDADAMANIK  ARNAINI REVA NINGSIH  ANGGUN PRATAMI  AMY SASPITA  ERISANTO  FACHRI ARIFIN
- 4. Periode 1959- 1965Demokrasi apa yang berlaku ???? DEMOKRASI TERPIMPIN
- 5. Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. ISI DEKRIT PRESIDEN a. Pembubaran konstituante b. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. c. Pembentukan MPRS dan DPAS
- 6. Latar belakang Dekritpresiden 1. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk 2. Terjadinya sejumlah pembrontakan di dalam negeri 3. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional 4. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat 5. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai 6. Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap 7. Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
- 7. Tujuan Dektrit Presiden untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.
- 8. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden. Tugas Demokrasi terpimpin : Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena : Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai. Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
- 9. Pelaksanaan masa DemokrasiTerpimpin 1. Kebebasan partai dibatasi 2. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 3. Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945. 4. Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.
- 10. Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasiterpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut
- 11. Berdasarkan UUD 1945,kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen
- 12. Presiden juga membentukMPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota anggota yang duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat : Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar HaluanNegara (GBHN).
- 14. Besarnya kekuasaan Presidendalam Pelaksanaan demokrasi terpimpintampak dengan: a. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. b. Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN atas usul DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959. c. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK. d. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup. e. Pidato presiden yang berjudul ”Berdiri di atas Kaki Sendiri” sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri. f. Presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di antara TNI dengan Parpol. g. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).
- 15. Adalah dominasi daripresiden ,terbatasnya peranan politik ,berkembangnya pengaruh komunis ,dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik
- 17. Pembentukan BAPPENAS Kenaikan laju inflasi Kebijakan lain pemerintah Devaluasi Deklarasi ekonomi
- 18. Presiden soekarno mengatakanbahwa prinsip prinsip dasar demokrasi terpimpin ,sbb : 1. Tiap-tiap orang di wajibkan untuk berbakti pada kepentingan umum ,masyarakat,bangsa,negara 2. Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan layak dalam masyarakat,bangsa,negara.
- 19. KESIMPULAN Dalam pandanganA.Syafi’i Ma’rif demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama indonesia dengan kekuasaan terbesar berpusat di tangannya. Dengan demikian kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarna adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutismedan terpusat kekuasaanya hanya pada diri pemimpin sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif