Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemenpan RB

Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi Kemenpan RB

• 1.
  Kebijakan Pelayanan Publik SecaraElektronik (E-Government) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• 2.
  NAMA : DRS. RAHMAT FAJRI . M.SI NIP : 197312271992021002 PANGKAT /GOLONGAN : PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/C) TEMPAT TANGGAL LAHIR : BENGKULU, 27 DESEMBER 1973 PENGALAMAN PENUGASAN : 1. LURAH PASAR LAIS 2. KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN 3. KASUBBAG PENGEMBANGAN KARIER 4. KASUBBAG TATA PRAJA 5. KASUBBAG PEMERINTAHAN DESA 6. CAMAT KOTA MUKOMUKO 7. KABAG KEPEGAWAIAN 8. KABAG PEMERINTAHAN 9. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN 10. KEPALA BPMD 11. KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 12. ASISTEN I SETDAKAB 13. ASISTEN II SETDAKAB 14. KEPALA BAPPEDA 15. ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 16. ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN I 17. ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN E- GOV.
• 3.
  TANTANGAN GLOBAL PEMERINTAHAN •Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dunia yang cepat dan massif • Globalisasi: Berkembangnya zona-zona perdagangan bebas (Free Trade/Economic Zones), Perpindahan barang dan jasa serta orang antar negara yang berkembang sangat pesat. • Terbatasnya sumber daya alam; permintaan akan SDA semakin tinggi namun ketersediaan semakin menurun dan sangat rendah. 3
• 4.
  TREND PERKEMBANGAN MASYARAKATDUNIA 4 PERAN PEMERINTAH Kemajuan TIK dan Gaya Hidup: Personal computing, internet, mobile phones, cloud computing, social networking Ekspektasi Publik: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi publik dalam penentuan kebijakan publik Demokrasi dan Pasar Terbuka: Open Government, Decentralization, Open market competition Tren Demographic: Kelas menengah yang berkembang pesat, masyarakat yang lebih terdidik, peran lebih besar untuk wanita
• 5.
  TRASFORMASI PEMERINTAHAN 5 Rule based Administration Visionand Performance based Administration Dynamics Governance 2013 2018 2025 Perubahan pola kerja Pemerintah di era modern untuk menjadi pemerintahan yang dinamis, diarahkan untuk membangun konektivitas, nilai dan budaya, menumbuhkan inovasi dan mengembangkan knowledge.
• 6.
  Pelaksanaan eGov yangMasih Silo Based 6 Setiap Instansi (K/L, Provinsi, Kab/Kota) membangun sistem eGovernment mereka sesuai kepentingan masing-masing. Tidak dilakukan analisa kebutuhan secara cermat. Pulau-pulau Sistem Elektronik Pemerintahan dalam satu instansi, sehingga terjadi pemborosan belanja infrastruktur eGovt Setiap Instansi membangun aplikasi masing- masing, meskipun Instansi leading sektornya telah menyediakan aplikasinya dan diberikan secara gratis. Hal ini menyebabkan tidak terintegrasinya aplikasi tersebut, menghasilkan pulau-pulau. Duplikasi app ini menyebabkan duplikasi anggaran dengan potensi duplikasi hingga 65% secara nasional
• 7.
  Dampak dari SiloBase e-Government Inefisiensi • Duplikasi belanja anggaran, Pemborosan anggaran • Utilitas sistem eGovernment rendah • Biaya operasional tidak terkendali • Manajemen resiko tidak diperhatikan • Terjadi ketimpangan sumberdaya TIK, ada yang memiliki sumberdaya besar, ada yang sangat miskin sumberdaya TIK • Dominasi pada punishment, miskin rewards Inefektifitas • Belanja Infrastruktur tidak terkendali • Resiko keamanan informasi • Interkoneksi rendah, integrasi antar sistem nyaris tidak terwujud • Tidak ada standarisasi & serifikasi kelaikan operasi layanan eGovernment • Kualitas layanan relatif rendah
• 8.
  Membangun Sistem PemerintahanElektronis • Permasalahan terkait dengan electronic component • Permasalahan terkait dengan isu-isu dalam sistem birokrasi dan masalah kewenangan • Seluruh Instansi Pemerintah harus mampu melaksanakan perubahan paradigma dan budaya • Diperlukan political will and proses aktif pemerintah dalam pengembangan E-Gov • Dari Silo Based menuju Interkonektivitas
• 9.
  Dimensi e-Goverment E-Government Government Business Employee Citizen G2G G2E G2BG2C e-Government Tata Kelola yangBaik Public Value Oriented Government
• 10.
  Fokus Area e-Government G2G •Efficiencyand Effectivity •Improve coordination and synergy among government agencies G2C •CitIzen Centered •Build a system that provides information to the public G2B •Condusive Business Environment •Creating Business Environment which condusive for the market G2E •Satisfaction and Self Improvement •Improve the satisfaction and comfort of employees in the government G2G: Government to Government G2C: Government to Citizen G2B: Government to Business G2E: Government to Employee
• 11.
  11 Aplikasi Pemerintahan yangTerkoordinasi dan Terintegrasi e- Health e-Cultural Heritage NSW e- KTP Software Legal e- Educatione- Agriculture e- Budgeting e- Procurement Palapa Ring National Cyber Security G2B G2C G2E G2G
• 12.
  Faktor Keberhasilan e-Government Policiesand Regulations ICT Infrastructure ICT Governance ICT Budget Stakeholders Active Roles SUPPORTING: Government: Sectoral Government: Regional/Local IMPLEMENTOR E-Government Good Governance E-Government Component G2G G2C G2B G2E B2B B2C C2C
• 13.
  Target Implementasi E-Government 13 1.Kepuasan: peningkatan akses; memperpendek proses 2. Customization: pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat 3. Interaksi proaktif dengan masyarakat dan partisipasi masayarakat dalam decision-making Kualitas Pelayanan Publik 1. Meningkatkan produktifitas dan keahlian PNS 2. Meningkatkan kolaborasi dan knowledge-sharing diantara berbagai level pemerintahan 3. Mempertajam proses bisnis pemerintahan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien 1. RB untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 3. Meningkatkan kinerja birokrasi Reformasi Birokrasi
• 14.
  Pengembangan National Cyber Security Pengembangan e-Government Service Bus(Sharing Common Application) GIX - Government Internet Exchange (Sharing Government Secured Internet) GIDC - Government Integrated Data Center (Sharing Common Data) Strategi Dasar dan Program Prioritas e-Government
• 15.
  Thank You Terima Kasih www.menpan.go.id