Download to read offline
HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA NEGARA.pptx
- 1. HUKUM ACARA PERDATA (PERSIDANGANDI PENGADILAN NEGERI) OLEH: Hj. EVA NORA, SH. MH. (WASEKJEN DPN PERADI - SAI)
- 2. I. GUGATAN adalah suatutuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan
- 3. Hal-hal yang perludiperhatikan Diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai kompetensi relatif. Surat gugatan secara formil harus diajukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Gugatan yang salah alamat atau dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada diluar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan cacat formil, dengan demikian gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.
- 4. Identitas Pihak. Penulisannama pihak sebagai perorangan ditulis secara terang dan lengkap termasuk gelar atau alias jika ada, demikian pula penulisan nama perseroan dituliskan sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar. Selain penulisan nama, identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal para pihak.
- 5. Apabila tidak diketahuialamat tempat tinggal tergugat, tidak menjadi hambatan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan (Pasal 390 ayat (3) HIR), dapat ditempuh cara perumusan identitas sebagai berikut: Mencantumkan alamat atau tempat tinggal terakhir seperti: “terakhir bertempat tinggal atau bertempat kediaman di.....”. Atau dengan tegas menyebutkan, “tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, tapi masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- 6. Posita Gugatan. Adalahpenjelasan dalil atau alasan gugatan. Posita disebut juga sebagai fundamentum petendi, yaitu bagian yang berisi dalil yang mengambarkan atau menguraikan secara jelas dan runtut mengenai objek sengketa, hubungan hukum, alas hak yang dijadikan dasar menggugat, serta kerugian yang ditimbulkan. Posita yang disusun harus diikuti dengan adanya permintaan atas sesuatu yang biasa dikenal dengan istilah petitum.
- 7. Petitum Gugatan. Supayagugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan gugatan yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.
- 8. Petitum yang tidakmemenuhi syarat: Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum. Contoh: “menetapkan hak penggugat atas tanah” Petitum tuntutan ganti rugi yang tidaki dirinci. Petitum yang bersifat negatif. Contoh: “Menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan sengketa” Petitum tidak sejalan dengan dalil (posita) gugatan
- 9. Selain itu.... menjadiperhatian pula Pencabutan Gugatan Perubahan Gugatan Pencabutan gugatan merupakan hak penggugat selama tergugat belum menyampaikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pecabutan hanya dapat terjadi atas persetujuan tergugat (Pasal 271 Rv). Pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat, sedangkan pencabutan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang pengadilan (Pasal 272 Rv). Apabila perubahan gugatan dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak tergugat, maka penggugat/kuasanya mempunyai keleluasaan untuk melakukan perubahan asal tidak merubah dasar gugatan, tanpa perlu memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab dan menanggapi perubahan tersebut. Terhadap perubahan gugatan diberikan hak dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi kepada tergugat, namun dibenarkan ataupun tidak perubahan sepenuhnya wewenang hakim. Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan disidang.
- 10. II. JAWABAN Secarateknis pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjalani proses jawab-menjawab. Aturan main mengenai proses jawab menjawab tidak dijumpai dalam HIR dan RBG, ketentuannya digariskan dalam Pasal 142 RV yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik. Dalam jawaban biasa dimuat mengenai eksepsi, dan bantahan terhadap materi pokok perkara, namun tidak jarang juga terdapat tuntutan balik atau biasa di sebut rekonvensi. Untuk selanjutnya akan diterangkan sebagai berikut:
- 11. Eksepsi Eksepsi ditujukankepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran fomil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenannya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.
- 12. Jenis-Jenis Eksepsi EksepsiProsesual. Eksepsi tidak berwenang secara absolut. Adalah eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, nperadilan militer atau peradilan tata usaha negara. Eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi mengenai wewenang atas wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, dan dapat berubah berdasarkan domisili atau timpat tinggal para pihak (Pasal 118 HIR)
- 13. Eksepsi Prosesualdiluar eksepsi kompetensi. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Eksepsi error in persona. Eksepsi nebis in idem. Eksepsi gugatan premature. Eksepsi obscuur libel.
- 14. Eksepsi surat kuasakhusus tidak sah Tidak Memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Jo. SEMA No. 7 Tahun 2012.
- 15. Eksepsi error inpersona Dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai pihak, baik keliru mengenai penggugat bukan orang yang berhak (dikualifikasi in person), keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, dan tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai tergugat (plurium litis consortium).
- 16. Eksepsi nebis inidem Gugatan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut melekat unsur nebis in idem, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) (Pasal 1917 KUHPerdata).
- 17. Menyimpangi ketentuan Pasal1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.
- 18. Eksepsi gugatan premature Gugatanyang diajukan prematur, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dalam putusan yang demikian tidak melakat nebis in idem, dapat diajukan kembali apabila faktor prematur tidak ada lagi.
- 19. Eksepsi obscuur libel Yangdimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, ndalil gugatan harus terang dan jelas (duidelijk).
- 20. Didalam praktik dikenalbeberapa bentuk eksepsi obscuur libel, masing-masing didasarkan pada faktor tertentu, antara lain: Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Contoh: gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke ground) gugatan (Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984) Tidak jelas objek sengketa. Contoh: terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah: batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat. Petitum gugatan tidak rinci, kontradiksi dengan posita. Contoh: petitum menetapkan hak penggugat atas tanah, tidak jelas ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa.
- 21. Batahan terhadap pokokperkara Esensi bantahan terhadap pokok perkara, berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawaban (Pasal 121 ayat (2) HIR).
- 22. Rekonvensi (gugat balik) Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan kepadanya, gugatan rekonvensi diajukan tergugat kepada pengadilan negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat (Pasal 132 a ayat (1) HIR) atau diajukan bersamaan dalam jawaban (Pasal 132 b ayat (1) HIR). Yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi, dilarang dan tidak dibenarkan menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi (Putusan MA No. 636 K/Pdt/1984).
- 23. Tentang gugatan rekonvensi,sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi, kecuali terhadap : Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya. Kalau PN yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim.
- 24. III. REPLIK DANDUPLIK Sejalan dengan asas audi alteram partem, kepada penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat, dan secara teknis disebut replik, dengan demikian replik merupakan jawaban atas jawaban tergugat. Duplik merupakan jawaban balik dari tergugat terhadap replik penggugat.
- 25. IV. BUKTI SURAT Pasal1867 – 1894 KUHPerdata dikatakan alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda- tanda baca dimaksud mencurahkan isi hati dan buah pikiran dipergunakan sebagai bukti.
- 26. Jenis-jenis bukti surat: Akta. Aktaadalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari: Akta autentik. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi dan hakim. Akta di bawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
- 27. Surat biasa. Surat biasamerupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukan untuk dijadikan bukti, namun jika disuatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.
- 28. V. PEMERIKSAAN SETEMPAT Pemeriksaan setempat adalah sidang pengadilan yang dilakukan ditempat objek barang terpekara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh salah seorang atau lebih hakim anggota majelis, dibantu oleh panitera pengganti yang akan bertindak membuat berita acara, dan jurusita, serta dihadiri pula para pihak yang berpekara atau kuasanya (Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG, Pasal 211-214 Rv). Pemeriksaan setempat dapat diadakan oleh hakim karena jabatannya maupun atas permintaan para pihak. Adapun pembebanan panjar biaya pemeriksaan dalam praktek dibebankan kepada penggugat, dan biaya tersebut dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan.
- 29. Apabila pemeriksaansetempat harus dilakukan dalam wilayah hukum pengadilan negeri yang lain disebabkan objek barang tersebut terletak diwilayah hukum pengadilan negeri dimaksud, pemeriksaan dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan dengan jalan mendelegasikan kepadanya (Pasal 180 ayat (3) RBG, Pasal 213 Rv). Apabila pemeriksaan setempat harus dilakukan dalam wilayah hukum pengadilan negeri yang lain disebabkan objek barang tersebut terletak diwilayah hukum pengadilan negeri dimaksud, pemeriksaan dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan dengan jalan mendelegasikan kepadanya (Pasal 180 ayat (3) RBG, Pasal 213 Rv).
- 30. VI. PEMERIKSAAN SAKSI Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri,n dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Pada prinsipnya setiap orang boleh menjadi saksi kecuali orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain: - Keluarga sedarah dan semenda. - Istri atau suami, meskipun telah bercerai. - Anak-anak yang belum dewasa atau dibawah umur. - Orang dengan gangguan jiwa.
- 31. Sesuai prinsip unustestis nullus testis yang ditegaskan dalam Pasal 1905 KUHPerdata, Pasal 169 HIR, bahwa seorang saksi bukan kesaksian. Berarti seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian, maka agar tercapai batas minimal pembuktian saksi yang akan dihadirkan dipersidangan, paling sedikit diajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil. Atau apabila hanya terdiri dari seorang saksi saja, harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain seperti, bukti surat, persangkaan dan sebagainya.
- 32. VII. KESIMPULAN Pengajuan kesimpulandilakukan setelah tahap pembuktian selesai. HIR dan RBG tidak mengatur secara jelas mengenai keharusan para pihak menyampaikan kesimpulan, penyampaian kesimpulan diadopsi dari ketentuan Pasal 28 Rv yang menegaskan para pihak diwajibkan membuat dan menyampaikan kesimpulan yang mereka tanda tangani, ternyata ketentuan ini telah dikembangkan dalam praktik dan dijadikan salah satu tahap proses pemeriksaan yang disebut penyampaian kesimpulan.
- 33. VIII. PUTUSAN Menurut pendapatSudikno Mertokusumo, yang dimaksud putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenng untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.
- 34. Asas Putusan Terdapat asas-asasyang mesti ditegakan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat sebagaimana diterangkan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang mengatakan: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”
- 35. Wajib mengadiliseluruh bagian gugatan. Digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR,Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, larangan ini disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya.apabila putusan mengandung ultra petitum, maka harus dinyakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan idtikat baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public inters).
- 36. Diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan: “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.
- 37. Formulasi Putusan Format putusandiatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung melalui Keputusan Ketua MA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Dalam peraturan tersebut, Mahkamah Aagung mengatur format putusan pada pengadilan umum sebagai berikut:
- 38. Kepala putusan. Kepalaputusan terdiri dari judul, nomor putusan, irah-irah, dan keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Identitas para pihak. Penulisan identitas para pihak dituliskan nama pricipal terlebih dahulu baru diikuti nama kuasa hukum. Duduk perkara. Mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi (jika ada), rekonvensi (jika ada).
- 39. Pertimbangan hukum. Bagianpertimbangan hukum memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan vide Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pertimbangan juga dicantumkan mengenai biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Kemudian, bagian pertimbangan hukum harus diakhiri dengan acuan peraturan perundang-undangan baik formal maupun hukum materiil yang digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan.
- 40. Amar putusan. Penulisanbagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (arab). Misalnya putusan kabul perdata. Penutup. Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.
- 41. Referensi Harahap, Yahya.2007. Hukum Acara perdata, Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. JakartaSinaar Grafika, Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) Keputusan Ketua MA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum Aldian Harikhman. Yurisprudensi tentang Perunbahan Gugatan. Diakses dari media wordpress.com, tanggal 10 Oktober 2023, https://aldianharikhman.wordpress.com/2015/12/
- 42. BIOGRAFI Hj. EVANORA Hj. Eva Nora, SH. MH. yang lahir pada tanggal 11 agustus 1966 di Kabupaten Bengkalis Riau dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum-nya dalam waktu 4,5 tahun pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 1990, dan menyelesaikan Magister Hukum Bisnis dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan di Universitas Islam Indonesia Yokyakarta. Dipercaya menduduki Jabatan ketua Pada Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Pekanbaru periode 2005 - 2011. Saat ini dipercayai dan aktif dalam struktural kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di bawah kepemimpinan Dr. Juniver Girsang, SH. MH. Sebelum bergelut di dunia kepengacaraan Hj. Eva Nora, SH. MH. telah lama berkecimpung dalam dunia perbankan selama kurang lebih 7 tahun pada Bank Harapan Sentosa (BHS) Pekanbaru dengan jabatan terakhirnya sebagai Kepala Accounting, sejak ia menyelesaikan kuliahnya sampai dilikuidasinya Bank Harapan Sentosa (BHS) pada tahun 1997. Jadi tidak diragukan lagi kepiawaian Hj. Eva Nora, SH. MH. dalam memahami dan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perbankan.
- 43.