Legal Aspect in Compensation Management
Download as PPTX, PDF1 like254 views
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum yang berlaku di Indonesia terkait manajemen kompensasi dan akibatnya, khususnya UU No. 13 tahun 2003 dan putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 mengenai outsourcing. Studi kasusnya membahas implementasi aspek hukum tersebut pada PLN dan masalah kompensasi yang timbul. Ringkuman menyimpulkan bahwa outs
![Mirolas Nove Adwas [15107024]](https://image.slidesharecdn.com/paperlegalaspekseputaroutsourcing-mirolasnoveadwas-15107024-130711015341-phpapp02/85/Legal-Aspect-in-Compensation-Management-1-320.jpg)
Legal Aspect in Compensation Management
- 1. Mirolas Nove Adwas [15107024]
- 2. INTRODUCTION What is compensation Management Manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran Kompensasi berarti ganti rugi; pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya; pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain; Sehingga manajemen kompensasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan pemberian kompensasi sebagai salah satu sarana untuk mencapai sasaran/tujuan dari kegiatan manajemen
- 3. INTRODUCTION What is this assignment about Tugas ini seputar aspek legal yang berlaku di Indonesia, dan akibatnya dalam manajemen kompensasi.
- 4. LEGAL ASPECT IN COMPENSATION MANAGEMENT The legal aspect that is being analyze Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 59 dan pasal 64 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 27/PUU-IX/2011, tentang perubahan peraturan alih daya atau Outsourcing
- 5. LEGAL ASPECT IN COMPENSATION MANAGEMENT The theoretical background Alih daya (Outsourcing) adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut.
- 6. LEGAL ASPECT IN COMPENSATION MANAGEMENT Common Implementation of the legal aspect in Indonesia Implementasi outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pasal 59 dan pasal 64. Sedangkan perubahan sebagian isi undang-undang terdapat dalam putusan mahkamah konstitusi republik indonesia, nomor 27/PUU-IX/2011.
- 7. CASE STUDY Company Profile PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) Visi Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. Misi Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Moto Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik
- 8. CASE STUDY Implementation of the legal aspect in the company Untuk pekerjaan membaca meteran listrik, PLN menggunakan jasa outsourcing
- 9. CASE STUDY Critical review / Analysis Critical review seputar undang-undang nomor 13 tahun 2003, pasal 59 dan pasal 64 (sebelum putusan MK keluar) status sebagai buruh/pekerja kontrak ini pada kenyataannya berarti juga hilangnya hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-jaminan kerja dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang mempunyai status sebagai buruh/pekerja tetap
- 10. CASE STUDY Critical review / Analysis Critical review seputar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 27/PUU-IX/2011, tentang perubahan peraturan alih daya atau Outsourcing Terjadi peningkatan biaya produksi, karena perusahaan tidak lagi bisa menggunakan jasa outsourcing untuk pekerjaan yang objek kerjanya tetap ada (misalnya pembaca meteran pada PLN). Dengan demikian, perusahaan tersebut harus merekrut pegawai tetap untuk pekerjaan tersebut, dan memberikan kompensasi yang diatur secara lebih lengkap dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003
- 11. CASE STUDY Suggestion Masalah tunjangan dan bentuk kompensasi lainnya, seharusnya lebih diperhatikan oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing. Seandainya perusahaan penyedia jasa outsourcing dapat memberikan kompensasi yang setara dengan yang diterima oleh pekerja-pekerja pada perusahaan pemakai jasa outsourcing, maka pekerja outsourcing tidak akan complain karena merasa diperlakukan tidak adil.
- 12. CONCLUSION About the legal aspect and its implementation Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2003, pasal 59 dan pasal 64 (sebelum keluar putusan MK), perusahaan bisa dengan bebas menggunakan jasa outsourcing, sehingga mereka tidak perlu menanggung kompensasi dalam bentuk tunjangan, pesangon, dan lain- lain. Setelah putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 keluar, perusahaan harus merekrut pegawai tetap untuk pekerjaan yang objek kerjanya tetap ada. Dengan demikian, perusahaan harus memberikan kompensasi kepada pegawai tersebut dengan nilai yang setara dengan kompensasi untuk pegawai tetap.
- 13. CONCLUSION About the assignment Dari tugas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa outsourcing dianggap sebagai suatu tindakan yang mengurangi kompensasi yang diterima oleh pekerja. Untuk itulah dibuat surat keputusan mahkamah konstitusi tentang penghapusan outsourcing untuk pekerjaan yang objek kerjanya tetap, sehingga bisa melindungi hak-hak kompensasi yang diterima oleh pekerja.
- 14. TERIMA KASIH