Kemdikbudristek, AWI, profile picture
Uploaded byKemdikbudristek, AWI
94 views

MUKTIONO WASPODO_ MATERI SISTEM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pdf

Dokumen ini membahas sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menganalisis konsep dan tahapan perumusan kebijakan pendidikan. Materi meliputi prinsip penyelenggaraan pendidikan, advokasi kebijakan, serta pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat. Pendidikan diharapkan dapat memajukan potensi individu agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia.

Download to read offline
SISTEM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK DANTEKNOLOGI Tahun 2024 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__ 1 Disampaikan oleh Muktiono Waspodo, 2024
TUJUAN PEMBELAJARAN 2 2 1. Memahami sistem dan prinsip penyelenggaraan pendidikan 2. Memahami konsep dasar analisis kebijakan pendidikan 3. Menjelaskan tahapan perumusan kebijakan pendidikan 4. Memahami permasalahan implementasi dan analisis kebijakan pendidikan 5. Merencanakan advokasi kebijakan pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK DAN SKENARIO PEMBELAJARAN 3 Sistem dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan • Sistem pendidikan • Paradigma Pemikiran Ki Hajar Dewantoro • Prinsip penyelenggara pendidikan Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Merdeka Belajar • Konsep dasar kebijakan pendidikan • Kebijakan Merdeka Belajar Tahapan Perumusan Kebijakan Pendidikan tahapan perumusan kebijakan faktor keberhasilan dalam perumusan kebijakan Permasalahan dan Analisis kebijakan pendidikan • Permasalahan implementasi kebijakan pendidikan • Analisis kebijakan pendidikan Advokasi Kebijakan Pendidikan • konsep advokasi kebijakan pendidikan • Advokasi dalam manajemen perubahan dan tahapannya • Pemetaan pemangku kepentingan dalam advokasi kebijakan • Merencanakan advokasi kebijakan pendidikan 2 1 3 4 5 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
SKENARIO PEMBELAJARAN 4 30 mnt 1. Pembukaan • Perkenalan • Building Rapport 1,5 JP 2. Sistem dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan • Brainstorming, diskusi pemantik mengapa WP harus memahami sistem dan kebijakan pendidikan ? • Ceramah/Elaborasi konsep • Diskusi/Tanya Jawab 3. Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Merdeka Belajar • Ceramah • Diskusi: Perkembangan KMB 4.Tahapan Perumusan Kebijakan Pendidikan • Ceramah • Diskusi/ Telaah kasus (basis fakta) 3 JP 6. Advokasi Kebijakan Pendidikan • Ceramah • Diskusi / Cooperative learning • Tugas Pemetaan Stake holder • Tugas Pengukuran Level Komitmen Stakeholder • Tugas Merancang Advokasi dengan Kanvas Advokasi • Ceramah • Elaborasi Konsep • Diskusi/Tanya jawab 1 JP 1 JP 5. Permasalahan dan Analisis kebijakan pendidikan 1,5 JP Penutupan • Kesimpulan • Evaluasi 30 mnt MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
5 Proses memicu perhatian dan fokus pada pembelajaran Mengapa Widyaprada perlu memahami sistem dan kebijakan pendidikan ? waktu; 20 menit PEMANTIK (1) REFLEKTIF DAN DISKUSI MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
ALASAN/RASIONAL 6 1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokoknya sebagai Widyaprada INGAT: Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan. 2. Tugas yang diberikan atasan langsung satker/UPT, terkait dengan program kegiatan 02 03 01 • ada keterkaitan/hubungan standart mutu/SNP/SPM, penjaminan mutu pendidikan, serta sistem dan kebijakan pendidikan • Program kegiatan perlu memperhatikan ketiga aspek tersebut MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
SISTEM DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 7 1 Sistem Pendidikan Nasional Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional menerapkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan warga negara. Pemerintah berwenang mengatur bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku sedangkan kewajibannya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan” serta ayat (3) bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
8 Salah satu substansi perubahan dalam reformasi konstitusi yang sangat strategis bagi masa depan bangsa adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat permasalahan mutu pendidikan yang belum optimal. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks menuntut upaya yang lebih progresif, dan menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat dalam melakukan transformasi satuan pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
9 Paradigma Pendidikan Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantoro (KHD) berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan, sebagai pedoman yang mengarahkan anak didik untuk menentukan sendiri arah hidupnya. ……pendidikan merupakan ‘persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat’. Pendidikan diharapkan melatih anak untuk menjadi bagian dalam konstruksi kebudayaan Indonesia yang beradab. (KHD, 1936) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
10 “Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak- anak kita”. “Pendidikan dan pengajaran idealnya memerdekakan manusia secara lahiriah dan batiniah, selalu relevan untuk segala jaman.” MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
11 Kodrat Alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah atau idiosinkratik melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat Zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. KHD berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada Kodrat Alam dan Kodrat Zaman. idiosinkrasi/idi·o·sin·kra·si/ n 1 sifat, keadaan, atau hal yang menyebabkan sesuatu menjadi berlainan (karena tidak mengikuti aturan yang umum); 2 kelainan yang khas pada seseorang (KBBI, Jakarta, 2021) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
12 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1) Suasana /su·a·sa·na/ n 2 keadaan sekitar sesuatu atau dalam lingkungan sesuatu; 3 keadaan suatu peristiwa Proses/pro·ses/ /prosés/ n 1 runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu: (sumber KBBI) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
13 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
ELABORASI KONSEP 14 02 03 01 Suasana dan Proses Pembelajaran “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Peran Pemerintah dan kesadaran kolektif semua pemangku kepentingan (1,2,3) Satuan Pendidikan Apa dan bagaimana yang terjadi di Satuan Pendidikan sangat berpengaruh pada mutu pendidikan Potensi diri Siswa Guru dan Tendik Sumber daya pendidikan Kebijakan Merdeka Belajar Sistem dan kebijakan pendidikan amat penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan manusia yang punya pengaruh besar bagi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS 15 SISTEM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN sebagai pijakan dan landasan hukum yang perlu diatur oleh negara. ADVOKASI KEBIJAKAN Setelah ada sistem dan kebijakan pendidikan, maka advokasi kebijakan sangat strategis dan penting guna mendukung terwujudkan pendidikan yang berkualitas. PeranWidyarada berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan, sangat dimungkinkan melakukan advokasi kebijakan. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Sistem selalu berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan pendidikan nasional • Agar tujuan pendidikan tercapai, perlu disusun dan difungsionalkan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang baik. • Komponen dalam sistem pendidikan nasional perlu dikenali, dipahami dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat berfungsi dengan tepat. • Pendekatan sistem dapat menghasilkan kebijakan berupa pembaruan sebagian atau menyeluruh, bertahap atau sekaligus. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
17 Transformasi satuan pendidikan telah dilakukan dan regulasi atas perubahan kebijakan pendidikan nasional telah berproses. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 1. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 2. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
18 Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Bab IV, Bagian 4, Pasal 10) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (Bab IV, Bagian 4, Pasal 11 butir 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. (Bab IV, Bagian 4, Pasal 11 butir 2) UU No.20 Th. 2003 BAB IV Bagian 4 Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
19 Sistem Pendidikan Nasional sebagai suatu dokumen untuk; Sistem pendidikan nasional, bukanlah suatu dokumen untuk; didiskusikan secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk membenahi mutu pendidikan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan baik level lokal, nasional, dan global sehingga perlu kebijakan pendidikan dan dilakukan inovasi pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; acuan wilayah tertentu saja yang ada di Indonesia. sekedar kelengkapan administasi dari kebijakan pendidikan; membatasi upaya inovasi pendidikan; Sistem Pendidikan Nasional acuan seluruh wilayah di Indonesia. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
20 (1)Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2)Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (3)Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. UU No.20 th 2003 Bab III Pasal 4 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
21 (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. UU No.20 th 2003 Bab III Pasal 4 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
ELABORASI KONSEP 22 Metode Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenalkan metode yang sesuai dengan semboyan, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani tersebut masih relevan dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini? Relevansi pemikiran Ki hajar Dewantara diantara dapat dicermati pada; 1) Pembelajaran yang berpusat pada murid; 2) Menjadikan siswa menuju siswa berkarakter Profil Pelajar Pancasila; 3) Menjadikan guru reflektif dan kritis; 4) Memberikan Kemerdekaan pada siswa menciptakan suasana yang menyenangkan; dan 5) Menjadikan guru pemimpin pembelajaran yang berkualitas dan mandiri. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
PEMANTIK (2) REFLEKTIF DAN DISKUSI 23 Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah; Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Bagaimana menurut Saudara dan Kelompok Diskusi Saudara, Cara untuk memberdayakan komponen masyarakat terlibat dalam implementasi kebijakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ? Tugas Individu/kelompok, 45 menit (tentatif) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
KONSEP DASAR DAN TUJUAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN 24 2 Istilah kebijakan (policy) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang- undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepahaman, dan rencana strategis lainnya. Kebijakan merupakan salah satu produk organisasi atau instansi yang digunakan untuk menjadi acuan, aturan, hingga berbagai standarisasi untuk melaksanakan suatu hal. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
25 Kebijakan pendidikan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembagai maupun intansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan pendidikan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan ▪ Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan- permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan (Sutapa, 2008). ▪ Permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan (Suyahman, 2016). ▪ Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bermaksud untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu (Fatkuroji, 2017). MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
26 a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. c. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. d. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan LimaTahapan Proses Kebijakan Publik Michael Howlet dan M.Ramesh (1995:11) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
27 1. Komunikasi, Komunikasi berkenaan dengan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi sangat diperlukan bagi terselenggaranya sebuah kebijakan. 2. Sumber Daya, Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. 3. Disposisi dan Sikap Disposisi berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. 4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi berkenaan dengan mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Implementai Kebijakan dipengaruhi 4 variabel MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
28 1. Evaluasi proses, yaitu evaluasi kebijakan yang terfokus untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dari suatu kebijakan. 2. Evaluasi impak, yakni evaluasi kebijakan yang memberikan fokus pada hasil akhir dari suatu kebijakan. 3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan berdasarkan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan. 4. Meta-evaluasi, yakni evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait. 4 Jenis Evaluasi Kebijakan Publik MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
29 Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan berupa acuan/panduan untuk mengambil putusan dan arah tindakan yang ditentukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan guna mencapai tujuan tertentu menjamin koordinasi setiap unsur yang terkait dengan implementasi kebijakan. Seluruh kebijakan pendidikan yang terkait dengan perubahan atau pembaruan dan pengembangan program semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan harus diupayakan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
PELAJAR PANCASILA 1 Bergotong- Royong Berkebinekaan Global Mandiri Bernalar Kritis Kreatif Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia VISI PENDIDIKAN INDONESIA Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila beriman, bertaqwa kepadaTuhanYang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global 30 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
31 ▪ Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat permasalahan mutu pendidikan yang belum optimal. ▪ Tantangan yang dihadapi semakin kompleks menuntut upaya yang lebih progresif, dan menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat dalam melakukan transformasi pengelolaan satuan pendidikan PEMANTIK…(3) REFLEKTIF DAN DISKUSI Bagaimana sebaiknya peran Widyaprada dalam menyikapi pernyataan di atas ? MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
32 1) Menjadi pertimbangan yang saintifik, rasional dan objektif bagi semua pembuatan kebijakan pendidikan. 2) Memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yakni mencerdaskan manusia Indonesia. 3) Karena persoalannya bersifat multidimensional, saling terkait (interdependent) dan terintegrasi satu dengan lainnya. 4) Memungkinkan tersedia pedoman (panduan) yang komprehensif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. 5) Memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
33 1) Fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro. 2) Fungsi inkuiri, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategis lainnya, misalnya analisis metodologis dan substansi, evaluasi dan meta analisis kebijakan dan argumentasi kebijakan. 3) Fungsi komunikasi bagi pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana dan pengelola, peneliti, pelaksana dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. 4) Mencapai ketertiban layanan pendidikan. 5) Menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan. 6) Program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif. 7) Aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan. 8) Tertib administrasi bisa diwujudkan Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
34 1) Fase inventori, merupakan fase pencarian, yang sifatnya terbatas dan ditujukan pada isu atau masalah pendidikan tertentu. 2) Mencari pilihan alternatif, yang selanjutnya dievaluasi dan diteruskan kepada klien. 3) Mempersiapkan memorandum (peringatan), meliputi dokumen masalah, dokumen kebijakan, atau draft perundang-undangan, 4) Melibatkan peserta (sasaran/target kebijakan), pimpinan puncak, pegawai pemerintah, stakeholder terkait lainnya atau pihak sponsor yang kemungkinan memiliki pandangan tertentu terhadap masalah yang dianalisis, 5) Orientasi pada isu atau masalah, yang tergambarkan alternatifnya sebagai sikap reaktif. 6) Waktu cenderung disetujui pejabat terpilih dan/atau belum pasti terpilih. 7) Pendekatan politik untuk mencapai tujuan Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
35 (1) Formulasi masalah Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah? (2) Formulasi kebijakan Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif- alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan? Tahapan Penetapan Proses Kebijakan Pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
36 (3) Penentuan kebijakan Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan (4) Implementasi Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? (5) Evaluasi Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan? James Anderson (1974:23-24) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
37 Kebijakan Merdeka Belajar MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
38
39 Elemen-elemen pendidikan yang berperan penting guna menciptakan masyarakat maju antara lain adalah, tingginya angka partisipasi siswa dan distribusi kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan Tingginya angka partisipasi siswa • Kesadaran/ Persepsi • Akses • Keterjangkauan • Tekanan eksternal Distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif Masyarakat maju yang kompeten dan sejahtera Hasil pembelajaran yang berkualitas 1 2 3 Sumber: - Bahan Paparan Raker/RDP (2020,2021) - Naskah Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2023 - Naskah Sistem Penjamiman Mutu Dikdasmen Belajar Sepanjang Hayat • Formal • Informal • Nonformal • Kurikulum dan program • Pola pikir dan ‘agen siswa’ • Infrastruktur • Pedagogi • Penilaian • Ekosistem • Geografis • Budaya dan/atau sosioekonomi • Infrastruktur • Pemerintahan • Pembiayaan
40 Pendidikan Berkualitas Memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter Fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter Bagi seluruh rakyat Indonesia memastikan bahwa kelompok- kelompok yang termarginalkan (sulit mendapat akses pendidikan) dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas Intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarjinalkan Cita-cita kebijakan Merdeka Belajar adalah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
41 Satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid Transformasi Satuan Pendidikan Satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data Satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orangtua/wali Satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif (menerima berbagai bentuk keberagaman) Peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter* Terdapat 5 Indikator terjadiTransformasi Satuan Pendidikan *Intervensi Asimetris: intervensi yang disesuaikan dengan kondisi sasaran (misal letak geografis, kondisi sosial ekonomi, dll) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
Untuk mencapai Visi Pendidikan Indonesia, Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai kebijakan Merdeka Belajar di bidang pendidikan (per-Agustus 2023 sudah ada 25 episode kebijakan) 42 Penggantian UN Kampus Merdeka Penyesuaian Kebijakan Dana BOS Program Organisasi Penggerak Guru Penggerak Transformasi Dana Pemerintah untuk PendidikanTinggi Program Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan KIP Kuliah Merdeka Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kampus MerdekaVokasi Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10 MB 11 MB 12 Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar Akselerasi dan Pendanaan Satuan PendidikanTahun 2022 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 Rapor Pendidikan Indonesia MB 19 MB 20 Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi MB 21 Praktisi Mengajar Transformasi seleksi masuk PT MB 22 MB 23 MB 24 Buku Bermutu Untuk Literasi Indonesia Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan Praktisi Mengajar Dana Abadi PerguruanTinggi Revitalisasi Bahasa Daerah Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan MB 25 Praktisi Mengajar Dana Abadi Perguruan Tinggi MB 26
43 TERDAPAT 4 TRANSFORMASI UNTUK MENCAPAI PENDIDIKAN BERKUALITAS BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Kebijakan, Prosedur,dan Pendanaan Infrastruktur dan Teknologi Kepemimpinan, Masyarakat, dan Budaya Kurikulum, Pedagogi, dan Asesmen
EPISODE MERDEKA BELAJAR YANG BERKAITAN DENGAN DITJEN PAUDDASMEN Merdeka Belajar 24 Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan Keterangan 13 dari 26 Episode Merdeka Belajar berkaitan dengan Ditjen Pauddasmen, status per Agustus 2023 Merdeka Belajar 25 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi Merdeka Belajar 26 44
PENJELASAN MERDEKA BELAJAR (1 DARI 7) a. UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter b. USBN menjadi ujian yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing c. Penyederhanaan RPP d. Perubahan kebijakan PPDB zonasi http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/ 45
PENJELASAN MERDEKA BELAJAR (2 DARI 7) a. Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah b. Penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah c. Nilai Satuan BOS meningkat d. Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel Peningkatan SDM sekolah yang dilakukan oleh organisasi pendidikan dengan kategori tertentu berdasar rekam jejak dan kompetensi organisasi Pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya sehingga guru berperan sebagai agen teladan dan obor perubahan Transformasi sekolah berkualitas melalui SDM sekolah yang unggul dengan melakukan 5 intervensi 46
PENJELASAN MERDEKA BELAJAR (3 DARI 7) a. Pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi b. Mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan c. Alur pembelanjaan pada SIPLah terus berupaya menjamin proses transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku d. Pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi sehingga tercipta: - Transparansi dan Akuntabilitas - Efisiensi anggaran - Beragamnya opsi penyedia Menghadirkan kanal Indonesiana.TV yang bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan, dan mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat. Indonesiana.TV merupakan media pembelajaran dan informasi kebudayaan yang luwes (agile) dalam mengikuti pergerakan media yang sangat cepat. Sebagai wadah bagi para siswa untuk berkarya dan mengekspresikan karyanya 47
PENJELASAN MERDEKA BELAJAR (4 DARI 7 Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar Sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih : a. Kurikulum 2013 secara penuh b. Kurikulum darurat (kurikulum 2013 yang disederhanakan) c. Kurikulum Merdeka Dukungan penerapan kurikulum merdeka: a. Penyediaan perangkat ajar (buku Teks dan bahan ajar pendukung) b. pelatihan dan penyediaan sumber belajar c. Jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru Reformasi kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), BOP Kesetaraan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS): a. Nilai Satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah b. Penyaluran BOP PAUD dan BOP kesetaraan langsung ke satuan pendidikan c. Penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang fleksibel d. Perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan ARKAS sebagai aplikasi tunggal 48
PENJELASAN MERDEKA BELAJAR (5 DARI 7) Banyaknya bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah dan dalam kondisi kritis sehingga diluncurkan revitalisasi bahasa daerah dan kelompok tutur. Anak-anak usia sekolah diperkenalkan bahasa a. Diluncurkan untuk membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah mempelajari kondisi masing - masing dan melakukan perbaikan b. Menyajikan hasil Asesmen Nasional dan data pendukung lain ke dalam satu tampilan terintegrasi c. Mencakup area yang berkaitan dengan input, output dan proses pembelajaran. Catatan; Beberapa penjelasan MB dari 24 Episode yang sangat terkait dengan Ditjen Pauddasmen 49
Satuan Pendidikan perlu; a. Menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru pada SD b. Menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik selama 2 minggu pertama di PAUD dan SD c. Menerapkan pembelajaran yang membangun enam koemampuan fondasi anak (PAUD dan SD) Merdeka Belajar 24 Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan Penjelasan Merdeka Belajar (6 dari 7) Enam Kemampuan Fondasi Anak 1. Kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar 2. Keterampilan sosial dan bahasa untuk inteaksi 3. Pengenalan nilai agama dan budi pekerti 4. Kemam;uan kognitif untuk kegiatan belajar 5. Pengembangan keterampilan motoric untuk perawatan diri 6. Pemaknaan belajar yang positif http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/ Keterangan; Hasil review dan koreksi dari sumbernya Merdeka Belajar 25 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan a. Menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman agar peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan dapat mengembangkan potensi dirinya b. Adanya definisi yang lebih jelas dan bentuk-bentuk rincian kekerasan yang mungkin terjadi c. Mekanisme pencegahan dan penanganan lebih terstuktur dan rinci Catatan Permendikbudristek 24/2023 merupakan revisi dari Permendikbud15/2015 50
51 Merdeka Belajar 26 Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi Penjelasan Merdeka Belajar (7 dari 7)
TUGAS Tugas Individu Berikan tanggapan Saudara tentang Kebijakan Merdeka Belajar mw_dido123@yahoo.co.id muktionowaspodo.id INTEGRITAS DAN KOMITMEN MUTU WP JAYA KARENA BERKARYA Tugas Kelompok 1. Berikan tanggapan kelompok Saudara tentang Kebijakan Merdeka Belajar 2. Berikan Saran kelompok Saudara untuk Pemerintah Pusat (kemdikbudristek), Pemerintah Daerah (kab/kota) dan Satuan Pendidikan terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar muktionowaspodo.id __mandiri berkarya__ 52
53 TRANSFORMASI DITJEN PAUDDASMEN TRANSFORMASI SATUAN PENDIDIKAN KEMITRAAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS INOVASI DAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN PUBLIKASI, KOMUNIKASI, DAN ADVOKASI KEBIJAKAN DATA PERENCANAAN DAN PENJAMINAN MUTU REGULASI DAN TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIK DAN TENDIK KURIKULUM ASESMEN TEKNOLOGI Tujuan Utama Kemendikbudristek Strategi Utama Kemendikbudristek Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Program-program unit utama lainnya yang terkait Murid Profil Pelajar Pancasila Keterangan Ditjen Pauddasmen sebagai instansi Pembina jabfung Widyaprada MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
TRANSFORMASI SATUAN PENDIDIKAN KEMITRAAN DAERAH & PEMBERDAYAAN KOMUNITAS REGULASI & TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN INOVASI & TRANSFORMASI PEMBELAJARAN PUBLIKASI, KOMUNIKASI, & ADVOKASI KEBIJAKAN DATA, PERENCANAAN, & PENJAMINAN MUTU MURID PROFIL PELAJAR PANCASILA TEKNOLOGI ASESMEN KURIKULUM PENDIDIK & TENDIK 1 2 3 4 5 TRANSFORMASI SATUAN PENDIDIKAN BBPMP/BPMP MURID PROFIL PELAJAR PANCASILA DATA, PERENCANAAN, & PENJAMINAN MUTU TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN INOVASI & TRANSFORMASI PEMBELAJARAN KOMUNIKASI, KEMITRAAN, & PEMBERDAYAAN 1 2 3 4 Tujuan Utama Kemendikbudristek Strategi Utama Kemendikbudristek Strategi Utama Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Program-program unit utama lain yang terkait Kerangka Kerja Ditjen PAUD Dasmen Kerangka Kerja UPT PAUD Dasmen Penyelarasan Pokja UPT dengan Program Pusat *) *) *) Penyelarasan yang dilakukan oleh Ditjen Puaddasmen 54
PERBEDAAN PMO PDM, POKJA PDM dan POKJA UPT PDM PMO PDM POKJA PDM POKJA UPT PDM 1. PMO PDM adalah Project Management Office, yaitu Pokja yang dikelompokkan lintas jenjang, dengan Supervisor, PIC, dan anggota dari Pokja PDM yang ada di masing-masing Direktorat. 2.Difokuskan pada program Kebijakan Merdeka Belajar 3.Terbagi menjadi 13 PMO PDM 4.Diperlukan karena program-program prioritas membutuhkan koordinasi yang erat dan berkesinambungan lintas satuan kerja, lintas unit utama, bahkan lintas kementerian lembaga; 5.Mendorong kepemimpinan kolektif yang lebih kolaboratif dan egaliter,dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir strategis dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks secara efektif dan efisien; 6.Mendorong munculnya agents of change secara lebih fleksibel, yang dapat menjadi calon pemimpin masa depan dalam organisasi Kemendikbudristek; 7.Meningkatkan kekompakan, kebersamaan dan semangat gotong royong dalam melaksanakan kebijakan merdeka belajar pada Ditjen Pauddasmen dan UPT PDM. dan 8. Meningkatkan kecepatan dan keefektifan penggunaan sumber daya 1.Pokja yang ada di satker PDM Pusat dan anggotanya di satker masing-masing 2.Terdiri dari 5 Pokja 3.Memudahkan penyelesaian berbagai program Pokja PDM dan Kebijakan Program Merdeka Belajar di Direktorat dan PMO PDM. 1.Pokja yang dibentuk di UPT PDM dengan anggota dari UPT masing-masing 2.Terdiri dari 4 Pokja 3.Memfokuskan penyelesaian program kerja UPT terkait kebijakan merdeka belajar 4.Melakukan koordinasi dengan PMO PDM dalam mengadvokasi program Kebijakan Merdeka Belajar kepada Pemerintah Daerah Materi Pengayaan 55
1. Tugas dan tanggung jawab Widyaprada sangat besar 2. Optimalisasi peranWidyaprada berada di Unit Utama dan UPT 3. Berkembangnya platform digital (PMM, PBD,ARKAS, dapodik, krisna, dan lainnya) yang memberi kemudahan dalam penjaminan mutu pendidikan 4. Adaptasi terhadap transformasi organisasi, penataan SDM, perubahan bisnis proses . 5. Bersinergi dengan Jafung lainnya, ekosistem pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan dalam melakukan advokasi kebijakan pendidikan 6. Menyikapi terbitnya Permenpan Nomor 1Tahun 2023 tentang Jabatan fungsional 56 Tantangan dan PeluangWidyaprada MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__ 56
TAHAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN 57 3 Model perumusan analisis kebijakan pendidikan yang bisa dijadikan rujukan, antara lain 1) model deskriptif, tujuannya untuk menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan pendidikan; 2) model normatif bertujuan bukan hanya menjelaskan dan/ atau memprediksi juga dengan memberikan dalil dan rekomendasi guna mengoptimalkan pencapaian utilitas (nilai), dan 3) model verbal yang diekspresikan. William N. Dunn 2003 dalam Fattah (2013:61-63) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
58 1) model kelembagaan; tugas pembuat kebijakan pendidikan adalah pemerintah 2) model proses; kebijakan itu aktivitas politik sehingga mempunyai proses; 3) model teori kelompok merupakan interaksi dalam kelompok guna menghasilkan keseimbangan sebagai hal yang terbaik, 4) model teori elit; kebijakan pendidikan bagian dari perspektif elit politik, dan penguasa, 5) model teori rasionalisme; proses perumusan kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada rasionalitas, 6) model inkremental; kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan pendidikan di masa lalu 7) model pengamatan terpadu; telaah menyeluruh aspek, stakeholder dan manfaatnya, 8) model demokratis; melibatkan banyak pihak dan 9) model strategis, menunjukkan alternatif dan pilihan kebijakan merupakan strategi untuk mencapai tujuan. Terdapat sembilan model perumusan kebijakan publik yang dapat diadaptasi dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu: MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
59 1) aparatur dipilih (elected 0fficial) yaitu berupa eksekutif dan legislatif yang terkait dengan urusan pendidikan; 2) aparatur ditunjuk (appointed 0fficial), bertugas sebagai asisten birokrat biasanya menjadi kunci dasar dan central figure dalam proses kebijakan pendidikan atau subsistem kebijakan pendidikan; 3) kelompok kepentingan (interest group) atau pihak terkait dengan kebijakan pendidikan, yakni pemerintah dan politisi seringkali membutuhkan informasi yang disajikan kelompok terkait berbagai kepentingan, 4) organisasi penelitian (research 0rganization), berupa akademisi dari perguruan tinggi, kelompok ahli atau konsultan kebijakan; 5) media massa (mass media), 6) organisasi massa dan profesional yang menekuni bidang tertentu atau keahlian khusus; 7) perorangan yang memiliki kompetensi dari isu yang dibuat kebijakannya (Hasbullah, 2015). Aktor Perumus Kebijakan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
PERMASALAHAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN 60 4 Perumusan masalah kebijakan di bidang pendidikan dengan mengajukan seperangkat tindakan yang lebih baik, dipilih sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan, consensus, kompromi, dan otorisasi pengaturan, arahan dan tindakan kolektif yang bisa diterima bersama. Perumusan masalah kebijakan pendidikan menghasilkan dan menguji konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah pendidikan. Tantangan kebijakan pendidikan terkait dengan kegiatan perumusan (formulasi), yakni (1) perumusan masalah kebijakan pendidikan, (2) perumusan kebijakan pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
KETIDAKCERMATAN Problem resolving dengan analisis ulang pemecahan masalah dari masalah yang sebenarnya sudah ditetapkan dengan tepat; PROBLEM RESOLVING Problem dissolving dengan membuang masalah yang sudah ditetapkan secara tidak tepat sementara solusi belum dilaksanakan PROBLEM DISSOLVING Problem solving,/ pemecahan masalah dengan solusi yang tepat PROBLEM SOLVING Problem unsolving dengan membuang solusi disebabkan oleh kesalahan dalam menetapkan masalah; PROBLEM UNSOLVING KECERMATAN Terdapat tiga tipe ketidakcermatan dalam melakukan analisis kebijakan, menyangkut penstrukturan masalah dan situasi masalah, Materi Pengayaan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__ 61
62 1. kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan; 2. kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah; 3. sumber-sumber potensi yang mendukung; 4. keahlian pelaksanaan kebijakan; 5. dukungan dari khalayak; dan 6. efektivitas dan efisiensi birokrasi. Faktor-faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
ADVOKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 63 5 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
64 Advokasi mengacu pada tindakan mendukung atau mempromosikan penyebab, ide, atau kebijakan untuk membawa perubahan atau mempengaruhi pengambilan keputusan Advokasi Advokasi kebijakan merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik atas nilai, ukuran, dan kualitas kebijakan secara bertahap. Advokasi kebijakan pendidikan merupakan bagian dari manajemen perubahan untuk membantu terjadinya kondisi yang diinginkan sesuai dengan visi dan tujuan dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
Komitmen merupakan bagian penting dalam perubahan dan perlu dibangun strategi dalam mengelola perubahan Grafik berikut adalah kurva komitmen yang dapat dipakai sebagai rujukan untuk mengelola perubahan. Kurva komitmen ini menggambarkan proses perubahan komitmen seseorang dalam kurun waktu tertentu. ADOPTION:: Individu bersedia bekerjasama dan melaksanakan perubahan CONTACT: Individu pernah mendengar ttg perubahan UNDERSTANDING: Individu mengerti dampak perubahan terhadap lembaga dan tusi mereka INTERNALIZATION: Individu melakukan perubahan mandiri dan berinovasi dalam pelaksanaan dan perbaikan POSITIVE PERCEPTION: Individu mengerti dampak perubahan dan manfaat bagi mereka AWARENESS: Individu tahu lingkup dan konsep perubahan EMBEDDED: Perubahan menjadi kebiasaan baru - status quo baru 65
66 Contoh level komitmen, ciri-ciri dan pengukuran pada tiap fase komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan MB episode 19, Rapor Pendidikan (RP). MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
67 Matrik Klasifikasi Pemangku Kepentingan (Reed et al., 2009, dalam (Fifiyanti & Damanik, 2021) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
MEMBANGUN KEPERCAYAAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN Intimacy dengan nilai rendah, dan Self-orientation dengan nilai tinggi, merupakan elemen utama yang membuat nilai hubungan rendah - alasan terbesar dari keberhasilan dan kegagalan dalam berhubungan T = C + R + I S T (Trustworthiness) Kepercayaan Dimensi Karakteristik negatif C (Credibility) Kredibilitas Perkataan Omong kosong R (Reliability) Keandalan Perbuatan Tidak bertanggungjawab I (Intimacy) Kedekatan Emosi Kaku, teknikal S (Self-orientation) Orientasi diri Motif Licik Materi Pengayaan Kepercayaan dipengarui oleh komponen kredibilitas, keandalan, kedekatan, dan orientasi diri
KEBIASAAN YANG PERLU DILAKUKAN WP UPT/SATKER UNTUK MENDUKUNG UPAYA ADVOKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 1 Melakukan pengimbasan ke pegawai internal UPT/Satker dan menerapkan dalam kegiatan sehari-hari 2 Melakukan belajar secara mandiri terkait kebijakan Merdeka Belajar di http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/ 3 Membangun hubungan yang baik dengan Pemda/UPT/Satker menggunakan social style / power map 4 Melakukan pengimbasan Kebijakan Merdeka Belajar ke Pemda secara mandiri 5 Saling berbagi praktik baik dengan UPT/Satker 6 Melakukan refleksi diri/lembaga secara periodik 7 Lain-lain (kembangkan potensi diri untuk kinerja lembaga) R.M. Waspodo, 2023 69
TUGAS; MEMBUAT RENCANA ADVOKASI KEBIJAKAN PENDIDKAN 70 Rencana tindak lanjut kegiatan pelatihan Tugasnya membuat rencana advokasi kebijakan pendidikan menggunakan mdel canvas, sesuai format atau dikembangkan lagi sesuai kebutuhan Penjelasan tugas pasa sesi pembelajaran rencana tindak lanjut. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
CONTOH RENCANA ADVOKASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PMP) 71 MASALAH Kepala Dinas belum memahami kebijakan PMP SOLUSI Rapat koodinasi PMP Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMP TUJUAN DAN INDIKATOR ADVOKASI INDIKATOR Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dapat terlaksana KEBUTUHAN ADVOKASI Kemampuan Kepala Dinas untuk menggunakan data/ informasi rapor pendidikan untuk kebijakan dan perencanaan pendidikan STRATEGI DAN AKTIVITAS ADVOKASI ORANG YANG BERPENGARUH 1. Bupati 2. Walikota WAKTU PELAKSANAAN 1. Durasi pelaksanan -rakor awal dan akhir tahun - FGD, situasional 2. Frekuensi - Rakor 2 kali/tahun - Monev 1 keg/tahun TARGET Adaptasi KEBIJAKAN RELEVAN • Kebijakan PMP • AKM dan Survei Lingkungan AKTIVITAS ADVOKASI 1. Penyiapan bahan rakor FGD. 2. Melakukan advokasi kebijakan ke Pemerintah Daerah SUMBER DAYA (Waktu, SDM, Anggaran, Aset dan materi yang ada) 1. Pelibatan konsultan pendidikan di Propinsi 2. Dosen PTN/PTS 3. Program Kerja dan ketersediaan anggaran KEUNTUNGAN Waktu; optimal penggunaan waktunya Biaya; Efisiensi dalam pembiayaan Kualitas; Produk yang dihasilkan berkualitas dan sesuai kebutuhan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
SEKIAN, TERIMA KASIH 72 Berhentinya belajar, saat kehidupan telah tiada Berbahagialah anda saat kesempatan belajar ada (MW 2023) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__

More Related Content

PPTX
materi perkuliahan sistem_pendidikan_indonesia
byAnonymousN5VNgK0
 
PPTX
SISTEM_PENDIDIKAN_NASIONAL_Pengantar_Ilm.pptx
bydedekgunawan6
 
PPTX
Ppt- lengkap Sistem-Pendidikan-Nasional.pptx
byRamadhanRmz
 
PPTX
WAJ-Slide Pelatihan SPMI ANGKATAN 16.pptx
bynasiatulaysiah92
 
PPTX
Sistem Pendidikan Nasional Bab VII
bySusi Novita
 
PPTX
POWER POINT SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.pptx
byIpenII
 
DOCX
Makalah Kelompok Prinsip-Prinsip Pendidikan
bymaison pakpahan
 
PPTX
Pendidikan Pebagai Sistem
byBerbagi Semangat
 
materi perkuliahan sistem_pendidikan_indonesia
byAnonymousN5VNgK0
 
SISTEM_PENDIDIKAN_NASIONAL_Pengantar_Ilm.pptx
bydedekgunawan6
 
Ppt- lengkap Sistem-Pendidikan-Nasional.pptx
byRamadhanRmz
 
WAJ-Slide Pelatihan SPMI ANGKATAN 16.pptx
bynasiatulaysiah92
 
Sistem Pendidikan Nasional Bab VII
bySusi Novita
 
POWER POINT SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.pptx
byIpenII
 
Makalah Kelompok Prinsip-Prinsip Pendidikan
bymaison pakpahan
 
Pendidikan Pebagai Sistem
byBerbagi Semangat
 

Similar to MUKTIONO WASPODO_ MATERI SISTEM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pdf

PPTX
Sisdiknas.pptx
byaprilyatisusantii
 
PPTX
Pip sistem pendidikan nasional
byDwiAlfiani2000
 
PPTX
PPT Makalah Dasar dasar ilmu pendidikan Kelompok 7.pptx
byNabilahZhahirah
 
PPTX
KELOMPOK 6-PENGANTAR PENDIDIKAN.pptx MIF
byandrikosalamsyah76
 
PPTX
PPT untuk Pa Husna PPT untuk Pa HusnaPPT untuk Pa Husna
byMukhlisAhmad11
 
PPTX
Pip sistem pendidikan nasional
byDwiAlfiani2000
 
PPT
Slide Pelatihan SPMI untuk Sekolah Model_pegangan fasilitato.ppt
byDwiKristiana4
 
PPTX
Komponen Sistem Pendidikan Nasional.pptx
bydesaknoyu
 
PPTX
Konsep kebijakan pendidikan islam (1).pptx
byninanuTv
 
DOC
PENDIDIKAN FORMAL DALAM PRESPEKTIF LANDASAN PSIKOLOGI
byfiqifazriana
 
PPTX
PPT Kelompok 7 DDIP - Penyelenggaran Sistem Pendidikan Nasional.pptx
byyuliaputri50
 
DOCX
makalh pengantar pendidikan
byFatmawati Khodijah
 
PPTX
Ppt SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BY NURUL ILMI USFADILA.pptx
byIlmiUsfadila
 
PPTX
Pengantar pendidikan alsep
byalseppriani
 
PPTX
Pengantar pendidikan alsep
byalsep priani
 
PPTX
Materi pengantar pendidikan untuk jurusan pendidikan.pptx
bySyamsulRizal83
 
DOCX
Catatan maida
byOperator Warnet Vast Raha
 
PPTX
Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.pptx
byTyoJunior
 
PPTX
PRINCIPLES OF EDUCATION - Group 1 2N Sunday Class.pptx
byBeatriceEaton
 
PPTX
1.amanda dewi m. (06111404001)
byDewi_Sejarah
 
Sisdiknas.pptx
byaprilyatisusantii
 
Pip sistem pendidikan nasional
byDwiAlfiani2000
 
PPT Makalah Dasar dasar ilmu pendidikan Kelompok 7.pptx
byNabilahZhahirah
 
KELOMPOK 6-PENGANTAR PENDIDIKAN.pptx MIF
byandrikosalamsyah76
 
PPT untuk Pa Husna PPT untuk Pa HusnaPPT untuk Pa Husna
byMukhlisAhmad11
 
Pip sistem pendidikan nasional
byDwiAlfiani2000
 
Slide Pelatihan SPMI untuk Sekolah Model_pegangan fasilitato.ppt
byDwiKristiana4
 
Komponen Sistem Pendidikan Nasional.pptx
bydesaknoyu
 
Konsep kebijakan pendidikan islam (1).pptx
byninanuTv
 
PENDIDIKAN FORMAL DALAM PRESPEKTIF LANDASAN PSIKOLOGI
byfiqifazriana
 
PPT Kelompok 7 DDIP - Penyelenggaran Sistem Pendidikan Nasional.pptx
byyuliaputri50
 
makalh pengantar pendidikan
byFatmawati Khodijah
 
Ppt SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BY NURUL ILMI USFADILA.pptx
byIlmiUsfadila
 
Pengantar pendidikan alsep
byalseppriani
 
Pengantar pendidikan alsep
byalsep priani
 
Materi pengantar pendidikan untuk jurusan pendidikan.pptx
bySyamsulRizal83
 
Catatan maida
byOperator Warnet Vast Raha
 
Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.pptx
byTyoJunior
 
PRINCIPLES OF EDUCATION - Group 1 2N Sunday Class.pptx
byBeatriceEaton
 
1.amanda dewi m. (06111404001)
byDewi_Sejarah
 

More from Kemdikbudristek, AWI

PDF
Pengembangan Model_Design Thinking penting untuk diketahui Widyaprada
byKemdikbudristek, AWI
 
PPT
100 AWI Webinar III.ppt
byKemdikbudristek, AWI
 
PDF
Bunga Rampai Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tenaga Kependidikan....
byKemdikbudristek, AWI
 
PPTX
100 INFORMASI AWI.pptx
byKemdikbudristek, AWI
 
PDF
MW-ikhtiar-bersama-untuk-kesiapan-pengelolaan-adem-.pdf
byKemdikbudristek, AWI
 
PDF
Muktiono_Waspodo_Pembelajaran_Daring di masa Pandemi.pdf
byKemdikbudristek, AWI
 
PPTX
MW PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA [Autosaved].pptx
byKemdikbudristek, AWI
 
PPTX
MW surabaya - PENGELOLAAN DAN KEPEMIMPINAN (1).pptx
byKemdikbudristek, AWI
 
PDF
100 MW Pendidikan dan Perubahan Dunia Kerja-edit.pdf
byKemdikbudristek, AWI
 
PDF
DOC 31 03 2022 ADEM MW PENDATAAN 007.pdf
byKemdikbudristek, AWI
 
PPTX
Mw paparan bidang d t f 17 jan
byKemdikbudristek, AWI
 
PDF
MW POINT LAPORAN KEGIATAN.pdf
byKemdikbudristek, AWI
 
Pengembangan Model_Design Thinking penting untuk diketahui Widyaprada
byKemdikbudristek, AWI
 
100 AWI Webinar III.ppt
byKemdikbudristek, AWI
 
Bunga Rampai Apresiasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tenaga Kependidikan....
byKemdikbudristek, AWI
 
100 INFORMASI AWI.pptx
byKemdikbudristek, AWI
 
MW-ikhtiar-bersama-untuk-kesiapan-pengelolaan-adem-.pdf
byKemdikbudristek, AWI
 
Muktiono_Waspodo_Pembelajaran_Daring di masa Pandemi.pdf
byKemdikbudristek, AWI
 
MW PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA [Autosaved].pptx
byKemdikbudristek, AWI
 
MW surabaya - PENGELOLAAN DAN KEPEMIMPINAN (1).pptx
byKemdikbudristek, AWI
 
100 MW Pendidikan dan Perubahan Dunia Kerja-edit.pdf
byKemdikbudristek, AWI
 
DOC 31 03 2022 ADEM MW PENDATAAN 007.pdf
byKemdikbudristek, AWI
 
Mw paparan bidang d t f 17 jan
byKemdikbudristek, AWI
 
MW POINT LAPORAN KEGIATAN.pdf
byKemdikbudristek, AWI
 

Recently uploaded

PDF
Makna 17-8-45 dalam Tujuan Pembangunan Nasional 2045
byDadang Solihin
 
PPTX
Presentasi ini adalah Presentasi Tentang Kemitraan Pembelajaran dan Pemanfaat...
bysauji76
 
PDF
Tujuan Pembangunan Ke Satu: Kesehatan untuk Semua
byDadang Solihin
 
PDF
ebook-09-Konsep Negara Indonesia sebagai Negara Hukum
bymatakuliahumumkewarg
 
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam IPAS Kelas III Terbaru 2025
byfubierabita
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Seni Budaya Kelas 1 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Matematika Kelas 3 Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]
byModul Kelas
 
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam IPAS Kelas IV Terbaru 2025
byfubierabita
 
PPTX
2.3 Berbagi praktik baik Pembelajaran Mendalam .pptx
byAmirSyarifudin8
 
DOCX
LK 2 - Instrumen Umpan Balik OJT 2.docx saya
byhermantizingiber21
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam Matematika Kelas III Terbaru 2025
byfubierabita
 
DOCX
RANGKUMAN_ISO Integrated QHSE (ISO 9001, ISO 45001 & ISO 14001).docx
byKanaidi ken
 
PDF
Perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemamp...
byIIPAICA
 
PPT
Demokrasi Berdasarkan UUD 1945│Materi Pendidikan Pancasila Kelas XI.ppt
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Biru Ilustrasi Laporan Penelitian Presen
byarykurniawan81
 
PDF
Soal Penguasaan Materi Bahasa Indonesia Kelas 8
bytheheavenlyspartan
 
PPTX
Sistem Pernapasan Manusia Presentasi Pendidikan Biru dan Merah Muda Simpel da...
bygardisbui
 
PPTX
Materi KLS 9 Bahasa Arab Bab 3 MTS kelas 9
byKhiyaroh1
 
PPTX
Kelompok 4 Modul 5 (MTK)-2.pptxvbbbbbbhhn
byCecepHidayat43
 
Makna 17-8-45 dalam Tujuan Pembangunan Nasional 2045
byDadang Solihin
 
Presentasi ini adalah Presentasi Tentang Kemitraan Pembelajaran dan Pemanfaat...
bysauji76
 
Tujuan Pembangunan Ke Satu: Kesehatan untuk Semua
byDadang Solihin
 
ebook-09-Konsep Negara Indonesia sebagai Negara Hukum
bymatakuliahumumkewarg
 
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam IPAS Kelas III Terbaru 2025
byfubierabita
 
(Deep Learning) Modul Ajar Seni Budaya Kelas 1 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
(Deep Learning) Modul Ajar Matematika Kelas 3 Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]
byModul Kelas
 
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam IPAS Kelas IV Terbaru 2025
byfubierabita
 
2.3 Berbagi praktik baik Pembelajaran Mendalam .pptx
byAmirSyarifudin8
 
LK 2 - Instrumen Umpan Balik OJT 2.docx saya
byhermantizingiber21
 
(Deep Learning) Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 2 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam Matematika Kelas III Terbaru 2025
byfubierabita
 
RANGKUMAN_ISO Integrated QHSE (ISO 9001, ISO 45001 & ISO 14001).docx
byKanaidi ken
 
Perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemamp...
byIIPAICA
 
Demokrasi Berdasarkan UUD 1945│Materi Pendidikan Pancasila Kelas XI.ppt
byMuhamad Yogi
 
Biru Ilustrasi Laporan Penelitian Presen
byarykurniawan81
 
Soal Penguasaan Materi Bahasa Indonesia Kelas 8
bytheheavenlyspartan
 
Sistem Pernapasan Manusia Presentasi Pendidikan Biru dan Merah Muda Simpel da...
bygardisbui
 
Materi KLS 9 Bahasa Arab Bab 3 MTS kelas 9
byKhiyaroh1
 
Kelompok 4 Modul 5 (MTK)-2.pptxvbbbbbbhhn
byCecepHidayat43
 

MUKTIONO WASPODO_ MATERI SISTEM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pdf

  • 1.
    SISTEM DAN KEBIJAKANPENDIDIKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK DANTEKNOLOGI Tahun 2024 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__ 1 Disampaikan oleh Muktiono Waspodo, 2024
  • 2.
    TUJUAN PEMBELAJARAN 2 2 1. Memahamisistem dan prinsip penyelenggaraan pendidikan 2. Memahami konsep dasar analisis kebijakan pendidikan 3. Menjelaskan tahapan perumusan kebijakan pendidikan 4. Memahami permasalahan implementasi dan analisis kebijakan pendidikan 5. Merencanakan advokasi kebijakan pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 3.
    MATERI POKOK DANSUB MATERI POKOK DAN SKENARIO PEMBELAJARAN 3 Sistem dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan • Sistem pendidikan • Paradigma Pemikiran Ki Hajar Dewantoro • Prinsip penyelenggara pendidikan Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Merdeka Belajar • Konsep dasar kebijakan pendidikan • Kebijakan Merdeka Belajar Tahapan Perumusan Kebijakan Pendidikan tahapan perumusan kebijakan faktor keberhasilan dalam perumusan kebijakan Permasalahan dan Analisis kebijakan pendidikan • Permasalahan implementasi kebijakan pendidikan • Analisis kebijakan pendidikan Advokasi Kebijakan Pendidikan • konsep advokasi kebijakan pendidikan • Advokasi dalam manajemen perubahan dan tahapannya • Pemetaan pemangku kepentingan dalam advokasi kebijakan • Merencanakan advokasi kebijakan pendidikan 2 1 3 4 5 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 4.
    SKENARIO PEMBELAJARAN 4 30 mnt 1. Pembukaan •Perkenalan • Building Rapport 1,5 JP 2. Sistem dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan • Brainstorming, diskusi pemantik mengapa WP harus memahami sistem dan kebijakan pendidikan ? • Ceramah/Elaborasi konsep • Diskusi/Tanya Jawab 3. Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Merdeka Belajar • Ceramah • Diskusi: Perkembangan KMB 4.Tahapan Perumusan Kebijakan Pendidikan • Ceramah • Diskusi/ Telaah kasus (basis fakta) 3 JP 6. Advokasi Kebijakan Pendidikan • Ceramah • Diskusi / Cooperative learning • Tugas Pemetaan Stake holder • Tugas Pengukuran Level Komitmen Stakeholder • Tugas Merancang Advokasi dengan Kanvas Advokasi • Ceramah • Elaborasi Konsep • Diskusi/Tanya jawab 1 JP 1 JP 5. Permasalahan dan Analisis kebijakan pendidikan 1,5 JP Penutupan • Kesimpulan • Evaluasi 30 mnt MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 5.
    5 Proses memicu perhatiandan fokus pada pembelajaran Mengapa Widyaprada perlu memahami sistem dan kebijakan pendidikan ? waktu; 20 menit PEMANTIK (1) REFLEKTIF DAN DISKUSI MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 6.
    ALASAN/RASIONAL 6 1. Untuk mendukungpelaksanaan tugas pokoknya sebagai Widyaprada INGAT: Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan. 2. Tugas yang diberikan atasan langsung satker/UPT, terkait dengan program kegiatan 02 03 01 • ada keterkaitan/hubungan standart mutu/SNP/SPM, penjaminan mutu pendidikan, serta sistem dan kebijakan pendidikan • Program kegiatan perlu memperhatikan ketiga aspek tersebut MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 7.
    SISTEM DAN PRINSIPPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 7 1 Sistem Pendidikan Nasional Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional menerapkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan warga negara. Pemerintah berwenang mengatur bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku sedangkan kewajibannya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan” serta ayat (3) bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 8.
    8 Salah satu substansiperubahan dalam reformasi konstitusi yang sangat strategis bagi masa depan bangsa adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat permasalahan mutu pendidikan yang belum optimal. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks menuntut upaya yang lebih progresif, dan menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat dalam melakukan transformasi satuan pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 9.
    9 Paradigma Pendidikan KiHajar Dewantara Ki Hajar Dewantoro (KHD) berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan, sebagai pedoman yang mengarahkan anak didik untuk menentukan sendiri arah hidupnya. ……pendidikan merupakan ‘persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat’. Pendidikan diharapkan melatih anak untuk menjadi bagian dalam konstruksi kebudayaan Indonesia yang beradab. (KHD, 1936) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 10.
    10 “Pendidikan adalah dayaupaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak- anak kita”. “Pendidikan dan pengajaran idealnya memerdekakan manusia secara lahiriah dan batiniah, selalu relevan untuk segala jaman.” MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 11.
    11 Kodrat Alam yangdimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah atau idiosinkratik melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat Zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. KHD berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada Kodrat Alam dan Kodrat Zaman. idiosinkrasi/idi·o·sin·kra·si/ n 1 sifat, keadaan, atau hal yang menyebabkan sesuatu menjadi berlainan (karena tidak mengikuti aturan yang umum); 2 kelainan yang khas pada seseorang (KBBI, Jakarta, 2021) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 12.
    12 “Pendidikan adalah usahasadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1) Suasana /su·a·sa·na/ n 2 keadaan sekitar sesuatu atau dalam lingkungan sesuatu; 3 keadaan suatu peristiwa Proses/pro·ses/ /prosés/ n 1 runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu: (sumber KBBI) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 13.
    13 “Pendidikan nasional berfungsimengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 14.
    ELABORASI KONSEP 14 02 03 01 Suasana dan Proses Pembelajaran “Pendidikanadalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Peran Pemerintah dan kesadaran kolektif semua pemangku kepentingan (1,2,3) Satuan Pendidikan Apa dan bagaimana yang terjadi di Satuan Pendidikan sangat berpengaruh pada mutu pendidikan Potensi diri Siswa Guru dan Tendik Sumber daya pendidikan Kebijakan Merdeka Belajar Sistem dan kebijakan pendidikan amat penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan manusia yang punya pengaruh besar bagi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 15.
    PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS 15 SISTEMDAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN sebagai pijakan dan landasan hukum yang perlu diatur oleh negara. ADVOKASI KEBIJAKAN Setelah ada sistem dan kebijakan pendidikan, maka advokasi kebijakan sangat strategis dan penting guna mendukung terwujudkan pendidikan yang berkualitas. PeranWidyarada berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan, sangat dimungkinkan melakukan advokasi kebijakan. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 16.
    SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Sistemselalu berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan pendidikan nasional • Agar tujuan pendidikan tercapai, perlu disusun dan difungsionalkan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang baik. • Komponen dalam sistem pendidikan nasional perlu dikenali, dipahami dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat berfungsi dengan tepat. • Pendekatan sistem dapat menghasilkan kebijakan berupa pembaruan sebagian atau menyeluruh, bertahap atau sekaligus. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 17.
    17 Transformasi satuan pendidikantelah dilakukan dan regulasi atas perubahan kebijakan pendidikan nasional telah berproses. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 1. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 2. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 18.
    18 Pemerintah dan pemerintahdaerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Bab IV, Bagian 4, Pasal 10) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (Bab IV, Bagian 4, Pasal 11 butir 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. (Bab IV, Bagian 4, Pasal 11 butir 2) UU No.20 Th. 2003 BAB IV Bagian 4 Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 19.
    19 Sistem Pendidikan Nasionalsebagai suatu dokumen untuk; Sistem pendidikan nasional, bukanlah suatu dokumen untuk; didiskusikan secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk membenahi mutu pendidikan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan baik level lokal, nasional, dan global sehingga perlu kebijakan pendidikan dan dilakukan inovasi pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; acuan wilayah tertentu saja yang ada di Indonesia. sekedar kelengkapan administasi dari kebijakan pendidikan; membatasi upaya inovasi pendidikan; Sistem Pendidikan Nasional acuan seluruh wilayah di Indonesia. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 20.
    20 (1)Pendidikan diselenggarakan secarademokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2)Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (3)Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. UU No.20 th 2003 Bab III Pasal 4 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 21.
    21 (4) Pendidikan diselenggarakandengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. UU No.20 th 2003 Bab III Pasal 4 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 22.
    ELABORASI KONSEP 22 Metode PendidikanKi Hajar Dewantara mengenalkan metode yang sesuai dengan semboyan, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani tersebut masih relevan dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini? Relevansi pemikiran Ki hajar Dewantara diantara dapat dicermati pada; 1) Pembelajaran yang berpusat pada murid; 2) Menjadikan siswa menuju siswa berkarakter Profil Pelajar Pancasila; 3) Menjadikan guru reflektif dan kritis; 4) Memberikan Kemerdekaan pada siswa menciptakan suasana yang menyenangkan; dan 5) Menjadikan guru pemimpin pembelajaran yang berkualitas dan mandiri. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 23.
    PEMANTIK (2) REFLEKTIFDAN DISKUSI 23 Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah; Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Bagaimana menurut Saudara dan Kelompok Diskusi Saudara, Cara untuk memberdayakan komponen masyarakat terlibat dalam implementasi kebijakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ? Tugas Individu/kelompok, 45 menit (tentatif) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 24.
    KONSEP DASAR DANTUJUAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN 24 2 Istilah kebijakan (policy) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang- undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepahaman, dan rencana strategis lainnya. Kebijakan merupakan salah satu produk organisasi atau instansi yang digunakan untuk menjadi acuan, aturan, hingga berbagai standarisasi untuk melaksanakan suatu hal. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 25.
    25 Kebijakan pendidikan merupakanaktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembagai maupun intansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan pendidikan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan ▪ Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan- permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan (Sutapa, 2008). ▪ Permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan (Suyahman, 2016). ▪ Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bermaksud untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu (Fatkuroji, 2017). MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 26.
    26 a. Penyusunan agenda(agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. c. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. d. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan LimaTahapan Proses Kebijakan Publik Michael Howlet dan M.Ramesh (1995:11) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 27.
    27 1. Komunikasi, Komunikasi berkenaandengan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi sangat diperlukan bagi terselenggaranya sebuah kebijakan. 2. Sumber Daya, Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. 3. Disposisi dan Sikap Disposisi berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. 4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi berkenaan dengan mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Implementai Kebijakan dipengaruhi 4 variabel MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 28.
    28 1. Evaluasi proses,yaitu evaluasi kebijakan yang terfokus untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dari suatu kebijakan. 2. Evaluasi impak, yakni evaluasi kebijakan yang memberikan fokus pada hasil akhir dari suatu kebijakan. 3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan berdasarkan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan. 4. Meta-evaluasi, yakni evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait. 4 Jenis Evaluasi Kebijakan Publik MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 29.
    29 Kebijakan adalah serangkaiantindakan atau kegiatan berupa acuan/panduan untuk mengambil putusan dan arah tindakan yang ditentukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan guna mencapai tujuan tertentu menjamin koordinasi setiap unsur yang terkait dengan implementasi kebijakan. Seluruh kebijakan pendidikan yang terkait dengan perubahan atau pembaruan dan pengembangan program semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan harus diupayakan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 30.
    PELAJAR PANCASILA 1 Bergotong- Royong Berkebinekaan Global Mandiri Bernalar Kritis Kreatif Beriman, bertakwa kepada TuhanYME dan berakhlak mulia VISI PENDIDIKAN INDONESIA Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila beriman, bertaqwa kepadaTuhanYang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global 30 MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 31.
    31 ▪ Kesadaran untukmembenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat permasalahan mutu pendidikan yang belum optimal. ▪ Tantangan yang dihadapi semakin kompleks menuntut upaya yang lebih progresif, dan menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat dalam melakukan transformasi pengelolaan satuan pendidikan PEMANTIK…(3) REFLEKTIF DAN DISKUSI Bagaimana sebaiknya peran Widyaprada dalam menyikapi pernyataan di atas ? MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 32.
    32 1) Menjadi pertimbanganyang saintifik, rasional dan objektif bagi semua pembuatan kebijakan pendidikan. 2) Memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yakni mencerdaskan manusia Indonesia. 3) Karena persoalannya bersifat multidimensional, saling terkait (interdependent) dan terintegrasi satu dengan lainnya. 4) Memungkinkan tersedia pedoman (panduan) yang komprehensif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. 5) Memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 33.
    33 1) Fungsi alokasiuntuk pengembangan dan kajian tingkatan makro. 2) Fungsi inkuiri, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategis lainnya, misalnya analisis metodologis dan substansi, evaluasi dan meta analisis kebijakan dan argumentasi kebijakan. 3) Fungsi komunikasi bagi pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana dan pengelola, peneliti, pelaksana dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. 4) Mencapai ketertiban layanan pendidikan. 5) Menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan. 6) Program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif. 7) Aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan. 8) Tertib administrasi bisa diwujudkan Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 34.
    34 1) Fase inventori,merupakan fase pencarian, yang sifatnya terbatas dan ditujukan pada isu atau masalah pendidikan tertentu. 2) Mencari pilihan alternatif, yang selanjutnya dievaluasi dan diteruskan kepada klien. 3) Mempersiapkan memorandum (peringatan), meliputi dokumen masalah, dokumen kebijakan, atau draft perundang-undangan, 4) Melibatkan peserta (sasaran/target kebijakan), pimpinan puncak, pegawai pemerintah, stakeholder terkait lainnya atau pihak sponsor yang kemungkinan memiliki pandangan tertentu terhadap masalah yang dianalisis, 5) Orientasi pada isu atau masalah, yang tergambarkan alternatifnya sebagai sikap reaktif. 6) Waktu cenderung disetujui pejabat terpilih dan/atau belum pasti terpilih. 7) Pendekatan politik untuk mencapai tujuan Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 35.
    35 (1) Formulasi masalah Apamasalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah? (2) Formulasi kebijakan Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif- alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan? Tahapan Penetapan Proses Kebijakan Pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 36.
    36 (3) Penentuan kebijakan Bagaimanaalternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan (4) Implementasi Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? (5) Evaluasi Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan? James Anderson (1974:23-24) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 37.
  • 38.
  • 39.
    39 Elemen-elemen pendidikan yangberperan penting guna menciptakan masyarakat maju antara lain adalah, tingginya angka partisipasi siswa dan distribusi kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan Tingginya angka partisipasi siswa • Kesadaran/ Persepsi • Akses • Keterjangkauan • Tekanan eksternal Distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif Masyarakat maju yang kompeten dan sejahtera Hasil pembelajaran yang berkualitas 1 2 3 Sumber: - Bahan Paparan Raker/RDP (2020,2021) - Naskah Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2023 - Naskah Sistem Penjamiman Mutu Dikdasmen Belajar Sepanjang Hayat • Formal • Informal • Nonformal • Kurikulum dan program • Pola pikir dan ‘agen siswa’ • Infrastruktur • Pedagogi • Penilaian • Ekosistem • Geografis • Budaya dan/atau sosioekonomi • Infrastruktur • Pemerintahan • Pembiayaan
  • 40.
    40 Pendidikan Berkualitas Memastikan pesertadidik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter Fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter Bagi seluruh rakyat Indonesia memastikan bahwa kelompok- kelompok yang termarginalkan (sulit mendapat akses pendidikan) dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas Intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarjinalkan Cita-cita kebijakan Merdeka Belajar adalah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 41.
    41 Satuan pendidikan berpihakkepada tumbuh kembang murid Transformasi Satuan Pendidikan Satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data Satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orangtua/wali Satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif (menerima berbagai bentuk keberagaman) Peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter* Terdapat 5 Indikator terjadiTransformasi Satuan Pendidikan *Intervensi Asimetris: intervensi yang disesuaikan dengan kondisi sasaran (misal letak geografis, kondisi sosial ekonomi, dll) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 42.
    Untuk mencapai VisiPendidikan Indonesia, Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai kebijakan Merdeka Belajar di bidang pendidikan (per-Agustus 2023 sudah ada 25 episode kebijakan) 42 Penggantian UN Kampus Merdeka Penyesuaian Kebijakan Dana BOS Program Organisasi Penggerak Guru Penggerak Transformasi Dana Pemerintah untuk PendidikanTinggi Program Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan KIP Kuliah Merdeka Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kampus MerdekaVokasi Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10 MB 11 MB 12 Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar Akselerasi dan Pendanaan Satuan PendidikanTahun 2022 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 Rapor Pendidikan Indonesia MB 19 MB 20 Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi MB 21 Praktisi Mengajar Transformasi seleksi masuk PT MB 22 MB 23 MB 24 Buku Bermutu Untuk Literasi Indonesia Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan Praktisi Mengajar Dana Abadi PerguruanTinggi Revitalisasi Bahasa Daerah Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan MB 25 Praktisi Mengajar Dana Abadi Perguruan Tinggi MB 26
  • 43.
    43 TERDAPAT 4 TRANSFORMASIUNTUK MENCAPAI PENDIDIKAN BERKUALITAS BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Kebijakan, Prosedur,dan Pendanaan Infrastruktur dan Teknologi Kepemimpinan, Masyarakat, dan Budaya Kurikulum, Pedagogi, dan Asesmen
  • 44.
    EPISODE MERDEKA BELAJARYANG BERKAITAN DENGAN DITJEN PAUDDASMEN Merdeka Belajar 24 Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan Keterangan 13 dari 26 Episode Merdeka Belajar berkaitan dengan Ditjen Pauddasmen, status per Agustus 2023 Merdeka Belajar 25 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi Merdeka Belajar 26 44
  • 45.
    PENJELASAN MERDEKA BELAJAR(1 DARI 7) a. UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter b. USBN menjadi ujian yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing c. Penyederhanaan RPP d. Perubahan kebijakan PPDB zonasi http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/ 45
  • 46.
    PENJELASAN MERDEKA BELAJAR(2 DARI 7) a. Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah b. Penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah c. Nilai Satuan BOS meningkat d. Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel Peningkatan SDM sekolah yang dilakukan oleh organisasi pendidikan dengan kategori tertentu berdasar rekam jejak dan kompetensi organisasi Pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya sehingga guru berperan sebagai agen teladan dan obor perubahan Transformasi sekolah berkualitas melalui SDM sekolah yang unggul dengan melakukan 5 intervensi 46
  • 47.
    PENJELASAN MERDEKA BELAJAR(3 DARI 7) a. Pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi b. Mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan c. Alur pembelanjaan pada SIPLah terus berupaya menjamin proses transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku d. Pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi sehingga tercipta: - Transparansi dan Akuntabilitas - Efisiensi anggaran - Beragamnya opsi penyedia Menghadirkan kanal Indonesiana.TV yang bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan, dan mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat. Indonesiana.TV merupakan media pembelajaran dan informasi kebudayaan yang luwes (agile) dalam mengikuti pergerakan media yang sangat cepat. Sebagai wadah bagi para siswa untuk berkarya dan mengekspresikan karyanya 47
  • 48.
    PENJELASAN MERDEKA BELAJAR(4 DARI 7 Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar Sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih : a. Kurikulum 2013 secara penuh b. Kurikulum darurat (kurikulum 2013 yang disederhanakan) c. Kurikulum Merdeka Dukungan penerapan kurikulum merdeka: a. Penyediaan perangkat ajar (buku Teks dan bahan ajar pendukung) b. pelatihan dan penyediaan sumber belajar c. Jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru Reformasi kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), BOP Kesetaraan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS): a. Nilai Satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah b. Penyaluran BOP PAUD dan BOP kesetaraan langsung ke satuan pendidikan c. Penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang fleksibel d. Perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan ARKAS sebagai aplikasi tunggal 48
  • 49.
    PENJELASAN MERDEKA BELAJAR(5 DARI 7) Banyaknya bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah dan dalam kondisi kritis sehingga diluncurkan revitalisasi bahasa daerah dan kelompok tutur. Anak-anak usia sekolah diperkenalkan bahasa a. Diluncurkan untuk membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah mempelajari kondisi masing - masing dan melakukan perbaikan b. Menyajikan hasil Asesmen Nasional dan data pendukung lain ke dalam satu tampilan terintegrasi c. Mencakup area yang berkaitan dengan input, output dan proses pembelajaran. Catatan; Beberapa penjelasan MB dari 24 Episode yang sangat terkait dengan Ditjen Pauddasmen 49
  • 50.
    Satuan Pendidikan perlu; a.Menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru pada SD b. Menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik selama 2 minggu pertama di PAUD dan SD c. Menerapkan pembelajaran yang membangun enam koemampuan fondasi anak (PAUD dan SD) Merdeka Belajar 24 Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan Penjelasan Merdeka Belajar (6 dari 7) Enam Kemampuan Fondasi Anak 1. Kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar 2. Keterampilan sosial dan bahasa untuk inteaksi 3. Pengenalan nilai agama dan budi pekerti 4. Kemam;uan kognitif untuk kegiatan belajar 5. Pengembangan keterampilan motoric untuk perawatan diri 6. Pemaknaan belajar yang positif http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/ Keterangan; Hasil review dan koreksi dari sumbernya Merdeka Belajar 25 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan a. Menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman agar peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan dapat mengembangkan potensi dirinya b. Adanya definisi yang lebih jelas dan bentuk-bentuk rincian kekerasan yang mungkin terjadi c. Mekanisme pencegahan dan penanganan lebih terstuktur dan rinci Catatan Permendikbudristek 24/2023 merupakan revisi dari Permendikbud15/2015 50
  • 51.
    51 Merdeka Belajar 26 TransformasiStandar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi Penjelasan Merdeka Belajar (7 dari 7)
  • 52.
    TUGAS Tugas Individu Berikan tanggapanSaudara tentang Kebijakan Merdeka Belajar [email protected] muktionowaspodo.id INTEGRITAS DAN KOMITMEN MUTU WP JAYA KARENA BERKARYA Tugas Kelompok 1. Berikan tanggapan kelompok Saudara tentang Kebijakan Merdeka Belajar 2. Berikan Saran kelompok Saudara untuk Pemerintah Pusat (kemdikbudristek), Pemerintah Daerah (kab/kota) dan Satuan Pendidikan terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar muktionowaspodo.id __mandiri berkarya__ 52
  • 53.
    53 TRANSFORMASI DITJEN PAUDDASMEN TRANSFORMASI SATUANPENDIDIKAN KEMITRAAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS INOVASI DAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN PUBLIKASI, KOMUNIKASI, DAN ADVOKASI KEBIJAKAN DATA PERENCANAAN DAN PENJAMINAN MUTU REGULASI DAN TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIK DAN TENDIK KURIKULUM ASESMEN TEKNOLOGI Tujuan Utama Kemendikbudristek Strategi Utama Kemendikbudristek Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Program-program unit utama lainnya yang terkait Murid Profil Pelajar Pancasila Keterangan Ditjen Pauddasmen sebagai instansi Pembina jabfung Widyaprada MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 54.
    TRANSFORMASI SATUAN PENDIDIKAN KEMITRAANDAERAH & PEMBERDAYAAN KOMUNITAS REGULASI & TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN INOVASI & TRANSFORMASI PEMBELAJARAN PUBLIKASI, KOMUNIKASI, & ADVOKASI KEBIJAKAN DATA, PERENCANAAN, & PENJAMINAN MUTU MURID PROFIL PELAJAR PANCASILA TEKNOLOGI ASESMEN KURIKULUM PENDIDIK & TENDIK 1 2 3 4 5 TRANSFORMASI SATUAN PENDIDIKAN BBPMP/BPMP MURID PROFIL PELAJAR PANCASILA DATA, PERENCANAAN, & PENJAMINAN MUTU TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN INOVASI & TRANSFORMASI PEMBELAJARAN KOMUNIKASI, KEMITRAAN, & PEMBERDAYAAN 1 2 3 4 Tujuan Utama Kemendikbudristek Strategi Utama Kemendikbudristek Strategi Utama Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Program-program unit utama lain yang terkait Kerangka Kerja Ditjen PAUD Dasmen Kerangka Kerja UPT PAUD Dasmen Penyelarasan Pokja UPT dengan Program Pusat *) *) *) Penyelarasan yang dilakukan oleh Ditjen Puaddasmen 54
  • 55.
    PERBEDAAN PMO PDM,POKJA PDM dan POKJA UPT PDM PMO PDM POKJA PDM POKJA UPT PDM 1. PMO PDM adalah Project Management Office, yaitu Pokja yang dikelompokkan lintas jenjang, dengan Supervisor, PIC, dan anggota dari Pokja PDM yang ada di masing-masing Direktorat. 2.Difokuskan pada program Kebijakan Merdeka Belajar 3.Terbagi menjadi 13 PMO PDM 4.Diperlukan karena program-program prioritas membutuhkan koordinasi yang erat dan berkesinambungan lintas satuan kerja, lintas unit utama, bahkan lintas kementerian lembaga; 5.Mendorong kepemimpinan kolektif yang lebih kolaboratif dan egaliter,dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir strategis dan kemampuan memecahkan masalah yang kompleks secara efektif dan efisien; 6.Mendorong munculnya agents of change secara lebih fleksibel, yang dapat menjadi calon pemimpin masa depan dalam organisasi Kemendikbudristek; 7.Meningkatkan kekompakan, kebersamaan dan semangat gotong royong dalam melaksanakan kebijakan merdeka belajar pada Ditjen Pauddasmen dan UPT PDM. dan 8. Meningkatkan kecepatan dan keefektifan penggunaan sumber daya 1.Pokja yang ada di satker PDM Pusat dan anggotanya di satker masing-masing 2.Terdiri dari 5 Pokja 3.Memudahkan penyelesaian berbagai program Pokja PDM dan Kebijakan Program Merdeka Belajar di Direktorat dan PMO PDM. 1.Pokja yang dibentuk di UPT PDM dengan anggota dari UPT masing-masing 2.Terdiri dari 4 Pokja 3.Memfokuskan penyelesaian program kerja UPT terkait kebijakan merdeka belajar 4.Melakukan koordinasi dengan PMO PDM dalam mengadvokasi program Kebijakan Merdeka Belajar kepada Pemerintah Daerah Materi Pengayaan 55
  • 56.
    1. Tugas dantanggung jawab Widyaprada sangat besar 2. Optimalisasi peranWidyaprada berada di Unit Utama dan UPT 3. Berkembangnya platform digital (PMM, PBD,ARKAS, dapodik, krisna, dan lainnya) yang memberi kemudahan dalam penjaminan mutu pendidikan 4. Adaptasi terhadap transformasi organisasi, penataan SDM, perubahan bisnis proses . 5. Bersinergi dengan Jafung lainnya, ekosistem pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan dalam melakukan advokasi kebijakan pendidikan 6. Menyikapi terbitnya Permenpan Nomor 1Tahun 2023 tentang Jabatan fungsional 56 Tantangan dan PeluangWidyaprada MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__ 56
  • 57.
    TAHAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN 57 3 Modelperumusan analisis kebijakan pendidikan yang bisa dijadikan rujukan, antara lain 1) model deskriptif, tujuannya untuk menjelaskan dan/atau memprediksikan sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan pendidikan; 2) model normatif bertujuan bukan hanya menjelaskan dan/ atau memprediksi juga dengan memberikan dalil dan rekomendasi guna mengoptimalkan pencapaian utilitas (nilai), dan 3) model verbal yang diekspresikan. William N. Dunn 2003 dalam Fattah (2013:61-63) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 58.
    58 1) model kelembagaan;tugas pembuat kebijakan pendidikan adalah pemerintah 2) model proses; kebijakan itu aktivitas politik sehingga mempunyai proses; 3) model teori kelompok merupakan interaksi dalam kelompok guna menghasilkan keseimbangan sebagai hal yang terbaik, 4) model teori elit; kebijakan pendidikan bagian dari perspektif elit politik, dan penguasa, 5) model teori rasionalisme; proses perumusan kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada rasionalitas, 6) model inkremental; kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan pendidikan di masa lalu 7) model pengamatan terpadu; telaah menyeluruh aspek, stakeholder dan manfaatnya, 8) model demokratis; melibatkan banyak pihak dan 9) model strategis, menunjukkan alternatif dan pilihan kebijakan merupakan strategi untuk mencapai tujuan. Terdapat sembilan model perumusan kebijakan publik yang dapat diadaptasi dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu: MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 59.
    59 1) aparatur dipilih(elected 0fficial) yaitu berupa eksekutif dan legislatif yang terkait dengan urusan pendidikan; 2) aparatur ditunjuk (appointed 0fficial), bertugas sebagai asisten birokrat biasanya menjadi kunci dasar dan central figure dalam proses kebijakan pendidikan atau subsistem kebijakan pendidikan; 3) kelompok kepentingan (interest group) atau pihak terkait dengan kebijakan pendidikan, yakni pemerintah dan politisi seringkali membutuhkan informasi yang disajikan kelompok terkait berbagai kepentingan, 4) organisasi penelitian (research 0rganization), berupa akademisi dari perguruan tinggi, kelompok ahli atau konsultan kebijakan; 5) media massa (mass media), 6) organisasi massa dan profesional yang menekuni bidang tertentu atau keahlian khusus; 7) perorangan yang memiliki kompetensi dari isu yang dibuat kebijakannya (Hasbullah, 2015). Aktor Perumus Kebijakan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 60.
    PERMASALAHAN DAN ANALISISKEBIJAKAN PENDIDIKAN 60 4 Perumusan masalah kebijakan di bidang pendidikan dengan mengajukan seperangkat tindakan yang lebih baik, dipilih sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan, consensus, kompromi, dan otorisasi pengaturan, arahan dan tindakan kolektif yang bisa diterima bersama. Perumusan masalah kebijakan pendidikan menghasilkan dan menguji konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah pendidikan. Tantangan kebijakan pendidikan terkait dengan kegiatan perumusan (formulasi), yakni (1) perumusan masalah kebijakan pendidikan, (2) perumusan kebijakan pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 61.
    KETIDAKCERMATAN Problem resolving dengananalisis ulang pemecahan masalah dari masalah yang sebenarnya sudah ditetapkan dengan tepat; PROBLEM RESOLVING Problem dissolving dengan membuang masalah yang sudah ditetapkan secara tidak tepat sementara solusi belum dilaksanakan PROBLEM DISSOLVING Problem solving,/ pemecahan masalah dengan solusi yang tepat PROBLEM SOLVING Problem unsolving dengan membuang solusi disebabkan oleh kesalahan dalam menetapkan masalah; PROBLEM UNSOLVING KECERMATAN Terdapat tiga tipe ketidakcermatan dalam melakukan analisis kebijakan, menyangkut penstrukturan masalah dan situasi masalah, Materi Pengayaan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__ 61
  • 62.
    62 1. kompleksitas kebijakanyang telah dirumuskan; 2. kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah; 3. sumber-sumber potensi yang mendukung; 4. keahlian pelaksanaan kebijakan; 5. dukungan dari khalayak; dan 6. efektivitas dan efisiensi birokrasi. Faktor-faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 63.
  • 64.
    64 Advokasi mengacu padatindakan mendukung atau mempromosikan penyebab, ide, atau kebijakan untuk membawa perubahan atau mempengaruhi pengambilan keputusan Advokasi Advokasi kebijakan merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik atas nilai, ukuran, dan kualitas kebijakan secara bertahap. Advokasi kebijakan pendidikan merupakan bagian dari manajemen perubahan untuk membantu terjadinya kondisi yang diinginkan sesuai dengan visi dan tujuan dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 65.
    Komitmen merupakan bagianpenting dalam perubahan dan perlu dibangun strategi dalam mengelola perubahan Grafik berikut adalah kurva komitmen yang dapat dipakai sebagai rujukan untuk mengelola perubahan. Kurva komitmen ini menggambarkan proses perubahan komitmen seseorang dalam kurun waktu tertentu. ADOPTION:: Individu bersedia bekerjasama dan melaksanakan perubahan CONTACT: Individu pernah mendengar ttg perubahan UNDERSTANDING: Individu mengerti dampak perubahan terhadap lembaga dan tusi mereka INTERNALIZATION: Individu melakukan perubahan mandiri dan berinovasi dalam pelaksanaan dan perbaikan POSITIVE PERCEPTION: Individu mengerti dampak perubahan dan manfaat bagi mereka AWARENESS: Individu tahu lingkup dan konsep perubahan EMBEDDED: Perubahan menjadi kebiasaan baru - status quo baru 65
  • 66.
    66 Contoh level komitmen,ciri-ciri dan pengukuran pada tiap fase komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap kebijakan MB episode 19, Rapor Pendidikan (RP). MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 67.
    67 Matrik Klasifikasi PemangkuKepentingan (Reed et al., 2009, dalam (Fifiyanti & Damanik, 2021) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 68.
    MEMBANGUN KEPERCAYAAN KEPADAPEMANGKU KEPENTINGAN Intimacy dengan nilai rendah, dan Self-orientation dengan nilai tinggi, merupakan elemen utama yang membuat nilai hubungan rendah - alasan terbesar dari keberhasilan dan kegagalan dalam berhubungan T = C + R + I S T (Trustworthiness) Kepercayaan Dimensi Karakteristik negatif C (Credibility) Kredibilitas Perkataan Omong kosong R (Reliability) Keandalan Perbuatan Tidak bertanggungjawab I (Intimacy) Kedekatan Emosi Kaku, teknikal S (Self-orientation) Orientasi diri Motif Licik Materi Pengayaan Kepercayaan dipengarui oleh komponen kredibilitas, keandalan, kedekatan, dan orientasi diri
  • 69.
    KEBIASAAN YANG PERLUDILAKUKAN WP UPT/SATKER UNTUK MENDUKUNG UPAYA ADVOKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 1 Melakukan pengimbasan ke pegawai internal UPT/Satker dan menerapkan dalam kegiatan sehari-hari 2 Melakukan belajar secara mandiri terkait kebijakan Merdeka Belajar di http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/ 3 Membangun hubungan yang baik dengan Pemda/UPT/Satker menggunakan social style / power map 4 Melakukan pengimbasan Kebijakan Merdeka Belajar ke Pemda secara mandiri 5 Saling berbagi praktik baik dengan UPT/Satker 6 Melakukan refleksi diri/lembaga secara periodik 7 Lain-lain (kembangkan potensi diri untuk kinerja lembaga) R.M. Waspodo, 2023 69
  • 70.
    TUGAS; MEMBUAT RENCANA ADVOKASIKEBIJAKAN PENDIDKAN 70 Rencana tindak lanjut kegiatan pelatihan Tugasnya membuat rencana advokasi kebijakan pendidikan menggunakan mdel canvas, sesuai format atau dikembangkan lagi sesuai kebutuhan Penjelasan tugas pasa sesi pembelajaran rencana tindak lanjut. MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 71.
    CONTOH RENCANA ADVOKASIPENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PMP) 71 MASALAH Kepala Dinas belum memahami kebijakan PMP SOLUSI Rapat koodinasi PMP Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMP TUJUAN DAN INDIKATOR ADVOKASI INDIKATOR Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dapat terlaksana KEBUTUHAN ADVOKASI Kemampuan Kepala Dinas untuk menggunakan data/ informasi rapor pendidikan untuk kebijakan dan perencanaan pendidikan STRATEGI DAN AKTIVITAS ADVOKASI ORANG YANG BERPENGARUH 1. Bupati 2. Walikota WAKTU PELAKSANAAN 1. Durasi pelaksanan -rakor awal dan akhir tahun - FGD, situasional 2. Frekuensi - Rakor 2 kali/tahun - Monev 1 keg/tahun TARGET Adaptasi KEBIJAKAN RELEVAN • Kebijakan PMP • AKM dan Survei Lingkungan AKTIVITAS ADVOKASI 1. Penyiapan bahan rakor FGD. 2. Melakukan advokasi kebijakan ke Pemerintah Daerah SUMBER DAYA (Waktu, SDM, Anggaran, Aset dan materi yang ada) 1. Pelibatan konsultan pendidikan di Propinsi 2. Dosen PTN/PTS 3. Program Kerja dan ketersediaan anggaran KEUNTUNGAN Waktu; optimal penggunaan waktunya Biaya; Efisiensi dalam pembiayaan Kualitas; Produk yang dihasilkan berkualitas dan sesuai kebutuhan MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__
  • 72.
    SEKIAN, TERIMA KASIH 72 Berhentinyabelajar, saat kehidupan telah tiada Berbahagialah anda saat kesempatan belajar ada (MW 2023) MUKTIONOWASPODO.ID __MANDIRI BERKARYA__