Downloaded 12 times
Uploaded byardinmarL
PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Dokumen ini membahas pengertian, istilah, dan terminologi korupsi, serta berbagai tingkatan dan bentuknya, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan kepercayaan. Selain itu, dijelaskan mengenai prinsip-prinsip anti-korupsi dan pentingnya akuntabilitas serta transparansi dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Kesulitan dalam memberantas korupsi sebagian besar disebabkan oleh fenomena korupsi yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
More Related Content
Similar to PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
PAK - pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
- 1.
- 2. • Istilah korupsiberasal dari bahasa latin “corrumpere”, “corruptio” , “corruptus” • Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia • Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi Korupsi secara EtimologiKorupsi secara Etimologi
- 3. EtimologiEtimologi Bahasa Inggris BahasaPerancis Bahasa Belanda Corruption, Corrupt Corruption Corruptie, Korruptie Jahat, rusak, curang Rusak Istilah “korupsi” yang dipakai di Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda
- 4. • Korup =busuk, palsu, suap (kamus besar bahasa Indonesia, 1991) • Korup = suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (kamus hukum, 2002) • Korup = kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (the lexicon webster dictionary, 1978) Beberapa terminologi korupsi Beberapa terminologi korupsi
- 5. o David M.Chalmers: Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi (financial manipulations and decision injurious to the economy are often libeled corrupt). o J.J. Senturia: Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi (the misuse of public power for private profit). Terminologi …Terminologi …
- 6. ExtortionExtortion o Syed HuseinAlatas: Tindakan yang meliputi penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. o Transparency International: Penyalahgunaan kekuasaan (a misuse of power), kekuasaan yang dipercayakan (a power that is entrusted), dan keuntungan pribadi (a private benefit) baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun kerabat dekat lainnya. Terminologi …Terminologi … BriberyBribery
- 7. 3 tingkatan KORUPSI3tingkatan KORUPSI Material benefit (Mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan) Abuse of power (Penyalahgunaan kekuasaan) Betrayal of trust (Pengkhianatan kepercayaan)
- 8. Pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayalof trust) • Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana • Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. • Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi (ex: pesan, aspirasi rakyat) • Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat/menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi
- 9. Diskusi Apakah jika seseorangmelakukan perselingkuhan, dia juga sudah melakukan korupsi, dan pantas disebut koruptor?
- 10. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse ofpower) • Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah • Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan keuntungan materi.
- 11. Penyalahgunaan kekuasan untukmendapatkan keuntungan material (material benefit) • Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. • Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. • Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di indonesia
- 12. Unsur-unsur yang dapat menentukansesuatu dapat dianggap sebagai korupsi 1. Secara melawan hukum 2. Memperkaya diri sendiri/ orang lain 3. Merugikan keuangan/ perekonomian negara
- 13. MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIANMERUGIKANKEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARANEGARA 1.1. Korupsi menghambat pembangunan &Korupsi menghambat pembangunan & kegiatan usaha di Indonesiakegiatan usaha di Indonesia 2.2. Setiap kegiatan perekonomian harusSetiap kegiatan perekonomian harus melewati “pintu-pintu” korupsimelewati “pintu-pintu” korupsi 3.3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat,Perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran makin banyak, harga barangpengangguran makin banyak, harga barang & jasa menjadi melambung& jasa menjadi melambung 4.4. Pendidikan dan kesehatan sangatPendidikan dan kesehatan sangat mahalmahal
- 14. Salah satu halmengapa di indonesiaSalah satu hal mengapa di indonesia korupsi semakin sulit diberantaskorupsi semakin sulit diberantas • Karena korupsi sudah “mendarahKarena korupsi sudah “mendarah daging”, sehingga perilaku korupsidaging”, sehingga perilaku korupsi sudah menjadi hal yang biasa dansudah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi dianggap sebagaibukan lagi dianggap sebagai “penyakit”yang harus segera“penyakit”yang harus segera disembuhkan.disembuhkan. • Dengan demikian, semakinDengan demikian, semakin sulitnya membedakan manasulitnya membedakan mana perilaku korupsi dan mana yangperilaku korupsi dan mana yang bukan korupsibukan korupsi • Ibarat maling teriak malingIbarat maling teriak maling
- 16.
- 17.
- 18. • Akuntabilitas mengacupada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja • Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. AkuntabilitasAkuntabilitas
- 19. AKUNTABILITASAKUNTABILITAS PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KEMENTERIAN PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 4Nilai & Prinsip Anti-korupsi • Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001).
- 20. 1. Akuntabilitas harusdapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. 2. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Bagaimana mengukur Akuntabilitas ?
- 21. Transparansi :prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust). TransparansiTransparansi
- 22. Proses penganggaranyang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja). Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi:
- 23. Proses pembahasantentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.
- 24. Kontrol masyarakat sangatdiperlukanKontrol masyarakat sangat diperlukan Kontrol Masyarakat Proses Perencanaan Program Pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara atau Daerah Evaluasi dan PenilaianEvaluasi dan Penilaian Kinerja AnggaranKinerja Anggaran Out Come Jangka Pendek & Jangka Panjang Implementasi Alokasi Sektor, Pelaksanaan, serta Pengawasan Format Laporan Pertanggungjawaban Out Put (Teknisi Fisik dan Administrasi)
- 25. FairnessFairness Prinsip fairness ditujukan untukmencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya.
- 26. 1. Komprehensif dandisiplin : mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). 2. Fleksibilitas : adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektifitas. 3. Terprediksi : ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. 4. Kejujuran : adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran - bagian pokok dari prinsip fairness. 5. Informatif : adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif - ciri khas dari kejujuran. lima langkah penegakan prinsip fairness
- 27. • Kebijakan antikorupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. • Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang- undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Kebijakan Anti-KorupsiKebijakan Anti-Korupsi
- 28. 4 Aspek4 AspekKebijakan Anti-KorupsiKebijakan Anti-Korupsi IsiIsi PembuatPembuat PelaksanaPelaksanaKulturKultur Kebijakan Anti-korupsi
- 29. Isi kebijakan: Kebijakananti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Pembuat kebijakan: Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Pelaksana kebijakan: Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Kultur kebijakan: Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 4 Aspek4 Aspek KebijakanKebijakan ….….
- 30. Kontrol kebijakan merupakanupaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kontrol KebijakanKontrol Kebijakan
- 31. OposisiOposisiPartisipasi KEBIJAKANKEBIJAKAN Revolusi 3 Model3 ModelKontrol KebijakanKontrol Kebijakan
- 32. Partisipasi: Melakukan kontrolterhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Oposisi: Mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Revolusi; Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. 3 Model3 Model Kontrol KebijakanKontrol Kebijakan
- 33. Perbedaan kontrol terhadapkebijakan tergantung pada sistem yang terbangun. Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan (established), kontrol kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dan oposisi.