Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi APMI - Agus Mulyanto

Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi APMI - Agus Mulyanto

• 1.
  ICT Outlook 2015, 2015-2020 AgusMulyanto Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia e-Indonesia Initiative (eII) Forum Jakarta, 17 Desember 2014 1
• 2.
  (1) Keterkaitan PerkembanganICT dengan Konvergensi Digital (2) Future ICT Services/Consumer Demand (3) Keterkaitan ICT dengan Broadband Connectivity (4) Perkembangan Penggunaan Jasa Pelayanan ICT Broadband (5) Industry Outlook (Going Concern) Butir-Butir Paparan
• 3.
  (1) Keterkaitan PerkembanganICT dengan Konvergensi Digital KonvergensiTeknologi (Network, Device) Konvergensi Informasi/Media (Konten, Audience) Konvergensi Pasar (Market, Servis/pelayanan, Kompetisi,Consumer Demand) Konvergensi Regulasi (Peraturan, Policy) 3
• 4.
  (1) Implikasi KonvergensiDigital di ICT FinanceMusicHotJobs MailMy Yahoo Messenger Regulatory & Policy (Convergence) Market (Convergence) Laptop PDA 4 (Content/ Media) Entertainment (Convergence) Iphone Audience (Convergence) Competitive (Convergence) Graphic Animation 4
• 5.
  (2) Future ICTServices/Consumer Demand DEVELOPMENTOFAHIGHER VALUE-ADDED REALTIMEBROADBAND MULTIMEDIAICTSERVICES Broadband Connectivity is a need (Fixed and Mobile) CONTENT is still one of the Key Business Success Personalization Empowerment New Media Real time, Ultra High Speed, High Capacity 5 Broadband, Wireless, Ultra High Speed High Capacity
• 6.
  (3) Keterkaitan ICTdengan Broadband Connectivity • Indonesia Broadband Plan : Peraturan Presiden No. 96 tahun 2014 (Konsep Pembangunan, Rencana Implementasi, Target yang hendak dicapai 2014-2019, Perkotaan, Perdesaan, kecepatan akses dll). • Perlu Keselarasan IBP dan RPI dengan Program Kerja Institusi,Lembaga dan Kementrian yang terkait. • Terciptanya Masyarakat Digital dan Ekonomi Digital • Mobile Broadband dan Fixed Broadband perlu bersama-sama dikembangkan. Transisi dari Fixed Broadband ke Mobile Broadband (atau sebaliknya) bagi Pengguna secara seamless . 6
• 7.
  (4) Perkembangan Penggunaan JasaPelayanan ICT Broadband • Selain pengembangan Infrastruktur dan Access ICT Broadband Connectivity untuk Super High Speed Internet, Integrated Services lain seperti Digital Multimedia Content juga perlu mendapat perhatian. • Digital Multimedia Content lain seperti IPTV, VOD, Online Games, berbagai e-services lainnya (smart home, smart city, dll) juga akan memegang peranan penting. • Mengingat Indonesia merupakan satu negara dengan Populasi yang Besar dan Muda ( 80% dibawah umur 50 th,70 % dibawah 40 th, lebih cepat melek ICT) serta meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah, merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan pemanfaatan ICT Broadband. 7
• 8.
  Industry Outlook (GoingConcern) No. Diskusi Besarnya Permasalahan Langkah-Langkah Penyelesaian Usulan 1. Pembajakan Hak Siar Program Siaran Televisi Berlangganan  7000 illegal Operator (source from “KPI”)  Pengoperasian tanpa Izin  Pengoperasian tanpa Hak Siar  Tidak ada pembayaran Pajak (PPN, PPH etc) and Non Pajak (PNBP) kepada Negara  Sosialisasi mellaui seminar, roadshow dan media  Advokasi  Pemberitahuan melalui media  Penegakan Hukum a. Perlu dibuatkan MoU antara : - Ministry of Communication and Information Technology (MCIT) - Ministry of Law and Human Rights - Indonesian Police Headquarter - Attorney General - Indonesian Broadcasting Commission (“KPI) - Association of Indonesian Multimedia Providers (“APMI”) dalam menyikapi permasalahan Pembajakan Hak Siar Program Siaran Televisi Berlangganan a. Perlu dibentuk tim gabungan antar Departemen untuk melakukan penegakan hukum atas pelanggaran atau pembajakan Hak Siaran Program Siaran TV Berlangganan secara konsisten dan regular.
• 9.
  Lanjutan…Industry Outlook (GoingConcern) No. Diskusi Pokok Permasalahan Langkah-Langkah Penyelesaian Usulan 2. Antena Parabola Free To Air  Aturan yang ada di UU Penyiaran secara keseluruhan telah dilanggar  Tidak ada Operator atau Badan Hukum Indonesia yang bertanggung jawab atas distribusi program siaran  Tidak ada Sensor  Tidak ada satupun instrumen Pemerintah yang mengawasi isi siaran  Tidak ada pembayaran Pajak (PPN, PPH etc) and Non Pajak (PNBP) kepada Negara  Seluruh channel asing hanya boleh diterima oleh operator TV Indonesia  Seluruh channel harus di uplink melalui Operator TV Indonesia a. Kebijakan Open Sky Policy perlu dikaji b. Perlu dibuatkan regulasi yang mengatur keberadaan Antena Parabola Free to Air
• 10.
  No. Diskusi PokokPermasalahan Langkah-Langkah Penyelesaian Usulan 3. TV Media Online  Aturan yang ada di UU Penyiaran secara keseluruhan telah dilanggar  Tidak ada Operator atau Badan Hukum Indonesia yang bertanggung jawab atas distribusi program siaran  Tidak ada Sensor  Tidak ada satupun instrumen Pemerintah yang mengawasi isi siaran  Tidak ada pembayaran Pajak (PPN, PPH etc) and Non Pajak (PNBP) kepada Negara  Penyedia TV Media Online harus berbadan hukum Indonesia  Penyedia TV Media Online harus memiliki Izin Penyelenggaraan  Mayoritas pemegan saham adalah badan hukum atau perorangan Indonesia a. Perlu segera dibangun Super Mega Server di Indonesia yang berfungsi sebagai single national gateway b. Perlu dibuatkan regulasi yang mengatur keberadaan Antena Parabola Free to Air Lanjutan…Industry Outlook (Going Concern)
• 11.
  No. Diskusi PokokPermasalahan Langkah-Langkah Penyelesaian Usulan 4. Banyaknya Jumlah Penyelenggara TV  Semakin meningkat terjadinya pembajakan Hak Siar Program Siaran  Banyaknya jumlah penyelenggara TV baik yang berlangganan atau tidak berlanggan akan secara langsung merusak Industri TV dimana saat ini teridentifikasi 346 penyelenggara TV Berlangganan dan 668 penyelenggaraa TV Terrestrial Free to Air Operators (source from KPI)  Jasa TV Berlangganan sebagai salah satu medium dari industri kreatif seperti local content dan animasi lokal akan sulit berkembang menjadi industri besar di Indonesia  Pemetaan Izin-izin penyelenggaraan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika  Jumlah Lembaga Penyiaran dalam 1 multipleksing company harus dibatasi dengan mempertimbangkan kualitas gambar di masa mendatang seperti High Definition (HD) dan Skala Ekonomi Industri TV nasional a. Moratorium atas dikeluarkannya izin penyelnggaraan lembaga penyiaran baru penyelenggaraan a. Mereview kebijakan digitalisasi dengan membentuk Digital National Team yang mencakup seluruh stakeholder penyiaran Lanjutan…Industry Outlook (Going Concern)
• 12.
  Terima Kasih