(paper) Implementasi Digital Signature pada E-Government

(paper) Implementasi Digital Signature pada E-Government

• 1.
  1 Practical Issue :Implementasi Digital Signature pada Dokumen Output Perizinan Sebagai Bentuk Perwujudan Nyata Good Governance dan E-Goverment Sandromedo Christa Nugroho Lembaga Sandi Negara [email protected] || [email protected] Pendahuluan Instansi pemerintah (baik badan/lembaga maupun kementrian) memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda dalam melakukan pengolahan berkas dan penerbitan dokumen output perizinan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka memberikan pelayanan dan aplikasi untuk pembuatan dokumen output perizinan pada bidang penanaman modal, baik modal dalam negeri (PMDN), maupun modal luar negeri (PMA). Secara umum PTSP bertujuan untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan pelaksanaan dan pengurusan dokumen output perizinan dengan mengintegrasikan dokumen output perizinan dan koordinasi antara Instansi Teknis pengolah dan penerbit dokumen output perizinan baik secara online, maupun offline. Dokumen output perizinan merupkan dokumen resmi (official documents) yang diterbitkan oleh suatu instansi pemerintah kepada suatu pihak (dapat berupa perseorangan dan/atau perusahaan) untuk dapat melaksanakan kegiatan dan/atau usaha (umumnya perdagangan baik barang maupun jasa) tertentu. Pengolahan dan penerbitan dokumen output perizinan di PTSP saat ini masih diprint/dicetak dalam media kertas. Penggunaan media kertas selain tidak ramah lingkungan juga tidak dapat bertahan lama (dapat kusam atau rusak seiring dengan berjalannya waktu), memerlukan tempat pengarsipan/penyimpanan secara fisik yang tidak efektif dan semakin membesar seiring dengan bertambahnya dokumen, proses pencarian dan tracking dokumen yang relatif sulit, memiliki tingkat perawatan yang mahal, mudah tercecer/terselip/hilang jika penyimpanannya tidak dilakukan dengan baik dan benar, serta beberapa kekurangan dan permasalahan lainnya. Selain itu dokumen output perizinan pada media kertas juga dapat dimanipulasi/diubah/dimodifikasi dengan sangat mudah oleh orang-orang yang ingin berbuat curang maupun pihak-pihak yang tidak berwenang tanpa dapat dideteksi dan diketahui oleh siapapun, sehingga data dan informasi yang terdapat pada dokumen output perizinan tersebut menjadi tidak sah dan tidak valid. Bahkan secara ekstrim dokumen output perizinan pada media kertas dapat dipalsukan dengan hanya mengetahui format dokumen, menyediakan sebuah printer, tiruan tandatangan pejabat berwenang dan cap instansi penerbit dokumen tanpa harus
• 2.
  2 datang dan mengajukanpengurusan dan penerbitan dokumen output perizinan di PTSP, BKPM. Oleh karena itu pada tulisan ini akan dibahas mengenai hasil rancang bangun aplikasi yang dapat menjaga keutuhan isi (integritas) dan keaslian (otentikasi) dokumen output perizinan dengan menerapkan teknik kriptografi, yaitu tandatangan dan validasi secara digital (digital signature). Algoritma Fungsi Hash SHA-2 Family Algoritma SHA-2 Family dikembangkan oleh National Security Agency (NSA) dan merupakan salah satu algoritma fungsi hash standar Amerika Serikat berdasarkan pada dokumen National Institute of Standards and Technology (NIST) Federal Information Processing Standard (FIPS) 180-4. Algoritma SHA-2 merupakan rancang bangun algoritma fungsi hash yang dibuat untuk mengantikan algoritma SHA-1 yang telah diclaim tidak aman lagi untuk digunakan (http://arstechnica.com/security/2012/10/sha1-crypto-algorithm-could- fall-by-2018/). Secara fungsi algoritma SHA-2 dapat menghash pesan dengan panjang sembarang (arbitrary message) menjadi message digest dengan panjang tetap 224/256/384/512 bit (tergantung pada tingkat keamanan yang ingin dicapai). Algoritma SHA-2 dipublikasikan pada tahun 2001 dan dipatenkan di Amerika Serikat dengan nomor paten 6829355. Pada dasarnya disain algoritma SHA-2 masih mirip dengan disain algoritma pendahulunya (algoritma SHA-1) dengan beberapa pengembangan dan perubahan. Pada tahun 2011 Mario Lamberger dan Florian Mendel menemukan serangan yang dapat diterapkan pada algoritma SHA-2, namun serangan tersebut masih diangap serangan teoritis dan belum dapat dilakukan secara praktis, sehingga algoritma SHA-2 diclaim masih layak dan aman untuk tetap digunakan. Tabel dibawah menunjukkan spesifikasi algoritma fungsi hash SHA-2 family. Spesifikasi Algoritma Fungsi Hash SHA-2 Family. No. Keterangan Deskripsi 1. Pengembang/Pempublikasi National Security Agency (NSA) 2. Tahun Publikasi 2001 3. Ukuran Pesan Input Arbitrary 4. Ukuran Message Digest 224 Bit/256 Bit/ 384 Bit/ 512 Bit 5. Round 64 (Enam Puluh Empat) 80 (Delapan Puluh) 6. Struktur Merkle-Damgard
• 3.
  3 7. Dokumen StandarNIST FIPS 180-4, CRYPTREC, dan NESSIE Algoritma Public Key RSA Algoritma RSA dibuat oleh tiga ilmuwan dari Massachussets Institute of Technology (MIT), Ron Rivest, Adi Shamir dan Leonard Adleman pada tahun 1977. Algoritma RSA merupakan salah satu algoritma asimetrik standar berdasarkan pada dokumen PKCS#1, ANSI X9.31 dan IEEE 1363 yang dapat digunakan secara luas oleh khalayak umum. Algoritma RSA memiliki ukuran kunci 1024 bit sampai dengan 4096 bit (tergantung pada tingkat keamanan yang ingin dicapai) dan dapat digunakan untuk beberapa tujuan, seperti enkripsi dan dekripsi pesan rahasia (umumnya distribusi kunci pada algoritma simetrik), tandatangan dan verifikasi dokumen secara digital, serta tujuan lainnya. Secara umum kekuatan matematis algoritma RSA terdapat pada masalah faktorisasi bilangan bulat besar (Integer Factorization Problem), dimana dalam perkembangannya terdapat beberapa algoritma asimetrik lain yang memiliki dasar kekuatan matematis yang mirip dengan algoritma RSA, seperti algoritma Rabin, algoritma Williams, algoritma LUC, algoritma Goldwaser-Micali dan algoritma-algoritma asimetrik lainnya. Terdapat beberapa serangan kriptanalisis yang dapat diterapkan pada algoritma RSA, antara lain : general number field sieve dan algoritma shor’s, namun serangan- serangan tersebut tidak optimal berdasarkan polinomial waktu terukur, sehingga algoritma RSA diclaim masih layak dan aman untuk tetap digunakan. Public Key Cryptography Standars (PKCS)#12 Public Key Cryptography Standars (PCKS) merupakan salah satu dokumen standar yang bertujuan untuk menstandarkan sintaks pesan (message syntax) dan algoritma khusus (specific algorithm) agar perbedaan perangkat atau sistem yang digunakan oleh pengguna tetap dapat terkoneksi dan dimengerti satu sama lain. Sebagai contoh penerimaan konsep algoritma asimetrik dalam implementasi dan kehidupan sehari-hari telah mendorong banyak perusahaan untuk menyediakan dan membuat fasilitas algoritma asimetrik ataupun hal-hal yang berhubungan dengan penerapan algoritma asimetrik pada masing-masing perangkat hasil produksinya, dimana hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksamaan prosedur dan standar algoritma asimetrik pada perangkat disediakan. Oleh karena itu dibuatlah format standar agar antara pengguna, pengembang, perusahaan dan aplikasi yang ada, memiliki format standar yang sama, sehingga tetap dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya meskipun merk komputer (hardware) dan perangkat pendukung (software) yang digunakan berbeda.
• 4.
  4 Dokumen standar PKCSuntuk format pengiriman data/informasi adalah PKCS#12. PKCS#12 medeskripsikan sintaks untuk informasi, seperti identitas pribadi (termasuk private keys, sertifikat, dan informasi rahasia lainnya). Aplikasi-aplikasi yang mendukung format PKCS#12 akan mengijinkan pengguna untuk mengimport dan mengeksport informasi mengenai identitas pengguna pada komputer/perangkat yang sedang dipakainya. PKCS#12 juga dilengkapi dengan Protocol Data Unit (PDU) sebagai format standar data/informasinya. Sertifikat Digital Sertifikat digital dapat dianalogikan sebagai sebuah passport atau KTP elektronik (bersifat unik) yang dapat mengijinkan dan mengotentikasikan sebuah entitas atau seorang pengguna (secara pribadi atau mewakili institusi) untuk melakukan pertukaran informasi (dokumen) secara utuh dan aman dengan pihak lainnya melalui jalur publik (internet) menggunakan teknik Public Key Infrastructure (PKI). Terdapat beberapa penyedia sertifikat digital komersil terpercaya yang menjual layanan dalam menerbitkan sampai dengan menghancurkan sertifikat digtal, antara lain : VeriSign, GeoTrust, Comodo, Digicert, Thawte, GoDaddy dan Network Solutions. Sedangkan institusi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyediakan layanan dan penerbitan sertifikat digital terpercaya kepada institusi pemerintah lainnya, yaitu Lembaga Sandi Negara. Gambar dibawah menunjukkan contoh sertifikat digital terpercaya. Gambar Contoh Sertifikat Digital Terpercaya.
• 5.
  5 Penyelengaraan Pemerintahan Seiring denganperkembangan dan tuntutan masyarakat serta transparansi anggaran, saat ini pemerintah Indonesia sedang mencanangkan penerapan Good Governance dan E- Goverment pada setiap lini layanan dan pemerintahannya, baik institusi pusat, maupun institusi daerah. Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan politican framework bagi pertumbuhan aktifitas usaha. Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Good Governance di Indonesia mulai dirintis dan diterapkan sejak era Reformasi, dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Kunci utama pelaksanaan Good Governance adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut maka akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, dimana baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila pemerintahan tersebut telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip Good Governance, adapun prinsip-prinsip Good Governance, antara lain : 1. Partisipasi Masyarakat (Participation) 2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law) 3. Transparansi (Transparency) 4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha 5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus) 6. Kesetaraan (Equity) 7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) 8. Akuntabilitas (Accountability) 9. Visi Strategis (Strategic Vision) Sedangkan E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat (warganya), urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif maupun administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan
• 6.
  6 pelayanan publik danmemberikan proses kepemerintahan yang demokratis. Terdapat 3 (tiga) tujuan utama diterapkannya E-Goverment, antara lain : 1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan ke masyarakat berbasis teknologi informasi; 2. Untuk mendukung terjadinya proses pemerintahan yang bersih dan transparan, hal ini terkait dengan disediakannya layanan yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah; 3. Membantuk memperbaiki terhadap organisasi pemerintahan (birokrasi), perbaikan manajemen waktu untuk kedisiplinan serta produktifitas pegawai, serta manajemen keuangan pada pemerintahan yang terintegrasi. E-Goverment dapat diimplementasikan dengan menggunakan 3 (tiga) model penyampaian, antara lain : Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to- Business (G2B) dan Government-to-Government (G2G). Diterapkannya Good Governance dan E-Goverment di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut juga mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang lebih bersih, adil, transparan dan amanah. Skema Penerapan Sertifikat Digital Skema penerbitan dokumen output perizinan yang ditandatangani dengan menggunakan sertifikat digital diawali dari investor yang datang ke BKPM untuk mengajukan penerbitan izin dengan membawa kelengkapan berkas dan persyaratan. Berkas dan persyaratan tersebut kemudian diperiksa oleh Front End PTSP di BKPM, jika tidak lengkap maka berkas dan persyaratan pengajuan izin dikembalikan ke investror untuk dilengkapi, sedangkan jika sudah lengkap maka berkas dan persyataran akan diinputkan kedalam sistem informasi (spipise) yang dimaintain oleh Back End PTSP. Berkas dan persyaratan pengajuan izin yang telah diinputkan kedalam sistem informasi kemudian akan diperiksa oleh Kepala Seksi sampai dengan Kepala Direktorat pada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, jika sudah sesuai maka akan dibuatkan draf dokumen output perizinan sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh investor, untuk kemudian diperiksa kembali oleh Deputi Pelayanan Penanaman Modal, jika dokumen output perizinan ditolak, maka akan dikembalikan ke proses sebelumnya untuk diperbaiki dan diperiksa kembali, namun jika diterima, maka akan disahkan dengan menandatangani dokumen tersebut secara digital. Proses selanjutnya adalah dokumen output
• 7.
  7 perizinan yang telahditandatangani disimpan kedalam folder perusahaan agar dapat di download oleh investor pengaju izin dan dikirimkan secara broadcast ke institusi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan dokumen output perizinan melalui email, hal tersebut dilakukan agar dapat mengatasi masalah tidak sampainya atau terselipnya dokumen output perizinan pada saat proses pengiriman. Skema Verifikasi Dokumen Skema verifiaksi dokumen output perizinan milik investor yang telah ditandatangani dengan menggunakan sertifikat digital dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, khususnya oleh pihak-pihak yang memiliki keperluan dan wewenang terhadap dokumen tersebut, yaitu dengan cara mengunjungi halaman verifikasi lalu melakukan input nomor dokumen output perizinan dan file *.pdf nya kemudian mengklik tombol verifikasi, selain itu proses verifikasi juga dapat dilakukan dengan cara drag and drop dokumen output perizinan yang telah ditandatangani kedalam website layanan verifikasi. Implementasi Aplikasi Implementasi penerapan sertifikat digital pada dokumen output perizinan dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, dengan framework Spring dan Thymeleaf. Aplikasi digital signing memiliki beberapa form dan fitur. Fitur yang pertama adalah form login merupakan form untuk memberikan batasan hak akses (baik penggunaan fitur, maupun penentuan role) kepada pengguna, dimana hanya pengguna yang memiliki wewenang saja yang dapat mengakses aplikasi digital signing ini. Password pengguna pada aplikasi digital signature telah diamankan dengan menggunakan teknik kriptografi. Gambar dibawah menunjukkan form login.
• 8.
  8 Gambar Form Login. Formdaftar dokumen merupakan form untuk merekap dokumen output perizinan final dari sistem informasi BKPM yang talah siap untuk ditandatangani oleh pejabat berwenang, namun apabila masih terdapat kesalahan baik redaksional maupun substansial pada dokumen, maka pejabat yang berwenang berhak untuk menolak dokumen tersebut. Gambar dibawah menunjukkan form daftar dokumen. Gambar Form Daftar Dokumen. Form monitoring dokumen merupakan form untuk melakukan tracking, pemantauaan dan pengiriman dokumen ke instansi atau pejabat pemerintah yang memiliki kaitan terhadap
• 9.
  9 dokumen output perizinanyang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Gambar dibawah menunjukkan monitoring dokumen. Gambar Form Monitoring Dokumen. Form grafik bulanan dan tahunan merupakan form untuk menampilkan data dan hasil rekapitualsi kepada pimpinan, terkait dengan dokumen yang dikirimkan dari sistem informasi BKPM ke aplikasi digital signing, dokumen disetujui (ditandatangan oleh pejabat berwenang), dokumen ditolak dan dokumen belum diperiksa (belum ditandatangani atau belum ditolak, dalam hal ini statusnya masih kosong). Form grafik juga dapat berfungsi sebagai bahan akurat dalam melakukan summary pemrosesan dokumen output perizinan untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan pimpinan. Gambar dibawah menunjukkan form grafik bulanan dan tahunan.
• 10.
  10 Gambar Form GrafikBulanan. Gambar Form Grafik Tahunan. Form peta merupakan form untuk menampilkan data kepada pimpinan dalam bentuk peta, terkait dengan penyebaran daerah-daerah (PTSP daerah) yang belum (berwarna merah) dan telah (berwarna hijau) menggunakan aplikasi digital signing. Gambar dibawah menunjukkan form peta.
• 11.
  11 Gambar Form Peta. Selainform-form diatas terdapat juga form daftar akses merupakan form untuk menyimpan role (peran) atau hak akses pengguna terhadap aplikasi digital signing, dalam hal ini role akan disesuaikan dengan wewenang dan jabatan pengguna, Form daftar email merupakan form untuk menyimpan email instansi atau pejabat terkait yang akan dikirimkan dokumen output perizinan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan form jenis izin merupakan form untuk menyimpan jenis izin yang dapat dikirimkan untuk diolah pada aplikasi digital signing, dimana data tersebut dapat diupdate berdasarkan pada situasi dan kondisi sebenarnya. Implementasi Tandatangan Digital Dokumen output perizinan yang telah disetujui untuk diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal disahkan akan ditandatangani secara digital dengan menggunakan aplikasi digital signing. Gambar dibawah menunjukkan dokumen output perizinan sebelum dan setelah dilakukan tandatangan secara digital.
• 12.
  12 (a) (b) Gambar (a)Dokumen Output Perizinan Sebelum Ditandatangani Secara Digital (b) Dokumen Output Perizinan Setelah Ditandatangani Secara Digital. Secara fisik / hasil print (hardcopy) tidak akan terlihat perbedaan yang signifikan antara dokumen output perizinan yang belum ditandatangani, dengan dokumen output perizinan yang telah ditandatangani, dimana perbedaan hanya terdapat pada watermark dikolom tandatangan dokumen output perizinan yang telah ditandatangani. Namun secara sistem, terdapat beberapa pebedaan yang cukup signifikan, antara lain dari segi ukuran file, dimana dokumen output perizinan yang telah ditandatangani berukuran lebih besar (karena dokumen tersebut merupakan gabungan antara dokumen output perizinan dengan 1 (satu) atau lebih lembar pengesahan dan gambar (watermark)). Selain itu perbedaan juga terdapat pada properties dokumen output perizinan yang telah ditandatangani, dimana akan terdeteksi adanya tandatangan digital pada dokumen output perizinan tersebut. Gambar dibawah menunjukkan informasi mengenai properties sertifikat digital pada dokumen yang telah ditandatangani.
• 13.
  13 Gambar Informasi SertifikatDigital pada Dokumen Output Perizinan yang Telah Ditandatangani. Pengujian Pengujian dokumen output perizinan yang telah ditandatangani secara digital dilakukan secara sederhana, yaitu dengan melakukan perubahan/modifikasi secara langsung, perubahan/modifikasi secara tidak langsung dan usaha untuk menghilangkan (remove) tandatangan digital pada dokumen output perizinan. Perubahan/modifikasi pertama dilakukan dengan menggunakan tools pdf editor terhadap dokumen output perizinan. Namun ternyata dokumen tersebut tidak dapat dirubah, baik menambahkan teks, gambar, stabilo (highlight), menghilangkan 1 (satu) atau lebih halaman, maupun perubahan kebijakan keamanan (security properties). Gambar dibawah menunjukkan notifikasi bahwa dokumen output perizinan tidak dapat dirubah secara langsung.
• 14.
  14 Gambar Notifikasi DokumenOutput Perizinan Tidak Dapat Dirubah Secara Langsung Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui, bahwa pengguna yang tidak berwenang tidak akan dapat melakukan perubahan pada dokumen output perizinan yang telah ditandatangani, sehingga keabsahan (validity) dan keutuhan data (data integrity) dari dokumen dapat terjaga dengan baik. Teknik perubahan/modifikasi kedua adalah dengan melakukan perubahan secara tidak langsung menggunakan tools teks editor terhadap dokumen output perizinan. Gambar dibawah menunjukkan dokumen output perizinan yang telah ditandatangani jika dilihat dengan menggunakan teks editor. Gambar Dokumen Output Perizinan yang Telah Ditandatangani pada Teks Editor (Sebelum Dirubah). Perubahan dokumen output perizinan secara tidak langsung dilakukan dengan cara menghilangkan 1 (satu) atau lebih baris string yang dipilih secara acak, dalam penulisan ini string yang akan dihilangkan adalah pada baris ke-71. Gambar dibawah menunjukkan string baris ke-71 pada dokumen output perizinan dan hasil perubahannya.
• 15.
  15 Gambar String Bariske-71 pada Dokumen Output Perizinan yang Telah Ditandatangani. Gambar Dokumen Output Perizinan yang Telah Ditandatangani pada Teks Editor (Setelah Dirubah). Hasil dari perubahan secara tidak langsung pada dokumen output perizinan dengan menggunakan teks editor tetap dapat dibuka dan dibaca menggunakan tools pdf reader namun akan menghilangkan atau merusak visible watermark yang teradapat pada kolom tandatangan dokumen output perizinan, selain itu perubahan tidak langsung juga akan memberikan notifikasi tambahan, bahwa terdapat error pada format tandatangan digital dan dokumen output perizinan. Gambar dibawah menunjukkan dokumen output perizinan dan propertiesnya, setelah dilakukan perubahan secara tidak langsung dengan menggunakan teks editor.
• 16.
  16 Gambar Dokumen OutputPerizinan dan Properties (Setelah Diubah Secara Tidak Langsung).
• 17.
  17 Pengujian selanjutnya adalahdengan melakukan usaha untuk menghilangkan (remove) tandatangan digital pada dokumen output perizinan. Terdapat beberapa teknik/metode untuk melakukan penghilangan tandatangan digital, salah satunya adalah dengan melakukan save as ulang dokumen dari *.pdf menjadi *.ps untuk kemudian dikembalikan menjadi *.pdf. Tabel dibawah menunjukkan usaha untuk menghilangkan tandatangan digital pada dokumen output perizinan. Tabel Menghilangkan Tandatangan Digital pada Dokumen Output Perizinan. No. Aplikasi/Website Notifikasi Hasil Keterangan 1. Adobe Destiller XII Gagal 2. https://online2pdf. com/convert-ps- to-pdf Gagal 3. https://ps2pdf.com /convert.htm Berhasil, namun akan menghilangkan tandatangan digital dan propertiesnya 4. http://www.zamza r.com/convert/ps- to-pdf/ Berhasil, namun akan menghilangkan tandatangan digital dan propertiesnya 5. http://www.pdfcon vertonline.com/ps- to-pdf-online.html Gagal Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui, bahwa usaha untuk menghilangkan tandatangan digital pada dokumen output perizinan dengan menggunakan teknik konversi (*.ps) gagal untuk beberapa situs dan berhasil untuk beberapa situs. Namun konversi pemulihan kembali file *.ps menjadi *.pdf akan menghilangkan tandatangan digital dan propertiesnya (dalam hal ini kembali menjadi file *.pdf biasa), sehingga secara sistem tidak dapat diverifikasi integritas dan keaslian datanya. Secara keseluruhan perubahan/modifikasi pada dokumen output perizinan yang telah ditandatangani baik
• 18.
  18 langsung maupun tidaklangsung ataupun dihilangkan tandatangannya akan gagal divalidasi oleh sistem, sehingga pegawai atau atasan dapat mengetahui adanya perubahan pada dokumen output perizinan yang telah ditandatangani. Sedangkan berdasarkan pada ukuran file, perubahan ukuran tidak akan terlihat pada dokumen output perizinan yang dirubah secara langsung, karena perubahan secara langsung tidak dapat dilakukan, sedangkan ukuran file pada dokumen output perizinan yang dirubah secara tidak langsung tidak terlalu terlihat perubahan ukuran yang signifikan (walaupun dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen yang tidak valid). Perubahan ukuran file baru terlihat pada usaha menghilangkan tandatangan digital dengan teknik konversi, dimana saat dikonversikan ke *.ps ukuran file dokumen akan naik menjadi 3.512 KB (naik 0.975 %) dan saat dikonversi kembali ke *.pdf ukuran file dokumen akan turun menjadi 263 KB (turun 12,17 %). Gambar 4.17. dibawah menunjukkan perbandingan ukuran file dokumen output perizinan. Gambar Perbandingan Ukuran File Dokumen Output Perizinan. Secara keseluruhan perubahan/modifikasi pada dokumen output perizinan yang telah ditandatangani baik langsung maupun tidak langsung akan gagal divalidasi oleh sistem, sehingga pegawai atau atasan dapat mengetahui adanya perubahan pada dokumen output perizinan yang telah ditandatangani. Kesimpulan Berdasarkan pada hasil rancang bangun dan pengujian aplikasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Dokumen output perizinan yang diterbitkan oleh BKPM berbentuk media kertas, penggunaan media kertas tidak ramah lingkungan, tidak dapat bertahan lama (menguning dan rusak), memerlukan tempat pengarsipan/penyimpanan secara fisik yang tidak efektif, proses pencarian dan tracking dokumen yang relatif sulit, memiliki tingkat perawatan yang mahal dan mudah tercecer/terselip/hilang jika penyimpanannya tidak dilakukan dengan baik dan benar.
• 19.
  19 2. Dokumen outputperizinan pada media kertas juga dapat dimanipulasi/diubah/dimodifikasi dengan sangat mudah oleh orang-orang yang tidak berwenang tanpa dapat dideteksi dan diketahui oleh siapapun, sehingga data dan informasi yang terdapat pada dokumen output perizinan tersebut menjadi tidak sah dan tidak valid. 3. Implementasi tandatangan digital pada dokumen output perizinan yang diterbitkan oleh BKPM dapat mengatasi kekurangan dan kelemahan penggunaan media kertas, menjaga integritas (data integrity), serta keaslian (authentication) dokumen output perizinan, sehingga proses pengolahan dokumen output perizinan yang diterbitkan oleh BKPM dapat lebih terkontrol, efektif dan efisien. Referensi [1] Mcleod, R., Schell, G., Stonehill, A. I. & Moffet, M. H. 2001. Management Information System eight edition. Terjemahan oleh Teguh, Hendra. 2004. Jakarta : PT. INDEKS. [2] Menezes, Alfred J., Ooschot, Paul C. Van. & Vanstone, Scott A. 1997. Handbook of Applied Cryptography. Boca Raton : CRC press LLC. [3] Munir, Rinaldi. 2006. Kriptografi. Informatika. Bandung. [4] National Institute of Standards and Technology (NIST). Federal Information Processing Standart Publication (FIPS) 197. 2001. Advanced Encryption Standart (AES). [5] National Institute of Standards and Technology (NIST). Federal Information Processing Standart Publication (FIPS) 180-2. 2002. Secure Hash Standard. [6] Moriarty. Nystrom. Parkinson. Rusch. Scott. PKCS #12: Personal Information Exchange Syntax v1.1. Internet Engineering Task Force. RFC 7292. [7] Rivest Ronald. Shamir Adi. Adleman Leonard. 1977. RSA Patent as filed with the U.S. Patent Office. U.S. Patent 4,405,829.