Download to read offline
Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah_JF Auditor 3JP.pptx
- 1. Pusdiklatwas BPKP 2025 PELAKASNAANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH # Disampaikan oleh : Biro Umum & PBJ
- 2. Pusdiklatwas BPKP 2025 TujuanPembelajaran Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu memahami gambaran Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Indikator Keberhasilan: 1. Menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa 2. Menjelaskan Jenis & Cara Pengadaan 3. Menjelaskan Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan 4. Menjelaskan Pelaku Pengadaan 5. Menjelaskan Metode Pemilihan 6. Menjelaskan Bentuk dan Jenis Kontrak 7. Menjelaskan PBJP secara Elektronik 8. Menjelaskkan Aspek Hukum Pengadaan 9. Menjelaskan Peran Pelaku Usaha Kecil, Penggunaan Produk Dalam Negeri & Pengadaan Berkelanjutan 10.Menjelaskan Pengawasan Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum dalam PBJ 11.Menjelaskan Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12.Menjelaskan Tahapan & Titik Kritis PBJP 13.Menjelaskan Manajemen Risiko PBJP
- 3. Pusdiklatwas BPKP 2025 JUDULMATERI Pendahulan Sub Materi 01 Pelaku Pengadaan Sub Materi 03 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, & Etika PBJ Sub Materi 02 Metode Pemilihan Penyedia Sub Materi 04 Jenis & Bentuk Kontrak Sub Materi 05 PBJP secara Elektronik Sub Materi 06 # Aspek Hukum PBJ Sub Materi 07 Peran UMK, PDN, & PBJ Berkelanjutan Sub Materi 08 Pengawasan Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum dalam PBJP Sub Materi 09 Pengawasan Intern atas PBJP Sub Materi 10 Tahapan & Titik Kritis PBJP Sub Materi 11 Manajemen Risiko PBJP Sub Materi 12
- 4.
- 5. Pusdiklatwas BPKP 2025 1.Perpres 46/2025 ttg Perubahan Kedua atas Perpres 16/2018 ttg PBJP 2. PerLKPP 2/2025 ttg Pedoman PBJP melalui Penydia dengan Penunjukan Langsung dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah dan/atau Bantuan Presiden berdasarkan Arahan Presiden 3. Peraturan BPKP 3/2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan BPKP 4/2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BPKP 5. PerLKPP 12/2021 tentang Pedoman PBJP melalui Penyedia 6. PerLKPP 3/2021 tentang Pedoman Swakelola 7. PerLKPP 9/2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam PBJP 8. PerLKPP 11/2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP 9. Per LKPP 19/2019 tentang Perubahan atas PerLKPP 15/2018 tentang Pelaku PBJ Dasar Hukum
- 6. Pusdiklatwas BPKP 2025 PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Institusi Pengguna Barang/Jasa ā¢ Kementerian ā¢ Lembaga ā¢ Perangkat Daerah ā¢ Institusi Lainnya ā¢ Pemdes Anggaran Belanja yang Digunakan ā¢ APBN/APBD/APBDes ā¢ Sebagian/seluruh Pinjaman Dalam Negeri dan/atau Hibah Dalam Negeri yang diterima Pemerintah/Pemda/Pemdes ā¢ Sebagian/seluruh Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri yang diterima Pemerintah/Pemda Lingkup PBJ Wajib menggunakan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres 46 Tahun 2025: Pengertian & Ruang Lingkup PBJP
- 7. Pusdiklatwas BPKP 2025 Barang(B) Jasa Lainnya (JL) Pekerjaan Konstruksi (PK) Jasa Konsultansi (JK) Jasa B Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Software Enskripsi Data B Renovasi Kampus Pusdiklatwas BPKP PK Penyusunan Blueprint Audit Internal JK Pengadaan Event Organizer Ulang Tahun BPKP JL Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi Contoh: Cara Pengadaan
- 8. Pusdiklatwas BPKP 2025 Swakelola Caramemperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD), K/L/PD lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat Swakelola Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat Penyedia Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha Cara Pengadaan
- 9. Pusdiklatwas BPKP 2025 TipeI Tipe II Tipe III Tipe IV Direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD lain pelaksana Swakelola* Direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola Direncanakan oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Pokmas, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Pokmas Tipe Swakelola Personel *Dalam Swakelola Tipe II Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola menerapkan prinsip dan etika swakelola (PerLKPP 2/2021 ttg Pedoman Swakelola) Tim Persiapan Tim Pengawas Tim Pelaksana Pegawai K/L/PD ditetapkan oleh PA/KPA Pegawai K/L/PD ditetapkan oleh PA/KPA Pegawai K/L/PD yang ditetapkan oleh pimpinan K/L/PD lain Pegawai K/L/PD ditetapkan oleh PA/KPA Pengurus/anggota Ormas yang ditetapkan oleh Pimpinan Ormas Pengurus/anggota Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola yang ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat Tipe Swakelola
- 10. Pusdiklatwas BPKP 2025 Barang/jasayang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan. Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa (agen pengadaan) dari unsur UKPBJ Kementerian/Lemb aga/Pemerintah Daerah. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolaha n data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat (Pembangunan fisik maupun non fisik) Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh K/L/PD yang bersangkutan 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 Kriteria Swakelola tidak terbatas pada: Kriteria Swakelola
- 11. Pusdiklatwas BPKP 2025 PelaksanaanSwakelola Penetapan Tipe Swakelola, Penyusunan Spek Teknis/Kak, RAB Perencanaan Swakelola Persiapan Swakelola Pengawasan Swakelola Tim Penyenggara, Rencana Kegiatan, Jadwal Kegiatan, RAB, review spek teknis/KAK, finaliasasi dan penandatanganan kontrak swakelola Administrasi Teknis Keuangan Pelaksanaa n Laporan BAST Penilaian kinerja Pembayara n Sanksi Garis Besar PBJP melalui Swakelola
- 12. Pusdiklatwas BPKP 2025 Perencanaan Pengadaan PA/KPA /PPK SpesifikasiTeknis/KAK RAB Pemaketan Konsolidasi Biaya pendukung Persiapaan Pengadaan/ Persiapan Pemilihan PPK Spesifikasi Teknis/KAK HPS Rancangan Kontrak Uang muka Jaminan-jaminan Pelaksanaan Pemilihan PPK/Pokja/PP/UKPBJ/ Agen Pengadaan/ Pengumuman/Undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi E marketplace Pengadaan Pelaksanaan Kontrak PPK Penyedia Pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, penyesuaian harga, penghentian kontrak, kahar Kualifikasi Penetapan Pemenang - sanggah Reviu SPPBJ B/J Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Kontrak Serah Terima Pokja/PP/UKPBJ Metode Kualifikasi Metode Pemilihan Metode Evaluasi Metode Penyampaian Dokumen Pemilihan Garis Besar PBJP melalui Penyedia
- 13.
- 14. Pusdiklatwas BPKP 2025 MenghasilkanB/J yang tepat* untuk setiap uang yang dibelanjakan *kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan Tujuan Pengadaan
- 15. Pusdiklatwas BPKP 2025 MeningkatkanKualitas Perencanaan PBJ 1 Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif 2 3 4 5 Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ Mengembangkan Loka Pasar (E-marketplace) PBJ Menggunakan teknologi Informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri & SNI 6 Memberikan kesempatan UMKM 7 8 9 mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan Kebijakan Pengadaan
- 16. Pusdiklatwas BPKP 2025 EfisienEfektif Transparan Terbuka Bersaing Adil Akuntabel Penggunaan sumber daya (5 M) yang minimum/ditetapkan untuk mencapaik kualitas PBJ yang optimum PBJ sesuai kebutuhan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang luas Ketentuan dan informasi mengenai PBJ jelas dan dapat diketahui secara luas PBJ dapat diikuti oleh semua Pelaku Usaha yang memenuhi syarat sesuai aturan PBJ dilakukan melalui persaingan yang sehat dengan harga yang wajar Perlakuan sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk keuntungan pihak tertentu Sesuai aturan dan ketentuan PBJ sehingga dapat dipertanggungjawabkan Prinsip Pengadaan
- 17. Pusdiklatwas BPKP 2025 Tertib& Tanggung Jawab Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia Tidak saling mempengaruhi Menerima & tanggung jawab Menghindari Conflict Of Interest Menghindari dan Mencegah Pemborosan dan Kebocoran Uang Negara Menghindari dan mencegah penyalah gunaan wewenang Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan ETIKA PENGADAAN Etika Pengadaan
- 18. Pusdiklatwas BPKP 2025 Melaksanakantugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; 1 PPK dalam melaksanakan dan mengendalikan kontrak sesuai dengan ketentuan yang ada agar bisa mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa Perencanaan Persiapan PBJ Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan Kontrak PA/KPA meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan sesuai ketentuan yang ada baik perencanaan pengadaan melalui Swakelola dan Penyedia PPK dalam menyusun dan menetapkan persiapan Pengadaan berdasarkan jenis pengadaan yang dibutuhkan pengguna akhir Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaksanakan persiapan dan pemilihan dengan tertib sesuai dengan prosedur metode pemilihan yang digunakan Langkah-langkah untuk mencapai tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa: Etika Pengadaan: Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia
- 19. Pusdiklatwas BPKP 2025 Bekerjasecara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 19 2 Langkah-Langkah: 1. PPK dalam menyusun dan menetapkan HPS sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan nilai totalnya sedangkan rinciannya dirahasiakan sampai dengan pembukaan penawaran 2. Pokja Pemilihan pada saat evaluasi penawaran wajib menjaga rahasia sampai dengan pengumuman pemenang. Pengadaan alat laboratorium dengan mencari sumber informasi melalui request form information ke beberapa principle alat lab sejenis sehingga diperoleh total HPS Rp.10 Milyar. Pada saat pengumuman tender, nilai total HPS diumumkan sedangkan rincian dirahasiakan dan tidak boleh di sampaikan pada pihak lain sampai dengan pembukaan penawaran Contoh: Etika Pengadaan: Tertib & Tanggung Jawab
- 20. Pusdiklatwas BPKP 2025 Tidaksaling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat 3 PA/KPA tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan penyedia PPK dalam menyusun spesifikasi teknis tidak mengarah pada penyedia tertentu, kecuali untuk pengadaan yang diperbolehkan menyebut merk; Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi dan penawaran harus bersikap adil dan tidak mengarahkan pada penyedia tertentu; Pokja Pemilihan dalam mengambil keputusan atas hasil pemilihan bersifat kolektif kolegial (memiliki hak suara yang sama), penetapan pemenang berdasarkan suara mayoritas. Contoh: Pada pengadaan alat laboratorium senilai Rp.10 Miliar pokja pemilihan menetapkan syarat kualifikasi dan penawaran sesuai dengan ketentuan PerLKPP No. 12 Tahun 2021 dan tidak mensyaratkan hal-hal yang mengarahkan pada penyedia tertentu yang berakibat terjadi persaingan yang tidak sehat. Langkah-Langkah: 1 2 3 4 Etika Pengadaan: Tidak Saling Mempengaruhi
- 21. Pusdiklatwas BPKP 2025 Menerimadan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait 4 Anggota Pokja Pemilihan menerima dan bertanggung atas hasil evaluasi berdasarkan suara mayoritas anggota Pokja memenangkan salah satu Penyedia Jika terjadi perselisihan antara Pokja Pemilihan dan PPK terhadap hasil evaluasi penawaran maka para pihak harus menerima dan bertanggungjawab jika penyelesaian perselisihan tersebut sudah di putuskan oleh PA/KPA Contoh: Jasa cleaning service untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota A senilai Rp.3 miliar telah ditetapkan pemenang PT. A dengan kualifikasi kecil oleh Pokja Pemilihan, PPK tidak sependapat dengan alasan seharusnya disyaratkan penyedia non kecil berpengalaman. Maka keputusan diserahkan pada PA/KPA, jika PA/KPA sependapat dengan Pokja Pemilihan, semua pihak harus menerima dan bertanggungjawab atas keputusan PA/KPA. Langkah-Langkah agar menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait adalah : 1 2 Etika Pengadaan: Menerima & Tangung Jawab
- 22. Pusdiklatwas BPKP 2025 Menghindaridan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa 5 Langkah-Langkah: Para Pelaku Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan/PP) tidak merangkap jabatan 1 Pelaku pengadaan tidak merangkap sebagai penyedia barang/jasa baik secara langsung atau tidak langsung. 2 Contoh: Dalam melaksanakan pengadaan di satker A Kementerian X, Kepala Satker selaku KPA menetapkan PPK dan Pejabat Pengadaan, dijabat oleh personil yang berbeda (tidak merangkap). Etika Pengadaan: Menghindari Conflict of Interest
- 23. Pusdiklatwas BPKP 2025 Menghindaridan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara 6 PPK dalam melaksanakan pembayaran Kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang akurat sesuai standar yang ada. Perencanaan Persiapan PBJ Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Pelaksanaan Kontrak PA/KPA menetapkan perencanaan berdasarkan hasil identifikasi pengadaan. PPK Menyusun dan menetapkan HPS berdasarkan data hasil survey lapangan dan analisa harga satuan yang akurat Pokja Pemilihan menetapkan metode evaluasi berdasarkan kompleksitas pekerjaan agar mendapat Barang/Jasa yang value for money. Langkah-langkah untuk menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara: Contoh: Pembangunan pos jaga dengan luas 60 m2 dengan nilai Kontrak Rp. 300 juta dengan jenis kontrak harga satuan. Dari hasil pengukuran lapangan sesuai pekerjaan terpasang seluas 58 m2 dengan spesifikasi teknis sesuai Kontrak. Maka pembayaran atas prestasi pekerjaan oleh PPK sesuai pekerjaan terpasang yaitu 58 m2 setelah Adendum Kontrak yang mengakibatkan nilai kontrak berkurang Etika Pengadaan: Mencegah Pemborosan dan Kebocoran Uang Negara
- 24. Pusdiklatwas BPKP 2025 Menghindaridan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi 7 Langkah-langkah untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi: Contoh: 1 Pokja Pemilihan dibawah UKPBJ permanen yang netral dan tidak diintervensi pihak lain baik PA/KPA, Penyedia maupun pihak lain 2 3 Menghindari adanya kontak langsung dengan Penyedia pada saat melakukan proses pemilihan Pengadaan barang yang standar/dapat distandarkan dilaksanakan melalui ekatalog/toko daring Pengadaan alat Kesehatan dental unit sebanyak 5 unit senilai Rp. 400 juta dilaksanakan melalui ekatalog Etika Pengadaan: Menghindari dan mencegah penyalah gunaan wewenang
- 25. Pusdiklatwas BPKP 2025 Tidakmenerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 8 Langkah-langkah untuk Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Contoh: 1 Para Pelaku PBJ menghindari gratifikasi dari pihak lain yang berkepentingan 2 3 PPK dalam menyusun HPS berdasarkan analisa harga satuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan sesuai ketentuan dan berpegang pada prinsip prinsip pengadaan. Dalam melaksanakan proses pemilihan para palaku PBJ menandatangani pakta integritas untuk tidak terlibat KKN dan menghindari adanya kontak langsung dengan wakil Penyedia. Etika Pengadaan: Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan
- 26.
- 27. Pusdiklatwas BPKP 2025 PelakuPengadaan
- 28. Pusdiklatwas BPKP 2025 Tugasdan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) adalah : a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan; c. Menetapkan perencanaan pengadaaan; d. Menetapkan dan mengumumkan RUP; e. Melaksanakan konsolidasi PBJ; f. Menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal; g. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; h. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan; metode, jenis kontrak, dan/atau bentuk kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum; i. Menetapkan PPK; j. Menetapkan Pejabat Pengadaan; k. Menetapkan Penyelenggara Swakelola; l. Menetapkan tim teknis yang dibentuk dari unsur K/L/Pemda untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan PBJ; m. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes; n. Menyatakan Tender/Seleksi gagal dalam hal terjadi KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK o. Menetapkan pemenang pemilihan atau calon Penyedia untuk metode pemilihan. 1) Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket Pengadaan B/PK/JL dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan JK dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/Pemda (Perpres No. 46 Tahun 2025 pasal 1 angka 7). Untuk APBN yang bertindak selaku PA adalah Menteri/Kepala Badan/Kepala Lembaga, sedangkan untuk APBD yang bertindak selaku PA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Pengguna Anggaran Pelaku Pengadaan: PA
- 29. Pusdiklatwas BPKP 2025 Tugasdan Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah : a. Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA; b. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi; c. Dapat menugaskan PPK melaksanakan kewenangan yang terkait dengan; 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan d. KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK. KPA wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK. KPA pada pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan. KPA pada pelaksanaan APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah KPA dapat dibantu oleh Pengelola PBJ Kuasa Pengguna Anggaran Pelaku Pengadaan: KPA
- 30. Pusdiklatwas BPKP 2025 Tugasdan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen adalah : a. menyusun perencanaan pengadaan; b. melaksanakan Konsolidasi PBJ; c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); d. menetapkan rancangan kontrak; e. menetapkan HPS; f. menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan kepada Penyedia; g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; h. melaksanakan E-purchasing (dengan pembelian langsung) untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan kontrak; j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; m. menilai kinerja Penyedia; n. menetapkan tim pendukung; o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan /atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pejabat Pembuat Komitmen Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK dalam PBJ yaitu: a. memiliki integritas dan disiplin; b. menandatangani Pakta Integritas; c. memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya; dan d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara. Pelaku Pengadaan: PPK
- 31. Pusdiklatwas BPKP 2025 Tugasdan Kewenangan Pejabat Pengadaan adalah: a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan d. Melaksanakan E-Purchasing (dengan pembelian langsung) yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing (dengan pembelian langsung). Pejabat Pengadaan dijabat oleh Pengelola PBJ sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ. Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ yang ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan yaitu: a. Memiliki integritas dan disiplin; b. Menandatangani Pakta Integritas c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau d. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaa n Pelaku Pengadaan: Pejabat Pengadaan
- 32. Pusdiklatwas BPKP 2025 Tugasdan Kewenangan Kelompok Kerja (Pokja)Pemilihan adalah: a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-Purchasing dengan pembelian langsung: 1) Penunjukan Langsung/Tender untuk pengadaan B/JL dengan nilai di atas Rp200.000.000,00; 2) Penunjukan Langsung/Tender untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Rp400.000.000,00; 3) Penunjukan Langsung/Seleksi Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000,00; 4) Penunjukan Langsung dengan arahan Presiden b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket B/PK/JL dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00; dan 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan JK dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 Pegawai yang ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan memenuhi persyaratan yaitu : a. Memiliki integritas dan disiplin; b. Menandatangani Pakta Integritas; c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; d. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan; dan/atau e. Dapat bekerja sama dalam tim. Pokja Pemilihan Pelaku Pengadaan: Pokja Pemilihan
- 33. Pusdiklatwas BPKP 2025 TugasTim Penyelenggara Swakelola adalah : Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola baik sebagai Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tidak bisa di laksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Tim Penyelengga ra Swakelola a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. b. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. c. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola Hadir Bermanfaat Pelaku Pengadaan: Tim Swakelola
- 34. Pusdiklatwas BPKP 2025 Penyediabertanggungjawab atas: a. Pelaksanaan Kontrak yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. b. Kualitas barang/jasa yaitu penyedia wajib menyediakan barang/jasa sesuai kualitas /mutu yang dtentukan dalam lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume yaitu penyedia wajib menyediakan barang/jasa sesuai jumah/volume yang dtentukan dalam daftar kuantitas dan harga (DKH). d. Ketepatan waktu penyerahan yaitu penyedia wajib menyediakan barang/jasa sesuai waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam lampiran jadwal pelaksanaan pekerjaan. e. Ketepatan tempat penyerahan yaitu penyedia wajib menyediakan barang/jasa sesuai dengan lokasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Penyedia Pelaku Pengadaan: Penyedia
- 35.
- 36. Pusdiklatwas BPKP 2025 Tender Penunjukan Langsung E-Purchasing TenderCepat ā Keadaan Tertentu* ā Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya, ā B/J dengan nilai di atas 200 Juta ā PK dengan nilai di atas 400 Juta ā Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci ā Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP ā B/JL dengan nilai s.d 200 Juta ā PK dengan nilai s.d 400 Juta ā Pembelian Langsung ā Mini Kompetisi āŖ Arahan Presiden āŖ Kegiatan mendadak Pres/Wapres āŖ bersifat rahasia terkait pertahanan negara āŖ Satu kesatuan konstruksi āŖ Hanya 1 pelaku usaha yg mampu Pengadaan Langsung āŖ Benih unggul dan Pupuk āŖ Sarpas utk masyarakat tidak mampu āŖ Hak Paten āŖ Tender ulang gagal āŖ Melanjutkan akibat pemutusan kontrak āŖ Repeat Order *Pengadaan dalam keadaan darurat (khusus) tidak dimaknai sebagai keadaan tertentu Metode Pemilihan B/PK/JL
- 37. Pusdiklatwas BPKP 2025 HadirBermanfaat Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung ā Keadaan Tertentu ā ā¤ 100 juta āŖ Arahan presiden āŖ 1 pelaku usaha yang mampu āŖ Pemegang hak cipta āŖ Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda āŖ Kesatuan konstruksi āŖ Repeat order (maks 2 kali) ā > 100 juta Seleksi āŖ Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; āŖ Melanjutkan pekerjaan akibat pemutusan kontrak āŖ Bersifat rahasia āŖ Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi E-Purchasing ā Perorangan atau Badan Usaha di Katalog Elektronik Metode Pemilihan Jasa Konsultansi
- 38.
- 39. Pusdiklatwas BPKP 2025 HadirBermanfaat Jenis Kontrak
- 40. Pusdiklatwas BPKP 2025 HadirBermanfaat Bentuk Kontrak Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya Jasa Konsultansi Bukti pembelian/ pembayaran ā¤ 10 juta - ā¤ 10 juta - Kuitansi ā¤ 50 juta - ā¤ 50 juta - Surat Perintah Kerja (SPK) > 50 juta s.d 200 juta ā¤ 400 juta > 50 juta s.d 200 juta ā¤ 100 juta Surat perjanjian > 200 juta > 400 juta > 200 juta > 100 juta Surat/Bukti pesanan Tidak ada batasan nilai kontrak untuk E- Purchasing/Toko Daring Bentuk Kontrak
- 41.
- 42. Pusdiklatwas BPKP 2025 Pengertian& Lingkup PBJP secara Elektronik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)* dan sistem pendukung. 1. Perencanaan Pengadaan 2. Persiapan Pengadaan 3. Pemilihan Penyedia 4. Pelaksanaan Kontrak 5. Serah Terima Pekerjaan 6. Pengelolaan Penyedia 7. Katalog Elektronik SPSE Ruang Lingkup SPSE: *SPSE memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik
- 43. Pusdiklatwas BPKP 2025 LayananPengadaan Secara Elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik Fungsi LPSE : 1 2 3 Pengelolaan Sistem Informasi PBJ & Infrastrukturnya Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi PBJ Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan
- 44. Pusdiklatwas BPKP 2025 ePurchasing Pembeliansecara Elektronik dari Pelaku Usaha atau Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut E- purchasing* adalah tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. yang sudah tercantum dalam katalog elektronik E-purchasing dilaksanakan untuk: 1. Pengadaan Barang 2. Pekerjaan Konstruksi 3. Jasa Lainnya 4. Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha *Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi lainnya yang dilaksanakan oleh LKPP atau K/L/Pemda dan lnstitusi Lainnya
- 45. Pusdiklatwas BPKP 2025 AplikasiSPSE Fitur Transaksional
- 46.
- 47. Pusdiklatwas BPKP 2025 Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan Persiapan Pemilihan Pemilihan Penyedia Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Kontrak SerahTerima Wilayah Hukum Administrasi Wilayah Hukum Perdata Wilayah Hukum Pidana Jika terdapat perbuatan pidana pada proses pengadaan (perencanaan s.d serah terima) seperti suap, mark up, dan kolusi Wilayah Hukum Persaingan Usaha Jika terjadi persekongkolan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan pada proses pengadaan Aspek Hukum PBJP
- 48. Pusdiklatwas BPKP 2025 Hukumadministrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organisasi pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organisasi pemerintah melaksanakan tugasnya. Pelanggaran terhadap Hukum Administrasi Negara dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Contoh Jenis Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pengadaan: Gugatan atas SK Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA kepada Penyedia yang tidak sesuai dengan prosedur dan/atau terdapat kesalahan penerapan hukum Garis besar hukum administrasi negara mencakup : 1. perbuatan pemerintah dalam bidang publik; 2. kewenangan pemerintah dalam melakukan perbuatan di bidang publik; 3. akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau kewenangan pemerintahan; dan 4. penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam pemerintahan. Aspek Hukum PBJP: Hukum Administrasi
- 49. Pusdiklatwas BPKP 2025 Hukumperdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan, dengan lalu lintas hukum yang berhubungan antara individu dengan individu lain, seperti hukum dalam keluarga, perjanjian antara subjek hukum, termasuk hubungan warisan. Jenis sengketa Perdata dalam Pengadaan Barang/Jasa: 1. Sengketa Pembatalan/Pemutusan Kontrak: Pemutusan kontrak terindikasi adanya pelanggaran terhadap prosedur yang kemudian salah satu pihak tidak puas dan melaporkan ke PN 2. Sengketa Pelaksanaan Kontrak: Sengketa Kontrak antara PPK dengan Penyedia yang ditunjuk terkait dengan klausul-klausul dalam kontrak 3. Keputusan Pokja Pemilihan dan PPK dan/atau PA/KPA mengeluarkan SPPBJ/membatalkan proses pengadaan. Pelanggaran Hukum Perdata dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal 85 Perpres No 16 Tahun 2018& Perubahannya: 1. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak 2. Arbitrase 3. Dewan Sengketa Konstruksi, dan 4. Pengadilan Aspek Hukum PBJP: Hukum Perdata
- 50. Pusdiklatwas BPKP 2025 Hukumpidana adalah sekumpulan asas-asas dan norma yang menentukan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana. Hukum pidana, lazim disebut sebagai hukum kriminal, karena persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan dalam masyarakat. Sifat Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa: 1. Jika terjadi tindak pidana dalam PBJ maka Negara dapat menuntut/melaporkan untuk di adili di Peradilan Umum 2. Hukum Pidana bersifat publik: walaupun pihak korban (Pemerintah) tidak menuntut/melaporkan, negara berhak untuk mengadili setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana 3. Tuntutan pidana masih tetap berlaku walaupun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut/melaporkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dalam proses pengadaan Unsur Tindak Pidana: Actus Reus (Kejahatan Yang Dilakukan) 1 Mens Rea (Sikap Bathin Pelaku) 2 Tindak Pidana dalam Pengadaan MBG: Tipikor Pidana Umum Suap, Mark Up, Fiktif, Gratifikasi ā¢ Pemalsuan Dokumen ā¢ Penipuan Aspek Hukum PBJP: Hukum Pidana
- 51. Pusdiklatwas BPKP 2025 HukumPersaingan Usaha adalah Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes Hukum Persaingan Usaha (Competition Laws) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan usaha. Sifat Hukum Persaingan Usaha dalam PBJ: 1. Hukum Persaingan Usaha: mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 2. Pelanggaran persaiangan usaha dalam proses tender dapat diadukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 3. Pelanggaran persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa dapat diadukan sebelum/setelah kontrak ditandatangani Pelanggaran Persaingan Usaha dalam PBJ : 1. Persekongkolan Horizontal. Persekongkolan sesama Pelaku Usaha/Penyedia yang bersaing secara tidak sehat 2. Persekongkolan Vertikal. Persekongkolan antara Pelaku Usaha/Penyedia dengan Pokja Pemilihan, PPK, atau PA/KPA 3. Persekongkolan Gabungan. Pengaturan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses PBJ Aspek Hukum PBJP: Hukum Persaingan Usaha
- 52. Pusdiklatwas BPKP 2025 Pemilihanpenyedia yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: Tender yang bersifat Tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya; 1 2 Tender yang bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kualifikasi yang sama; 3 Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merk yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut. Dalam proses tender paket pembangunan gedung kantor Satuan Kerja (Satker) X, ditemukan adanya pelanggaran hukum persaingan usaha berupa persekongkolan horizontal antar penyedia jasa konstruksi. Beberapa perusahaan peserta tender ternyata telah bekerja sama secara tidak sah sebelum pelaksanaan tender dengan cara membagi peran: satu perusahaan ditunjuk sebagai pemenang, sementara yang lainnya hanya berpura-pura berpartisipasi (cover bidding), guna menciptakan ilusi persaingan. Mereka juga menyusun penawaran harga dan dokumen secara bersama untuk mengelabui Pokja Pemilihan. Contoh: Aspek Hukum PBJP: Hukum Persaingan Usaha
- 53. Pusdiklatwas BPKP 2025 ............................................................................... ............................................................................... ............................................ # PeranPelaku Usaha Kecil, Penggunaan Produk Dalam Negeri & Pengadaan Berkelanjutan
- 54. Pusdiklatwas BPKP 2025 PengantarPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) 38 Peran Usaha Kecil usaha mikro usaha kecil Usaha Kecil Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. K/L/Pemda/Institusi Lainnya sebagaimana wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa K/L/Pemda/Institusi Lainnya Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi.
- 55. Pusdiklatwas BPKP 2025 PenggunaanProduk Dalam Negeri K/L/Pemda/Institusi Lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Ketentuan Kewajiban: ā¢ menggunakan PDN yang memiliki TKDN paling sedikit 25% apabila terdapat PDN yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%; ā¢ Dalam hal PDN yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%; ā¢ Dalam hal TKDN paling sedikit 25% tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan PDN yang memiliki nilai TKDN kurang dari 25%; atau ā¢ Dalam hal TKDN kurang dari 25% tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan PDN yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional.
- 56. Pusdiklatwas BPKP 2025 PengadaanBerkelanjutan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri dari: Aspek Lingkungan ā¢ pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan Per-UU-an; dan ā¢ dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan. Aspek Sosial ā¢ kepastian kondisi kerja yang adil, ā¢ tidak mempekerjakan anak ā¢ pemberdayaan komunitas/usaha lokal ā¢ kesetaraan dan keberagaman, ā¢ remunerasi/upah, serta ā¢ jaminan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek Ekonomi ā¢ penerapan/pencapaian value for money ā¢ pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, dan ā¢ pemberdayaan Produk ā¢ Dalam Negeri Aspek Institusional ā¢ tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance) ā¢ Etika bisnis, dan ā¢ persaingan usaha yang sehat
- 57.
- 58. Pusdiklatwas BPKP 2025 PengawasanInternal Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing- masingā. Pengawasan dapat dilakukan melalui: Whistleblowing System Evaluasi Pemantauan Reviu Audit Ruang Lingkup Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; Kepatuhan terhadap peraturan; Penggunaan produk dalam negeri; Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan Pengadaan berkelanjutan. Pencapaian TKDN;
- 59. Pusdiklatwas BPKP 2025 Pengaduanoleh Masyarakat Melaporkan tindak lanjut pengaduan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menindaklanjuti pengaduan melalui audit, reviu, pemantauan, atau evaluasi Pengaduan dengan Bukti Faktual, Kredibel, dan Autentik (Masyarakat, Penyedia, Pelaku Usaha) Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan/POLRI) Mendahulukan proses administrasi dan wajib meneruskan kepada APIP (Pasal 77 ayat 1a dan 2) Laporan berindikasi KKN yang merugikan keuangan negara Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah
- 60. Pusdiklatwas BPKP 2025 PeranBPKP dalam Pengawasan PBJP Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden, lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional melakukan pengawasan, menyampaikan rekomendasi perbaikan, dan/atau mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga.
- 61. Pusdiklatwas BPKP 2025 Sanksi PesertaPemilihan ā¢ Dokumen/Keterangan Palsu ā¢ Persekongkolan ā¢ Korupsi, Kolusi & Nepotisme ā¢ Produk Impor dengan barang PDN Self Declare ā¢ Mengundurkan diri Pemenang/Penyedia Sanksi Administratif ā¢ Mengundurkan diri ā¢ Tidak memenuhi kewajian kontrak ā¢ Kegagalan bangunan ā¢ Jaminan tidak dapat dicairkan ā¢ Kesalahan jumlah/volume dari hasil audit ā¢ Mengalami keterlambatan pekerjaan ā¢ Kualitas barang/jasa tidak sesuai ketentuan ā¢ TKDN lebih rendah dari TKDN kontrak ā¢ Barang impor untuk barang/jasa memenuhi TKDN dan PDN sebagaimana kontrak Sanksi Administratif Pelaku Pengadaan Jenis Pelanggaran Sanksi PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan ā¢ Pencantuman katalog tidak sesuai ketentuan ā¢ Tidak memenuhi kewajiban kontrak Calon Pelaksana Swakelola ā¢ Lalai memenuhi kewajiban ā¢ Tidak memenuhi target PDN dan UMKK ā¢ Digugurkan ā¢ Daftar Hitam ā¢ Daftar Hitam ā¢ Ganti kerugian ā¢ Denda ā¢ SP untuk ePurchasing ā¢ Penghentian system transaksi ePurchasing ā¢ Turun tayang katalog ā¢ Penghentian transaksi ePurchasing ā¢ Turun tayang katalog ā¢ pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola ā¢ sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Sanksi Pidana Laporan pidana untuk pemalsuan, persekongkolan, & KKN ā¢ Pengurangan tukin atau TPP ā¢ Sanksi ringan, sedang & berat untuk pelanggaran pakta integritas Sanksi Administratif Sanksi Administratif
- 62. Pusdiklatwas BPKP 2025 PelayananHukum bagi Pelaku Pengadaan ā¢ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/.Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa. ā¢ Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. ā¢ Pelaku Pengadaan dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.
- 63. Pusdiklatwas BPKP 2025 PenyelesaianSengketa Kontrak Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui: Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Diselenggarakan oleh LKPP Arbitrase Contoh: BANI (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia) Dewan Sengketa Kontrak Pengadilan Negeri/Tinggi, PTUN, Mahkamah Agung Penyelesaian melalui pengadilan. Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi
- 64.
- 65. Pusdiklatwas BPKP 2025 DasarHukum SPIP Pengadaan: Probity Audit Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengawasan Intern PBJP dilakukan oleh APIP atas PBJ yang antara lain namun tidak terbatas pada: Probity Audit adalah pengawasan independen terhadap suatu proses PBJ, untuk memberikan pendapat atau simpulan objektif mengenai kesesuaian proses PBJ tersebut dengan persyaratan kejujuran (Probity Requirement) yang telah ditetapkan Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, evektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Reviu adalah penalaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan Dasar Hukum & Lingkup SPIP PBJP Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- 66. Pusdiklatwas BPKP 2025 ProbityAudit Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Probity Audit antara lain: Probity Audit yaitu audit dengan tujuan tertentu yaitu Audit ketaatan terhadap ketentuan PBJ yang dilaksanakan selama proses PBJ dan dengan memperhatikan PRINISIP & ETIKA PBJ Probity Audit diterapkan selama proses PBJ (real time) untuk memastikan seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur, dan penuh integritas Audit dapat dilakukan atas seluruh tahapan proses pengadaan, mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan penyerahan barang/jasa (sebelum pembayaran 100%) atau tahapan terpilih PBJ. Ruang lingkup audit ini harus ditetapkan sejak proses perencanaan audit dan diungkapkan secara jelas di laporan audit Lingkup Probity Audit: Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan Persiapan Pemilihan Pemilihan Peneydia Pelaksanaan Kontrak Penyerahan Barang/Jasa* *Sebelum Pembayaran 100% Probity Audit
- 67. Pusdiklatwas BPKP 2025 ProbityAudit Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup audit PBJP adalah PBJ oleh K/L/Pemda yang dibiayai ABPN/APBD termasuk PBJ yang dananya bersumber sebagian/seluruhnya dari pinjaman/hibah dalam/luar negeri Metodologi Audit Penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit intern ttu Penetapan jumlah bukti yang akan diuji Penggunaan Teknologi audit intern yang sesuai Membandingkan dengan ketentuan Peraturan Per-UU- an yang berlaku Merancang prosedur audit intern untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari Peraturan, kecurangan & ketidakpatutan Tahapan Audit Perencanaan Audit Pelaksanaan Audit Komunikasi Hasil Audit Audit PBJP
- 68. Pusdiklatwas BPKP 2025 ProbityAudit Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan PBJ telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, norma yang telah ditetapkan Lingkup Reviu Perencanaan Audit Pelaksanaan Audit Komunikasi Hasil Audit Perencanaan Pengadaan Persiapan Pengadaan Persiapan Pemilihan Pemilihan Peneydia Pelaksanaan Kontrak Serah Terima Pekerjaan PBJ oleh K/L/Pemda yang dibiayai ABPN/APBD termasuk PBJ yang dananya bersumber sebagian/seluruhnya dari pinjaman/hibah dalam/luar negeri Metodologi Reviu Mendapatkan pengetahuan tentang ketentuan PBJ yang berlaku 1 2 Mendapatkan pengetahuan dan informasi ttg proses bisnis/klien Mendapatkan pengetahuan dan informasi ttg praktik PBJ pada instansi pemerintah yang menjadi objek reviu 3 Melakukan prosedur analitikal atas informasi PBJ 4 Mendapatkan surat pernyataan manajemen (representation letter) 5 Reviu PBJP
- 69.
- 70. Pusdiklatwas BPKP 2025 TitikKritis Pada Tahapan Perencanaan PBJ ā¢ Perencanaan tidak sesuai dengan Kebutuhan ā¢ Perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu ā¢ Mark up nilai PBJ dalam Penyusunan Anggaran Titik Kritis Perencanaan PBJP Identifikasi PBJ Penetapan Jenis Barang/Jasa 1 2 3 4 5 6 Penetapan Cara Pengadaan Pemaketan dan Konsolidasi Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa Anggaran Pengadaan Hasil Perencanaan Pengadaan diumumkan di dalam RUP PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP Peraturan BPKP No 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas PBJP Perencanaan PBJP terdiri dari kegiatan, antara lain: Pelaku Pengadaan yang terlibat:
- 71. Pusdiklatwas BPKP 2025 TitikKritis Pada Tahapan Persiapan Pengadaan Penetapan uang muka, jaminan pengadaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga 3 4 Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak 3 Penyusunan dan penetapan HPS 2 Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK 1 Persiapan Pengadaan terdiri dari kegiatan, antara lain: PPK juga melakukan: Pelaku Pengadaan yang terlibat: a.Identifikasi kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-purchasing, atau termasuk pengadaan khusus; b.reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban untuk UMKK dari hasil PDN paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/Pemda PerLKPP No. 12 Tahun 2021 tentangPedoman Pelaksanaan PBJP melalui Penyedia ā¢ Penunjukan orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan calon penyedia ā¢ Pengadaan barang/jasa mengarah hanya pada satu kemampuan penyedia tertentu ā¢ Penggelembungan (Mark-Up) dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Titik Kritis Persiapan Pengadaan Peraturan BPKP No 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas PBJP
- 72. Pusdiklatwas BPKP 2025 TitikKritis Pada Tahapan Persiapan Pemilihan Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi: Pelaku Pengadaan yang terlibat: PerLKPP No. 12 Tahun 2021 tentangPedoman Pelaksanaan PBJP melalui Penyedia ā¢ Penetapan sistem pemilihan yang cenderung pada penggunaan sistem penunjukan langsung ā¢ Pemilihan sistem evaluasi penawaran yang menguntungkan penyedia tertentu ā¢ Dokumen pengadaan tidak standar/tidak lengkap Titik Kritis Persiapan Pemilihan Peraturan BPKP No 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas PBJP a. Reviu dokumen persiapan pengadaan; b. Penetapan metode pemilihan Penyedia; c. Penetapan metode Kualifikasi; d. Penetapan persyaratan Penyedia; e. Penetapan metode evaluasi penawaran; f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; g. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan h. Penyusunan Dokumen Pemilihan. Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja, meliputi: a. Reviu dokumen persiapan pengadaan; b. Penetapan persyaratan Penyedia; c. Penetapan jadwal pemilihan; dan d. Penetapan Dokumen Pemilihan.
- 73. Pusdiklatwas BPKP 2025 TitikKritis Pada Tahapan Pemilihan Penyedia Pelaku Pengadaan yang terlibat: PPK melaksanakan: 1) E-purchasing dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp200.000.000,00; dan 2) E-purchasing dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pejabat Pengadaan melaksanakan: 1) Pengadaan Langsung; 2) pelaksanaan Penunjukan Langsung B/PK/JL yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 3) pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 dan 4) E-Purchasing (dengan pembelian langsung) yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 5) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan B/JL dengan nilai HPS paling banyak Rp1.000.000.000,00; atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;. Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E- Purchasing dengan pembelian langsung: 1) Penunjukan Langsung/Tender untuk pengadaan B/JL dengan nilai di atas Rp200.000.000,00; 2) Penunjukan Langsung/Tender untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Rp400.000.000,00; 3) Penunjukan Langsung/Seleksi Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000,00; 4) e-Purchasing dengan Mini Kompetisi 5) Penunjukan Langsung dengan arahan Presiden Perpres 46 tahun 2025 dan PerLKPP No. 12 Tahun 2021 ā¢ Perubahan secara substansi pada Dokumen Pemilihan ā¢ Pembatasan akses calon penyedia pada saat pemasukan dokumen penawaran ā¢ Proses sanggah dan sanggah banding serta jawaban tertulis atas sanggah dan sanggah banding tidak dilaksanakan secara transparan, adil/tidak diskriminatif serta akuntabel Titik Kritis Pemilihan Penyedia Peraturan BPKP No 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas PBJP
- 74. Pusdiklatwas BPKP 2025 TitikKritis Pada Tahapan Pelaksanaan Kontrak Pelaku Pengadaan yang terlibat: Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi: a. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia b. Penetapan SPPBJ c. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak d. Penandatanganan Kontrak e. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP) (Khusus Barang) g. Pemberian Uang Muka h. Penyusunan Program Mutu/Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (Khusus Pekerjaan Konstruksi) i. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak j. Mobilisasi k. Pemeriksaan Bersama l. Pengendalian Kontrak m. Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan) n. Pembayaran Prestasi Pekerjaan o. Perubahan Kontrak p. Penyesuaian Harga (apabila diperlukan) q. Keadaan Kahar r. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak s. Pemutusan Kontrak t. Peninggalan (Khusus Pekerjaan Konstruksi) u. Pemberian Kesempatan v. Denda dan Ganti Rugi PerLKPP No. 12 Tahun 2021 tentangPedoman Pelaksanaan PBJP melalui Penyedia Titik Kritis Penandatangan Kontrak ā¢ Penetapan SPPBJ tidak sesuai hasil pemilihan penyedia. ā¢ Penandatanganan kontrak kolusif seperti dana belum tersedia dalam DIPA/DPA K/L/PD. ā¢ Penandatanganan kontrak tidak sah antara lain tidak adanya dukungan yang disyaratkan, dan atau data pendukung yang tidak meyakinkan. Titik Kritis Pelaksanaan Kontrak ā¢ Penyerahan lokasi kerja tidak dilakukan pemeriksaan lapangan bersama ā¢ Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak baik pembayaran ataupun fisik pekerjaan ā¢ Proses pemutusan kontrak tidak dilakukan sesuai ketentuan
- 75. Pusdiklatwas BPKP 2025 TitikKritis Pada Tahapan Serah Terima Pelaku Pengadaan yang terlibat: Titik Kritis Serah Terima Hasil Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 Pengajuan kepada PPK untuk Serah Terima Berita Acara Hasil Pekerjaan Serah Terima dari Pejabat PPK kepada PA/KPA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK Berita Acara Serah Terima Berita Acara Serah Terima dari PPK kepada PA/KPA Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. ā¢ Pengadaan barang/jasa yang telah selesai belum diserahterimakan kepada PPK dan/atau PA/KPA dengan dibuatkan BA Serah Terima. ā¢ Hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai kontrak. ā¢ Pengembalian Retensi /Jaminan Pemeliharaan dilakukan sebelum proses serah terima tuntas.
- 76.
- 77. Pusdiklatwas BPKP 2025 ISO31000:2018 tentang Risk Management āRisiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap tujuan.ā āRisiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.ā COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) risiko didefinisikan sebagai "Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi." Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengertian Risiko
- 78. Pusdiklatwas BPKP 2025 ContohRisiko Pada Tahapan Perencanaan PBJ No. Nama Probis Pernyatan Risiko Kategori Risiko Uraian Dampak 1 PBJ: Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa RAB tidak sesuai dengan harga pasar terkini Risiko Operasional Barang/jasa tidak dapat dimanfaatkan dan program kerja terkendala 2 PBJ: Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi teknis/KAK tidak lengkap/tidak rinci Risiko Operasional Kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai harapan, perselisihan dengan penyedia, atau pelaksanaan pengadaan mengalami kegagalan 3 PBJ: Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa RAB tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disusun Risiko Operasional Keterlambatan, kegagalan pengadaan, dan/atau perselisihan dengan Penyedia 4 PBJ: Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemaketan pengadaan dilakukan tanpa analisis kebutuhan yang matang Risiko Operasional Proses pengadaan menjadi lebih kompleks atau tidak sesuai kebutuhan setiap unit kerja 5 PBJ: Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemaketan (pemecahan/pengggabungan) pengadaan tidak sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan Risiko Kepatuhan Pengadaan barang/jasa menjadi tidak efisien dan/atau menjadi temuan audit 6 PBJ: Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rencana Umum Pengadaan disusun tidak tepat waktu Risiko Operasional Pelaksanaan pengadaan terganggu, keterlambatan pengadaan, dan/atau pencapaian target kinerja (SLA) tidak tercapai
- 79. Pusdiklatwas BPKP 2025 ContohRisiko Pada Tahapan Persiapan PBJ No. Nama Probis Pernyatan Risiko Kategori Risiko Uraian Dampak 1 PBJ: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Reviu RAB dilakukan tanpa mempertimbangkan data harga pasar terkini Risiko Operasional Anggaran tidak efisien (apabila nilai HPS terlalu tinggi) atau kegagalan pengadaan (apabila nilai HPS terlalu rendah). 2 PBJ: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi teknis dirancang untuk calon penyedia tertentu Risiko Fraud Pengadaan menjadi tidak kompetitif, melanggar prinsip persaingan sehat, dan/atau menjadi temuan audit 3 PBJ: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi teknis tidak mencakup seluruh kebutuhan pekerjaan Risiko Fraud Perubahan kontrak dapat menambah biaya pengadaan, memperpanjang durasi pelaksanaan pekerjaan, dan/atau terjadi sengketa dengan penyedia 4 PBJ: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Rancangan kontrak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Risiko Kepatuhan Risiko sengketa hukum, kerugian negara, dan/atau merusak reputasi BPKP 5 PBJ: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Klausul dalam rancangan kontrak tidak jelas Risiko Operasional Mengakibatkan penghentian pekerjaan atau pemutusan kontrak, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan/atau terjadi sengketa kontrak 6 PBJ: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Penentuan uang muka tidak sesuai dengan ketentuan Risiko Kepatuhan Menjadi temuan audit internal atau eksternal 7 PBJ: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Kesalahan dalam penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis, dan rancangan kontrak Risiko Fraud hasil PBJ kurang berguna bagi organisasi
- 80. Pusdiklatwas BPKP 2025 ContohRisiko Pada Tahapan Persiapan Pemilihan No. Nama Probis Pernyatan Risiko Kategori Risiko Uraian Dampak 1 PBJ: Persiapan Pemilihan Dokumen kelengkapan untuk persiapan pemilihan penyedia tidak lengkap Risiko Fraud Proses pemilihan tertunda dan/atau kinerja Pokja Pemilihan terganggu 2 PBJ: Persiapan Pemilihan Hasil reviu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Risiko Kepatuhan Dokumen pengadaan tidak valid dan/atau kegagalan proses pemilihan penyedia 3 PBJ: Persiapan Pemilihan Penyusunan dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Risiko Kepatuhan Kegagalan proses pemilihan penyedia, sanggah, dan/atau sengketa/gugatan penyedia 4 PBJ: Persiapan Pemilihan Jadwal pemilihan penyedia bentrok dengan kegiatan Tim Pokja Pemilihan Risiko Operasional Kinerja tim terganggu dan/atau keterlambatan proses pengadaan dan penerimaan hasil pekerjaan 5 PBJ: Persiapan Pemilihan Penetapan metode pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Risiko Kepatuhan Kegagalan proses pemilihan penyedia, sanggah, dan/atau gugatan hukum
- 81. Pusdiklatwas BPKP 2025 ContohRisiko Pada Tahapan Pemilihan Penyedia (1/2) No. Nama Probis Pernyatan Risiko Kategori Risiko Uraian Dampak 1 PBJ: Pemilihan Penyedia Konflik kepentingan dalam pemilihan calon penyedia barang/jasa Risiko Fraud Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, kerugian negara, dan/atau temuan audit 2 PBJ: Pemilihan Penyedia Pemberian penjelasan oleh Pokja Pemilihan tidak jelas / tidak tuntas Risiko Operasional Kegagalan proses pengadaan atau sanggahan penyedia 3 PBJ: Pemilihan Penyedia Pertanyaan pada kegiatan pemberian penjelasan pemilihan penyedian belum dijawab Risiko Operasional Kegagalan proses pemilihan penyedia dan/atau sanggahan dari peserta pemilihan 4 PBJ: Pemilihan Penyedia Pokja pemilihan membatasi akses calon penyedia saat memasukkan dokumen penawaran Risiko Fraud Penyedia terpilih tidak kompeten dan/atau adanya gugatan hukum 5 PBJ: Pemilihan Penyedia Calon penyedia memasukkan dokumen penawaran melalui IP address yang sama Risiko Operasional Penyedia terpilih tidak kompeten dan/atau adanya gugatan hukum 6 PBJ: Pemilihan Penyedia Prosedur pembukaan dokumen penawaran tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Risiko Kepatuhan Potensi gugatan atau sanggahan dan pembatalan proses pemilihan 7 PBJ: Pemilihan Penyedia Evaluasi penawaran tidak sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia Risiko Operasional Penyedia terpilih tidak kompeten dan/atau adanya gugatan hukum 8 PBJ: Pemilihan Penyedia Pokja Pemilihan tidak cermat dalam melaksanakan evaluasi dokumen penawaran Risiko Operasional Penyedia terpilih tidak kompeten dan/atau kegagalan proses pemilihan 9 PBJ: Pemilihan Penyedia Proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Risiko Kepatuhan Penyedia terpilih tidak kompeten dan adanya gugatan dari peserta pemilihan 10 PBJ: Pemilihan Penyedia Proses sanggah dan sanggah banding tidak transparan/akuntabel Risiko Fraud Guguatan dari peserta pemilihan
- 82. Pusdiklatwas BPKP 2025 ContohRisiko Pada Tahapan Pemilihan Penyedia (2/2) No. Nama Probis Pernyatan Risiko Kategori Risiko Uraian Dampak 11 PBJ: Pemilihan Penyedia Kesalahan dalam penetapan pemenang lelang Risiko Operasional Gugatan dari peserta pemilihan 12 PBJ: Pemilihan Penyedia Proses pengumuman pemilihan penyedia tidak transparan Risiko Fraud Terlambatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau kegagalan proses pemilihan penyedia 13 PBJ: Pemilihan Penyedia PPK menolak hasil pemilihan penyedia Risiko Operasional Gugatan atau temuan audit penyimpangan prosedur, penerimaan hasil pekerjaan tidak tepat waktu 14 PBJ: Pemilihan Penyedia Calon Penyedia (pemenang pemilihan Tender) mengundurkan diri Risiko Operasional Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 15 PBJ: Pemilihan Penyedia Pemilihan penyedia dilakukan tidak sesuai dengan metode dan tata cara pengadaan Risiko Kepatuhan Kapabilitas pelaksana pekerjaan rendah/tidak sesuai dengan kompetensi, kegagalan pengadaan, dan/atau kualitas hasil pekerjaan renda 16 PBJ: Pemilihan Penyedia "Ketidakcocokan antara dokumen yang diunggah di e-procurement dengan dokumen yang dipegang oleh Pokja Pemilihan " Risiko Operasional Sanggahan atau gugatan hukum dari peserta pemilihan 17 PBJ: Pemilihan Penyedia Menggugurkan penawaran <80% dari HPS Risiko Fraud hasil PBJ tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 18 PBJ: Pemilihan Penyedia Tidak melakukan koreksi aritmatik untuk kontrak harga satuan Risiko Fraud proses PBJ tidak dilakukan sesuai prosedur 19 PBJ: Pemilihan Penyedia Tidak melakukan klarifikasi dalam proses evaluasi Risiko Fraud proses PBJ tidak dilakukan sesuai prosedur 20 PBJ: Pemilihan Penyedia Pegawai menerima suap terkait proses pengadaan Risiko Fraud proses pengadaan tidak dilakukan sesuai prosedur
- 83. Pusdiklatwas BPKP 2025 ContohRisiko Pada Tahapan Pelaksanaan Kontrak No. Nama Probis Pernyatan Risiko Kategori Risiko Uraian Dampak 1 PBJ: Pelaksanaan Kontrak Perubahan substansi kontrak sebelum penandatangan kontrak Risiko Operasional Kerugian negara 2 PBJ: Pelaksanaan Kontrak Penandatanganan kontrak tidak sesuai dengan ketentuan berlaku Risiko Kepatuhan Perselisihan atau gugatan penyedia 3 PBJ: Pelaksanaan Kontrak Perubahan desain tidak diikuti dengan justifikasi dan perubahan (adendum) Kontrak Risiko Operasional Kualitas/kuantitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/kebutuhan yang diharapkan 4 PBJ: Pelaksanaan Kontrak Mobilisasi pelaksanaan kontrak terlambat dilakukan Risiko Operasional Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan/atau pemutusan kontrak 5 PBJ: Pelaksanaan Kontrak Jumlah dan jenis peralatan dalam pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan persyaratan Risiko Operasional Keterlambatan penyelesaian pengadaan, spesifikasi tidak sesuai, dan/atau peralatan tidak dapat digunakan 6 PBJ: Pelaksanaan Kontrak Kualitas tenaga ahli dalam pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan persyaratan Risiko Operasional Keterlambatan penyelesaian pengadaan, tenaga ahli tidak dapat bekerja secara profesional, dan/atau hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan 7 PBJ: Pelaksanaan Kontrak Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak Risiko Fraud hasil PBJ tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 8 PBJ: Pelaksanaan Kontrak Dilakukan Addendum atas kontrak lumpsum Risiko Fraud proses PBJ tidak dilakukan sesuai prosedur 9 PBJ: Pelaksanaan Kontrak Tidak dikenakan denda keterlambatan kepada penyedia yang terlambat dalam pelaksanaan pekerjaan Risiko Fraud kerugian keuangan negara 10 PBJ: Pelaksanaan Kontrak Pemutusan kontrak tidak sesuai dengan materi isi kontrak Risiko Fraud kegagalan proses pengadaan barang jasa
- 84. Pusdiklatwas BPKP 2025 ContohRisiko Pada Tahapan Serah Terima No. Nama Probis Pernyatan Risiko Kategori Risiko Uraian Dampak 1 PBJ: Serah Terima Hasil Pekerjaan Serah terima hasil pekerjaan di lokasi tidak tepat waktu Risiko Operasional Keterlambatan penerimaan hasil pekerjaan 2 PBJ: Serah Terima Hasil Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan: Pembayaran yang tidak sesuai ketentuan Risiko Kepatuhan Kerugian negara 3 PBJ: Serah Terima Hasil Pekerjaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kurang setor Risiko Operasional Kerugian negara 4 PBJ: Serah Terima Hasil Pekerjaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kurang pungut Risiko Operasional Kerugian Negara 5 PBJ: Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelaporan serah terima hasil pekerjaan tidak sesuai ketentuan / tidak lengkap Risiko Kepatuhan Terhambatnya informasi kemajuan pekerjaan dan dapat mengganggu proses pengawasan PBJ 6 PBJ: Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelaporan serah terima hasil pekerjaan tidak dilaksanakan Risiko Operasional Terhambatnya informasi kemajuan pekerjaan dan dapat mengganggu proses pengawasan PBJ 7 PBJ: Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembayaran termin melebihi progres pekerjaan Risiko Fraud kegagalan proses pengadaan barang jasa
- 85. Pusdiklatwas BPKP 2025 ContohRisiko LSPE No. Nama Probis Pernyatan Risiko Kategori Risiko Uraian Dampak 1 PBJ: Layanan Pengadaan Secara Elektronik PA/KPA tidak dapat login ke Daftar Hitam V3 Risiko Operasional Tidak dapat menayangkan Daftar Hitam V3 2 PBJ: Layanan Pengadaan Secara Elektronik PPK/PP/Bendahara tidak dapat login ke E- Katalog Risiko Operasional Terhambatnya proses pengadaan melalui E-Katalog 3 PBJ: Layanan Pengadaan Secara Elektronik PPK/PP/Bendahara tidak dapat melakukan TTE Risiko Operasional Terhambatnya proses pengadaan 4 PBJ: Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tidak dapat mengakses aplikasi SPSE dan aplikasi pendukungnya Risiko Operasional PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja tidak dapat memproses pengadaan
- 86. Pusdiklatwas BPKP 2025 TerimaKasih Tim Biro Umum & PBJ Nama Pemateri [email protected] Email Pemateri
Editor's Notes
- #30Ā PPK dapat dijabat oleh: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN Mahir, Pranata Keuangan APBN Penyelia atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah; Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia; atau personel selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b. PPK tidak boleh dirangkap oleh: Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
- #31Ā Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan terdiri atas: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan Personel Lainnya Ā Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan berdasarkan rencana aksi pernenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pelaksanaan tugas pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh: Pegawai Negeri Sipil yang memjliki sertifikat kompetensi dan/atau sertilikat keahlian tingkat dasar/level- 1 di bidang Pengadaair Barang/Jasa; dan/atau Agen Pengadaan.
- #32Ā Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Pokja Pemilihan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Ā Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan terdiri atas: Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan Personel Lainnya Ā Tipe Pokja Pemilihan disusun berdasarkan ruang lingkup pekerjaan Pokja Pemilihan yang diamanatkan dalam Perpres No 16/2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembagian Pokja Pemilihan didasarkan pada tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu: Pokja Pemilihan Umum adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks; dan Pokja Pemilihan Khusus adalah Pokja Pemilihan yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik. Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang. Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap paket pengadaan. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Pokja Pemilihan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Apabila jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana maka pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan: Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan Anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Apabila Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan sehingga Pokja Pemilihan tidak dapat dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka sampai tersedianya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan tugas pokja Pemilihan dilaksanakan oleh: Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level- 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau Agen Pengadaan.
- #36Ā a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden; b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; c. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; f. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin Kketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; g. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan; h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; j. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; k. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama.
- #37Ā Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden; b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; f. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama; g. Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan; h. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; i. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau j. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.
- #54Ā Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
- #59Ā Mohon untuk dipelajari Pasal 77 Perpres 46 tahun 2025
- #65Ā KWD
- #66Ā KWD
- #67Ā KWD
- #68Ā KWD
- #70Ā KWD
- #71Ā KWD
- #72Ā KWD
- #73Ā KWD
- #74Ā KWD
- #75Ā KWD