Perlindungan hukum bagi tenaga analis kesehatan. kelompok 1 etika profesi

Perlindungan hukum bagi tenaga analis kesehatan. kelompok 1 etika profesi

• 1.
  KELOMPOK I PERLINDUNGAN HUKUMBAGI TENAGA ANALIS KESEHATAN
• 2.
  Definisi Analis Kesehatan ANALIS KESEHATAN merupakan bagian dari profesi di bidang kesehatan yaitu petugas yang bekerja di laboratorium untuk melakukan pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang diagnosa dokter.
• 3.
  Tugas Pokok danfungsi Analis Kesehatan  Mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses spesimen  Melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan spesimen  Mengoperasikan dan memelihara peralatan/ instrumen laboratorium  Mengevaluasi data laboratorium
• 4.
  Tugas Pokok danfungsi Analis Kesehatan  Mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru laboratorium secara efektif dan efisien  Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium  Membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik kelaboratoriuman  Merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan
• 5.
  Perlindungan Hukum:  tindakkekerasan,  ancaman,  perlakuan diskriminatif,  intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pimpinan unit kerja, pasien, keluarga pasien, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
• 6.
  Perlindungan profesi  pemutusanhubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  pemberian imbalan yang tidak wajar,  pembatasan dalam menyampaikan pandangan,  pelecehan terhadap profesi, dan  pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
• 7.
  Perlindungan Hukum Terhadap TenagaKesehatan  Pasal 53 ayat ( 1 ) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan: Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
• 8.
  Regulasi dan PerlindunganHukum  Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 27 ayat (1))  Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. (PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 24 : 1)
• 9.
   Hak mendapatperlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya (SE Dirjen pelayanan Medik No. YM.02.04.3.5.2504 tertanggal 10 Juni 1997)  PP No.32 Tahun 1996 :Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan (Pasal 21 : 1)
• 10.
  Dasar Hukum :Kepmenkes RI No : 370/Menkes/SK/III/2007  Merupakan dasar kewenangan bagi seorang tenaga Analis Kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya di Laboratorium Kesehatan.  Acuan standar kompetensi yang digunakan dalam standar pendidikan, pelayanan, uji kompetensi
• 11.
  Peraturan Perundang-undangan Yang HarusDiketahui Oleh Semua Jenis Tenaga Kesehatan  Dalam PP Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan terdapat pasal pasal yang mengatur pekerjaan semua jenis Tenaga Kesehatan , yaitu:
• 12.
   Pasal 35:Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, barangsiapa dengan sengaja :  a. Melakukan upaya kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);  b. Melakukan upaya kesehatan tanpa melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
• 13.
   c. Melakukanupaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);  d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
• 14.
  Pasal Pasal yangdiacu dalam Pasal 35 ini adalah:  Pasal 22 1) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk : a. menghormati hak pasien; b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien; c. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan; d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan; e. membuat dan memelihara rekam medis. 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
• 15.
  KESIMPULAN  Pasal 53ayat ( 1 ) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan: Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.  Hendaknya dipahami bahwa dalam hukum dikenal adanya asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum ( equality before the law ).  Setiap orang yang bersalah, siapapun dia, harus dihukum bila terbukti melakukan kesalahan.
• 16.
  KELOMPOK 1 TERIMA KASIH