newskiem, profile picture
Uploaded bynewskiem
PPTX, PDF29,009 views

Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1

Dokumen ini membahas pendidikan kewarganegaraan dan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk pengertian hak asasi manusia dan pentingnya keterlibatan warga negara dalam membangun masyarakat berdasarkan Pancasila. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan sistem pemerintahan, fungsi negara, serta proses pelaksanaan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Terakhir, dijelaskan peran Pancasila sebagai ideologi bangsa yang berakar pada sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan.

Downloaded 454 times
1 / 188
2 / 188
3 / 188
4 / 188
5 / 188
6 / 188
7 / 188
8 / 188
9 / 188
10 / 188
11 / 188
12 / 188
13 / 188
14 / 188
15 / 188
16 / 188
17 / 188
18 / 188
19 / 188
20 / 188
21 / 188
22 / 188
23 / 188
24 / 188
25 / 188
26 / 188
27 / 188
28 / 188
29 / 188
30 / 188
31 / 188
32 / 188
33 / 188
34 / 188
35 / 188
36 / 188
37 / 188
38 / 188
39 / 188
40 / 188
41 / 188
42 / 188
43 / 188
44 / 188
45 / 188
46 / 188
47 / 188
48 / 188
49 / 188
50 / 188
51 / 188
52 / 188
53 / 188
54 / 188
55 / 188
56 / 188
57 / 188
58 / 188
59 / 188
60 / 188
61 / 188
62 / 188
63 / 188
64 / 188
65 / 188
66 / 188
67 / 188
68 / 188
69 / 188
70 / 188
71 / 188
72 / 188
73 / 188
74 / 188
75 / 188
76 / 188
77 / 188
78 / 188
79 / 188
80 / 188
81 / 188
82 / 188
83 / 188
84 / 188
85 / 188
86 / 188
87 / 188
88 / 188
89 / 188
90 / 188
91 / 188
92 / 188
93 / 188
94 / 188
95 / 188
96 / 188
97 / 188
98 / 188
99 / 188
100 / 188
101 / 188
102 / 188
103 / 188
104 / 188
105 / 188
106 / 188
107 / 188
108 / 188
109 / 188
110 / 188
111 / 188
112 / 188
113 / 188
114 / 188
115 / 188
116 / 188
117 / 188
118 / 188
119 / 188
120 / 188
121 / 188
122 / 188
123 / 188
124 / 188
125 / 188
126 / 188
127 / 188
128 / 188
129 / 188
130 / 188
131 / 188
132 / 188
133 / 188
134 / 188
135 / 188
136 / 188
137 / 188
138 / 188
139 / 188
140 / 188
141 / 188
142 / 188
143 / 188
144 / 188
145 / 188
146 / 188
147 / 188
148 / 188
149 / 188
150 / 188
151 / 188
152 / 188
153 / 188
154 / 188
155 / 188
156 / 188
157 / 188
158 / 188
159 / 188
160 / 188
161 / 188
162 / 188
163 / 188
164 / 188
165 / 188
166 / 188
167 / 188
168 / 188
169 / 188
170 / 188
171 / 188
172 / 188
173 / 188
174 / 188
175 / 188
176 / 188
177 / 188
178 / 188
179 / 188
180 / 188
181 / 188
182 / 188
183 / 188
184 / 188
185 / 188
186 / 188
187 / 188
188 / 188
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN i g n suryanegara fakultas ekonomi universitas tabanan
HAK ASASI MANUSIA  Pengertian Hak Asasi Manusia  Hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak hidup sebagai manusia (Tilaar 2001).
 Dalam UU no. 39/1999 tentang hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.
KEWARGANEGARAAN  ADALAH MATA KULIAH YANG MEMBAHAS TENTANG BAGAIMANA SIKAP SEORANG WARGA NEGARA SEHINGGA DAPAT MENJADI SEORANG INDIVIDU YANG MAMPU BERPARTISIPASI DALAM UPAYA MENGHENTIKAN BUDAYA KEKERASAN, MENYELESAIKAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT SECARA DAMAI BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN NILAI-NILAI YANG UNIVERSAL, MEMILIKI WAWASAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA NASIONALISME YANG TINGGI, MEMILIKI KOMITMEN YANG KUAT TERHADAP NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA, DEMOKRASI, MEMILIKI PEMAHAMAN INTERNASIONAL BESERTA TANTANGANNYA DAN MEMPUNYAI PEMAHAMAN TENTANG CIVIL SOCIETY.
PEMAHAMAN TENTANG CIVIL SOCIETY  MATERI PERKULIAHAN 1. NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN (LATAR BELAKANG PERLUNYA NEGARA, PENGERTIAN DAN DEFINISI NEGARA, UNSUR-UNSUR NEGARA, KLASIFIKASI NEGARA, SIFAT ORGANISASI NEGARA, FUNGSI NEGARA, ELEMEN KEKUATAN NEGARA, HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA, SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA),
2. PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA (SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA, PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA, IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT),
3. IDENTITAS NASIONAL (PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL, PARAMETER IDENTITAS NASIONAL, UNSUR- UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL),
4. DEMOKRASI; ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA (ARTI, MAKNA DAN MANFAAT DEMOKRASI, NILAI- NILAI DEMOKRASI, PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI, JENIS-JENIS DEMOKRASI, PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA, MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI,
5. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ASAS KEWARGANEGARAAN, MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN, SYARAT DAN TATACARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH, KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB,
6. KONSTITUSI DAN RULE OF LAW (PENGERTIAN DAN DEFINISI KONSTITUSI, HAKEKAT DAN FUNGSI KONSTITUSI/UUD, DINAMIKA PELAKSANAAN KONSTITUSI/UUD 1945, INSTITUSI DAN MEKANISME PEMBUATAN KONSTITUSI/UUD 1945, UU, PERPU, PP DAN PERDA, PENGERTIAN RULE OF LAW, DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW),
7. HAK ASASI MANUSIA (PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA, TUJUAN HAK ASASI MANUSIA, PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM, HAM PADA TATANAN GLOBAL DAN DI INDONESIA, HAM DI INDONESIA; PERMASALAHAN DAN PENEGAKANNYA, LEMBAGA PENEGAK HAM, MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN HAM),
8. GEOPOLITIK (PENGERTIAN GEOPOLITIK, LATAR BELAKANG WAWASAN NUSANTARA, KEDUDUKAN FUNGSI DAN TUJUAN, KEDUDUKAN/STATUS WAWASAN NUSANTARA, BENTUK WAWASAN NUSANTARA, WADAH WAWASAN NUSANTARA, ISI WAWASAN NUSANTARA, TATALAKU WAWASAN NUSANTARA, IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA) ,
9. GEOSTRATEGI (PENGERTIAN, LATAR BELAKANG, TUJUAN, FUNGSI, SIFAT, KONSEPSI DASAR, KOMPONEN STRATEGI ASTAGATRA, IMPLEMENTASI KETAHANAN NASIONAL),
10. OTONOMI DAERAH (PENGERTIAN, LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN PRINSIP, PERKEMBANGAN UU OTODA,MODEL DESENTRALISASI, PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN, OTODA DAN DEMOKRASI, IMPLEMENTASI OTODA),
11. MASYARAKAT MADANI (PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG, SEJARAH, KARAKTERISTIK DAN CIRI- CIRI, INSTITUSI PENEGAK MASYARAKAT MADANI, MASYARAKAT MADANI DAN INVESTASI DEMOKRASI, MENJADI MASYARAKAT MADANI INDONESIA),
12. GOOD GOVERNANCE (PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG, PRINSIP DAN KONSEPSI, KARAKTERISTIK DASAR, PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA SEKTOR PUBLIK,PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM 0RGANISASI KEPEMERINTAHAN AKAN MEMBANTU PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI SEKTOR SWASTA, STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM GOOD GOVERNANCE, GOOD GOVERNANCE DALAM KERANGKA OTODA),
13. GLOBALISASI PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG, TANTANGAN DAN ANCAMAN , INDONESIA MENGHADAPI GLOBALISASI, MEMPERKUAT DAYA TAHAN DAN DAYA SAING BANGSA.
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN LATAR BELAKANG PERLUNYA NEGARA.  PERLUNYA NEGARA UNTUK MELINDUNGI INDIVIDU, WILAYAH DAN MASYARAKAT YANG LEMAH DARI INDIVIDU, ATAU PENGUASA YANG OTORITER.  MENURUT AHLI TATANEGARA SOKRATES, ARISTOTELES DAN PLATO, ADANYA NEGARA DIMULAI 400 TAHUN SEBELUM MASEHI. KEBERADAAN NEGARA DI DALAM MASYARAKAT MENURUT THOMAS VAN AQUINO DIDORONG OLEH 2 HAL YAITU MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL (ANIMAL SOCIAL) DAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK POLITIK (ANIMAL POLITICUM).
MANUSIA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL MEMPUNYAI SIFAT TIDAK BISA HIDUP SENDIRI DAN JUGA SEBAGAI MAHLUK POLITIK MEMILIKI NALURI UNTUK BERKUASA. OLEH KARENA ITU, MENURUT THOMAS HOBBES, KEBERADAAN NEGARA SANGAT DIPERLUKAN SEBAGAI TEMPAT BERLINDUNG BAGI INDIVIDU, KELOMPOK DAN MASYARAKAT MAUPUN PENGUASA YANG KUAT (OTORITER), KARENA MENURUTNYA, MANUSIA DENGAN MANUSIA LAINNYA MEMILIKI SIFAT SEPERTI SERIGALA (HOMO HOMINI LUPUS).
PENGERTIAN DAN DEFINISI NEGARA  ORGANISASI YANG MEMILIKI SIFAT MONOPOLI YANG BERFUNGSI MENGATUR PEMERINTAH, RAKYAT DAN WILAYAH.  DEFINISI NEGARA MENURUT BEBERAPA AHLI; 1. NEGARA MENURUT JOHN LOCKE (1632 – 1704) DAN ROUSSEAU (1712 – 1778) ADALAH SUATU BADAN ATAU ORGANISASI HASIL DARI PERJANJIAN MASYARAKAT, 2. NEGARA MENURUT MAX WEBER ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI MONOPOLI DALAM PENGGUNAAN KEKERASAN FISIK SECARA SAH DALAM SUATU WILAYAH, 3. NEGARA MENURUT ROGER F. SOLTAU ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU WEWENANG (AUTHORITY) YANG MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN PERSOALAN-PERSOALAN BERSAMA, ATAS NAMA MASYARAKAT, 4. NEGARA MENURUT MAC IVER ADALAH SUATU NEGARA HARUS MEMENUHI 3 UNSUR POKOK YAITU PEMERINTAHAN, KOMUNITAS ATAU RAKYAT DAN WILAYAH TERTENTU.
UNSUR-UNSUR NEGARA  UNSUR NEGARA MELIPUTI PENDUDUK, WILAYAH, DAN PEMERINTAH
KLASIFIKASI NEGARA  KLASIFIKASI NEGARA DITINJAU DARI JUMLAH ORANG YANG BERKUASA DAN ORIENTASI KEKUASAAN; 1. MONARKI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH SATU ORANG (RAJA) UNTUK KEPENTINGAN SELURUH RAKYAT (BENTUK POSITIP),
2. TIRANI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN SATU ORANG ATAU PENGUASA SAJA (BENTUK NEGATIP),. 3. ARISTOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG UNTUK KEPENTINGAN KESELURUHAN RAKYAT (BENTUK POSITIF) 4. OLIGARKI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG, NAMUN UNTUK KEPENTINGAN BEBERAPA ORANG TSB (BENTUK NEGATIF), 5. DEMOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN KESELURUHAN RAKYAT (BENTUK POSITIF), SEDANGKAN MOBOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN PENGUASA SAJA (BENTUK NEGATIF)
BENTUK NEGARA DITINJAU DARI SISI KONSEP DAN TEORI MODEREN ; 1. NEGARA KESATUAN ADALAH NEGARA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT DENGAN SATU PEMERINTAH PUSAT YANG BERKUASA DAN MENGATUR SELURUH DAERAH. DALAM PELAKSANAANNYA NEGARA KESATUAN TERBAGI DUA YAITU DENGAN SISTEM SENTRALISASI (SELURUH PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN NEGARA LANGSUNG DIATUR DAN DIURUS OLEH PEMERINTAH PUSAT) DAN SISTEM DESENTRALISASI (KEPALA DAERAH DIBERIKAN KESEMPATAN DAN KEKUASAAN UNTUK MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI ATAU DIKENAL DENGAN OTONAMI DAERAH ATAU SWATANTRA), 2. NEGARA SERIKAT ADALAH BENTUK NEGARA YANG MERUPAKAN GABUNGAN DARI BEBERAPA NEGARA BAGIAN DARI NEGARA SERIKAT.
BENTUK NEGARA MENURUT ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN; 1. MENURUT EKONOMI (NEGARA AGRARIS, NEGARA INDUSTRI, NEGARA BERKEMBANG, NEGARA SEDANG BERKEMBANG DAN NEGARA BELUM BERKEMBANG). SELAIN ITU DIKENAL JUGA NEGARA-NEGARA UTARA-SELATAN (NEGARA UTARA ; NEGARA MAJU/KAYA, NEGARA SELATAN; NEGARA SEDANG BERKEMBANG/MISKIN), 2. MENURUT POLITIK ; NEGARA DEMOKRATIS, NEGARA OTORITER, NEGARA TOTALITER, NEGARA SATU PARTAI, NEGARA MULTI PARTAI, DAN SEBAGAINYA. 3. MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN; (SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENTIL, PARLEMENTER, JUNTA MILITER DSB), 4. MENURUT IDEOLOGI BANGSA (NEGARA SOSIALIS, NEGARA LIBERAL, NEGARA KOMUNIS, NEGARA FASIS, NEGARA AGAMA, DSB)
SIFAT ORGANISASI NEGARA 1. SIFAT MEMAKSA (SETIAP NEGARA DAPAT MEMAKSAKAN KEHENDAK DAN KEKUASAANNYA BAIK MELALUI JALUR HUKUM MAUPUN JALUR KEKUASAAN ATAU KEKERASAN) 2. SIFAT MONOPOLI (SETIAP NEGARA MENGUASAI HAL-HAL TERTENTU DEMI TUJUAN NEGARA TANPA ADA SAINGAN), 3. SIFAT TOTALITAS ( SEMUA HAL TANPA KECUALI MENCAKUP KEWENANGAN NEGARA MISALNYA SEMUA ORANG HARUS MEMBAYAR PAJAK, SEMUA ORANG WAJIB
FUNGSI NEGARA 1. FUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN (NEGARA MELINDUNGI RAKYAT, WILAYAH DAN PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN BAIK DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR YANG DAPAT MENGGANGGU PERTAHANAN DAN KEAMANAN), 2. FUNGSI PENGATURAN DAN KETERTIBAN (NEGARA MENCIPTAKAN UU DAN PP SERTA MENJALANKANNYA DEMI TERWUJUDNYA TATANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA) 3. FUNGSI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN (NEGARA MELAKUKAN EKSPLORASI SDA MAUPUN SDM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEHINGGA TERWUJUD KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN BAGI SELURUH RAKYAT, 4. FUNGSI KEADILAN MENURUT HAK DAN KEWAJIBAN (NEGARA MENCIPTAKAN DAN MENEGAKKAN HUKUM SECARA TEGAS DAN TANPA PILIH KASIH MENURUT HAK DAN KEWAJIBAN YANG TELAH DIKONTRIBUSIKAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA, CONTOH NEGARA MENEGAKKAN SISTEM HUKUM MELALUI LEMBAGA PERADILAN)
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA  NEGARA WAJIB MELINDUNGI KEPENTINGAN KESELURUHAN RAKYAT TANPA KECUALI.
ELEMEN KEKUATAN NEGARA 1. SDM; JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN WARGA, NILAI BUDAYA MASYARAKAT DAN KONDISI KESEHATAN MASYARAKAT. 2. TERITORIAL NEGARA; LUAS WILAYAH (DARAT, LAUT, UDARA), LETAK GEOGRAFIS DAN SITUASI NEGARA TETANGGA. 3. SDA; KANDUNGAN MINERAL, KESUBURAN, KEKAYAAN LAUT, DAN HUTAN. 4. KAPASITAS PERTANIAN DAN INDUSTRI; SEKTOR PERTANIAN MEMPENGARUHI KEKUATAN NEGARA KARENA PERTANIAN MEMASOK KEBUTUHAN POKOK SEPERTI BERAS, SAYUR, LAUK PAUK DLL 5. KEKUATAN MILITER DAN MOBILITASNYA ; JUMLAH PERSONIL, KUALITAS DAN PERALATAN. 6. ELEMEN KEKUATAN YANG TAK BERWUJUD; BERUPA KEPRIBADIAN DAN KEPEMIMPINAN, EFISIENSI BIROKRASI, PERSATUAN BANGSA, DUKUNGAN INTERNASIONAL, REPUTASI BANGSA, NASIONALISME DSB.
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA. 1. BADAN LEGISLATIF; BADAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PEMBUAT UU ATAU PERDA YANG PENGESAHANNYA DILAKUKAN BERSAMA DENGAN PRESIDEN ATAU KEPALA DAERAH. LEMBAGA INI MELIPUTI DPR, DPRD, YANG MASING-MASING MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA MENURUT TINGKATANNYA. BADAN LAIN YANG MEMILIKI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN DPR ADALAH BPK. BADAN INI MEMILIKI FUNGSI SEBAGAI AUDITOR (PEMERIKSA) KEUANGAN NEGARA YANG HASIL PEMERIKSAANNYA DISAMPAIKAN SECARA RUTIN SETIAP TIGA BULAN KEPADA DPR SEBAGAI BAHAN MASUKAN BAGI DPR UNTUK MENGAWASI PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA.
2. BADAN EKSEKUTIF; BADAN YANG BERFUNGSI MENJALANKAN UU YANG MENDAPAT PERSETUJUAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA DPR DAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, PARA MENTERI DEPARTEMEN DAN NON DEPARTEMEN, GUBERNUR BESERTA MUSPIDA, BUPATI/WALI KOTA BESERTA MUSPIDA, CAMAT, LURAH/DESA.
3. BADAN YUDIKATIF; BADAN YANG BERFUNGSI MENGADILI PENERAPAN UU. LEMBAGA INI MELIPUTI MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN KOMISI YUDISIAL
TUGAS DAN FUNGSI BADAN YUDIKATIF MELIPUTI;  MAHKAMAH AGUNG; MEMBERI PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN GRASI, AMNESTI, ABOLISI, REHABILITASI, YANG MERUPAKAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM BIDANG HUKUM. DISAMPING JUGA MENJALANKAN TINJAUAN YUDISIAL (YUDICIAL REVIEW) YAITU MELAKUKAN UJI PERATURAN PEMERINTAH YANG BERTENTANGAN DENGAN UU YANG
 MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) ; BERFUNGSI MELAKUKAN UJI UU TERHADAP UUD 1945, MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR LEMBAGA NEGARA DAN MELAKUKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BILA MELAKUKAN PELANGGARAN UUD 1945.
 KOMISI YUDISIAL (KY) BERWENANG MEREKRUT DAN MENYELEKSI CALON HAKIM AGUNG . FUNGSI PENGAWASAN HAKIM DARI TINGKAT PENGADILAN NEGERI SAMPAI MAHKAMAH AGUNG MAUPUN HAKIM KONSTITUSI YANG SEMULA DILAKUKAN OLEH KY TELAH DIBATALKAN OLEH MK SEHINGGA FUNGSI PENGAWASAN HAKIM
BAB 2 PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS;  MENGETAHUI SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA  MENJELASKAN PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA  MENGURAIKAN IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA  ISTILAH PANCASILA PERTAMA KALI DITEMUKAN DALAM BUKU SUTASOMA KARYA EMPU TANTULAR YANG DITULIS PADA JAMAN MAJAPAHIT ABAD KE 14. DIARTIKAN SEBAGAI PERINTAH KESUSILAAN YANG JUMLAHNYA 5 YANG BERISI 5 LARANGAN YAITU  MELAKUKAN KEKERASAN  MENCURI  BERJIWA DENGKI  BERBOHONG  MABUK AKIBAT MINUMAN KE
 ISTILAH SILA ITU DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI ATURAN YANG MELATARBELAKANGI PERILAKU SESEORANG ATAU BANGSA, KELAKUAN ATAU PERBUATAN YANG MENURUT ADAB (SOPAN-SANTUN), DASAR ADAB, AKHLAK, DAN MORAL
 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA PERTAMA KALI DIUSULKAN OLEH IR. SOEKARNO PADA TANGGAL 1 JUNI 1945 DI HADAPAN SIDANG BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI). RUMUSAN PANCASILA YANG DIKEMUKAKAN TSB TERDIRI ATAS ;  KEBANGSAAN INDONESIA  INTERNASIONAL ATAU KEMANUSIAAN  MUFAKAT ATAU DEMOKRASI  KESEJAHTERAAN SOSIAL  KETUHANAN YANG BERKEMANUSIAAN
 PADA TANGGAL 22 JUNI 1945 TOKOH-TOKOH BPUPKI YANG DIBERI NAMA PANITIA SEMBILAN MENGADAKAN PERTEMUAN UNTUK MEMBAHAS PIDATO SERTA USUL- USUL MENGENAI DASAR NEGARA YANG TELAH DIKEMUKAKAN DALAM SIDANG-SIDANG BPUPKI
 DALAM PEMBAHASAN TSB DISUSUNLAH SEBUAH PIAGAM YANG DIBERI NAMA PIAGAM JAKARTA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT RUMUSAN DAN SISTEMATIKA PANCASILA SEBAGAI BERIKUT;  KETUHANAN, DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB  PERSATUAN INDONESIA  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
PANITIA SEMBILAN TSB ADALAH;  IR SOEKARNO  DRS. MOH. HATTA  MR. A.A MARAMIS  ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO  ABDOEL KAHAR MUZAKAR  HAJI AGUS SALIM  MR ACHMAD SOEBARDJO  K H WACHID HASYIM  MR MOH YAMIN
DAPAT DISIMPULKAN  SECARA HISTORIS PANCASILA LAHIR TANGGAL 1 JUNI 1945  SECARA YURIDIS PANCASILA LAHIR TANGGAL 18 AGUSTUS 1945
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA  PENGERTIAN IDEOLOGI  IDEOLOGI BERASAL DARI BAHASA YUNANI YAITU EIDOS DAN LOGOS. EIDOS BERARTI GAGASAN DAN LOGOS BERARTI BERBICARA (ILMU). SECARA ETIMOLOGI IDEOLOGI ADALAH BERBICARA TENTANG GAGASAN/ILMU YANG MEMPELAJARI TENTANG GAGASAN. GAGASAN YANG DIMAKSUD DISINI ADALAH GAGASAN YANG MURNI ADA DAN MENJADI LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG ADA ATAU BERDOMISILI DALAM WILAYAH NEGARA DIMANA MEREKA BERADA.
DEFINISI IDEOLOGI  BP 7 PUSAT, IDEOLOGI ADALAH AJARAN, DOKTRIN, TEORI YANG DIYAKINI KEBENARANNYA YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS DAN DIBERI PETUNJUK TENTANG PELAKSANAAN DALAM MENANGGAPI DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.  PROF DR MASWADI RAUF, AHLI ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA. IDEOLOGI ADALAH RANGKAIAN (KUMPULAN) NILAI YANG DISEPAKATI BERSAMA UNTUK MENJADI LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM MENCAPAI TUJUAN ATAU KESEJAHTERAAN BERSAMA
DEFINISI IDEOLOGI  BP 7 PUSAT, IDEOLOGI ADALAH AJARAN, DOKTRIN, TEORI YANG DIYAKINI KEBENARANNYA YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS DAN DIBERI PETUNJUK TENTANG PELAKSANAAN DALAM MENANGGAPI DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.  PROF DR MASWADI RAUF, AHLI ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA. IDEOLOGI ADALAH RANGKAIAN (KUMPULAN) NILAI YANG DISEPAKATI BERSAMA UNTUK MENJADI LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM MENCAPAI TUJUAN ATAU KESEJAHTERAAN BERSAMA
 BERDASARKAN DEFINISI TSB DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PANCASILA ADALAH KUMPULAN NILAI/NORMA YANG MELIPUTI SILA-SILA PANCASILA SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945, ALINEA IV YANG TELAH DITETAPKAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945
 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA  IDEOLOGI TERBUKA ADALAH IDEOLOGI YANG DAPAT BERINTERAKSI DENGAN IDEOLOGI YANG LAIN. ARTINYA IDEOLOGI PANCASILA DAPAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN YANG TERJADI PADA NEGARA LAIN YANG MEMILIKI IDEOLOGI YANG BERBEDA DENGAN PANCASILA DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT
IDEOLOGI PANCASILA MEMILIKI NILAI-NILAI YANG MELIPUTI;  NILAI DASAR; NILAI YANG ADA DALAM IDEOLOGI PANCASILA YANG MERUPAKAN REPRESENTASI DARI NILAI ATAU NORMA DALAM MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA INDONESIA. NILAI DASAR MERUPAKAN NILAI YANG TIDAK BISA BERUBAH- UBAH SEPANJANG BANGSA INDONESIA BERPEDOMAN PADA NILAI TSB. CONTOH DARI NILAI DASAR ADALAH SILA-SILA PANCASILA YANG ADA DALAM ALINEA IV, UUD 1945 YANG DITETAPKAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945.
1. NILAI INSTRUMENTAL; ADALAH NILAI YANG MERUPAKAN PENDUKUNG UTAMA DARI NILAI DASAR (PANCASILA). NILAI INI DAPAT MENGIKUTI SETIAP PERKEMBANGAN ZAMAN BAIK DALAM NEGERI MAUPUN DARI LUAR NEGERI. NILAI INI DAPAT BERUPA TAP MPR, UU, PP,DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG ADA UNTUK MENJADI TATANAN DALAM PELAKSANAAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEGANGAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. NILAI DAPAT BERUBAH SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN.
1. NILAI PRAKTIS; NILAI YANG HARUS ADA DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN NEGARA, ARTINYA BERUPA SEMANGAT PENYELENGGARA NEGARA DARI PUSAT HINGGA DAERAH UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN SILA-SILA PANCASILA SECARA KONSEKUEN CONTOH TELADAN UNTUK TIDAK KKN
FUNGSI DAN PERANAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.  PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP YANG MEMPERSATUKAN BANGSA INDONESIA.  PANCASILA SEBAGAI CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI MORAL PEMBANGUNAN  PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA
 IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT  PANCASILA HARUS MENJADI PETUNJUK HIDUP WARGA NEGARA MENUJU DAYA SAING BANGSA.
IMPLEMENTASI SILA PERTAMA; KETUHANAN YANG MAHA ESA  KETUHANAN YANG MAHA ESA, SILA INI MENGHENDAKI SETIAP WARGA NEGARA UNTUK MENJUNJUNG TINGGI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA. SETIAP WARGA NEGARA DIHARAPKAN MEMPUNYAI KEYAKINAN AKAN TUHAN YANG MENCIPTAKAN MANUSIA DAN DUNIA SERTA ISINYA. KEYAKINAN AKAN TUHAN TSB. DIWUJUDKAN DENGAN MEMELUK AGAMA SERTA KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, TERDAPAT BEBERAPA PEDOMAN YANG DAPAT DILAKUKAN; TAKWA (SECARA SADAR PATUH MELAKUKAN PERINTAH TUHAN), WALAUPUN AGAMA BERBEDA DAPAT BEKERJASAMA DALAM BIDANG SOSIAL, PEREKONOMIAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN, SALING MENGHORMATI DAN KEBEBASAN MENJALANKAN IBADAH SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA, TIDAK MEMAKSAKAN SUATU AGAMA DAN KEPERCAYAAN KEPADA ORANG LAIN.
IMPLEMENTASI SILA KEDUA; KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.  BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA ADALAH; SESAMA MANUSIA TIDAK SALING MELECEHKAN, SESAMA MANUSIA PUNYA RASA MEMILIKI, SETIAP MANUSIA MENJAGA KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN, TIDAK SEMENA-MENA TERHADAP ORANG LAIN, MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEMANUSIAAN, GEMAR MELAKUKAN KEGIATAN KEMANUSIAAN (DONOR DARAH MENYANTUNI ANAK YATIM), BERANI MEMBELA KEBENARAN DAN KEADILAN.
IMPLEMENTASI SILA KETIGA; PERSATUAN INDONESIA  MERUJUK PADA PERSATUAN YANG UTUH DANTIDAK TERPECAH BELAH ATAU BERSATUNYA BERMACAM-MACAM PERBEDAANSUKU, AGAMA DAN LAIN-LAIN YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA. PERSATUAN INI TERJADI KARENA DIDORONG KEINGINAN UNTUK MENCAPAI KEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS DALAM WADAH NEGARA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, SERTA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN ABADI. BUTIR IMPLEMENTASINYA SBB; A) KEPENTINGAN NEGARA DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN B) BERKORBAN (BEKERJA KERAS DAN MEMBAYAR PAJAK), C) BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA (BERANI DAN PERCAYA DIRI SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA), MEMAJUKAN PERGAULAN DEMI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG BERBINEKA TUNGGAL IKA
IMPLEMENTASI SILA KEEMPAT; KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KE- BIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN  MEMPUNYAI MAKNA BAHWA KEKUASAAN ADA DI TANGAN RAKYAT, DAN DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAANNYA, RAKYAT MENJALANKAN SISTEM PERWAKILAN DAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN JALAN MUSYAWARAH YANG DIKENDALIKAN DENGAN PIKIRAN YANG SEHAT, JERNIH, LOGIS SERTA PENUH TANGGUNGJAWAB BAIK KEPADA TUHAN MAUPUN RAKYAT YANG DIWAKILINYA. BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA SBB; A) MASYARAKAT HARUS MENGAWASI WAKIL RAKYAT, B) TIDAK MEMAKSAKAN KEHENDAK KEPADA ORANG LAIN, C) MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA D) MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DILIPUTI OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN, E) HASIL MUSYAWARAH HARUS DITERIMA DAN DILAKSANAKAN DENGAN TANGGUNGJAWAB, F) MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN AKAL SEHAT DAN SESUAI DENGAN HATI NURANI YANG LUHUR. G) KEPUTUSAN YANG DIAMBIL HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA MORAL KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MENJUNJUNG TINGGI HARKAT MARTABAT MANUSIA SERTA NILAI-NILAI KEBENARAN DAN KEADILAN.
IMPLEMENTASI SILA KELIMA; KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  SILA INI MEMPUNYAI MAKNA BAHWA SELURUH RAKYAT INDONESIA MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG ADIL DALAM BIDANG HUKUM, POLITIK, EKONOMI, KEBUDAYAAN DAN KEBUTUHAN SPIRITUAL ROHANI SEHINGGA TERCIPTA MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR. BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA ADALAH SBB; A) PERBUATAN LUHUR SALING MEMBANTU, B) BERSIKAP ADIL DAN TIDAK PILIH KASIH, C) SUKA MEMBERI PERTOLONGAN, TIDAK EGOIS DAN INDIVIDUALISME, D) BEKERJA KERAS, BERUSAHA, TIDAK PASRAH KEPADA TUHAN, E) MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN.
 IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS ADALAH MERUPAKAN PENJABARAN DARI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN DAN IDEOLOGI BANGSA INDONESIA. MENJADI KEWAJIBAN BANGSA INDONESIA UNTUK MENERAPKAN DENGAN BAIK DAN BENAR SEHINGGA KEHIDUPAN ADIL DAN MAKMUR DAPAT DICAPAI.
3 IDENTITAS NASIONAL
PENGERIAN IDENTITAS NASIONAL  Manivestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri- ciri khas, dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya (Wibisono Koento, 2005).
 Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diberi atribut nasional.
PARAMETER IDENTITAS NASIONAL 1. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktipitas masyarakat sehari- harinya. Identitas ini menyangkut adat-istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Ramah-tamah, hormat menghormati orang tua dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat-istiadat dan tata kelakuan
2. Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang- undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa dan lagu kebangsaan.
3. Alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan (borobudur, prambanan, masjid dan gereja), peralatan manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam) dan teknologi (pesawat terbang, kapal laut dll)
4. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu seperti di Indonesia dikenal dengan bulu tangkis..
UNSUR PEMBENTUK BERDASAR PARAMETER SOSIOILOGI  Pengertian parameter identitas nasional berdasarkan sosiologis; (suku bangsa, kebudayaan, bahasa, kondisi geografis)
1. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif (ada sejak lahir) yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia sebagai bangsa dengan banyak suku dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku. Setiap suku mempunyai adat-istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda namun mampu berintegrasi sebagai bangsa Indonesia.
2 Kebudayaan (kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat- istiadat) merupakan milik bersama dalam suatu kelompok artinya para warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar
3. Bahasa memiliki simbul yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun sekalipun hal atau barang yang dilambangkan artinya tsb tidak hadir di situ. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis namun bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung. Pada tahun 1928 Bahasa Melayu ditetapkan menjadi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.
4.Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah
UNSUR-UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL  1. UNSUR SEJARAH  2. UNSUR KEBUDAYAAN  3. UNSUR SUKU BANGSA  4. UNSUR AGAMA  5. UNSUR BUDAYA UNGGUL  6. UNSUR BAHASA
UNSUR SEJARAH  BANGSA INDONESIA SECARA EKONOMIS DAN POLITIK PERNAH MENCAPAI ERA KEJAYAAN DI WILAYAH ASIA TENGGARA YAITU PADA ERA PEMERINTAHAN KERAJAAN MAJAPAHIT DAN SRIWIJAYA.
KEBUDAYAAN  1. AKAL BUDI SIKAP DAN PERILAKU YANG DIMILIKI DALAM INTERAKSINYA ANTARA SESAMA (HORIZONTZL), ANTARA PIMPINAN DENGAN STAF,ANAK DENGAN ORANG TUA YANG DILANDASI HORMAT MENGHORMATI ANTAR SESAMA, SOPAN-SANTUN DALAM SIKAP DAN TUTUR KATA DAN HORMAT PADA ORANG TUA.
 2. PERADABAN (CIVILITY)  MELIPUTI ASPEK IDEOLOGI (SILA-SILA DALAM PANCASILA), POLITIK (DEMOKRASI LANGSUNG DALAM PEMILU), EKONOMI (USAHA KECIL DAN KOPERASI), SOSIAL (SEMANGAT GOTONG-ROYONG, SIKAP RAMAH-TAMAH, MURAH SENYUM, SETIA KAWAN)
 3. PENGETAHUAN (KNOWLEDGE) MELIPUTI PRESTASI ANAK BANGSA DALAM BIDANG OLAH RAGA BULU TANGKIS DUNIA, KARYA ANAK BANGSA DALAM BIDANG TEKNOLOGI PESAWAT TERBANG (PEMBUATAN PESAWAT TERBANG CN 235 IPTN BANDUNG, TEKNOLOGI KAPAL LAUT PHINISI), PRESTASI ANAK BANGSA DALAM MENJUARAI LOMBA OLIMPIADE FISIKA DAN KIMIA DLL
BUDAYA UNGGUL  BUDAYA UNGGUL ADALAH SEMANGAT DAN KULTUR KITA UNTUK MENCAPAI KEMAJUAN DENGAN CARA “KITA HARUS BISA, KITA HARUS BERBUAT TERBAIK, KALAU ORANG LAIN BISA MENGAPA KITA TIDAK BISA.
SUKU BANGSA  ADANYA SUKU BANGSA YANG MAJEMUK TERLIHAT DARI JUMLAH 300 SUKU BANGSA DAN JUMLAH PENDUDUK 210 JUTA (2003)
AGAMA  IDENTITAS NASIONAL DALAM ASPEK AGAMA ADALAH MASYARAKAT AGAMIS DAN MEMILIKI HUBUNGAN ANTARUMAT SEAGAMA DAN ANTARUMAT BERAGAMA YANG RUKUN. NEGARA INDONESIA MENGAKUI MULTI AGAMA YANG DIANUT BANGSANYA YAITU ISLAM, KATHOLIK, KRISTEN, HINDU, BUDHA, DAN KONG HU CU.
BAHASA  BAHASA INDONESIA DIKENAL SEBAGAI BAHASA MELAYU YANG MERUPAKAN BAHASA PENGHUBUNG BERBAGAI ETNIS YANG MENDIAMI KEPULAUAN NUSANTARA. BAHASA MELAYU PADA 1928 DITETAPKAN OLEH PEMUDA DARI BERBAGAI SUKU BANGSA INDONESIA DALAM PERISTIWA SUMPAH PEMUDA SEBAGAI BAHASA PERSATUAN BANGSA INDONESIA.
4 DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 1. MENYEBUTKAN PENGERTIAN, MAKNA DAN MANFAAT DEMOKRASI 2. MENGURAIKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 3. MENGETAHUI PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI 4. MENYEBUTKAN JENIS-JENIS DEMOKRASI 5. MEMBEDAKAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN PRINSIP DEMOKRASI YANG UNIVERSAL 6. MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
 DEMOKRASI BERASAL DARI KATA YUNANI DEMOS DAN KRATOS. DEMOS ARTINYA RAKYAT, KRATOS ARTINYA PEMERINTAHAN. DEMOKRASI BERARTI PEMERINTAHAN RAKYAT YAITU PEMERINTAHAN YANG RAKYATNYA MEMEGANG PERANAN YANG SANGAT MENENTUKAN
 MAKNA DEMOKRASI ADALAH PEMERINTAH DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT.  MERUJUK KONSEP KEHIDUPAN NEGARA ATAU MASYARAKAT DIMANA WARGA NEGARA DEWASA TURUT BERPARTISIPASI DALAM PEMERINTAHAN MELALUI WAKILNYA YANG DIPILIH MELALUI PEMILU, MENJAMIN KEMERDEKAAN BERBICARA, BERAGAMA, BERPENDAPAT, BERSERIKAT MENEGAKKAN RULE OF LAW, ADANYA PEMERI NTAHAN MAYORITAS YANG MENGHORMATI HAK- HAK MINORITAS, SALING MEMBERI PELUANG UNTUK KEHIDUPAN YANG LAYAK
MANFAAT DEMOKRASI  1. KESETARAAN SEBAGAI WARGA  NEGARA  2. MEMENUHI KEBUTUHAN UMUM  3. PLURALISME DAN KOMPROMI  4. MENJAMIN HAK-HAK DASAR  5. PEMBARUAN KEHIDUPAN SOSIAL
NILAI-NILAI DEMOKRASI  DEMOKRASI MEMERLUKAN USAHA NYATA SETIAP WARGA NEGARA DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA DAN DIJADIKANNYA DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA.
NILAI-NILAI DEMOKRASI MEMBUTUHKAN HAL-HAL 1. KESADARAN AKAN PLURALISME MENJAGA KEBERAGAMAN YANG ADA DI MASYARAKAT, MENJAMIN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA. KESADARAN PLURALITAS PENTING KARENA RAKYAT INDONESIA SEBAGAI BANGSA YANG SANGAT BERAGAM DARI SISI ETNIS, BAHASA, BUDAYA, AGAMA, DAN POTENSI ALAMNYA.
2.SIKAP YANG JUJUR DAN PIKIRAN YANG SEHAT. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIDASARKAN PADA PRINSIP MUSYAWARAH MUFAKAT, PRINSIP KEJUJURAN, LOGIS, AKAL SEHAT DENGAN MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA YANG ADA.
3.DEMOKRASI MEMBUTUHKAN KERJA SAMA ANTAR WARGA MASYARAKAT DAN SIKAP SERTA ITIKAD BAIK. 4. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN SIKAP KEDEWASAAN. 5. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN PERTIMBANGAN MORAL.
PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI; 1. KONTROL ATAS KEPUTUSAN PEMERINTAH 2. PEMILIHAN YANG TELITI DAN JUJUR 3. HAK MEMILIH DAN DIPILIH 4. KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT TANPA ANCAMAN 5. KEBEBASAN MENGAKSES INFORMASI 6. KEBEBASAN BERSERIKAT YANG TERBUKA
PARAMETER DEMOKRASI 1.PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN MELALUI PEMILU 2.SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAHAN SECARA TRANSPARAN 3. PENGATURAN SISTEM DAN DISTRIBUSI KEKUASAAN NEGARA UNTUK MENGHINDARI PENUMPUKAN KEKUASAAN DALAM SATU TANGAN (EKSEKUTIF, LEGISLATIF,YUDIKATIF) 4. PENGAWASAN OLEH RAKYAT TERHADAP JALANNYA PEMERINTAHAN.
JENIS-JENIS DEMOKRASI 1. DEMOKRASI BERDASARKAN CARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT; - DEMOKRASI LANGSUNG, - DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG (DEMOKRASI PERWAKILAN), - DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN SISTEM PENGAWASAN LANGSUNG DARI RAKYAT (MERUPAKAN CAMPURAN ANTARA DEMOKRASI LANGSUNG DENGAN DEMOKRASI PERWAKILAN)
 DEMOKRASI PERWAKILAN ANTARA LAIN DIJALANKAN DI SWISS. RAKYAT MEMILIH WAKILNYA UNTUK DUDUK DALAM LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, TETAPI WAKIL RAKYAT DALAM MENJALANKAN TUGASNYA DIAWASI RAKYAT MELALUI REFERENDUM DAN INISIATIF RAKYAT
 REFERENDUM ADALAH PEMUNGUTAN SUARA UNTUK MENGETAHUI KEHENDAK RAKYAT SECARA LANGSUNG
REFERENDUM DIKLASIFIKASI A. REFERENDUM WAJIB,  DILAKUKAN KETIKA ADA PERUBAHAN ATAU PEMBENTUKAN NORMA PENTING DAN MENDASAR DALAM UUD (KONSTITUSI) ATAU UU YANG SANGAT POLITIS. UUD, UU YANG TELAH DIBUAT OLEH LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN RAKYAT MELALUI PEMUNGUTAN SUARA TERBANYAK
B. REFERENDUM TIDAK WAJIB,  DILAKSANAKAN JIKA DALAM WAKTU TERTENTU SETELAH RANCANGAN UU DIUMUMKAN, SEJUMLAH RAKYAT MENGUSULKAN DIADAKAN REFERENDUM. JIKA DALAM WAKTU TERTENTU TIDAK ADA PERMINTAAN DARI RAKYAT, RANCANGAN UU ITU DAPAT MENJADI UU YANG BERSIFAT TETAP
C. REFERENDUM KONSULTATIF  HANYA SEBATAS MEMINTA PERSETUJUAN KARENA RAKYAT TIDAK MENGERTI PERMASALAHANNYA, PEMERINTAH MEMINTA PERTIMBANGAN PADA AHLI BIDANG TERTENTU YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN TSB
2. DEMOKRASI BERDASARKAN TITIK PERHATIAN ATAU PRIORITAS; A. DEMOKRASI FORMAL, SECARA HUKUM MENEMPATKAN SEMUA ORANG DALAM KEDUDUKAN YANG SAMA DALAM BIDANG POLITIK, INDIVIDU DIBERIKAN KEBEBASAN YANG LUAS SEHINGGA DEMOKRASI INI DISEBUT DEMOKRASI LIBERAL.
B. DEMOKRASI MATERIAL  MEMANDANG MANUSIA MEMPUNYAI KESAMAAN DALAM BIDANG SOSIAL EKONOMI SEHINGGA PERSAMAAN DI BIDANG POLITIK TIDAK MENJADI PRIORITAS. DEMOKRASI INI DIKEMBANGKAN DI NEGARA SOSIALIS KOMUNIS.
C. DEMOKRASI CAMPURAN, MERUPAKAN CAMPURAN DARI A DAN B, YANG BERUPAYA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT DENGAN MENEMPATKAN PERSAMAAN DERAJAT DAN HAK SETIAP ORANG.
3. DEMOKRASI BERDASARKAN PRINSIP IDEOLOGI. A. DEMOKRASI LIBERAL, MEMBERIKAN KEBEBASAN YANG LUAS PADA INDIVIDU, CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DIMINIMALKAN BAHKAN DITOLAK. TINDAKAN SEWENANG-WENANG PEMERINTAH TERHADAP WARGANYA DIHINDARI, PEMERINTAH BERTINDAK ATAS DASAR KONSTITUSI (HUKUM DASAR)
B. DEMOKRASI RAKYAT ATAU DEMOKRASI PROLETAR.  DEMOKRASI INI BERTUJUAN MENYEJAHTERAKAN RAKYAT. NEGARA YANG DIBENTUK TIDAK MENGENAL PERBEDAAN KELAS, SEMUA WARGA NEGARA MEMPUNYAI PERSAMAAN DALAM HUKUM DAN POLITIK.
4. DEMOKRASI BERDASARKAN WEWENANG DAN HUBUNGAN ANTAR ALAT KELENGKAPAN NEGARA A. DEMOKRASI SISTEM PARLEMENTER DENGAN CIRI-CIRI  DPR LEBIH KUAT DARI PEMERINTAH  KEPALA PEMERINTAHAN/PERDANA MENTERI MEMIMPIN KABINET DENGAN SEJUMLAH MENTERI YANG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA DPR  KEDUDUKAN KEPALA NEGARA TERPISAH DARI KEPALA PEMERINTAHAN, TUGASNYA SEREMONIAL (MELANTIK KABINET, DUTA BESAR SEBAGAI PANGLIMA TERTINGGI AB)  JIKA PEMERINTAH DIANGGAP TIDAK MAMPU, ANGGOTA DPR MEMINTA MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA PARLEMEN UNTUK MEMBUBARKAN PEMERINTAH, SEHINGGA PEMERINTAHAN DIPEGANG PEMERINTAH SEMENTARA SAMPAI TERBENTUK PEMERINTAHAN BARU HASIL PEMILU.
B. DEMOKRASI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN CIRI-CIRI;  NEGARA DIKEPALAI PRESIDEN  KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN DIJALANKAN BERDASARKAN KEDAULATAN YANG DIPILIH DARI DAN OLEH RAKYAT SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI BADAN PERWAKILAN  PRESIDEN MEMPUNYAI KEKUASAAN MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI  MENTERI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB PADA DPR MELAINKAN PADA PRESIDEN. PRESIDEN DAN DPR MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DAN TIDAK DAPAT SALING MEMBUBARKAN.
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA  ADA 4 MACAM DEMOKRASI YANG PERNAH DITERAPKAN DALAM KEHIDUPAN KETATANEGARAAN YAITU DEMOKRASI LIBERAL, DEMOKRASI TERPIMPIN, DEMOKRASI PANCASILA, DEMOKRASI LANGSUNG PADA ERA REFORMASI
1. DEMOKRASI PARLEMENTER (LIBERAL), DIPRAKTEKKAN PADA MASA BERLAKU UUD’45 (1945-1949), UUD RIS (1949), DAN UUD SEMENTARA (1950). PELAKSANAAN DEMOKRASI PARLEMENTER BERAKHIR PADA 5 JULI 1959 (PEMBERLAKUAN KEMBALI UUD 1945)
2. DEMOKRASI TERPIMPIN  KEGAGALAN KONSTITUANTE DALAM MENETAPKAN UUD BARU YANG DIIKUTI SUHU POLITIK YANG MEMANAS DAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN BANGSA,PADA 5 JULI 1959 PRESIDEN SOEKARNO MENGELUARKAN DEKRIT PRESIDEN YANG DIPANDANG SEBAGAI USAHA MENCARI JALAN KELUAR MELALUI PEMBENTUKAN KEPEMIMPINAN YANG KUAT. UNTUK MENCAPAINYA DIGUNAKAN DEMOKRASI TERPIMPIN.
3. DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA ORDE BARU  LATAR BELAKANG MUNCULNYA DEMOKRASI PANCASILA ADALAH ADANYA BERBAGAI PENYELEWENGAN DAN PERMASALAHAN YANG DIALAMI BANGSA INDONESIA PADA MASA BERLAKUNYA DEMOKRASI PARLEMENTER DAN DEMOKRASI TERPIMPIN. SEJAK LAHIRNYA ORDE BARU DIBERLAKUKAN DEMOKRASI PANCASILA. DALAM MENGGUNAKAN HAK-HAK DEMOKRASI HARUS DISERTAI RASA TANGGUNGJAWAB KEPADA TUHAN YME,MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN,MENJAMIN PERSATUAN DAN KESATUAN DAN HARUS DIMANFAATKAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL.
4. DEMOKRASI LANGSUNG PADA ERA ORDE REFORMASI.  MERUPAKAN KONSENSUS UNTUK MENGADAKAN DEMOKRATISASI DALAM SEGALA BIDANG KEHIDUPAN UTAMANYA BIDANG POLITIK, EKONOMI DAN HUKUM. BEBERAPA PERUBAHAN PELAKSANAAN DEMOKRASI; 1. PEMILU LEBIH DEMOKRATIS,2. PARTAI POLITIK LEBIH DEMOKRATIS,3. PENGATURAN HAM, 4.LEMBAGA DEMOKRASI LEBIH BERFUNGSI, 5.KONSEP TRIAS POLITIKA MASING-MASING BERSIFAT OTONOM PENUH.
 MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI  PENDIDIKAN SIKAP DEMOKRASI DAPAT DILAKUKAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK, SEKOLAH DAN PERKULIAHAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN.
5 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA  TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS; 1. MENJELASKAN PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 2. MENYEBUTKAN ASAS-ASAS KEWARGA NEGARAAN 3. MENGIDENTIFIKASI UNSUR-UNSUR KEWARGANEGARAAN 4. MENGURAIKAN MENGENAI MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN 5. MENJELASKAN TATA CARA DAN BUKTI MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN 6. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH 7. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 8. MEMBANGUN KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.
A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.  UUD’45 PASAL 26; WARGA NEGARA ADALAH BANGSA INDONESIA ASLI DAN BANGSA LAIN YANG DISAHKAN UU SEBAGAI WARGA NEGARA.  PASAL 1 UU NOMER 12/1958 DAN DINYATAKAN JUGA DALAM UU NOMER 12/2006, WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH ORANG- ORANG YANG BERDASARKAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN ATAU PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN ATAU PERATURAN YANG BERLAKU SEJAK PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 SUDAH MENJADI WARGA NEGARA RI
 HAK WARGA NEGARA;  SESUATU YANG DIPEROLEH DARI NEGARA SEPERTI HAK UNTUK HIDUP SECARA LAYAK, AMAN, PELAYANAN DAN HAL LAIN YANG DIATUR DALAM UU.
 KEWAJIBAN WARGA NEGARA DITETAPKAN OLEH UU SEPERTI; KEWAJIBAN UNTUK MEMBELA NEGARA, MENAATI UU,DSB.
ASAS KEWARGANEGARAAN  DALAM ASAS KEWARGANEGARAAN DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2006 DIKENAL 2 PEDOMAN; 1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM 2. ASAS KEWARGANEGARAAN KUSUS
1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM; A. ASAS KELAHIRAN (IUS SOLI), BERASAL DARI BAHASA LATIN. IUS=HUKUM ATAU PEDOMAN SEDANGKAN SOLI DARI KATA SOLUM YANG BERARTI NEGERI, TANAH, ATAU DAERAH. IUS SOLI ADALAH PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN TEMPAT ATAU DAERAH KELAHIRAN SESEORANG. SESEORANG DAPAT MENJADI WARGA NEGARA DIMANA IA DILAHIRKAN CONTOH JEPANG DAN AS.
B. ASAS KETURUNAN (IUS SANGUINIS), IUS=HUKUM ATAU PEDOMAN, SEDANGKAN SANGUINIS DARI KATA SANGUIS YANG BERARTI DARAH ATAU KETURUNAN. IUS SANGUINIS ADALAH ASAS KEWARGANEGARAAN YANG BERDASARKAN DARAH ATAU KETURUNAN. CONTOH SESEORANG YANG LAHIR DI INDONESIA NAMUN ORANG TUANYA BERKEWARGANEGARAAN ASING MAKA IA MENDAPATKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI ORANG TUANYA.
C. ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL  ASAS YANG MENENTUKAN SATU KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP ORANG. SETIAP ORANG TIDAK DAPAT MENJADI WARGA NEGARA GANDA ATAU LEBIH DARI SATU.
D. ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS  ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN GANDA (LEBIH DARI 1 WARGA NEGARA) BAGI ANAK-ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UU. PADA SAAT ANAK- ANAK INI TELAH MENCAPAI 18 TAHUN MAKA IA HARUS MENENTUKAN SALAH SATU KEWARGANEGARAANNYA.
 2. ASAS KEWARGANEGARAAN KUSUS  A. ASAS KEPENTINGAN NASIONAL,  ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA PERATURAN KEWARGANEGARAAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANNKAN KEDAULATANNYA SEBAGAI NEGARA KESATUAN YANG MEMILIKI CITA-CITA DAN TUJUAN.
 B. ASAS PERLINDUNGAN MAKSIMUM. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA PEMERINTAH WAJIB MEMBERI PERLINDUNGAN PENUH KEPADA SETIAP WARGA NEGARA DALAM KEADAAN APAPUN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGARI
 C. ASAS PERSAMAAN DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA MENDAPAT PERLAKUAN YANG SAMA DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAAN.
 D. ASAS KEBENARAN SUBSTANTIF.  ASAS DIMANA PROSEDUR KEWARGANEGARAAN SESEORANG TIDAK HANYA BERSIFAT ADMINISTRATIF, TETAPI JUGA DISERTAI SUBSTANSI DAN SYARAT- SYARAT PERMOHONAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARANNYA.
 E. ASAS NON DISKRIMINATIF.  ASAS YANG TIDAK MEMBEDAKAN PERLAKUAN DALAM SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA ATAS DASAR SUKU, RAS, AGAMA, GOLONGAN, JENIS KELAMIN SERTA HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI DAN MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA DAN HAK WARGA NEGARA PADA KHUSUSNYA.
 F. ASAS PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM.  ASAS YANG DALAM SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI DAN MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA, DAN HAK WARGA NEGARA PADA KHUSUSNYA.
 G. ASAS KETERBUKAAN. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA HARUS DILAKUKAN SECARA TERBUKA.
 H. ASAS PUBLISITAS.  ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SESEORANG YANG MEMPEROLEH DAN ATAU KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI AKAN DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA RI AGAR MASYARAKAT MENGETAHUINYA.
MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN  1. APATRIDE,  SESEORANG YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN. PENYEBABNYA ADALAH ORANG TSB LAHIR DI NEGARA YANG MENGANUT ASAS IUS SANGUINIS DARI ORANG TUA YANG NEGARANYA MENGANUT ASAS IUS SOLI.
 2. BIPADRIDE. SESEORANG YANG MEMILIKI 2 KEWARGANEGARAAN. HAL INI DIMUNGKINKAN APABILA ORANG TSB BERASAL DARI ORANG TUA YANG NEGARANYA MENGANUT SANGUINIS SEDANGKAN IA LAHIR DINEGARA YANG MENGANUT IUS SOLI.
 3. MULTIPARIDE  SESEORANG YANG MEMILIKI LEBIH DARI 2 STATUS KEWARGANEGARAAN YAITU SESEORANG YANG TINGGAL DI PERBATASAN ANTARA DUA NEGARA.
 SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA.  DALAM UU NO. 62 TAHUN 1958 DAN DIPERBAHARUI DALAM UU NO. 12 TAHUN 2006 SYARATNYA SBB;  1. TELAH BERUSIA 18 TAHUN ATAU SUDAH KAWIN.  2. PADA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN TELAH TINGGAL DI NEGARA RI PALING SINGKAT 5 TAHUN BERTURUT-TURUT ATAU PALING SINGKAT 10 TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT.
 3. SEHAT JASMANI DAN ROKHANI  4. DAPAT BERBAHASA INDONESIA SERTA MENGAKUI DASAR NEGARA PANCASILA DAN UUD’45 .  5. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 1 TAHUN ATAU LEBIH.
 6. JIKA DENGAN MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI, TIDAK MENJADI BERKEWARGANEGARAAN GANDA.  7. MEMPUNYAI PEKERJAAN DAN ATAU BERPENGHASILAN TETAP.  8. MEMBAYAR UANG PEWARGANEGARAAN KE KAS NEGARA.
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA; HAK NEGARA MELIPUTI; 1. MENCIPTAKAN PERATURAN DAN UU YANG DAPAT MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN BAGI KESELURUHAN RAKYAT 2. MELAKUKAN MONOPOLI TERHADAP SUMBERDAYA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK 3. MEMAKSA SETIAP WARGA NEGARA UNTUK TAAT KEPADA HUKUM YANG BERLAKU.
 KEWAJIBAN NEGARA (SEBAGAI YANG TSB DALAM TUJUAN NEGARA DALAM PEMBUKAAN UUD’45); 1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA 2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM. 3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. 4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL 5. NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA 6. NEGARA WAJIB MEMBIAYAI PENDIDIKAN KHUSUSNYA PENDIDIKAN DASAR 7. BERKEWAJIBAN MENGUSAHAKAN DAN MENYELENGGARAKAN SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
 8. MEMPRIORITASKAN ANGGARAN PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20% DARI ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN BELANJA DAERAH  9. MEMAJUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN BANGSA UNTUK KEMAJUAN PERADABAN SERTA KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA
 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN MANUSIA DI TENGAH PERADABAN DUNIA DENGAN MENJAMIN KEBEBASAN MASYARAKAT DENGAN MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYANYA.  11. MENGHORMATI DAN MEMELIHARA BAHASA DAERAH SEBAGAI KEKAYAAN KEBUDAYAAN NASIONAL.  12. MENGUASAI CABANG-CABANG PRODUKSI TERPENTING BAGI NEGARA DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK.  13. MENGUASAI BUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM DEMI KEMAKMURAN RAKYAT
 14. MEMELIHARA FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR.  15. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG LEMAH DAN TIDAK MAMPU SESUAI DENGAN MARTABAT KEMANUSIAAN.  16. BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM YANG LAYAK
KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB; 1. MEMILIKI RASA HORMAT DAN TANGGUNGJAWAB 2. BERSIKAP KRITIS 3. MELAKUKAN DISKUSI DAN DIALOG 4. BERSIKAP TERBUKA 5 RASIONAL 6. ADIL 7. JUJUR 8. MANDIRI.
6 KONSTITUSI DAN RULE OF LAW Tujuan Instruksional Khusus 1. Menyebutkan definisi dan pengertian rule of law 2. Menguraikan fungsi konstitusi dan rule of law 3. Menjelaskan perkembangan konstitusi di Indonesia 4. Menjelaskan mekanisme pembuatan konstitusi dan UU
Pengertian dan Definisi Konstitusi Adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pemerintahan Sedangkan UUD merupakan konstitusi tertulis
Hakekat dan Fungsi Konstitusi (UUD) 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
FUNGSI KONSTITUSI Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi(UUD) secara umum memiliki fungsi; 1. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen 2. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain 3. Sumber hukum dasar yang tertinggi (seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi)
Dinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD’45); 1. UUD’45 berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 2. Konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 3. UUDS berlaku 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 4. UUD’45 berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966 5. UUD’45 pada tahun 1966 sampai dengan 1999 6. UUD’45 Amandemen 1999 berlaku pada 1999 sampai sekarang
Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 yaitu pengertian secara formal (kekuasaan umum yang terorganisir contoh aparat penegak hukum) dan pengertian secara hakiki/material (ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat)
Mengembangkan Pendidikan HAM; Pembelajaran ham sejak dini mulai dari anak anak merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa di masa mendatang. Dengan memahami ham moral bangsa akan terbangun sejak dini dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasinya sebagai manusia.
Penjabaran Rule of Law dalam UUD’45 1. Negara Indonesia adalah negara hukum, psl 1 ayat 3 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, psl 24 ayat 1 3. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (psl 27 ayat 1 4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, psl 28 D ayat 1 5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, psl 28 ayat 2
Dinamika Pelaksanaan Rule of Law RL secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dgn the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan (dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip- prinsip rule of law)
 Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, keberhasilan penegakan hukum tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Kenyataan RL merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis dan akar budaya yang khas
Lembaga Penegak Hukum 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Badan Peradilan (MA, MK, PN,PT)
HAK ASASI MANUSIA  Pengertian  Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
 Hakekat HAM;  1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.  2. HAM berlaku utk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, politik. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak utk membatasi hak orang lain termasuk negara.
 Ruang Lingkup HAM Meliputi;  1. Hak sosial politik (hak alamiah) yang dibawa sejak lahir (hak hidup, hak milik, kebahagiaan)  2. Hak sosial ekonomi, sosial budaya; hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya (hak mendapatkan pekerjaan, upah yang layak, berserikat, mengemukakan pendapat, pendidikan, pelayanan kesehatan)
 Tujuan HAM;  Mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang- wenang aparat negara dan mendorong tumbuh dan berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.
 Perkembangan Pemikiran HAM Dunia  1. Piagam Magna Charta, berisi parlakuan adil, hukuman, bertanggungjawab dan penegakan hak dan keadilan bagi rakyat  2. Bill of Right berisi equality before the law
 Tujuan PBB mendeklarisasikan HAM;  1. Menyelamatkan keturunan manusia dari bencana perang  2. Meneguhkan sikap dan keyakinan ttg HAM yang asasi (harkat dan martabat manusia, persamaan kedudukan antara pria dan wanita, antara bangsa yang besar dan kecil)  3. Memajukan tingkat hidup lebih baik dalam suasana kebebasan yang lebih leluasa.
 Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia;  1. Sebelum kemerdekaan (1908-1945)  Dipelopori oleh org pergerakan  2. Sesudah kemerdekaan; 1945-1950, 1959-1966, 1966-1999 dan 1999- sekarang
 HAM Pada Tatanan Global  Negara barat/liberalisme;  1. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak  2. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas  3. Filosofi dasar, hak asasi tertanam pada diri individu manusia  4. Hak asasi lebih dulu ada dari pada tatanan negara
Konsep Sosialis; 1.Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat 2.HAM tidak ada sebelum negara ada 3.Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki
Konsep Asia Afrika; 1. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama (sesuai dengan kodratnya) 2. Masyarakat sebagai keluarga besar artinya penghormatan utama utk kepala keluarga 3. Individu tunduk pada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban anggota masyarakat
 HAM Menurut Konsep PBB;  Hak utk hidup, kemerdekaan dan keamanan, hak utk diakui kepribadiannya menurut hukum, memperoleh perlakuan yang sama, hak utk mendapat jaminan hukum dlm perkara pidana spt diperiksa dimuka umum, dianggap didak bersalah kecuali ada bukti yang sah
Hak utk masuk dan keluar wilayah suatu negara, mendapat hak milik atas benda, mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, mendapatkan jaminan hukum, mendapatkan pekerjaan, hak utk berdagang, mendapatkan pendidikan, turut dlm gerakan kebudayaan dlm masyarakat, menikmati kesenian dan kemajuan keilmuan.
 Lembaga Penegak HAM  1. Komnas HAM (komisi hak asasi manusia) adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dgn lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi ham
2. Pengadilan HAM;  Komnas ham melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan ham  3. Partisapasi Masyarakat
 Mengembangkan Pendidikan Ham;  Pembelajaran ham sejak dini merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa. Moral bangsa akan terbangun sejak dini dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasinya sbg manusia (Dr Seto Mulyadi, psikolog dan ketua komnas perlindungan anak)
 Pembelajaran ham hrs disesuaikan dgn tingkatan usia dan golongan masyarakat serta adanya keselarasan antara pembelajaran ham di dalam dan di luar rumah agar tidak ada benturan nilai (Dr Sri Untari, ahli psikologi sosial)
 Pembelajaran ham sejak dini dilaksanakan tidak hanya sbg pengetahuan ttg ham ttp juga mengembangkan sikap dan keterampilan.
 Pengetahuan ttg ham mencakup hak dan kewajiban setiap manusia, hak-hak anak, hak-hak perempuan, masalah keadilan dan pluralisme.  Meningkatkan keterampilan mendengarkan orang lain, bekerja sama, berkomunikasi, memecahkan masalah, membuat analisis moral, mengajukan kritik dengan baik.
 Menghargai hak orang lain, menyadari bhw kerja sama lebih baik dari pada konflik, mampu bertanggungjawab atas tindakan yang diambil serta mampu memperbaiki kehidupannya di masa mendatang.
BAB 8 GEOPOLITIK Geopolitik berasal dari kata geo=bumi, politik berasal dari politeia=kesatuan masyarakat yg berdiri sendiri (negara), dan teia berarti urusan. Geopolitik=cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yg berujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD’45.
Latar Belakang Wawasan Nusantara; 1. Falsafah Pancasila Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dari golongan. 2. Aspek kewilayahan nusantara Geografi mutlak diperhitungkan karena memiliki aneka SDA dan suku bangsa.
 3. Aspek sosial budaya  Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa dan adat-istiadat.  4. Aspek historis  Mempertahankan dan menjaga persatuan NKRI
 Kedudukan Wawasan Nusantara  1. Pancasila sbg falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sbg landasan idiil  2. UUD’45 sbg landasan konstitusi negara berkedudukan sbg landasan konstisional
 3. Wawasan Nusantara sbg visi nasional berkedudukan sbg landasan konsepsional  4. Ketahanan Nasional sbg konsepsi nasional berkedudukan sbg landasan konsepsional  5. GBHN sbg politik dan strategi nasional (kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sbg landasan operasional.
 Posisi Indonesia diantara 2 benua dan 2 samudra memberi keuntungan dan kerugian;  Keuntungan;  1. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional  2. Meningkatkan penerimaan pajak
 3. Memudahkan Indonesia berinteraksi dengan negara lain  4. Mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  5. Mempercepat proses akselerasi budaya asing khususnya yang sesuai dgn nilai luhur budaya bangsa  6. Membuka peluang bagi peran Indonesia dalam penyelesaian konflik politik yang terjadi diantara negara tetangga.
 Kerugian;  1. Terganggunya ketertiban dan keamanan nasional  2. Terjadinya pencurian ikan  3. Terjadi perompak atas kapal laut yang melewati jalur perdagangan.
 Wawasan Nusantara sbg cara pandang dan sikap B Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup;
1. Perwujudan kepulauan nusantara sbg satu kesatuan politik 2. Sbg satu kesatuan ekonomi 3. Satu kesatuan sosial dan budaya 4. Satu kesatuan pertahanan keamanan.
BAB 9 GEOSTRATEGI  Geostrategi; suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
 Latar Belakang Geostrategi/Ketahanan Nasional; Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar.
 Fungsi Geostrategi/Ketahanan Nasional; Daya tangkal; (a) Ketahanan pada aspek ideologi (b) Aspek politik (c) Aspek ekonomi (d) Sosial budaya (e) Pertahanan keamanan.
 Implementasi Ketahanan Nasional;  1. Bidang politik; (a) menghadapi globalisasi perlu peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional (b) mengembangkan politik luar negeri bebas aktif © banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi dan budaya.
 2. Bidang Ekonomi; hal-hal yang harus dibenahi dalam ketahanan nasional ekonomi adalah menata kebijakan fiskal, industri dalam negeri, dan swasembada pangan  3. Sosial dan Budaya; standarisasi pendidikan, kerukunan umat beragama, dan sistem jaminan sosial
 4. Bidang Hukum; profesionalitas aparat hukum, pemberantasan korupsi dan ham. Sekian dan Terimakasih
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1

More Related Content

PPT
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
byPendidikanIPA
 
PPTX
Pancasila sebagai Dasar Negara
byRiska Yuliatiningsih
 
PPTX
Identitas Nasional Indonesia
byAhmad Dahlan University
 
PPTX
Perlindungan tenaga kerja
byKathleen Pontoh
 
PPTX
Alternatif penyelesaian Sengketa
byLeks&Co
 
PDF
3 uud indonesia
byMystic333
 
PPTX
Hierarki peraturan perundang undangan
byNailuredha Hermanto
 
PPTX
Pendekatan perencanaan pembangunan
byQiu El Fahmi
 
Pendidikan Anti Korupsi.ppt
byPendidikanIPA
 
Pancasila sebagai Dasar Negara
byRiska Yuliatiningsih
 
Identitas Nasional Indonesia
byAhmad Dahlan University
 
Perlindungan tenaga kerja
byKathleen Pontoh
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
byLeks&Co
 
3 uud indonesia
byMystic333
 
Hierarki peraturan perundang undangan
byNailuredha Hermanto
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
byQiu El Fahmi
 

What's hot

PPTX
Hak Asasi Manusia
byAhmad Dahlan University
 
PPT
Hukum tata negara
byRima Kurniasih
 
PPTX
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
byTri Widodo W. UTOMO
 
PPT
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
byRizza Magfira
 
PPTX
Negara Hukum dan ham
bySayur Lodeh
 
PPT
Presentasi UUD 1945
byPramudita Eka
 
PPT
pengertian hukum dan hukum ekonomi
byamanda lubis
 
PPT
Materi kewarganegaraan
byIg Fandy Jayanto
 
PPTX
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
byIdik Saeful Bahri
 
PPTX
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
byAisyah Turidho
 
PPTX
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
byIdik Saeful Bahri
 
PPTX
4 Pilar kebangsaan
bySyaiful Anam
 
PPTX
3. instrumen dasar pemerintahan
byDian Oktavia
 
PPTX
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
byEddy Mahendra
 
PPT
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
byElection Commision
 
PPT
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
byDini Audi
 
PPTX
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
byBayu Rizky Aditya
 
PPTX
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
byRiska Yuliatiningsih
 
PDF
Aktualisasi Pancasila Di Kampus
byAbida Muttaqiena
 
DOCX
Bedah Soal Kewarganegaraan
byRico Afrinando
 
Hak Asasi Manusia
byAhmad Dahlan University
 
Hukum tata negara
byRima Kurniasih
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
byTri Widodo W. UTOMO
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
byRizza Magfira
 
Negara Hukum dan ham
bySayur Lodeh
 
Presentasi UUD 1945
byPramudita Eka
 
pengertian hukum dan hukum ekonomi
byamanda lubis
 
Materi kewarganegaraan
byIg Fandy Jayanto
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
byIdik Saeful Bahri
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
byAisyah Turidho
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
byIdik Saeful Bahri
 
4 Pilar kebangsaan
bySyaiful Anam
 
3. instrumen dasar pemerintahan
byDian Oktavia
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
byEddy Mahendra
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
byElection Commision
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
byDini Audi
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
byBayu Rizky Aditya
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
byRiska Yuliatiningsih
 
Aktualisasi Pancasila Di Kampus
byAbida Muttaqiena
 
Bedah Soal Kewarganegaraan
byRico Afrinando
 

Similar to Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1

PDF
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
byTri Widodo W. UTOMO
 
PPT
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
byHenry
 
PPTX
Wawasan kebangsaan dlm nkri
byhadiarnowo
 
PPT
BAHAN AJAR MATA KULIAH ILMU NEGARA FIX PPT
byArpat67
 
PPTX
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
byBonadea Visakha
 
PPT
Bangsa dan negara
byTitikbudiarti
 
PPT
hakikat-bangsa-dan-negara-revisi.ppt
byrnoviandani
 
PPT
hakekat-bngsneg.ppt wetewt et wtwet wetwet
byHadistaArisantoso2
 
PPTX
ILMU_NEGARA[1]ssssssssssssssssssssss.pptx
byAdityaRamadhani27
 
PPTX
Wawasan kebangsaan dlm nkri
byhadiarnowo
 
PPT
Kesadaran Berbangsa & Bernegara.ppt
byBudiHermono1
 
PPTX
3d0b853nnnn09f0f543afd6e4f51d566cd05.PPTX
byrendrasptra2003
 
PPT
Negara dan-kewarganegaraan
byVynzka Amalia
 
PPTX
Hand out kajian ba
byRirin Ariyani
 
PPTX
Hand out kajian ba
byRirin Ariyani
 
PPT
BANGSADANNEGARA.ppt
byIkafitrianita2
 
PDF
PENGANTAR ILMU POLITIK - NEGARA
bymudanp.com
 
DOCX
Kisi - Kisi Materi UTS PPKn
byRafif Sulthan R.
 
PPTX
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
bynuralfiyani24
 
PPTX
Negara dan-kewarganegaraan
byVynzka Amalia
 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
byTri Widodo W. UTOMO
 
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
byHenry
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
byhadiarnowo
 
BAHAN AJAR MATA KULIAH ILMU NEGARA FIX PPT
byArpat67
 
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
byBonadea Visakha
 
Bangsa dan negara
byTitikbudiarti
 
hakikat-bangsa-dan-negara-revisi.ppt
byrnoviandani
 
hakekat-bngsneg.ppt wetewt et wtwet wetwet
byHadistaArisantoso2
 
ILMU_NEGARA[1]ssssssssssssssssssssss.pptx
byAdityaRamadhani27
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
byhadiarnowo
 
Kesadaran Berbangsa & Bernegara.ppt
byBudiHermono1
 
3d0b853nnnn09f0f543afd6e4f51d566cd05.PPTX
byrendrasptra2003
 
Negara dan-kewarganegaraan
byVynzka Amalia
 
Hand out kajian ba
byRirin Ariyani
 
Hand out kajian ba
byRirin Ariyani
 
BANGSADANNEGARA.ppt
byIkafitrianita2
 
PENGANTAR ILMU POLITIK - NEGARA
bymudanp.com
 
Kisi - Kisi Materi UTS PPKn
byRafif Sulthan R.
 
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
bynuralfiyani24
 
Negara dan-kewarganegaraan
byVynzka Amalia
 

More from newskiem

DOCX
Makalah ibd
bynewskiem
 
PDF
Fitrah manusia ber tuhan ~ secret admirer~
bynewskiem
 
PPTX
Presentasi pkn kel 1
bynewskiem
 
DOCX
Makalah pengantar filsafat
bynewskiem
 
PPTX
Kelompok 2 masyarakat madani
bynewskiem
 
DOCX
Makalah sejarah kebudayaan islam
bynewskiem
 
PDF
1 agama islam_buku_siswa
bynewskiem
 
DOCX
Masa kejayaan pendidikan islam
bynewskiem
 
PPTX
Presentasi pkn kel 1
bynewskiem
 
DOCX
Makalah ilmu akhlak
bynewskiem
 
PPTX
Jama’ dan qashar
bynewskiem
 
DOCX
Pertemuan 4
bynewskiem
 
Makalah ibd
bynewskiem
 
Fitrah manusia ber tuhan ~ secret admirer~
bynewskiem
 
Presentasi pkn kel 1
bynewskiem
 
Makalah pengantar filsafat
bynewskiem
 
Kelompok 2 masyarakat madani
bynewskiem
 
Makalah sejarah kebudayaan islam
bynewskiem
 
1 agama islam_buku_siswa
bynewskiem
 
Masa kejayaan pendidikan islam
bynewskiem
 
Presentasi pkn kel 1
bynewskiem
 
Makalah ilmu akhlak
bynewskiem
 
Jama’ dan qashar
bynewskiem
 
Pertemuan 4
bynewskiem
 

Recently uploaded

PDF
Modul Ajar Deep Learning Seni Teater Kelas 10 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
PDF
Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah.pdf
byfitrianingsih052
 
PPTX
Ringkasan_Lengkap_Modul_Koding_dan_AI_SD_FaseC.pptx
byabdulhalimachadi
 
PPTX
Ppt Peer teaching jenis jenis perangkat Kecerdasan Artifisial
byaisyah16puji
 
PDF
PPT Materi Evaluasi Growing Together Oktober 2025
bySABDA
 
DOCX
Modul Ajar KBC Kurikulum Berbasis Cinta Fiqih Kelas VI Terbaru 2025
byfubierabita
 
PDF
PPT Materi Pengarahan Growing Together November-Desember 2025
bySABDA
 
PDF
TEKNOGI PRODUKSI TERNAK UNGGAS "AYAM LOKAL INDONESIA"
byIbnuAbdillah16
 
PPTX
Laporan On the job Ucu Rusiah, S.Pd.pptx
byucurusiah16
 
PDF
Materi 6 - TEKNIK MENULIS BERITA, ARTIKEL & FEATURE
byAdePutraTunggali
 
DOCX
contoh surat kuasa besiswa sekolah untuk peserta didik
bymsuwandi118
 
PDF
Modul Ajar Deep Learning Seni Tari Kelas 11 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
PDF
PPT Materi Kelas MLC: Penulisan Kristen yang Bertanggung Jawab (PKB)
bySABDA
 
PPTX
INILAH CONTOH SALAH SATU JURNAL MODUL PSE KEGIATAN PPG
byAgusPadlullah1
 
PPTX
KPK Super Cepat: Kupas Tuntas Kelipatan Persekutuan Terkecil dalam 10 Slide! ...
byLintangSyams
 
PDF
Langkah Penyusunan Kurikulum (Perencanaan Pembelajaran).pdf
byMukhamad Fathoni
 
PPTX
Berbagi praktik baik dalam pembelajaran mendalam in 2
bysusmiati89
 
DOCX
Modul Ajar KBC Kurikulum Berbasis Cinta Bahasa Arab Kelas III Terbaru 2025
byfubierabita
 
PDF
PPT Panduan Tugas Tertulis Kelas MLC: Penulis Kristen yang Bertanggung Jawab ...
bySABDA
 
PDF
PPT Materi AITalks AI-4-GOD! Center for Excellence
bySABDA
 
Modul Ajar Deep Learning Seni Teater Kelas 10 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah.pdf
byfitrianingsih052
 
Ringkasan_Lengkap_Modul_Koding_dan_AI_SD_FaseC.pptx
byabdulhalimachadi
 
Ppt Peer teaching jenis jenis perangkat Kecerdasan Artifisial
byaisyah16puji
 
PPT Materi Evaluasi Growing Together Oktober 2025
bySABDA
 
Modul Ajar KBC Kurikulum Berbasis Cinta Fiqih Kelas VI Terbaru 2025
byfubierabita
 
PPT Materi Pengarahan Growing Together November-Desember 2025
bySABDA
 
TEKNOGI PRODUKSI TERNAK UNGGAS "AYAM LOKAL INDONESIA"
byIbnuAbdillah16
 
Laporan On the job Ucu Rusiah, S.Pd.pptx
byucurusiah16
 
Materi 6 - TEKNIK MENULIS BERITA, ARTIKEL & FEATURE
byAdePutraTunggali
 
contoh surat kuasa besiswa sekolah untuk peserta didik
bymsuwandi118
 
Modul Ajar Deep Learning Seni Tari Kelas 11 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
PPT Materi Kelas MLC: Penulisan Kristen yang Bertanggung Jawab (PKB)
bySABDA
 
INILAH CONTOH SALAH SATU JURNAL MODUL PSE KEGIATAN PPG
byAgusPadlullah1
 
KPK Super Cepat: Kupas Tuntas Kelipatan Persekutuan Terkecil dalam 10 Slide! ...
byLintangSyams
 
Langkah Penyusunan Kurikulum (Perencanaan Pembelajaran).pdf
byMukhamad Fathoni
 
Berbagi praktik baik dalam pembelajaran mendalam in 2
bysusmiati89
 
Modul Ajar KBC Kurikulum Berbasis Cinta Bahasa Arab Kelas III Terbaru 2025
byfubierabita
 
PPT Panduan Tugas Tertulis Kelas MLC: Penulis Kristen yang Bertanggung Jawab ...
bySABDA
 
PPT Materi AITalks AI-4-GOD! Center for Excellence
bySABDA
 

Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1

  • 1.
    PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN i g nsuryanegara fakultas ekonomi universitas tabanan
  • 2.
    HAK ASASI MANUSIA Pengertian Hak Asasi Manusia  Hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak hidup sebagai manusia (Tilaar 2001).
  • 3.
     Dalam UUno. 39/1999 tentang hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.
  • 4.
    KEWARGANEGARAAN  ADALAH MATAKULIAH YANG MEMBAHAS TENTANG BAGAIMANA SIKAP SEORANG WARGA NEGARA SEHINGGA DAPAT MENJADI SEORANG INDIVIDU YANG MAMPU BERPARTISIPASI DALAM UPAYA MENGHENTIKAN BUDAYA KEKERASAN, MENYELESAIKAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT SECARA DAMAI BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN NILAI-NILAI YANG UNIVERSAL, MEMILIKI WAWASAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA NASIONALISME YANG TINGGI, MEMILIKI KOMITMEN YANG KUAT TERHADAP NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA, DEMOKRASI, MEMILIKI PEMAHAMAN INTERNASIONAL BESERTA TANTANGANNYA DAN MEMPUNYAI PEMAHAMAN TENTANG CIVIL SOCIETY.
  • 5.
    PEMAHAMAN TENTANG CIVIL SOCIETY MATERI PERKULIAHAN 1. NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN (LATAR BELAKANG PERLUNYA NEGARA, PENGERTIAN DAN DEFINISI NEGARA, UNSUR-UNSUR NEGARA, KLASIFIKASI NEGARA, SIFAT ORGANISASI NEGARA, FUNGSI NEGARA, ELEMEN KEKUATAN NEGARA, HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA, SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA),
  • 6.
    2. PANCASILA DANIMPLEMENTASINYA (SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA, PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA, IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT),
  • 7.
    3. IDENTITAS NASIONAL(PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL, PARAMETER IDENTITAS NASIONAL, UNSUR- UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL),
  • 8.
    4. DEMOKRASI; ANTARATEORI DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA (ARTI, MAKNA DAN MANFAAT DEMOKRASI, NILAI- NILAI DEMOKRASI, PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI, JENIS-JENIS DEMOKRASI, PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA, MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI,
  • 9.
    5. HAK DANKEWAJIBAN WARGA NEGARA (PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ASAS KEWARGANEGARAAN, MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN, SYARAT DAN TATACARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH, KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB,
  • 10.
    6. KONSTITUSI DANRULE OF LAW (PENGERTIAN DAN DEFINISI KONSTITUSI, HAKEKAT DAN FUNGSI KONSTITUSI/UUD, DINAMIKA PELAKSANAAN KONSTITUSI/UUD 1945, INSTITUSI DAN MEKANISME PEMBUATAN KONSTITUSI/UUD 1945, UU, PERPU, PP DAN PERDA, PENGERTIAN RULE OF LAW, DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW),
  • 11.
    7. HAK ASASIMANUSIA (PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA, TUJUAN HAK ASASI MANUSIA, PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM, HAM PADA TATANAN GLOBAL DAN DI INDONESIA, HAM DI INDONESIA; PERMASALAHAN DAN PENEGAKANNYA, LEMBAGA PENEGAK HAM, MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN HAM),
  • 12.
    8. GEOPOLITIK (PENGERTIANGEOPOLITIK, LATAR BELAKANG WAWASAN NUSANTARA, KEDUDUKAN FUNGSI DAN TUJUAN, KEDUDUKAN/STATUS WAWASAN NUSANTARA, BENTUK WAWASAN NUSANTARA, WADAH WAWASAN NUSANTARA, ISI WAWASAN NUSANTARA, TATALAKU WAWASAN NUSANTARA, IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA) ,
  • 13.
    9. GEOSTRATEGI (PENGERTIAN, LATARBELAKANG, TUJUAN, FUNGSI, SIFAT, KONSEPSI DASAR, KOMPONEN STRATEGI ASTAGATRA, IMPLEMENTASI KETAHANAN NASIONAL),
  • 14.
    10. OTONOMI DAERAH (PENGERTIAN,LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN PRINSIP, PERKEMBANGAN UU OTODA,MODEL DESENTRALISASI, PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN, OTODA DAN DEMOKRASI, IMPLEMENTASI OTODA),
  • 15.
    11. MASYARAKAT MADANI (PENGERTIANDAN LATAR BELAKANG, SEJARAH, KARAKTERISTIK DAN CIRI- CIRI, INSTITUSI PENEGAK MASYARAKAT MADANI, MASYARAKAT MADANI DAN INVESTASI DEMOKRASI, MENJADI MASYARAKAT MADANI INDONESIA),
  • 16.
    12. GOOD GOVERNANCE (PENGERTIANDAN LATAR BELAKANG, PRINSIP DAN KONSEPSI, KARAKTERISTIK DASAR, PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA SEKTOR PUBLIK,PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM 0RGANISASI KEPEMERINTAHAN AKAN MEMBANTU PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI SEKTOR SWASTA, STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM GOOD GOVERNANCE, GOOD GOVERNANCE DALAM KERANGKA OTODA),
  • 17.
    13. GLOBALISASI PENGERTIAN DANLATAR BELAKANG, TANTANGAN DAN ANCAMAN , INDONESIA MENGHADAPI GLOBALISASI, MEMPERKUAT DAYA TAHAN DAN DAYA SAING BANGSA.
  • 18.
    NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN LATARBELAKANG PERLUNYA NEGARA.  PERLUNYA NEGARA UNTUK MELINDUNGI INDIVIDU, WILAYAH DAN MASYARAKAT YANG LEMAH DARI INDIVIDU, ATAU PENGUASA YANG OTORITER.  MENURUT AHLI TATANEGARA SOKRATES, ARISTOTELES DAN PLATO, ADANYA NEGARA DIMULAI 400 TAHUN SEBELUM MASEHI. KEBERADAAN NEGARA DI DALAM MASYARAKAT MENURUT THOMAS VAN AQUINO DIDORONG OLEH 2 HAL YAITU MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL (ANIMAL SOCIAL) DAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK POLITIK (ANIMAL POLITICUM).
  • 19.
    MANUSIA SEBAGAI MAHLUKSOSIAL MEMPUNYAI SIFAT TIDAK BISA HIDUP SENDIRI DAN JUGA SEBAGAI MAHLUK POLITIK MEMILIKI NALURI UNTUK BERKUASA. OLEH KARENA ITU, MENURUT THOMAS HOBBES, KEBERADAAN NEGARA SANGAT DIPERLUKAN SEBAGAI TEMPAT BERLINDUNG BAGI INDIVIDU, KELOMPOK DAN MASYARAKAT MAUPUN PENGUASA YANG KUAT (OTORITER), KARENA MENURUTNYA, MANUSIA DENGAN MANUSIA LAINNYA MEMILIKI SIFAT SEPERTI SERIGALA (HOMO HOMINI LUPUS).
  • 20.
    PENGERTIAN DAN DEFINISI NEGARA ORGANISASI YANG MEMILIKI SIFAT MONOPOLI YANG BERFUNGSI MENGATUR PEMERINTAH, RAKYAT DAN WILAYAH.  DEFINISI NEGARA MENURUT BEBERAPA AHLI; 1. NEGARA MENURUT JOHN LOCKE (1632 – 1704) DAN ROUSSEAU (1712 – 1778) ADALAH SUATU BADAN ATAU ORGANISASI HASIL DARI PERJANJIAN MASYARAKAT, 2. NEGARA MENURUT MAX WEBER ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI MONOPOLI DALAM PENGGUNAAN KEKERASAN FISIK SECARA SAH DALAM SUATU WILAYAH, 3. NEGARA MENURUT ROGER F. SOLTAU ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU WEWENANG (AUTHORITY) YANG MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN PERSOALAN-PERSOALAN BERSAMA, ATAS NAMA MASYARAKAT, 4. NEGARA MENURUT MAC IVER ADALAH SUATU NEGARA HARUS MEMENUHI 3 UNSUR POKOK YAITU PEMERINTAHAN, KOMUNITAS ATAU RAKYAT DAN WILAYAH TERTENTU.
  • 21.
    UNSUR-UNSUR NEGARA  UNSURNEGARA MELIPUTI PENDUDUK, WILAYAH, DAN PEMERINTAH
  • 22.
    KLASIFIKASI NEGARA  KLASIFIKASINEGARA DITINJAU DARI JUMLAH ORANG YANG BERKUASA DAN ORIENTASI KEKUASAAN; 1. MONARKI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH SATU ORANG (RAJA) UNTUK KEPENTINGAN SELURUH RAKYAT (BENTUK POSITIP),
  • 23.
    2. TIRANI ADALAHBENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN SATU ORANG ATAU PENGUASA SAJA (BENTUK NEGATIP),. 3. ARISTOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG UNTUK KEPENTINGAN KESELURUHAN RAKYAT (BENTUK POSITIF) 4. OLIGARKI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG, NAMUN UNTUK KEPENTINGAN BEBERAPA ORANG TSB (BENTUK NEGATIF), 5. DEMOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN KESELURUHAN RAKYAT (BENTUK POSITIF), SEDANGKAN MOBOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN PENGUASA SAJA (BENTUK NEGATIF)
  • 24.
    BENTUK NEGARA DITINJAUDARI SISI KONSEP DAN TEORI MODEREN ; 1. NEGARA KESATUAN ADALAH NEGARA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT DENGAN SATU PEMERINTAH PUSAT YANG BERKUASA DAN MENGATUR SELURUH DAERAH. DALAM PELAKSANAANNYA NEGARA KESATUAN TERBAGI DUA YAITU DENGAN SISTEM SENTRALISASI (SELURUH PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN NEGARA LANGSUNG DIATUR DAN DIURUS OLEH PEMERINTAH PUSAT) DAN SISTEM DESENTRALISASI (KEPALA DAERAH DIBERIKAN KESEMPATAN DAN KEKUASAAN UNTUK MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI ATAU DIKENAL DENGAN OTONAMI DAERAH ATAU SWATANTRA), 2. NEGARA SERIKAT ADALAH BENTUK NEGARA YANG MERUPAKAN GABUNGAN DARI BEBERAPA NEGARA BAGIAN DARI NEGARA SERIKAT.
  • 25.
    BENTUK NEGARA MENURUTASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN; 1. MENURUT EKONOMI (NEGARA AGRARIS, NEGARA INDUSTRI, NEGARA BERKEMBANG, NEGARA SEDANG BERKEMBANG DAN NEGARA BELUM BERKEMBANG). SELAIN ITU DIKENAL JUGA NEGARA-NEGARA UTARA-SELATAN (NEGARA UTARA ; NEGARA MAJU/KAYA, NEGARA SELATAN; NEGARA SEDANG BERKEMBANG/MISKIN), 2. MENURUT POLITIK ; NEGARA DEMOKRATIS, NEGARA OTORITER, NEGARA TOTALITER, NEGARA SATU PARTAI, NEGARA MULTI PARTAI, DAN SEBAGAINYA. 3. MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN; (SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENTIL, PARLEMENTER, JUNTA MILITER DSB), 4. MENURUT IDEOLOGI BANGSA (NEGARA SOSIALIS, NEGARA LIBERAL, NEGARA KOMUNIS, NEGARA FASIS, NEGARA AGAMA, DSB)
  • 26.
    SIFAT ORGANISASI NEGARA 1.SIFAT MEMAKSA (SETIAP NEGARA DAPAT MEMAKSAKAN KEHENDAK DAN KEKUASAANNYA BAIK MELALUI JALUR HUKUM MAUPUN JALUR KEKUASAAN ATAU KEKERASAN) 2. SIFAT MONOPOLI (SETIAP NEGARA MENGUASAI HAL-HAL TERTENTU DEMI TUJUAN NEGARA TANPA ADA SAINGAN), 3. SIFAT TOTALITAS ( SEMUA HAL TANPA KECUALI MENCAKUP KEWENANGAN NEGARA MISALNYA SEMUA ORANG HARUS MEMBAYAR PAJAK, SEMUA ORANG WAJIB
  • 27.
    FUNGSI NEGARA 1. FUNGSIPERTAHANAN DAN KEAMANAN (NEGARA MELINDUNGI RAKYAT, WILAYAH DAN PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN BAIK DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR YANG DAPAT MENGGANGGU PERTAHANAN DAN KEAMANAN), 2. FUNGSI PENGATURAN DAN KETERTIBAN (NEGARA MENCIPTAKAN UU DAN PP SERTA MENJALANKANNYA DEMI TERWUJUDNYA TATANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA) 3. FUNGSI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN (NEGARA MELAKUKAN EKSPLORASI SDA MAUPUN SDM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEHINGGA TERWUJUD KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN BAGI SELURUH RAKYAT, 4. FUNGSI KEADILAN MENURUT HAK DAN KEWAJIBAN (NEGARA MENCIPTAKAN DAN MENEGAKKAN HUKUM SECARA TEGAS DAN TANPA PILIH KASIH MENURUT HAK DAN KEWAJIBAN YANG TELAH DIKONTRIBUSIKAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA, CONTOH NEGARA MENEGAKKAN SISTEM HUKUM MELALUI LEMBAGA PERADILAN)
  • 28.
    HUBUNGAN NEGARA DANWARGA NEGARA  NEGARA WAJIB MELINDUNGI KEPENTINGAN KESELURUHAN RAKYAT TANPA KECUALI.
  • 29.
    ELEMEN KEKUATAN NEGARA 1.SDM; JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN WARGA, NILAI BUDAYA MASYARAKAT DAN KONDISI KESEHATAN MASYARAKAT. 2. TERITORIAL NEGARA; LUAS WILAYAH (DARAT, LAUT, UDARA), LETAK GEOGRAFIS DAN SITUASI NEGARA TETANGGA. 3. SDA; KANDUNGAN MINERAL, KESUBURAN, KEKAYAAN LAUT, DAN HUTAN. 4. KAPASITAS PERTANIAN DAN INDUSTRI; SEKTOR PERTANIAN MEMPENGARUHI KEKUATAN NEGARA KARENA PERTANIAN MEMASOK KEBUTUHAN POKOK SEPERTI BERAS, SAYUR, LAUK PAUK DLL 5. KEKUATAN MILITER DAN MOBILITASNYA ; JUMLAH PERSONIL, KUALITAS DAN PERALATAN. 6. ELEMEN KEKUATAN YANG TAK BERWUJUD; BERUPA KEPRIBADIAN DAN KEPEMIMPINAN, EFISIENSI BIROKRASI, PERSATUAN BANGSA, DUKUNGAN INTERNASIONAL, REPUTASI BANGSA, NASIONALISME DSB.
  • 30.
    SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA. 1.BADAN LEGISLATIF; BADAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PEMBUAT UU ATAU PERDA YANG PENGESAHANNYA DILAKUKAN BERSAMA DENGAN PRESIDEN ATAU KEPALA DAERAH. LEMBAGA INI MELIPUTI DPR, DPRD, YANG MASING-MASING MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA MENURUT TINGKATANNYA. BADAN LAIN YANG MEMILIKI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN DPR ADALAH BPK. BADAN INI MEMILIKI FUNGSI SEBAGAI AUDITOR (PEMERIKSA) KEUANGAN NEGARA YANG HASIL PEMERIKSAANNYA DISAMPAIKAN SECARA RUTIN SETIAP TIGA BULAN KEPADA DPR SEBAGAI BAHAN MASUKAN BAGI DPR UNTUK MENGAWASI PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA.
  • 31.
    2. BADAN EKSEKUTIF; BADANYANG BERFUNGSI MENJALANKAN UU YANG MENDAPAT PERSETUJUAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA DPR DAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, PARA MENTERI DEPARTEMEN DAN NON DEPARTEMEN, GUBERNUR BESERTA MUSPIDA, BUPATI/WALI KOTA BESERTA MUSPIDA, CAMAT, LURAH/DESA.
  • 32.
    3. BADAN YUDIKATIF; BADANYANG BERFUNGSI MENGADILI PENERAPAN UU. LEMBAGA INI MELIPUTI MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN KOMISI YUDISIAL
  • 33.
    TUGAS DAN FUNGSIBADAN YUDIKATIF MELIPUTI;  MAHKAMAH AGUNG; MEMBERI PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN GRASI, AMNESTI, ABOLISI, REHABILITASI, YANG MERUPAKAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM BIDANG HUKUM. DISAMPING JUGA MENJALANKAN TINJAUAN YUDISIAL (YUDICIAL REVIEW) YAITU MELAKUKAN UJI PERATURAN PEMERINTAH YANG BERTENTANGAN DENGAN UU YANG
  • 34.
     MAHKAMAH KONSTITUSI(MK) ; BERFUNGSI MELAKUKAN UJI UU TERHADAP UUD 1945, MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR LEMBAGA NEGARA DAN MELAKUKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BILA MELAKUKAN PELANGGARAN UUD 1945.
  • 35.
     KOMISI YUDISIAL(KY) BERWENANG MEREKRUT DAN MENYELEKSI CALON HAKIM AGUNG . FUNGSI PENGAWASAN HAKIM DARI TINGKAT PENGADILAN NEGERI SAMPAI MAHKAMAH AGUNG MAUPUN HAKIM KONSTITUSI YANG SEMULA DILAKUKAN OLEH KY TELAH DIBATALKAN OLEH MK SEHINGGA FUNGSI PENGAWASAN HAKIM
  • 36.
  • 37.
    TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS;  MENGETAHUISEJARAH LAHIRNYA PANCASILA  MENJELASKAN PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA  MENGURAIKAN IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
  • 38.
    SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA  ISTILAHPANCASILA PERTAMA KALI DITEMUKAN DALAM BUKU SUTASOMA KARYA EMPU TANTULAR YANG DITULIS PADA JAMAN MAJAPAHIT ABAD KE 14. DIARTIKAN SEBAGAI PERINTAH KESUSILAAN YANG JUMLAHNYA 5 YANG BERISI 5 LARANGAN YAITU  MELAKUKAN KEKERASAN  MENCURI  BERJIWA DENGKI  BERBOHONG  MABUK AKIBAT MINUMAN KE
  • 39.
     ISTILAH SILAITU DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI ATURAN YANG MELATARBELAKANGI PERILAKU SESEORANG ATAU BANGSA, KELAKUAN ATAU PERBUATAN YANG MENURUT ADAB (SOPAN-SANTUN), DASAR ADAB, AKHLAK, DAN MORAL
  • 40.
     PANCASILA SEBAGAIDASAR NEGARA PERTAMA KALI DIUSULKAN OLEH IR. SOEKARNO PADA TANGGAL 1 JUNI 1945 DI HADAPAN SIDANG BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI). RUMUSAN PANCASILA YANG DIKEMUKAKAN TSB TERDIRI ATAS ;  KEBANGSAAN INDONESIA  INTERNASIONAL ATAU KEMANUSIAAN  MUFAKAT ATAU DEMOKRASI  KESEJAHTERAAN SOSIAL  KETUHANAN YANG BERKEMANUSIAAN
  • 41.
     PADA TANGGAL22 JUNI 1945 TOKOH-TOKOH BPUPKI YANG DIBERI NAMA PANITIA SEMBILAN MENGADAKAN PERTEMUAN UNTUK MEMBAHAS PIDATO SERTA USUL- USUL MENGENAI DASAR NEGARA YANG TELAH DIKEMUKAKAN DALAM SIDANG-SIDANG BPUPKI
  • 42.
     DALAM PEMBAHASANTSB DISUSUNLAH SEBUAH PIAGAM YANG DIBERI NAMA PIAGAM JAKARTA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT RUMUSAN DAN SISTEMATIKA PANCASILA SEBAGAI BERIKUT;  KETUHANAN, DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB  PERSATUAN INDONESIA  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
  • 43.
    PANITIA SEMBILAN TSB ADALAH; IR SOEKARNO  DRS. MOH. HATTA  MR. A.A MARAMIS  ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO  ABDOEL KAHAR MUZAKAR  HAJI AGUS SALIM  MR ACHMAD SOEBARDJO  K H WACHID HASYIM  MR MOH YAMIN
  • 44.
    DAPAT DISIMPULKAN  SECARAHISTORIS PANCASILA LAHIR TANGGAL 1 JUNI 1945  SECARA YURIDIS PANCASILA LAHIR TANGGAL 18 AGUSTUS 1945
  • 45.
    PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSADAN NEGARA INDONESIA  PENGERTIAN IDEOLOGI  IDEOLOGI BERASAL DARI BAHASA YUNANI YAITU EIDOS DAN LOGOS. EIDOS BERARTI GAGASAN DAN LOGOS BERARTI BERBICARA (ILMU). SECARA ETIMOLOGI IDEOLOGI ADALAH BERBICARA TENTANG GAGASAN/ILMU YANG MEMPELAJARI TENTANG GAGASAN. GAGASAN YANG DIMAKSUD DISINI ADALAH GAGASAN YANG MURNI ADA DAN MENJADI LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG ADA ATAU BERDOMISILI DALAM WILAYAH NEGARA DIMANA MEREKA BERADA.
  • 46.
    DEFINISI IDEOLOGI  BP7 PUSAT, IDEOLOGI ADALAH AJARAN, DOKTRIN, TEORI YANG DIYAKINI KEBENARANNYA YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS DAN DIBERI PETUNJUK TENTANG PELAKSANAAN DALAM MENANGGAPI DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.  PROF DR MASWADI RAUF, AHLI ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA. IDEOLOGI ADALAH RANGKAIAN (KUMPULAN) NILAI YANG DISEPAKATI BERSAMA UNTUK MENJADI LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM MENCAPAI TUJUAN ATAU KESEJAHTERAAN BERSAMA
  • 47.
    DEFINISI IDEOLOGI  BP7 PUSAT, IDEOLOGI ADALAH AJARAN, DOKTRIN, TEORI YANG DIYAKINI KEBENARANNYA YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS DAN DIBERI PETUNJUK TENTANG PELAKSANAAN DALAM MENANGGAPI DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.  PROF DR MASWADI RAUF, AHLI ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA. IDEOLOGI ADALAH RANGKAIAN (KUMPULAN) NILAI YANG DISEPAKATI BERSAMA UNTUK MENJADI LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM MENCAPAI TUJUAN ATAU KESEJAHTERAAN BERSAMA
  • 48.
     BERDASARKAN DEFINISITSB DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PANCASILA ADALAH KUMPULAN NILAI/NORMA YANG MELIPUTI SILA-SILA PANCASILA SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945, ALINEA IV YANG TELAH DITETAPKAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945
  • 49.
     PANCASILA SEBAGAIIDEOLOGI TERBUKA  IDEOLOGI TERBUKA ADALAH IDEOLOGI YANG DAPAT BERINTERAKSI DENGAN IDEOLOGI YANG LAIN. ARTINYA IDEOLOGI PANCASILA DAPAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN YANG TERJADI PADA NEGARA LAIN YANG MEMILIKI IDEOLOGI YANG BERBEDA DENGAN PANCASILA DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT
  • 50.
    IDEOLOGI PANCASILA MEMILIKI NILAI-NILAIYANG MELIPUTI;  NILAI DASAR; NILAI YANG ADA DALAM IDEOLOGI PANCASILA YANG MERUPAKAN REPRESENTASI DARI NILAI ATAU NORMA DALAM MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA INDONESIA. NILAI DASAR MERUPAKAN NILAI YANG TIDAK BISA BERUBAH- UBAH SEPANJANG BANGSA INDONESIA BERPEDOMAN PADA NILAI TSB. CONTOH DARI NILAI DASAR ADALAH SILA-SILA PANCASILA YANG ADA DALAM ALINEA IV, UUD 1945 YANG DITETAPKAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945.
  • 51.
    1. NILAI INSTRUMENTAL;ADALAH NILAI YANG MERUPAKAN PENDUKUNG UTAMA DARI NILAI DASAR (PANCASILA). NILAI INI DAPAT MENGIKUTI SETIAP PERKEMBANGAN ZAMAN BAIK DALAM NEGERI MAUPUN DARI LUAR NEGERI. NILAI INI DAPAT BERUPA TAP MPR, UU, PP,DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG ADA UNTUK MENJADI TATANAN DALAM PELAKSANAAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEGANGAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. NILAI DAPAT BERUBAH SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN.
  • 52.
    1. NILAI PRAKTIS;NILAI YANG HARUS ADA DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN NEGARA, ARTINYA BERUPA SEMANGAT PENYELENGGARA NEGARA DARI PUSAT HINGGA DAERAH UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN SILA-SILA PANCASILA SECARA KONSEKUEN CONTOH TELADAN UNTUK TIDAK KKN
  • 53.
    FUNGSI DAN PERANANPANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.  PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP YANG MEMPERSATUKAN BANGSA INDONESIA.  PANCASILA SEBAGAI CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI MORAL PEMBANGUNAN  PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA
  • 54.
     IMPLEMENTASI PANCASILADALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT  PANCASILA HARUS MENJADI PETUNJUK HIDUP WARGA NEGARA MENUJU DAYA SAING BANGSA.
  • 55.
    IMPLEMENTASI SILA PERTAMA; KETUHANANYANG MAHA ESA  KETUHANAN YANG MAHA ESA, SILA INI MENGHENDAKI SETIAP WARGA NEGARA UNTUK MENJUNJUNG TINGGI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA. SETIAP WARGA NEGARA DIHARAPKAN MEMPUNYAI KEYAKINAN AKAN TUHAN YANG MENCIPTAKAN MANUSIA DAN DUNIA SERTA ISINYA. KEYAKINAN AKAN TUHAN TSB. DIWUJUDKAN DENGAN MEMELUK AGAMA SERTA KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, TERDAPAT BEBERAPA PEDOMAN YANG DAPAT DILAKUKAN; TAKWA (SECARA SADAR PATUH MELAKUKAN PERINTAH TUHAN), WALAUPUN AGAMA BERBEDA DAPAT BEKERJASAMA DALAM BIDANG SOSIAL, PEREKONOMIAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN, SALING MENGHORMATI DAN KEBEBASAN MENJALANKAN IBADAH SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA, TIDAK MEMAKSAKAN SUATU AGAMA DAN KEPERCAYAAN KEPADA ORANG LAIN.
  • 56.
    IMPLEMENTASI SILA KEDUA; KEMANUSIAANYANG ADIL DAN BERADAB.  BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA ADALAH; SESAMA MANUSIA TIDAK SALING MELECEHKAN, SESAMA MANUSIA PUNYA RASA MEMILIKI, SETIAP MANUSIA MENJAGA KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN, TIDAK SEMENA-MENA TERHADAP ORANG LAIN, MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEMANUSIAAN, GEMAR MELAKUKAN KEGIATAN KEMANUSIAAN (DONOR DARAH MENYANTUNI ANAK YATIM), BERANI MEMBELA KEBENARAN DAN KEADILAN.
  • 57.
    IMPLEMENTASI SILA KETIGA; PERSATUANINDONESIA  MERUJUK PADA PERSATUAN YANG UTUH DANTIDAK TERPECAH BELAH ATAU BERSATUNYA BERMACAM-MACAM PERBEDAANSUKU, AGAMA DAN LAIN-LAIN YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA. PERSATUAN INI TERJADI KARENA DIDORONG KEINGINAN UNTUK MENCAPAI KEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS DALAM WADAH NEGARA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, SERTA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN ABADI. BUTIR IMPLEMENTASINYA SBB; A) KEPENTINGAN NEGARA DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN B) BERKORBAN (BEKERJA KERAS DAN MEMBAYAR PAJAK), C) BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA (BERANI DAN PERCAYA DIRI SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA), MEMAJUKAN PERGAULAN DEMI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG BERBINEKA TUNGGAL IKA
  • 58.
    IMPLEMENTASI SILA KEEMPAT;KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KE- BIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN  MEMPUNYAI MAKNA BAHWA KEKUASAAN ADA DI TANGAN RAKYAT, DAN DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAANNYA, RAKYAT MENJALANKAN SISTEM PERWAKILAN DAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN JALAN MUSYAWARAH YANG DIKENDALIKAN DENGAN PIKIRAN YANG SEHAT, JERNIH, LOGIS SERTA PENUH TANGGUNGJAWAB BAIK KEPADA TUHAN MAUPUN RAKYAT YANG DIWAKILINYA. BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA SBB; A) MASYARAKAT HARUS MENGAWASI WAKIL RAKYAT, B) TIDAK MEMAKSAKAN KEHENDAK KEPADA ORANG LAIN, C) MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA D) MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DILIPUTI OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN, E) HASIL MUSYAWARAH HARUS DITERIMA DAN DILAKSANAKAN DENGAN TANGGUNGJAWAB, F) MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN AKAL SEHAT DAN SESUAI DENGAN HATI NURANI YANG LUHUR. G) KEPUTUSAN YANG DIAMBIL HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA MORAL KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MENJUNJUNG TINGGI HARKAT MARTABAT MANUSIA SERTA NILAI-NILAI KEBENARAN DAN KEADILAN.
  • 59.
    IMPLEMENTASI SILA KELIMA;KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  SILA INI MEMPUNYAI MAKNA BAHWA SELURUH RAKYAT INDONESIA MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG ADIL DALAM BIDANG HUKUM, POLITIK, EKONOMI, KEBUDAYAAN DAN KEBUTUHAN SPIRITUAL ROHANI SEHINGGA TERCIPTA MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR. BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA ADALAH SBB; A) PERBUATAN LUHUR SALING MEMBANTU, B) BERSIKAP ADIL DAN TIDAK PILIH KASIH, C) SUKA MEMBERI PERTOLONGAN, TIDAK EGOIS DAN INDIVIDUALISME, D) BEKERJA KERAS, BERUSAHA, TIDAK PASRAH KEPADA TUHAN, E) MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN.
  • 60.
     IMPLEMENTASI PANCASILADALAM KEHIDUPAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS ADALAH MERUPAKAN PENJABARAN DARI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN DAN IDEOLOGI BANGSA INDONESIA. MENJADI KEWAJIBAN BANGSA INDONESIA UNTUK MENERAPKAN DENGAN BAIK DAN BENAR SEHINGGA KEHIDUPAN ADIL DAN MAKMUR DAPAT DICAPAI.
  • 61.
  • 62.
    PENGERIAN IDENTITAS NASIONAL  Manivestasinilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri- ciri khas, dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya (Wibisono Koento, 2005).
  • 63.
     Identitas berasaldari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diberi atribut nasional.
  • 64.
    PARAMETER IDENTITAS NASIONAL 1. Identitasnasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktipitas masyarakat sehari- harinya. Identitas ini menyangkut adat-istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Ramah-tamah, hormat menghormati orang tua dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat-istiadat dan tata kelakuan
  • 65.
    2. Lambang-lambang yangmerupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang- undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa dan lagu kebangsaan.
  • 66.
    3. Alat-alat perlengkapanyang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan (borobudur, prambanan, masjid dan gereja), peralatan manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam) dan teknologi (pesawat terbang, kapal laut dll)
  • 67.
    4. Tujuan yangingin dicapai suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu seperti di Indonesia dikenal dengan bulu tangkis..
  • 68.
    UNSUR PEMBENTUK BERDASAR PARAMETERSOSIOILOGI  Pengertian parameter identitas nasional berdasarkan sosiologis; (suku bangsa, kebudayaan, bahasa, kondisi geografis)
  • 69.
    1. Suku bangsaadalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif (ada sejak lahir) yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia sebagai bangsa dengan banyak suku dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku. Setiap suku mempunyai adat-istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda namun mampu berintegrasi sebagai bangsa Indonesia.
  • 70.
    2 Kebudayaan (kesenian,ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat- istiadat) merupakan milik bersama dalam suatu kelompok artinya para warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar
  • 71.
    3. Bahasa memilikisimbul yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun sekalipun hal atau barang yang dilambangkan artinya tsb tidak hadir di situ. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis namun bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung. Pada tahun 1928 Bahasa Melayu ditetapkan menjadi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.
  • 72.
    4.Kondisi geografis merupakanidentitas yang bersifat alamiah
  • 73.
    UNSUR-UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL 1. UNSUR SEJARAH  2. UNSUR KEBUDAYAAN  3. UNSUR SUKU BANGSA  4. UNSUR AGAMA  5. UNSUR BUDAYA UNGGUL  6. UNSUR BAHASA
  • 74.
    UNSUR SEJARAH  BANGSAINDONESIA SECARA EKONOMIS DAN POLITIK PERNAH MENCAPAI ERA KEJAYAAN DI WILAYAH ASIA TENGGARA YAITU PADA ERA PEMERINTAHAN KERAJAAN MAJAPAHIT DAN SRIWIJAYA.
  • 75.
    KEBUDAYAAN  1. AKALBUDI SIKAP DAN PERILAKU YANG DIMILIKI DALAM INTERAKSINYA ANTARA SESAMA (HORIZONTZL), ANTARA PIMPINAN DENGAN STAF,ANAK DENGAN ORANG TUA YANG DILANDASI HORMAT MENGHORMATI ANTAR SESAMA, SOPAN-SANTUN DALAM SIKAP DAN TUTUR KATA DAN HORMAT PADA ORANG TUA.
  • 76.
     2. PERADABAN(CIVILITY)  MELIPUTI ASPEK IDEOLOGI (SILA-SILA DALAM PANCASILA), POLITIK (DEMOKRASI LANGSUNG DALAM PEMILU), EKONOMI (USAHA KECIL DAN KOPERASI), SOSIAL (SEMANGAT GOTONG-ROYONG, SIKAP RAMAH-TAMAH, MURAH SENYUM, SETIA KAWAN)
  • 77.
     3. PENGETAHUAN(KNOWLEDGE) MELIPUTI PRESTASI ANAK BANGSA DALAM BIDANG OLAH RAGA BULU TANGKIS DUNIA, KARYA ANAK BANGSA DALAM BIDANG TEKNOLOGI PESAWAT TERBANG (PEMBUATAN PESAWAT TERBANG CN 235 IPTN BANDUNG, TEKNOLOGI KAPAL LAUT PHINISI), PRESTASI ANAK BANGSA DALAM MENJUARAI LOMBA OLIMPIADE FISIKA DAN KIMIA DLL
  • 78.
    BUDAYA UNGGUL  BUDAYAUNGGUL ADALAH SEMANGAT DAN KULTUR KITA UNTUK MENCAPAI KEMAJUAN DENGAN CARA “KITA HARUS BISA, KITA HARUS BERBUAT TERBAIK, KALAU ORANG LAIN BISA MENGAPA KITA TIDAK BISA.
  • 79.
    SUKU BANGSA  ADANYASUKU BANGSA YANG MAJEMUK TERLIHAT DARI JUMLAH 300 SUKU BANGSA DAN JUMLAH PENDUDUK 210 JUTA (2003)
  • 80.
    AGAMA  IDENTITAS NASIONALDALAM ASPEK AGAMA ADALAH MASYARAKAT AGAMIS DAN MEMILIKI HUBUNGAN ANTARUMAT SEAGAMA DAN ANTARUMAT BERAGAMA YANG RUKUN. NEGARA INDONESIA MENGAKUI MULTI AGAMA YANG DIANUT BANGSANYA YAITU ISLAM, KATHOLIK, KRISTEN, HINDU, BUDHA, DAN KONG HU CU.
  • 81.
    BAHASA  BAHASA INDONESIADIKENAL SEBAGAI BAHASA MELAYU YANG MERUPAKAN BAHASA PENGHUBUNG BERBAGAI ETNIS YANG MENDIAMI KEPULAUAN NUSANTARA. BAHASA MELAYU PADA 1928 DITETAPKAN OLEH PEMUDA DARI BERBAGAI SUKU BANGSA INDONESIA DALAM PERISTIWA SUMPAH PEMUDA SEBAGAI BAHASA PERSATUAN BANGSA INDONESIA.
  • 82.
    4 DEMOKRASI ANTARA TEORI DANPELAKSANAANNYA TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 1. MENYEBUTKAN PENGERTIAN, MAKNA DAN MANFAAT DEMOKRASI 2. MENGURAIKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 3. MENGETAHUI PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI 4. MENYEBUTKAN JENIS-JENIS DEMOKRASI 5. MEMBEDAKAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN PRINSIP DEMOKRASI YANG UNIVERSAL 6. MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
  • 83.
     DEMOKRASI BERASALDARI KATA YUNANI DEMOS DAN KRATOS. DEMOS ARTINYA RAKYAT, KRATOS ARTINYA PEMERINTAHAN. DEMOKRASI BERARTI PEMERINTAHAN RAKYAT YAITU PEMERINTAHAN YANG RAKYATNYA MEMEGANG PERANAN YANG SANGAT MENENTUKAN
  • 84.
     MAKNA DEMOKRASIADALAH PEMERINTAH DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT.  MERUJUK KONSEP KEHIDUPAN NEGARA ATAU MASYARAKAT DIMANA WARGA NEGARA DEWASA TURUT BERPARTISIPASI DALAM PEMERINTAHAN MELALUI WAKILNYA YANG DIPILIH MELALUI PEMILU, MENJAMIN KEMERDEKAAN BERBICARA, BERAGAMA, BERPENDAPAT, BERSERIKAT MENEGAKKAN RULE OF LAW, ADANYA PEMERI NTAHAN MAYORITAS YANG MENGHORMATI HAK- HAK MINORITAS, SALING MEMBERI PELUANG UNTUK KEHIDUPAN YANG LAYAK
  • 85.
    MANFAAT DEMOKRASI  1.KESETARAAN SEBAGAI WARGA  NEGARA  2. MEMENUHI KEBUTUHAN UMUM  3. PLURALISME DAN KOMPROMI  4. MENJAMIN HAK-HAK DASAR  5. PEMBARUAN KEHIDUPAN SOSIAL
  • 86.
    NILAI-NILAI DEMOKRASI  DEMOKRASIMEMERLUKAN USAHA NYATA SETIAP WARGA NEGARA DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA DAN DIJADIKANNYA DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA.
  • 87.
    NILAI-NILAI DEMOKRASI MEMBUTUHKAN HAL-HAL 1.KESADARAN AKAN PLURALISME MENJAGA KEBERAGAMAN YANG ADA DI MASYARAKAT, MENJAMIN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA. KESADARAN PLURALITAS PENTING KARENA RAKYAT INDONESIA SEBAGAI BANGSA YANG SANGAT BERAGAM DARI SISI ETNIS, BAHASA, BUDAYA, AGAMA, DAN POTENSI ALAMNYA.
  • 88.
    2.SIKAP YANG JUJURDAN PIKIRAN YANG SEHAT. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIDASARKAN PADA PRINSIP MUSYAWARAH MUFAKAT, PRINSIP KEJUJURAN, LOGIS, AKAL SEHAT DENGAN MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA YANG ADA.
  • 89.
    3.DEMOKRASI MEMBUTUHKAN KERJA SAMAANTAR WARGA MASYARAKAT DAN SIKAP SERTA ITIKAD BAIK. 4. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN SIKAP KEDEWASAAN. 5. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN PERTIMBANGAN MORAL.
  • 90.
    PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI PRINSIP-PRINSIPDEMOKRASI; 1. KONTROL ATAS KEPUTUSAN PEMERINTAH 2. PEMILIHAN YANG TELITI DAN JUJUR 3. HAK MEMILIH DAN DIPILIH 4. KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT TANPA ANCAMAN 5. KEBEBASAN MENGAKSES INFORMASI 6. KEBEBASAN BERSERIKAT YANG TERBUKA
  • 91.
    PARAMETER DEMOKRASI 1.PEMBENTUKAN PEMERINTAHANMELALUI PEMILU 2.SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAHAN SECARA TRANSPARAN 3. PENGATURAN SISTEM DAN DISTRIBUSI KEKUASAAN NEGARA UNTUK MENGHINDARI PENUMPUKAN KEKUASAAN DALAM SATU TANGAN (EKSEKUTIF, LEGISLATIF,YUDIKATIF) 4. PENGAWASAN OLEH RAKYAT TERHADAP JALANNYA PEMERINTAHAN.
  • 92.
    JENIS-JENIS DEMOKRASI 1. DEMOKRASIBERDASARKAN CARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT; - DEMOKRASI LANGSUNG, - DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG (DEMOKRASI PERWAKILAN), - DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN SISTEM PENGAWASAN LANGSUNG DARI RAKYAT (MERUPAKAN CAMPURAN ANTARA DEMOKRASI LANGSUNG DENGAN DEMOKRASI PERWAKILAN)
  • 93.
     DEMOKRASI PERWAKILANANTARA LAIN DIJALANKAN DI SWISS. RAKYAT MEMILIH WAKILNYA UNTUK DUDUK DALAM LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, TETAPI WAKIL RAKYAT DALAM MENJALANKAN TUGASNYA DIAWASI RAKYAT MELALUI REFERENDUM DAN INISIATIF RAKYAT
  • 94.
     REFERENDUM ADALAHPEMUNGUTAN SUARA UNTUK MENGETAHUI KEHENDAK RAKYAT SECARA LANGSUNG
  • 95.
    REFERENDUM DIKLASIFIKASI A. REFERENDUMWAJIB,  DILAKUKAN KETIKA ADA PERUBAHAN ATAU PEMBENTUKAN NORMA PENTING DAN MENDASAR DALAM UUD (KONSTITUSI) ATAU UU YANG SANGAT POLITIS. UUD, UU YANG TELAH DIBUAT OLEH LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN RAKYAT MELALUI PEMUNGUTAN SUARA TERBANYAK
  • 96.
    B. REFERENDUM TIDAKWAJIB,  DILAKSANAKAN JIKA DALAM WAKTU TERTENTU SETELAH RANCANGAN UU DIUMUMKAN, SEJUMLAH RAKYAT MENGUSULKAN DIADAKAN REFERENDUM. JIKA DALAM WAKTU TERTENTU TIDAK ADA PERMINTAAN DARI RAKYAT, RANCANGAN UU ITU DAPAT MENJADI UU YANG BERSIFAT TETAP
  • 97.
    C. REFERENDUM KONSULTATIF HANYA SEBATAS MEMINTA PERSETUJUAN KARENA RAKYAT TIDAK MENGERTI PERMASALAHANNYA, PEMERINTAH MEMINTA PERTIMBANGAN PADA AHLI BIDANG TERTENTU YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN TSB
  • 98.
    2. DEMOKRASI BERDASARKANTITIK PERHATIAN ATAU PRIORITAS; A. DEMOKRASI FORMAL, SECARA HUKUM MENEMPATKAN SEMUA ORANG DALAM KEDUDUKAN YANG SAMA DALAM BIDANG POLITIK, INDIVIDU DIBERIKAN KEBEBASAN YANG LUAS SEHINGGA DEMOKRASI INI DISEBUT DEMOKRASI LIBERAL.
  • 99.
    B. DEMOKRASI MATERIAL MEMANDANG MANUSIA MEMPUNYAI KESAMAAN DALAM BIDANG SOSIAL EKONOMI SEHINGGA PERSAMAAN DI BIDANG POLITIK TIDAK MENJADI PRIORITAS. DEMOKRASI INI DIKEMBANGKAN DI NEGARA SOSIALIS KOMUNIS.
  • 100.
    C. DEMOKRASI CAMPURAN, MERUPAKANCAMPURAN DARI A DAN B, YANG BERUPAYA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT DENGAN MENEMPATKAN PERSAMAAN DERAJAT DAN HAK SETIAP ORANG.
  • 101.
    3. DEMOKRASI BERDASARKANPRINSIP IDEOLOGI. A. DEMOKRASI LIBERAL, MEMBERIKAN KEBEBASAN YANG LUAS PADA INDIVIDU, CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DIMINIMALKAN BAHKAN DITOLAK. TINDAKAN SEWENANG-WENANG PEMERINTAH TERHADAP WARGANYA DIHINDARI, PEMERINTAH BERTINDAK ATAS DASAR KONSTITUSI (HUKUM DASAR)
  • 102.
    B. DEMOKRASI RAKYATATAU DEMOKRASI PROLETAR.  DEMOKRASI INI BERTUJUAN MENYEJAHTERAKAN RAKYAT. NEGARA YANG DIBENTUK TIDAK MENGENAL PERBEDAAN KELAS, SEMUA WARGA NEGARA MEMPUNYAI PERSAMAAN DALAM HUKUM DAN POLITIK.
  • 103.
    4. DEMOKRASI BERDASARKANWEWENANG DAN HUBUNGAN ANTAR ALAT KELENGKAPAN NEGARA A. DEMOKRASI SISTEM PARLEMENTER DENGAN CIRI-CIRI  DPR LEBIH KUAT DARI PEMERINTAH  KEPALA PEMERINTAHAN/PERDANA MENTERI MEMIMPIN KABINET DENGAN SEJUMLAH MENTERI YANG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA DPR  KEDUDUKAN KEPALA NEGARA TERPISAH DARI KEPALA PEMERINTAHAN, TUGASNYA SEREMONIAL (MELANTIK KABINET, DUTA BESAR SEBAGAI PANGLIMA TERTINGGI AB)  JIKA PEMERINTAH DIANGGAP TIDAK MAMPU, ANGGOTA DPR MEMINTA MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA PARLEMEN UNTUK MEMBUBARKAN PEMERINTAH, SEHINGGA PEMERINTAHAN DIPEGANG PEMERINTAH SEMENTARA SAMPAI TERBENTUK PEMERINTAHAN BARU HASIL PEMILU.
  • 104.
    B. DEMOKRASI SISTEMPRESIDENSIAL DENGAN CIRI-CIRI;  NEGARA DIKEPALAI PRESIDEN  KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN DIJALANKAN BERDASARKAN KEDAULATAN YANG DIPILIH DARI DAN OLEH RAKYAT SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI BADAN PERWAKILAN  PRESIDEN MEMPUNYAI KEKUASAAN MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI  MENTERI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB PADA DPR MELAINKAN PADA PRESIDEN. PRESIDEN DAN DPR MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DAN TIDAK DAPAT SALING MEMBUBARKAN.
  • 105.
    PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA ADA 4 MACAM DEMOKRASI YANG PERNAH DITERAPKAN DALAM KEHIDUPAN KETATANEGARAAN YAITU DEMOKRASI LIBERAL, DEMOKRASI TERPIMPIN, DEMOKRASI PANCASILA, DEMOKRASI LANGSUNG PADA ERA REFORMASI
  • 106.
    1. DEMOKRASI PARLEMENTER (LIBERAL),DIPRAKTEKKAN PADA MASA BERLAKU UUD’45 (1945-1949), UUD RIS (1949), DAN UUD SEMENTARA (1950). PELAKSANAAN DEMOKRASI PARLEMENTER BERAKHIR PADA 5 JULI 1959 (PEMBERLAKUAN KEMBALI UUD 1945)
  • 107.
    2. DEMOKRASI TERPIMPIN KEGAGALAN KONSTITUANTE DALAM MENETAPKAN UUD BARU YANG DIIKUTI SUHU POLITIK YANG MEMANAS DAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN BANGSA,PADA 5 JULI 1959 PRESIDEN SOEKARNO MENGELUARKAN DEKRIT PRESIDEN YANG DIPANDANG SEBAGAI USAHA MENCARI JALAN KELUAR MELALUI PEMBENTUKAN KEPEMIMPINAN YANG KUAT. UNTUK MENCAPAINYA DIGUNAKAN DEMOKRASI TERPIMPIN.
  • 108.
    3. DEMOKRASI PANCASILAPADA ERA ORDE BARU  LATAR BELAKANG MUNCULNYA DEMOKRASI PANCASILA ADALAH ADANYA BERBAGAI PENYELEWENGAN DAN PERMASALAHAN YANG DIALAMI BANGSA INDONESIA PADA MASA BERLAKUNYA DEMOKRASI PARLEMENTER DAN DEMOKRASI TERPIMPIN. SEJAK LAHIRNYA ORDE BARU DIBERLAKUKAN DEMOKRASI PANCASILA. DALAM MENGGUNAKAN HAK-HAK DEMOKRASI HARUS DISERTAI RASA TANGGUNGJAWAB KEPADA TUHAN YME,MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN,MENJAMIN PERSATUAN DAN KESATUAN DAN HARUS DIMANFAATKAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL.
  • 109.
    4. DEMOKRASI LANGSUNGPADA ERA ORDE REFORMASI.  MERUPAKAN KONSENSUS UNTUK MENGADAKAN DEMOKRATISASI DALAM SEGALA BIDANG KEHIDUPAN UTAMANYA BIDANG POLITIK, EKONOMI DAN HUKUM. BEBERAPA PERUBAHAN PELAKSANAAN DEMOKRASI; 1. PEMILU LEBIH DEMOKRATIS,2. PARTAI POLITIK LEBIH DEMOKRATIS,3. PENGATURAN HAM, 4.LEMBAGA DEMOKRASI LEBIH BERFUNGSI, 5.KONSEP TRIAS POLITIKA MASING-MASING BERSIFAT OTONOM PENUH.
  • 110.
     MENGEMBANGKAN SIKAPDEMOKRASI  PENDIDIKAN SIKAP DEMOKRASI DAPAT DILAKUKAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK, SEKOLAH DAN PERKULIAHAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN.
  • 111.
    5 HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA  TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS; 1. MENJELASKAN PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 2. MENYEBUTKAN ASAS-ASAS KEWARGA NEGARAAN 3. MENGIDENTIFIKASI UNSUR-UNSUR KEWARGANEGARAAN 4. MENGURAIKAN MENGENAI MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN 5. MENJELASKAN TATA CARA DAN BUKTI MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN 6. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH 7. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 8. MEMBANGUN KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.
  • 112.
    A. PENGERTIAN HAKDAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.  UUD’45 PASAL 26; WARGA NEGARA ADALAH BANGSA INDONESIA ASLI DAN BANGSA LAIN YANG DISAHKAN UU SEBAGAI WARGA NEGARA.  PASAL 1 UU NOMER 12/1958 DAN DINYATAKAN JUGA DALAM UU NOMER 12/2006, WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH ORANG- ORANG YANG BERDASARKAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN ATAU PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN ATAU PERATURAN YANG BERLAKU SEJAK PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 SUDAH MENJADI WARGA NEGARA RI
  • 113.
     HAK WARGANEGARA;  SESUATU YANG DIPEROLEH DARI NEGARA SEPERTI HAK UNTUK HIDUP SECARA LAYAK, AMAN, PELAYANAN DAN HAL LAIN YANG DIATUR DALAM UU.
  • 114.
     KEWAJIBAN WARGANEGARA DITETAPKAN OLEH UU SEPERTI; KEWAJIBAN UNTUK MEMBELA NEGARA, MENAATI UU,DSB.
  • 115.
    ASAS KEWARGANEGARAAN  DALAM ASASKEWARGANEGARAAN DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2006 DIKENAL 2 PEDOMAN; 1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM 2. ASAS KEWARGANEGARAAN KUSUS
  • 116.
    1. ASAS KEWARGANEGARAANUMUM; A. ASAS KELAHIRAN (IUS SOLI), BERASAL DARI BAHASA LATIN. IUS=HUKUM ATAU PEDOMAN SEDANGKAN SOLI DARI KATA SOLUM YANG BERARTI NEGERI, TANAH, ATAU DAERAH. IUS SOLI ADALAH PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN TEMPAT ATAU DAERAH KELAHIRAN SESEORANG. SESEORANG DAPAT MENJADI WARGA NEGARA DIMANA IA DILAHIRKAN CONTOH JEPANG DAN AS.
  • 117.
    B. ASAS KETURUNAN(IUS SANGUINIS), IUS=HUKUM ATAU PEDOMAN, SEDANGKAN SANGUINIS DARI KATA SANGUIS YANG BERARTI DARAH ATAU KETURUNAN. IUS SANGUINIS ADALAH ASAS KEWARGANEGARAAN YANG BERDASARKAN DARAH ATAU KETURUNAN. CONTOH SESEORANG YANG LAHIR DI INDONESIA NAMUN ORANG TUANYA BERKEWARGANEGARAAN ASING MAKA IA MENDAPATKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI ORANG TUANYA.
  • 118.
    C. ASAS KEWARGANEGARAANTUNGGAL  ASAS YANG MENENTUKAN SATU KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP ORANG. SETIAP ORANG TIDAK DAPAT MENJADI WARGA NEGARA GANDA ATAU LEBIH DARI SATU.
  • 119.
    D. ASAS KEWARGANEGARAANGANDA TERBATAS  ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN GANDA (LEBIH DARI 1 WARGA NEGARA) BAGI ANAK-ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UU. PADA SAAT ANAK- ANAK INI TELAH MENCAPAI 18 TAHUN MAKA IA HARUS MENENTUKAN SALAH SATU KEWARGANEGARAANNYA.
  • 120.
     2. ASASKEWARGANEGARAAN KUSUS  A. ASAS KEPENTINGAN NASIONAL,  ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA PERATURAN KEWARGANEGARAAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANNKAN KEDAULATANNYA SEBAGAI NEGARA KESATUAN YANG MEMILIKI CITA-CITA DAN TUJUAN.
  • 121.
     B. ASASPERLINDUNGAN MAKSIMUM. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA PEMERINTAH WAJIB MEMBERI PERLINDUNGAN PENUH KEPADA SETIAP WARGA NEGARA DALAM KEADAAN APAPUN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGARI
  • 122.
     C. ASASPERSAMAAN DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA MENDAPAT PERLAKUAN YANG SAMA DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAAN.
  • 123.
     D. ASASKEBENARAN SUBSTANTIF.  ASAS DIMANA PROSEDUR KEWARGANEGARAAN SESEORANG TIDAK HANYA BERSIFAT ADMINISTRATIF, TETAPI JUGA DISERTAI SUBSTANSI DAN SYARAT- SYARAT PERMOHONAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARANNYA.
  • 124.
     E. ASASNON DISKRIMINATIF.  ASAS YANG TIDAK MEMBEDAKAN PERLAKUAN DALAM SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA ATAS DASAR SUKU, RAS, AGAMA, GOLONGAN, JENIS KELAMIN SERTA HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI DAN MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA DAN HAK WARGA NEGARA PADA KHUSUSNYA.
  • 125.
     F. ASASPENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM.  ASAS YANG DALAM SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI DAN MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA, DAN HAK WARGA NEGARA PADA KHUSUSNYA.
  • 126.
     G. ASASKETERBUKAAN. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA HARUS DILAKUKAN SECARA TERBUKA.
  • 127.
     H. ASASPUBLISITAS.  ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SESEORANG YANG MEMPEROLEH DAN ATAU KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI AKAN DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA RI AGAR MASYARAKAT MENGETAHUINYA.
  • 128.
    MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN  1.APATRIDE,  SESEORANG YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN. PENYEBABNYA ADALAH ORANG TSB LAHIR DI NEGARA YANG MENGANUT ASAS IUS SANGUINIS DARI ORANG TUA YANG NEGARANYA MENGANUT ASAS IUS SOLI.
  • 129.
     2. BIPADRIDE. SESEORANGYANG MEMILIKI 2 KEWARGANEGARAAN. HAL INI DIMUNGKINKAN APABILA ORANG TSB BERASAL DARI ORANG TUA YANG NEGARANYA MENGANUT SANGUINIS SEDANGKAN IA LAHIR DINEGARA YANG MENGANUT IUS SOLI.
  • 130.
     3. MULTIPARIDE SESEORANG YANG MEMILIKI LEBIH DARI 2 STATUS KEWARGANEGARAAN YAITU SESEORANG YANG TINGGAL DI PERBATASAN ANTARA DUA NEGARA.
  • 131.
     SYARAT DANTATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA.  DALAM UU NO. 62 TAHUN 1958 DAN DIPERBAHARUI DALAM UU NO. 12 TAHUN 2006 SYARATNYA SBB;  1. TELAH BERUSIA 18 TAHUN ATAU SUDAH KAWIN.  2. PADA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN TELAH TINGGAL DI NEGARA RI PALING SINGKAT 5 TAHUN BERTURUT-TURUT ATAU PALING SINGKAT 10 TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT.
  • 132.
     3. SEHATJASMANI DAN ROKHANI  4. DAPAT BERBAHASA INDONESIA SERTA MENGAKUI DASAR NEGARA PANCASILA DAN UUD’45 .  5. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 1 TAHUN ATAU LEBIH.
  • 133.
     6. JIKADENGAN MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI, TIDAK MENJADI BERKEWARGANEGARAAN GANDA.  7. MEMPUNYAI PEKERJAAN DAN ATAU BERPENGHASILAN TETAP.  8. MEMBAYAR UANG PEWARGANEGARAAN KE KAS NEGARA.
  • 134.
    HAK DAN KEWAJIBANNEGARA; HAK NEGARA MELIPUTI; 1. MENCIPTAKAN PERATURAN DAN UU YANG DAPAT MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN BAGI KESELURUHAN RAKYAT 2. MELAKUKAN MONOPOLI TERHADAP SUMBERDAYA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK 3. MEMAKSA SETIAP WARGA NEGARA UNTUK TAAT KEPADA HUKUM YANG BERLAKU.
  • 135.
     KEWAJIBAN NEGARA(SEBAGAI YANG TSB DALAM TUJUAN NEGARA DALAM PEMBUKAAN UUD’45); 1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA 2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM. 3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. 4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL 5. NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA 6. NEGARA WAJIB MEMBIAYAI PENDIDIKAN KHUSUSNYA PENDIDIKAN DASAR 7. BERKEWAJIBAN MENGUSAHAKAN DAN MENYELENGGARAKAN SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
  • 136.
     8. MEMPRIORITASKANANGGARAN PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20% DARI ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN BELANJA DAERAH  9. MEMAJUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN BANGSA UNTUK KEMAJUAN PERADABAN SERTA KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA
  • 137.
     10. MEMAJUKANKEBUDAYAAN MANUSIA DI TENGAH PERADABAN DUNIA DENGAN MENJAMIN KEBEBASAN MASYARAKAT DENGAN MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYANYA.  11. MENGHORMATI DAN MEMELIHARA BAHASA DAERAH SEBAGAI KEKAYAAN KEBUDAYAAN NASIONAL.  12. MENGUASAI CABANG-CABANG PRODUKSI TERPENTING BAGI NEGARA DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK.  13. MENGUASAI BUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM DEMI KEMAKMURAN RAKYAT
  • 138.
     14. MEMELIHARAFAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR.  15. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG LEMAH DAN TIDAK MAMPU SESUAI DENGAN MARTABAT KEMANUSIAAN.  16. BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM YANG LAYAK
  • 139.
    KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANGBERTANGGUNGJAWAB; 1. MEMILIKI RASA HORMAT DAN TANGGUNGJAWAB 2. BERSIKAP KRITIS 3. MELAKUKAN DISKUSI DAN DIALOG 4. BERSIKAP TERBUKA 5 RASIONAL 6. ADIL 7. JUJUR 8. MANDIRI.
  • 140.
    6 KONSTITUSI DAN RULEOF LAW Tujuan Instruksional Khusus 1. Menyebutkan definisi dan pengertian rule of law 2. Menguraikan fungsi konstitusi dan rule of law 3. Menjelaskan perkembangan konstitusi di Indonesia 4. Menjelaskan mekanisme pembuatan konstitusi dan UU
  • 141.
    Pengertian dan DefinisiKonstitusi Adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pemerintahan Sedangkan UUD merupakan konstitusi tertulis
  • 142.
    Hakekat dan FungsiKonstitusi (UUD) 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
  • 143.
    FUNGSI KONSTITUSI Dalam kerangkakehidupan negara, konstitusi(UUD) secara umum memiliki fungsi; 1. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen 2. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain 3. Sumber hukum dasar yang tertinggi (seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi)
  • 144.
    Dinamika Pelaksanaan Konstitusi(UUD’45); 1. UUD’45 berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 2. Konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 3. UUDS berlaku 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 4. UUD’45 berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966 5. UUD’45 pada tahun 1966 sampai dengan 1999 6. UUD’45 Amandemen 1999 berlaku pada 1999 sampai sekarang
  • 145.
    Friedman (1959) membedakanrule of law menjadi 2 yaitu pengertian secara formal (kekuasaan umum yang terorganisir contoh aparat penegak hukum) dan pengertian secara hakiki/material (ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat)
  • 146.
    Mengembangkan Pendidikan HAM; Pembelajaranham sejak dini mulai dari anak anak merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa di masa mendatang. Dengan memahami ham moral bangsa akan terbangun sejak dini dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasinya sebagai manusia.
  • 148.
    Penjabaran Rule ofLaw dalam UUD’45 1. Negara Indonesia adalah negara hukum, psl 1 ayat 3 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, psl 24 ayat 1 3. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (psl 27 ayat 1 4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, psl 28 D ayat 1 5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, psl 28 ayat 2
  • 149.
    Dinamika Pelaksanaan Ruleof Law RL secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dgn the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan (dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip- prinsip rule of law)
  • 150.
     Berdasarkan pengalamandi berbagai negara, keberhasilan penegakan hukum tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Kenyataan RL merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis dan akar budaya yang khas
  • 151.
    Lembaga Penegak Hukum 1.Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Badan Peradilan (MA, MK, PN,PT)
  • 152.
    HAK ASASI MANUSIA Pengertian  Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
  • 153.
     Hakekat HAM; 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.  2. HAM berlaku utk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, politik. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak utk membatasi hak orang lain termasuk negara.
  • 154.
     Ruang LingkupHAM Meliputi;  1. Hak sosial politik (hak alamiah) yang dibawa sejak lahir (hak hidup, hak milik, kebahagiaan)  2. Hak sosial ekonomi, sosial budaya; hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya (hak mendapatkan pekerjaan, upah yang layak, berserikat, mengemukakan pendapat, pendidikan, pelayanan kesehatan)
  • 155.
     Tujuan HAM; Mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang- wenang aparat negara dan mendorong tumbuh dan berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.
  • 156.
     Perkembangan PemikiranHAM Dunia  1. Piagam Magna Charta, berisi parlakuan adil, hukuman, bertanggungjawab dan penegakan hak dan keadilan bagi rakyat  2. Bill of Right berisi equality before the law
  • 157.
     Tujuan PBBmendeklarisasikan HAM;  1. Menyelamatkan keturunan manusia dari bencana perang  2. Meneguhkan sikap dan keyakinan ttg HAM yang asasi (harkat dan martabat manusia, persamaan kedudukan antara pria dan wanita, antara bangsa yang besar dan kecil)  3. Memajukan tingkat hidup lebih baik dalam suasana kebebasan yang lebih leluasa.
  • 158.
     Perkembangan PemikiranHAM di Indonesia;  1. Sebelum kemerdekaan (1908-1945)  Dipelopori oleh org pergerakan  2. Sesudah kemerdekaan; 1945-1950, 1959-1966, 1966-1999 dan 1999- sekarang
  • 159.
     HAM PadaTatanan Global  Negara barat/liberalisme;  1. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak  2. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas  3. Filosofi dasar, hak asasi tertanam pada diri individu manusia  4. Hak asasi lebih dulu ada dari pada tatanan negara
  • 160.
    Konsep Sosialis; 1.Hak asasihilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat 2.HAM tidak ada sebelum negara ada 3.Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki
  • 161.
    Konsep Asia Afrika; 1.Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama (sesuai dengan kodratnya) 2. Masyarakat sebagai keluarga besar artinya penghormatan utama utk kepala keluarga 3. Individu tunduk pada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban anggota masyarakat
  • 162.
     HAM MenurutKonsep PBB;  Hak utk hidup, kemerdekaan dan keamanan, hak utk diakui kepribadiannya menurut hukum, memperoleh perlakuan yang sama, hak utk mendapat jaminan hukum dlm perkara pidana spt diperiksa dimuka umum, dianggap didak bersalah kecuali ada bukti yang sah
  • 163.
    Hak utk masukdan keluar wilayah suatu negara, mendapat hak milik atas benda, mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, mendapatkan jaminan hukum, mendapatkan pekerjaan, hak utk berdagang, mendapatkan pendidikan, turut dlm gerakan kebudayaan dlm masyarakat, menikmati kesenian dan kemajuan keilmuan.
  • 164.
     Lembaga PenegakHAM  1. Komnas HAM (komisi hak asasi manusia) adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dgn lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi ham
  • 165.
    2. Pengadilan HAM; Komnas ham melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan ham  3. Partisapasi Masyarakat
  • 166.
     Mengembangkan PendidikanHam;  Pembelajaran ham sejak dini merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa. Moral bangsa akan terbangun sejak dini dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasinya sbg manusia (Dr Seto Mulyadi, psikolog dan ketua komnas perlindungan anak)
  • 167.
     Pembelajaran hamhrs disesuaikan dgn tingkatan usia dan golongan masyarakat serta adanya keselarasan antara pembelajaran ham di dalam dan di luar rumah agar tidak ada benturan nilai (Dr Sri Untari, ahli psikologi sosial)
  • 168.
     Pembelajaran hamsejak dini dilaksanakan tidak hanya sbg pengetahuan ttg ham ttp juga mengembangkan sikap dan keterampilan.
  • 169.
     Pengetahuan ttgham mencakup hak dan kewajiban setiap manusia, hak-hak anak, hak-hak perempuan, masalah keadilan dan pluralisme.  Meningkatkan keterampilan mendengarkan orang lain, bekerja sama, berkomunikasi, memecahkan masalah, membuat analisis moral, mengajukan kritik dengan baik.
  • 170.
     Menghargai hakorang lain, menyadari bhw kerja sama lebih baik dari pada konflik, mampu bertanggungjawab atas tindakan yang diambil serta mampu memperbaiki kehidupannya di masa mendatang.
  • 171.
    BAB 8 GEOPOLITIK Geopolitikberasal dari kata geo=bumi, politik berasal dari politeia=kesatuan masyarakat yg berdiri sendiri (negara), dan teia berarti urusan. Geopolitik=cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yg berujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD’45.
  • 172.
    Latar Belakang WawasanNusantara; 1. Falsafah Pancasila Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dari golongan. 2. Aspek kewilayahan nusantara Geografi mutlak diperhitungkan karena memiliki aneka SDA dan suku bangsa.
  • 173.
     3. Aspeksosial budaya  Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa dan adat-istiadat.  4. Aspek historis  Mempertahankan dan menjaga persatuan NKRI
  • 174.
     Kedudukan WawasanNusantara  1. Pancasila sbg falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sbg landasan idiil  2. UUD’45 sbg landasan konstitusi negara berkedudukan sbg landasan konstisional
  • 175.
     3. WawasanNusantara sbg visi nasional berkedudukan sbg landasan konsepsional  4. Ketahanan Nasional sbg konsepsi nasional berkedudukan sbg landasan konsepsional  5. GBHN sbg politik dan strategi nasional (kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sbg landasan operasional.
  • 176.
     Posisi Indonesiadiantara 2 benua dan 2 samudra memberi keuntungan dan kerugian;  Keuntungan;  1. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional  2. Meningkatkan penerimaan pajak
  • 177.
     3. MemudahkanIndonesia berinteraksi dengan negara lain  4. Mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  5. Mempercepat proses akselerasi budaya asing khususnya yang sesuai dgn nilai luhur budaya bangsa  6. Membuka peluang bagi peran Indonesia dalam penyelesaian konflik politik yang terjadi diantara negara tetangga.
  • 178.
     Kerugian;  1.Terganggunya ketertiban dan keamanan nasional  2. Terjadinya pencurian ikan  3. Terjadi perompak atas kapal laut yang melewati jalur perdagangan.
  • 179.
     Wawasan Nusantarasbg cara pandang dan sikap B Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup;
  • 180.
    1. Perwujudan kepulauannusantara sbg satu kesatuan politik 2. Sbg satu kesatuan ekonomi 3. Satu kesatuan sosial dan budaya 4. Satu kesatuan pertahanan keamanan.
  • 181.
    BAB 9 GEOSTRATEGI  Geostrategi;suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
  • 182.
     Latar BelakangGeostrategi/Ketahanan Nasional; Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar.
  • 183.
     Fungsi Geostrategi/Ketahanan Nasional; Dayatangkal; (a) Ketahanan pada aspek ideologi (b) Aspek politik (c) Aspek ekonomi (d) Sosial budaya (e) Pertahanan keamanan.
  • 184.
     Implementasi KetahananNasional;  1. Bidang politik; (a) menghadapi globalisasi perlu peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional (b) mengembangkan politik luar negeri bebas aktif © banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi dan budaya.
  • 185.
     2. BidangEkonomi; hal-hal yang harus dibenahi dalam ketahanan nasional ekonomi adalah menata kebijakan fiskal, industri dalam negeri, dan swasembada pangan  3. Sosial dan Budaya; standarisasi pendidikan, kerukunan umat beragama, dan sistem jaminan sosial
  • 186.
     4. BidangHukum; profesionalitas aparat hukum, pemberantasan korupsi dan ham. Sekian dan Terimakasih