PPT RAKORNAS 2023 - Deputi PPSDM 2.2.pptx

PPT RAKORNAS 2023 - Deputi PPSDM 2.2.pptx

• 1.
  Transformasi Strategi Pembinaan SDMdan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
• 2.
  TRANSFORMASI PENGADAAN UNTUKINDONESIA MAJU AGENDA PEMBAHASAN ● Arah dan Kebijakan SDM Pengelola Fungsi PBJ (JF PPBJ dan PPK) ● Transformasi Strategi Pembinaan SDM PBJ (JF PPBJ dan PPK) ● Transformasi Layanan Sertifikasi Kompetensi PBJ ● Transformasi dalam Layanan Pelatihan SDM PBJ ● Transformasi Kelembagaan UKPBJ
• 3.
  TRANSFORMASI PENGADAAN UNTUKINDONESIA MAJU ARAH DAN KEBIJAKAN SDM PBJ (JF PPBJ) *Sesuai mandat PerLKPP 6 Tahun 2021 jo 8 Tahun 2022
• 4.
  TRANSFORMASI PENGADAAN UNTUKINDONESIA MAJU TRANSFORMASI STRATEGI PEMBINAAN SDM PBJ (JF PPBJ) Bahwa K/L/PD wajib menyusun Rencana Aksi Pemenuhan JF PPBJ sesuai mandat Perpres dan PerLKPP. Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan (PP) wajib dijabat oleh JF PPBJ. Dalam hal pemenuhan JF PPBJ belum dapat dipenuhi sesuai rencana aksi, maka diberikan kelonggaran sesuai pasal 74B Perpres 12 Tahun 2021 Pokja Pemilihan dijabat oleh JF PPBJ, Pejabat Pengadaan (PP) dapat dijabat oleh Non JF PPBJ yang memiliki Sertifikat Kompetensi PP. Untuk mendukung pemenuhan tsb, LKPP menyediakan pelatihan PP melalui MOOC. Setiap Pokja minimal terdapat 1 JF PPBJ, dengan mengutamakan penugasan kepada JF PPBJ. Bila tidak terdapat JF PPBJ sama sekali, Pokja Pemilihan dapat dilakukan oleh Non JF PPBJ yang bersertifikat Dasar/Level 1, dan tetap mengacu pada Renaksi Pemenuhan JF PPBJ. Konsolidasi JF PPBJ di setiap Provinsi dengan mekanisme penugasan JF PPBJ antar kabupaten/kota di wilayahnya. PP tidak wajib dijabat oleh JF PPBJ, namun tetap oleh personil yang bersertifikat kompetensi PP. Sertifikat kompetensi PP diperoleh melalui Pelatihan MOOC. 2 1 1 3 5 4
• 5.
  TRANSFORMASI PENGADAAN UNTUKINDONESIA MAJU ARAH DAN KEBIJAKAN SDM PBJ (JF PPK) Pasal 74 ayat (1) huruf b PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023; Pasal 74 ayat (1) huruf c PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel lain wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023; PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2023. PPK Tipe C PPK Tipe B PPK Tipe A Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana dan banyak tersedia di pasar Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat umum dan tidak membutuhkan persyaratan/ penanganan khusus Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik dan/atau strategis dan/atau kritikal SPK, bukti pembelian/ pembayaran dan/atau kuitansi, dan/atau surat pesanan Surat Perjanjian Surat Perjanjian Tipologi PPK* *Perlem 7 Tahun 2021 tentang SDM PBJ Lampiran 2
• 6.
  TRANSFORMASI PENGADAAN UNTUKINDONESIA MAJU TRANSFORMASI STRATEGI PEMBINAAN SDM PBJ (PPK) Seluruh K/L/PD wajib membuat rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi (akan masuk dalam draft Surat Edaran Kepala) Dalam hal pemenuhan kompetensi PPK belum dapat dipenuhi sesuai rencana aksi, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: ● Seluruh PPK minimal bersertifikat dasar/level-1 (MOOC + Ujikom) ● Bagi PPK pelaksana kegiatan PBJ dengan: ○ Tipe C diakui kompetensinya melalui kelulusan Pelatihan Kompetensi Tipe C (MOOC/blended learning); dan ○ Tipe A dan B diakui kompetensinya melalui kelulusan Sertifikasi Kompetensi Okupasi PPK (blended learning + Ujikom). ● Bila PPK pelaksana kegiatan PBJ Tipe A dan B belum tersedia/belum memiliki Sertifikasi Kompetensi PPK, maka PPK dapat dijabat oleh: ○ ASN yang berstatus JF PPBJ Madya atau JF PPBJ Muda; ○ ASN, TNI, Polri yang bersertifikat Tipe C (yang diperoleh melalui Pelatihan Kompetensi Tipe C (MOOC/blended learning), atau Pejabat Fungsional Pengelola APBN (di Kementerian/Lembaga) yang memiliki Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1); ○ ASN, TNI, Polri yang bersertifikat CCMS (Certified Contract Management Specialist) yang diterbitkan LSP Pengadaan Indonesia sd Desember 2023 dan memiliki Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Level-1 serta telah mengikuti refreshment materi Reviu Draft Kontrak; atau ○ Personel bersertifikat dasar/level-1.
• 7.
  TRANSFORMASI PENGADAAN UNTUKINDONESIA MAJU Transformasi Sertifikasi PBJ TRANSFORMASI Transformasi Layanan Sertifikasi Kompetensi PBJ
• 8.
  TRANSFORMASI PENGADAAN UNTUKINDONESIA MAJU TEKNIS KOMPETENSI TEMATIK Okupasi (BL) (PA/KPA,PPK,Pokja, PP) Cluster (BL) PBJ Tingkat Dasar (BL dan MOOC) Kompetensi Calon Fasilitator PBJ (BL) Fasilitator PBJ Level-1 (BL) FUNGSIONAL Pembentukan JF PPBJ (MOOC) Jabatan Fungsional JF PPBJ Pertama (Level 2) JF PPBJ Muda (Level 3) JF PPBJ Madya (Level 4) CPPP (MOOC) Fasilitator Kompetensi Level 2 dan 3 PBJ (BL) Fasilitator Kompetensi Level 4 PBJ (BL) PBJ di Desa (MOOC) PBJ bagi Pelaku Usaha Kecil (MOOC) Kompetensi PBJP Level 1 (BL dan MOOC) KPBU (BL) P3DN (MOOC) PBJ untuk Pelaku Usaha Non Kecil (MOOC) TRANSFORMASI DALAM LAYANAN PELATIHAN SDM PBJ Inovasi dan Replikasi MOOC Program Pelatihan PBJ: Metode Penyelenggaraan 1. Blended Learning (BL) + OJT Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional 2. Blended Learning (BL) Pelatihan Pembentukan JF PPBJ, Kompetensi PBJP Level-1, Okupasi, Cluster, KPBU, Pelaku Usaha Non-Kecil, Fasilitator 3. Massive Open Online Course (MOOC) Pelatihan Pembentukan JF PPBJ, Kompetensi PBJP Level-1, PBJ di Desa, Pelaku Usaha Kecil, P3DN, PBJ Dasar, CPPP, PUNK, PPK C, Pejabat Pengadaan
• 9.
  TRANSFORMASI PENGADAAN UNTUKINDONESIA MAJU TRANSFORMASI KELEMBAGAAN UKPBJ SEBAGAI RUMAH PENGADAAN NASIONAL UKPBJ dan SDM Pengadaan sebagai alat strategis/ strategic tools untuk mencapai tujuan PBJ, tujuan organisasi, dan target Nasional Implementasi Kematangan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Revisi SE Deputi 2/2022: ● Penilaian Kematangan 2 tahap: Proaktif (Pemenuhan dokumentasi) dan PKP Proaktif (implementasi) ● Penyederhanaan jumlah bukti dukung ● Substitusi dokumen Standar LPSE dgn SOP yg relevan ● Pemberian Apresiasi dlm bentuk Surat Apresiasi dan Piagam bagi UKPBJ Proaktif Peningkatan Kapabilitas UKPBJ menuju Pusat Keunggulan Pengadaan mengacu Model Kematangan UKPBJ ● Pembina Kab/Kota di wilayahnya ● Membantu UKPBJ yang belum Proaktif melalui kerja sama/ sistering ● Konsilidator SDM Pengadaan antar KLPD 1 2 3
• 10.
  TERIMA KASIH
• 11.
  UKPBJ Sebagai AlatMencapai Tujuan PBJP & Pemulihan Ekonomi Nasional (Perpres No. 12/2021 Tentang PBJP, Pasal 4). Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. Menghasilkan B/J yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek: kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi & penyedia; b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi; d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; g. mewujudkan pemerataan ekonorni dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan. Orientasi LKPP adalah memudahkan stakeholder dalam menjalankan/ mengakses belanja Pemerintah, terutama untuk memprioritaskan PDN dan UMKM-Koperasi
• 12.
  3 Memiliki anggaranyang memadai 2 Personil bukan adhoc & anggota Kelompok Kerja Pemilihan telah diangkat sebagai JF PPBJ 4 Perluasan peran : tidak saja terbatas sebagai penyelenggara proses pemilihan penyedia, namun mampu menjadi pembina stakeholder dan sebagai pusat informasi pengadaan barang/jasa pemerintah Arah Kebijakan Kelembagaan PBJP 1 Berbentuk struktural 1 3 2 4 Anggaran M em adai Pengangkatan JF PPBJ S e b a g a i p e m b i n a & p u s a t i n f o r m a s i P B J P B e r b e n t u k S t r u k t u r a l K E L E M B A G A A N P E R L U A S A N P E R A N FINANSIAL SDM KELEMBAGAAN IDEAL  Pusat Keunggulan PBJP
• 13.
  Pergeseran Peran KelembagaanPBJP
• 14.
  LEVEL TINGKAT KEMATANGANUKPBJ Berdasarkan Peraturan LKPP No. 10/2021 Ps 24 Level 1: Inisiasi Level 2: Esensi Level 3: Proaktif Level 4: Strategis Level 5: Unggul Low High  UKPBJ melakukan penciptaan nilai tambah dalam PBJ  UKPBJ menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya  UKPBJ mendukung pencapaian kinerja organisasi melalui pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis  UKPBJ berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi  Penguatan fungsi perencanaan dengan pemangku kepentingan  UKPBJ masih berfokus pada proses pemilihan  Pola kerja tersegmentasi dan belum berkolaborasi  UKPBJ pasif dalam merespon permintaan,  Bentuk organisasi ad-hoc Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ perlu berstatus sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa sebelum naik Level