Ranadi Putra

Ranadi Putra

• 1.
  Hubungan Dasar Negara denganKonstitusi Indonesia
• 2.
  Pengertian: • Dasar Negara •Konstitusi
• 3.
  Dasar negara adalahprinsip-prinsip atau norma-norma dasar yang harus dijadikan dasar dan sumber bagi seluruh hukum yang akan disusun dalam satu negara. Menjadi pedoman hidup bernegara baik bagi para penyelenggara negara maupun rakyat.
• 4.
  Fungsi Dasar Negara: Dasar berdiri dan tegaknya negara  Dasar kegiatan penyelenggaraan negara  Dasar partisipasi warga negara  Dasar pergaulan antarwarga negara  Dasar dan sumber hukum nasional
• 5.
  Macam-macam Dasar Negara: a. Liberalisme b. Sosialisme c. Marxisme/Komunisme d. Pancasila
• 6.
  Dasar Negara Indonesia? Pancasila
• 7.
  Menurut Pancasila, manusiapada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat mono-dualis. Makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
• 8.
  Sistem politik: sistemdemokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan). Sistem perekonomian: sistem ekonomi kerakyatan. Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama.
• 9.
  o Arti palingluas: hukum tata negara. Keseluruhan aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. o Arti tengah: hukum dasar. Keseluruhan aturan dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. o Arti sempit: Undang-undang dasar. Satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan- aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara.
• 10.
  Fungsi Konstitusi:  Menentukandan membatasi kekuasaan pemerintah  Menjamin hak-hak asasi warga negara
• 11.
  Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi INDONESIA
• 12.
  Hubungan antara dasarnegara dengan konstitusi dapat dilihat dari hubungan antara sila-sila Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, dengan pasal-pasal yang termuat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 Undang-undang Dasar harus menciptakan pokok-pokok pikiran ini (dalam Pembukaan) dalam pasal- pasalnya. – Prof. Soepomo
• 13.
  • Negara berdasaratas Ketuhanan Yang Maha Esa; • Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk Ketuhanan Yang Maha Esa memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayannya itu. (pasal 29 UUD 1945) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab • Menjamin hak-hak asasi manusia. (pasal 28 A-J UUD 1945) • Bentuk negara kesatuan. (pasal 1 ayat 1 UUD 1945) Persatuan Indonesia • Pemerintah daerah. (pasal 18, 18 A, 18 B UUD 1945) • Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Undang-undang Dasar. (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) Hikmat Kebijaksanaan dalam • Pembagian kekuasaan negara yang merupakan pilar utama Permusyawaratan/Perwakilan dalam pemerintahan demokrasi. (pasal 2-24 UUD 1945) • Secara khusus diatur dalam bab XIV. • Perekonomian nasional. (pasal 33 UUD 1945) Kesejahteraan Sosial • Jaminan sosial bagi para fakir miskin maupun sistem jaminan yang lebih luas. (pasal 34 UUD 1945)
• 14.
  Nindyashinta Maharani Darnasmara XSMA SIB