RUU TPKS

1
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN…
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari
kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai
ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan
dan ketenteraman masyarakat;
c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kekerasan seksual belum optimal dalam
memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan,
dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum
komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

2
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang
memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-
Undang ini.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum.
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan
fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang
diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu
perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat
memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri,
tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang
keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam
garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai
derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau
orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

3
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak.
9. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi
sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga
penyedia layanan berbasis masyarakat.
10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat
LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk
memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau
Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis
operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan
terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan,
diskriminasi, dan masalah lainnya.
12. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga
masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk
Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
13. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang
terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban,
Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
14. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi
mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan,
pelindungan, dan pemulihan.
15. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan
untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
16. Hak Korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan
pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
17. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan
layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial,

4
penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi
sosial.
18. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau
Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik,
mental, spiritual, dan sosial Korban.
20. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan
kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian
materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.
21. Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
22. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan
pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik,
mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali
secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun
Masyarakat.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas
pemerintahan di bidang perlindungan anak.
Pasal 2
Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:
a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. nondiskriminasi;
c. kepentingan terbaik bagi Korban;
d. keadilan;

5
e. kemanfaatan; dan
f. kepastian hukum.
Pasal 3
Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
bertujuan untuk:
a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
BAB II
Pasal 4
(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
a. pelecehan seksual nonfisik;
b. pelecehan seksual fisik;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan sterilisasi;
e. pemaksaan perkawinan;
f. penyiksaan seksual;
g. eksploitasi seksual;
h. perbudakan seksual; dan
i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
a. perkosaan;
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak,
dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan
kehendak Korban;
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara
eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran;

6
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi
seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya
merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak
Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang
ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ
reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang
berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena
pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).
Pasal 6
Dipidana karena pelecehan seksual fisik:
a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang
reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat
seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang
tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang
reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah
kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar
perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).
c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang,
kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau
hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan

7
atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan
menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 7
(1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
merupakan delik aduan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi
Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.
Pasal 8
Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain
menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat
atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat
kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana
karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
Pasal 9
Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain
menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat
atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat
kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena
pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
Pasal 10
(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan
seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau

8
menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang
lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1):
a. perkawinan Anak;
b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
atau
c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.
Pasal 11
Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai
pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau
sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang
dengan tujuan:
a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang
tersebut atau pihak ketiga;
b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah
dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan
diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya,
dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 12
Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan
menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang
timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan,
ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang,
penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud
untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh
seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap
keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena
eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

9
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).
Pasal 13
Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah
kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan
maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan
seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 14
(1) Setiap Orang yang tanpa hak:
a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau
tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau
tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau
gambar atau tangkapan layar; dan/atau
b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima
yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem
elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam
informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,
dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik,
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan maksud:
a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa;
atau
b. menyesatkan dan/atau memperdaya,
seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak
melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

10
(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau
Penyandang Disabilitas.
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk
pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, tidak dapat dipidana.
(5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan
Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau
persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.
Pasal 15
(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8
sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:
a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga
kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan
mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan;
c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang
yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau
pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja
dengannya;
e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih
dari 1 (satu) orang;
f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
g. dilakukan terhadap Anak;
h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak
berdaya;
k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan
bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;

11
m. mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak
psikologis berat, atau penyakit menular;
n. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi;
dan/atau
o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.
(2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak berlaku bagi Pasal 14.
Pasal 16
(1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut
ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya
Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam
dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
(2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim
dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
b. pengumuman identitas pelaku; dan/atau
c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh
dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana
penjara seumur hidup.
(4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan
dalam amar putusan pengadilan.
Pasal 17
(1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Rehabilitasi medis; dan
b. Rehabilitasi sosial.
(3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.

12
Pasal 18
(1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan
pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh
Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi
perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau
Korporasi.
(3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi
pelaku Korporasi.
(4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh
dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
b. pencabutan izin tertentu;
c. pengumuman putusan pengadilan;
d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi;
dan/atau
g. pembubaran Korporasi.
BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
Pasal 19
Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG
PENGADILAN

13
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-
Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang
diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini.
Pasal 21
(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara
yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan
b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.
(2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik,
penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani
Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
pejabat lain yang ditunjuk;
b. penuntut umum oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk;
dan
c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang
ditunjuk.
Pasal 22
Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap
Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak
asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak

14
menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup
dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang
bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang
tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pasal 23
Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan
penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Bagian Kedua
Alat Bukti
Pasal 24
(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan
Seksual terdiri atas:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau
sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda
atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
(2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan
terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui
perekaman elektronik.
(3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter
spesialis kedokteran jiwa;
b. rekam medis;
c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
d. hasil pemeriksaan rekening bank.
Pasal 25
(1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan
bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah

15
lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi
tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
(2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di
bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.
(3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban,
keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau
keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan
pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh
dari:
a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan
dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak
ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri,
sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak
pidana tersebut;
b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya
satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat
membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan
keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik
dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk;
dan/atau
c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang
mendukung pembuktian tindak pidana.
(4) Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas
mempunyai ketentuan hukum yang sama dengan keterangan Saksi
dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.
(5) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang
layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
Bagian Ketiga
Pendampingan Korban dan Saksi
Pasal 26
(1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan.
(2) Pendamping Korban meliputi:

16
a. petugas LPSK;
b. petugas UPTD PPA;
c. tenaga kesehatan;
d. psikolog;
e. pekerja sosial;
f. tenaga kesejahteraan sosial;
g. psikiater;
h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
j. Pendamping lain.
(3) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:
a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang
berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
b. telah mengikuti pelatihan penanganan perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
(4) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.
Pasal 27
(1) Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat didampingi
oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau
Pendamping.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam
hal orang tua dan/atau wali Korban atau Saksi berstatus sebagai
tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa.
Pasal 28
Pendamping berhak mendapatkan Pelindungan hukum selama
mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan.
Pasal 29
Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang
melakukan Penanganan terhadap Korban tidak dapat dituntut secara
hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau
pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan
tidak dengan iktikad baik.

17
Bagian Keempat
Restitusi
Pasal 30
(1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan
Restitusi dan layanan Pemulihan.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan
langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai
akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pasal 31
(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak
atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.
(2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan
negeri tempat perkara diperiksa.
(3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan
izin pengadilan negeri setempat.
(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.
Pasal 32
Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikembalikan
kepada pelaku dalam hal:
a. perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata
tidak merupakan tindak pidana; dan/atau
b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum.

18
Pasal 33
(1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan
diterima.
(2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat
pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
(3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban
tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada
pengadilan.
(4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat
peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera
memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli
warisnya.
(5) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita
jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang
diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan
kelebihannya kepada terpidana.
(7) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai
pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.
(8) Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha
dan/atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun.
(9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah
dibayar secara proporsional.

19
Pasal 34
Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan
kepada:
a. Korban dan Keluarga Korban;
b. penyidik; dan
c. pengadilan.
Pasal 35
(1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi
biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7),
negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang
bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui
Dana Bantuan Korban.
(3) Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial
dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana
Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 36
(1) Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum
atau dihentikan demi hukum, untuk sita Restitusi atau Restitusi
yang dititipkan berupa barang, dimintakan penetapan kepada ketua
pengadilan negeri untuk dilakukan lelang.
(2) Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan umum,
permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh Jaksa Agung.
(3) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penyidikan,
oleh penyidik melalui penuntut umum.
(4) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penuntutan,
oleh penuntut umum.

20
(5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh pejabat sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara.
(6) Dalam hal telah dilakukan lelang oleh pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), hasil lelang digunakan untuk pembayaran Restitusi
dengan memperhitungkan penilaian LPSK.
Pasal 37
Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh
orang tua atau wali.
Pasal 38
Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 39
(1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan
peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit
pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan
Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian, baik di tempat Korban
berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
(2) Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada
UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di
bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat,
dan/atau kepolisian jika menemukan adanya dugaan terjadinya
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pasal 40
bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
wajib memberikan Pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang
dibutuhkan Korban.

21
Pasal 41
(1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di
bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis
Masyarakat wajib:
a. menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan
kerahasiaan Korban; dan
b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban
dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui
Masyarakat.
Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan
dan/atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga medis,
tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial.
Masyarakat wajib menyampaikan laporan dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 jam (tiga
kali dua puluh empat) jam sejak Korban melapor.
(4) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui
kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan
khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.
(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh petugas
atau penyidik yang melaksanakan pelayanan khusus bagi Korban.
Bagian Keenam
Pelindungan Korban
Pasal 42
(1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.
(2) Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk

22
waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban
ditangani.
(3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik
yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak
dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
(4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
surat perintah Pelindungan sementara.
Pasal 43
(1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan
permintaan Pelindungan kepada LPSK.
(2) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 44
Dalam hal pemberian Pelindungan sementara dan Pelindungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1),
kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA.
Pasal 45
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada
kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan
kepada Korban dan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga,
penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat
mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang
bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan
waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
(2) Penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6
(enam) bulan.

23
(3) Permohonan perpanjangan penetapan pembatasan gerak pelaku
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir.
(4) Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh kepolisian.
(5) Dalam hal terdapat pelanggaran penetapan pembatasan gerak pelaku,
terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 46
(1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau
pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pemutusan
akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 47
Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada
ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Saksi
Pasal 48
(1) Dalam hal Saksi dan/atau Korban karena alasan kesehatan,
keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak
dapat hadir untuk diperiksa di persidangan, pemeriksaan dapat
dilakukan dengan cara:
a. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di
bawah sumpah/janji;
b. pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau

24
c. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi
audiovisual.
(2) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki nilai yang sama dengan keterangan Saksi yang diberikan
di sidang pengadilan.
Pasal 49
(1) Penyidik dapat melakukan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban
melalui perekaman elektronik dengan dihadiri penuntut umum, baik
secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh.
(2) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
atas penetapan ketua pengadilan negeri.
(3) Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung sejak menerima permohonan penetapan dari penyidik.
(4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ketua
pengadilan negeri tidak mengeluarkan penetapan, penyidik
berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan Saksi
dan/atau Korban melalui perekaman elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan
mempertimbangkan:
a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/atau
Korban, dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat
keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau
pihak yang berkompeten;
b. keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi
dan/atau Korban;
c. jumlah Saksi dan/atau Korban; dan/atau
d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban.
(6) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi dan/atau Korban
yang berkediaman atau bertempat tinggal di luar negeri, perekaman
elektronik dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.

25
Pasal 50
(1) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
dibuatkan:
a. berita acara pemeriksaan Saksi;
b. berita acara perekaman elektronik; dan
c. berita acara sumpah atau janji untuk Saksi yang dapat disumpah
atau diambil janjinya.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditandatangani secara elektronik.
Pasal 51
(1) Hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk melakukan
pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual
terhadap Saksi dan/atau Korban.
(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/atau
Korban, dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat
keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau
pihak yang berkompeten;
b. keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi
dan/atau Korban;
c. jumlah Saksi dan/atau Korban; dan/atau
d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban.
(3) Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual
dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di
tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan/atau
keselamatan Saksi dan/atau Korban.
(4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi dan/atau Korban
yang berkediaman atau bertempat tinggal di luar negeri, pemeriksaan
langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dilakukan
dengan didampingi pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri.
Bagian Kedelapan
Penyidikan

26
Pasal 52
Dalam hal Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
adalah Anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau
pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual,
dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan
dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
Pasal 53
(1) Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan
khusus di kepolisian.
(2) Dalam hal tertentu, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain.
Pasal 54
(1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib
berkoordinasi dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan
terkait kondisi Korban.
(2) Hasil koordinasi dengan Pendamping sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Korban.
(3) Dalam hal Korban mengalami trauma berat, penyidik dapat
menyampaikan pertanyaan melalui Pendamping.
Pasal 55
(1) Penyidik berwenang membuat suatu data dan/atau sistem elektronik
yang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tidak dapat
diakses selain untuk proses peradilan.
(2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat.
Bagian Kesembilan
Penuntutan
Pasal 56
(1) Dalam hal dianggap perlu, penuntut umum dapat melakukan
pertemuan pendahuluan dengan Saksi dan/atau Korban setelah
menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari

27
penyidik.
(2) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti.
(3) Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, penuntut umum
melakukan pemanggilan terhadap Saksi dan/atau Korban dengan
menyebut waktu, tempat, dan alasan pemanggilan.
(4) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui media elektronik dengan mempertimbangkan
kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi dan/atau
Korban.
(5) Dalam pertemuan pendahuluan, Saksi dan/atau Korban dapat
didampingi oleh Pendamping dan/atau Keluarga serta dapat dihadiri
penyidik.
(6) Dalam pertemuan pendahuluan, penuntut umum menyampaikan dan
menjelaskan informasi mengenai:
a. proses peradilan;
b. hak Saksi dan/atau Korban, termasuk hak untuk mengajukan
Restitusi serta tata cara pengajuannya;
c. konsekuensi atas keputusan Saksi dan/atau Korban untuk hadir
atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna
memastikan Saksi dan/atau Korban dapat memahami situasinya;
dan
d. pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik
dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat
komunikasi audiovisual dapat dilakukan jika Saksi dan/atau
Korban tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan,
keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.
Pasal 57
(1) Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan
seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian
yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan
dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan
lengkap.
(2) Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penghormatan
terhadap hak asasi manusia, martabat, dan privasi Korban serta

28
mencegah reviktimisasi terhadap Korban.
(3) Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail, vulgar, dan
berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal
dan/atau tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pidananya
serta kesalahan pelaku.
(4) Dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang dieksploitasi dan
mengalami kekerasan seksual melalui media elektronik atau yang
terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari
pencantuman atau penyalinrekatan gambar, ilustrasi, dan/atau foto
Korban atau yang memuat data Korban atau yang menunjukkan
organ reproduksi, aktifitas, dan/atau objek seksual dalam surat
dakwaan.
(5) Penghindaran pencantuman atau penyalinrekatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) bertujuan sebagai upaya Pelindungan dan
jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat
dan privasi Korban.
Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 58
Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam
sidang tertutup.
Pasal 59
(1) Majelis hakim membacakan putusan perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(2) Dalam membacakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
majelis hakim wajib merahasiakan identitas Saksi dan/atau Korban.
(3) Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas
Saksi dan/atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan.
(4) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan salinan putusan
kepada terdakwa, advokat, penyidik, dan penuntut umum dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
putusan diucapkan.

29
(5) Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa, advokat, dan
penuntut umum dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan
diucapkan.
Pasal 60
(1) Pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban dilakukan dengan
tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan
martabatnya, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara
hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual Saksi
dan/atau Korban dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau
yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagai alasan yang meringankan terdakwa.
(2) Hakim dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap
Korban menggali dan mempertimbangkan keadaan khusus yang
melatarbelakangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau
dampak terhadap Korban.
(3) Pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat merendahkan,
menyalahkan, mengintimidasi, serta menggunakan pengalaman
dan/atau latar belakang seksualitas tidak boleh diajukan, baik
kepada Saksi, Korban, maupun terdakwa.
Pasal 61
Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan Pelindungan yang
dibutuhkan agar Saksi atau Korban dapat memberikan kesaksian.
Pasal 62
Majelis hakim dapat memerintahkan lembaga yang memberikan
Pendampingan untuk mengganti Pendamping Korban atas permintaan
Korban, Keluarga Korban, atau wali Korban.
Pasal 63
Majelis hakim wajib mempertimbangkan Pemulihan Korban dalam
putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Putusan

30
Pasal 64
(1) Jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberi
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama
1 (satu) bulan.
(3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harta kekayaan
atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk
melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan.
(4) Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak
memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak
dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi
ancaman pidana pokok.
(5) Untuk terpidana Korporasi, pidana pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berupa pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan
usaha Korporasi untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(6) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.
(7) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) dilakukan dengan memperhitungkan pidana denda yang
telah dibayar secara proporsional.
BAB V
HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 65
(1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali
ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

31
(2) Pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai
dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi
dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
Bagian Kedua
Hak Korban
Pasal 66
(1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak
terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan
akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan,
dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 67
(1) Hak Korban meliputi:
a. hak atas Penanganan;
b. hak atas Pelindungan; dan
c. hak atas Pemulihan.
(2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan
dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
Pasal 68
Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1) huruf a meliputi:
a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan,
Pelindungan, dan Pemulihan;
b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
c. hak atas layanan hukum;
d. hak atas penguatan psikologis;
e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan
perawatan medis;

32
f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus
Korban; dan
g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus
kekerasan seksual dengan media elektronik.
Pasal 69
Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain
serta berulangnya kekerasan;
d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang
merendahkan Korban;
f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan,
pendidikan, atau akses politik; dan
g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau
gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah
dilaporkan.
Pasal 70
(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1) huruf c meliputi:
a. Rehabilitasi medis;
b. Rehabilitasi mental dan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
e. reintegrasi sosial.
(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
b. penguatan psikologis;
c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
e. pendampingan hukum;
f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban
Penyandang Disabilitas;

33
g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup
sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain
yang dibutuhkan oleh Korban;
k. hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani
hukuman; dan
l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus
kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
(3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan
psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;
d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung
lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan
bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
penilaian tim terpadu;
f. pemberdayaan ekonomi; dan
g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD
PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Hak Keluarga Korban
Pasal 71
(1) Hak Keluarga Korban meliputi:
a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan
proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai
masa pidana yang dijalani terpidana;
b. hak atas kerahasiaan identitas;

34
c. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang
berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah
diberikan;
d. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas
laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
e. hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya
dicabut melalui putusan pengadilan;
f. hak mendapatkan penguatan psikologis;
g. hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen
pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.
(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak atau anggota
Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau
orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:
a. fasilitas pendidikan;
b. layanan dan jaminan kesehatan; dan
c. jaminan sosial
(3) Pemenuhan hak Keluarga Korban merupakan kewajiban negara dan
dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI PUSAT DAN DAERAH
Pasal 72
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan
Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.
Pasal 73
(1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh
Menteri.
(2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melibatkan:
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan;
b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial;

35
c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang luar negeri;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang
pemerintahan dalam negeri;
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan;
g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama;
h. kepolisian;
i. LPSK;
j. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
k. institusi lainnya.
Pasal 74
Menteri menyelenggarakan Pelayanan Terpadu yang meliputi:
a. penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat
nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan
b. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan Pelindungan
khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan
internasional.
Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di
pusat diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 76
(1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
(2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk
UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
(3) Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan
Korban, UPTD PPA bertugas:

36
a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
f. menyediakan layanan hukum;
g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk
Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban
dengan lembaga lainnya; dan
k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparatur penegak hukum
selama proses acara peradilan.
Pasal 77
UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama
dengan:
a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan
kesehatan lainnya;
b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang
sosial;
c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai
pemasyarakatan;
d. kepolisian;
e. kejaksaan;
f. pengadilan;
g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan Pelindungan
pekerja migran;
h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama;
i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia;
j. perwakilan LPSK di daerah;
k. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

37
l. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
m. institusi lainnya.
Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dengan Peraturan
Presiden.
BAB VII
PENCEGAHAN, KOORDINASI, DAN PEMANTAUAN
Pasal 79
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu,
dan terintegrasi.
(2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang:
a. pendidikan;
b. sarana dan prasarana publik;
c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
d. ekonomi dan ketenagakerjaan;
e. kesejahteraan sosial;
f. budaya;
g. teknologi informatika;
h. keagamaan; dan
i. keluarga.
(3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dilakukan dengan memperhatikan:
a. situasi konflik;
b. bencana;
c. letak geografis wilayah; dan
d. situasi khusus lainnya.
(4) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:
a. panti sosial;
b. satuan pendidikan; dan
c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

38
Pasal 80
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pencegahan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 81
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga
layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia
Layanan Berbasis Masyarakat.
(2) Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan
pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.
(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dan bekerja sama dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 82
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi
secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan
Penanganan Korban.
Pasal 83
(1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi dan
pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga
terkait.
(2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan koordinasi dan
pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan.
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak
asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan
oleh Masyarakat.

39
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 84
(1) Dalam rangka pencegahan dan koordinasi terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, disusun kebijakan nasional tentang
pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan nasional tentang
pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELUARGA
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat
Pasal 85
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan,
Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
(2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diwujudkan dengan:
a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau
pelaku;
b. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(3) Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
a. memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan
Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan
lembaga nonpemerintah;

40
b. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;
c. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
e. membantu pengajuan permohonan penetapan Pelindungan; dan
f. berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.
Bagian Kedua
Partisipasi Keluarga
Pasal 86
Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual diwujudkan dengan:
a. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika,
agama, maupun budaya;
b. membangun komunikasi yang berkualitas antaranggota Keluarga;
c. membangun ikatan emosional antaranggota Keluarga;
d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga
terbangun karakter pelindung;
e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi
dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi;
dan
f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan
pergaulan bebas.
BAB IX
PENDANAAN
Pasal 87
(1) Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan
Korban.

41
BAB X
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Pasal 88
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah dapat melaksanakan
kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional,
maupun multilateral.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual yang masih dalam penyelesaian di tingkat penyidikan,
penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tetap diperiksa
berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.
Pasal 90
(1) UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang ini
diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan wajib menyesuaikan dengan
Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA
dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
(3) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah diselenggarakan
oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

42
Pasal 91
(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah
ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat
kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat
3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 92
Ketentuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur
dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 93
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR…

43
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR… TAHUN…
TENTANG
I. UMUM
Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari
kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak
konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan
bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai
ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan
dan ketenteraman masyarakat.
Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk
penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia
serta diskriminasi terhadap perempuan, Anak, dan Penyandang
Disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional,
antara lain, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskiriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Internasional
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak
Penyandang Disabilitas; Protokol Opsional dan Konvensi
International tentang Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional
Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.
Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan
hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana
tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

44
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia,
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk
diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin
marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa
kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental,
kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan
seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak
kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan
bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan
politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak
dan Penyandang Disabilitas.
Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang
mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat
terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan
yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta
kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat.
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap
perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak
Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih
diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar
terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.
Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan
hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin
kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha
Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan
perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak
sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa.
Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai
persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai
berikut:
1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;

45
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
Undang-Undang ini mengatur mengenai pencegahan segala
bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan,
Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional
agar pencegahan dan penanganan Korban kekerasan seksual dapat
terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan
Masyarakat dalam pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat
mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.
Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:
1. selain pengualifikasian jenis tindak pidana seksual sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana
lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana
Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya;
2. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai
tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak
terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan
kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap
penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian
Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta
kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi,
negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan
putusan pengadilan; dan
4. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan
penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku
Anak

46
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas penghargaan atas harkat
dan martabat manusia” adalah pengakuan terhadap
harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi,
dihormati, dan ditegakkan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah
menghargai persamaan derajat tidak membeda-
bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis,
suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, dan
ideologi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kepentingan terbaik bagi
Korban" adalah bahwa semua tindakan yang
menyangkut Korban yang dilakukan oleh lembaga
eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan
masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah materi
muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
harus mencerminkan perlakuan yang adil dan
proporsional bagi setiap warga negara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah
materi muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan
Seksual mampu memberikan manfaat secara luas bagi
kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah
bahwa penyelenggaraan pengaturan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual harus dilakukan dalam kerangka
negara hukum yang mengutamakan landasan

47
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan
keadilan.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik”
adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak
patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan
merendahkan atau mempermalukan.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

48
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penjagaan dilakukan antara lain pada satuan
pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga
nonpemerintah, lembaga internasional yang
berkedudukan di Indonesia, rumah, rumah
sakit, panti sosial, atau balai/loka rehabilitasi
sosial.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

49
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud “Rehabilitasi medis” termasuk
rehabilitasi psikiatrik.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

50
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rekam medis” antara
lain:
a. Hasil laboratorium mikrobiologi;
b. Urologi;
c. Toksikologi; atau
d. Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

51
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “penilaian personal” adalah
upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan
kebutuhan Penyandang Disabilitas, baik secara medis
maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang
layak.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kerugian lain” antara
lain:
a. biaya transportasi dasar;
b. biaya pengacara atau biaya lain yang
berhubungan dengan proses hukum;
c. kehilangan penghasilan yang dijanjikan
pelaku; dan/atau

52
d. kehilangan penghasilan akibat Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hak pihak ketiga” adalah hak
dari suami, istri, dan/atau anak.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dana bantuan Korban dapat diperoleh dari filantropi,
masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

53
Pasal 37
Jika orang tua atau wali pelaku tidak memiliki harta yang
cukup, Restitusi terhadap Korban dilakukan sesuai dengan
Undang-Undang ini.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “unit pelaksana teknis” adalah
unit pelaksana teknis yang berada di bawah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.
Yang dimaksud dengan “unit pelaksana teknis daerah
di bidang sosial” adalah unit pelaksana teknis daerah
yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial yang
berada di bawah pemerintah daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hak tertentu” antara lain
adalah hak pelaku untuk bertemu dengan Anak dari
pelaku dan Korban, dalam hal Tindak Pidana

54
Kekerasan Seksual dilakukan dalam lingkup rumah
tangga.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Yang dimaksud dengan “menghapus” termasuk menurunkan
dan mengumumkan larangan posting yang bertujuan
menyebarluaskan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Perekaman dapat dilakukan dengan alat rekam audio
dan/atau audiovisual.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

55
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tempat kediaman atau
tempat tinggal Saksi dan/atau Korban” termasuk
di dalamnya berkediaman atau bertempat tinggal
di luar negeri atau di luar provinsi.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan pemeriksaan termasuk di dalamnya adalah
pemeriksaan yang dilakukan di wilayah perwakilan
Republik Indonesia atau di tempat lain yang dihadiri
oleh perwakilan Republik Indonesia.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

56
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah
dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan,
dan/atau keselamatan Saksi dan/atau Korban.
Yang dimaksud dengan “tempat lain” misalnya adalah
rumah sakit atau rumah aman.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tempat” adalah kantor
kejaksaan negeri setempat, atau dalam hal terdapat
keadaan menjadi Saksi dan/atau Korban karena
alasan yang sah tidak dapat hadir di kantor kejaksaan
negeri setempat, pertemuan pendahuluan dapat
dilakukan di tempat lain dengan mempertimbangkan
kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi
dan/atau Korban.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

57
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Yang dimaksud dengan “yang dibutuhkan” antara lain adalah
layanan kesehatan fisik dan psikis bagi Korban sebagai akibat
dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan terhadap
Korban diperoleh saat dilakukan pelaporan oleh
Korban, Keluarga Korban, wali Korban, atau
masyarakat kepada aparat penegak hukum, lembaga
pemerintah, atau lembaga nonpemerintah yang
menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Ayat (2)
Cukup jelas.

58
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “layanan hukum” antara lain
adalah bantuan hukum, konsultasi hukum, dan
pendampingan hukum.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rehabilitas mental dan
sosial” termasuk di dalamnya adalah rehabilitasi
fisik, psikis, psikososial, dan mental spiritual.
Huruf c
Cukup jelas.

59
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan”
adalah fasilitas bagi Korban yang masih berada
dalam masa studi.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

60
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “tim terpadu” adalah tim
yang terdiri dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan perempuan dan tugas
pemerintahan di bidang perlindungan anak,
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan”
antara lain adalah bantuan pendidikan dan
pemberian beasiswa.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemenuhan hak Keluarga Korban diselenggarakan
secara bersama-sama yang antara lain terdiri atas
UPTD PPA, dinas yang menyelenggarakan urusan

61
pemerintahan di bidang sosial, dan LPSK sesuai
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “institusi lainnya” antara
lain adalah organisasi Penyandang Disabilitas,
lembaga adat, dan organisasi keagamaan.
Pasal 74
Cukup jelas.

62
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial”
termasuk di dalamnya adalah pelatihan
vokasional dan pembinaan kewirausahaan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

63
Pasal 77
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “unit pelaksana teknis” adalah
lembaga pembinaan khusus anak.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.

64
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendidikan” termasuk di
dalamnya adalah muatan yang terkait dengan
kesehatan reproduksi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “keluarga” termasuk di
dalamnya adalah keluarga pengganti.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “situasi khusus lainnya”
antara lain adalah karantina atau keadaan luar
biasa.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “panti sosial” termasuk di
dalamnya adalah panti Penyandang Disabilitas.

65
Huruf b
Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan”
termasuk di dalamnya satuan pendidikan
berasrama.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain
adalah tempat pengungsian, tempat
penampungan tenaga kerja, atau tempat lain
yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga terkait”
antara lain adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.

66
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “visum” antara lain adalah
visum et repertum dan visum et repertum psychiatricum.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

RUU TPKS

More Related Content

What's hot (20)

Similar to RUU TPKS (20)

More from CIkumparan (20)

RUU TPKS