Sisdiknas uu no.20 tahun 2003

MATERI PELATIHAN KTSP 2009
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANGUNDANG–UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2003NOMOR 20 TAHUN 2003
TentangTentang
SISTEM PENDIDIKAN NASIONALSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2 / 32
DASAR dan FUNGSIDASAR dan FUNGSI
 Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila
dan Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
 Pendidikan Nasional berfungsiPendidikan Nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentukmengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yangwatak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskanbermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsakehidupan bangsa

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONALTUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
 Berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang:
 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa,
 berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan
 menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKANPRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, dan kemajemukan bangsa.
 Sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan
multimakna.
 Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan
sepanjang hayat.
 Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas.
 Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan
berhitung
 Memberdayakan semua komponen masyarakat.

HAK DAN KEWAJIBANHAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARAWARGA NEGARA
 Memperoleh pendidikan yang bermutu.
 Warga yang memiliki kelainan khusus berhak
memperoleh pendidikan khusus.
 Meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
HAK
 Wajib mengikuti pendidikan dasar (7-15 tahun)
 Bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.
KEWAJIBAN

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHHAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH DAERAHDAN PEMERINTAH DAERAH
 berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
HAK
 wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
 wajib menjamin tersedianya dana bagi setiap warga
negara yang berusia 7 – 15 tahun
KEWAJIBAN

HAK PESERTA DIDIKHAK PESERTA DIDIK
 mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama
yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang
seagama;
 mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan
bakat, minat, dan kemampuannya;
 mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang
orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya;
 mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang
orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan
pendidikan lain yang setara;
 menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan
kecepatan belajar masing-masing dan tidak
menyimpang dari ketentuan batas waktu yang
ditetapkan.

KEWAJIBAN PESERTA DIDIKKEWAJIBAN PESERTA DIDIK
 menjaga norma-norma pendidikan untuk
menjamin keberlangsungan proses dan
keberhasilan pendidikan;
 ikut menanggung biaya penyelenggaraan
pendidikan, kecuali bagi peserta didik
yang dibebaskan dari kewajiban tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

JALUR, JENJANG, DANJALUR, JENJANG, DAN
JENIS PENDIDIKANJENIS PENDIDIKAN
JALUR
PENDIDIKAN
JENJANG
PENDIDIKAN FORMAL
JENIS
PENDIDIKAN
PEND. FORMAL
NONFORMAL
INFORMAL
PEND. DASAR
PEND. MENENGAH
PEND. TINGGI
UMUM
KEJURUAN
AKADEMIK
PROFESI
VOKASI
KEAGAMAAN
KHUSUS

BAHASA PENGANTARBAHASA PENGANTAR
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Daerah (pada tahap awal)
 Bahasa Asing pada satuan pendidikan
tertentu

WAJIB BELAJARWAJIB BELAJAR
 Setiap warga negara yang berusia 6 tahun
dapat mengikuti program wajib belajar
 Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut
biaya.
 Wajib belajar merupakan tanggung jawab
negara

 Terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian
pendidikan
 Sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenagakurikulum, tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana danpendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.
 Pengembangan pemantauan dan pelaporan
pencapaiannya oleh suatu badan standardisasi,
penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
STANDAR NASIONAL PENDIDIKANSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

 Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.
 Pengembangan mengacu pada standar nasional
pendidikan.
 Dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai
dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta
didik.
KURIKULUMKURIKULUM

 Pengembangan kurikulum memperhatikan:
a. peningkatan iman dan takwa;
b. peningkatan akhlak mulia;
c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta
didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. tuntutan dunia kerja;
g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h. agama;
i. dinamika perkembangan global; dan
j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

MUATAN WAJIB KURIKULUM PENDIDIKANMUATAN WAJIB KURIKULUM PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAHDASAR DAN MENENGAH
 pendidikan agama;
 pendidikan kewarganegaraan;
 bahasa;
 matematika;
 ilmu pengetahuan alam;
 ilmu pengetahuan sosial;
 seni dan budaya;
 pendidikan jasmani dan olahraga;
 keterampilan/kejuruan; dan
 muatan lokal.

 Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar
dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah
dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan
pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah
koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor
departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan
dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

PENDIDIK DAN TENAGAPENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKANKEPENDIDIKAN
 Pendidik merupakan tenaga profesional
yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan.
 Tenaga kependidikan melaksanakan
administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan,dan pelayanan teknis.

HAK DAN KEWAJIBANHAK DAN KEWAJIBAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKANPENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
HAK
Penghasilan dan jaminan
kesejahteraan sosial yang
pantas dan memadai
Penghargaan sesuai prestasi
kerja
Pembinaan karir
Perlindungan hukum
Menggunakan sarana
prasarana untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas
KEWAJIBAN
Menciptakan suasana
pendidikan yang bermakna,
kreatif, dinamis dan dialogis
Mempunyai komitmen secara
professional
Memberi teladan dan menjaga
nama baik lembaga, profesi,
dan kedudukan

SARANA DAN PRASARANASARANA DAN PRASARANA
 memenuhi keperluan pendidikan sesuai
dengan pertumbuhan dan perkembangan
potensi fisik, kecerdasan intelektual,
sosial, emosional, dan kejiwaan peserta
didik.

PENDANAANPENDANAAN
 Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
 Sumber dana ditentukan berdasarkan prinsip
keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan
 Pengelolaan dana berdasarkan prinsip keadilan,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik
 Biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan dana
minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD
 Gaji guru dan dosen Pemerintah dialokasikan dalam
APBN
 Pendanaan pendidikan dari Pemerintah diberikan
dalam bentuk hibah.

PENGELOLAAN PENDIDIKANPENGELOLAAN PENDIDIKAN
 Pengelolaan sistem pendidikan nasional menjadi
tanggung jawab menteri.
 Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan
pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang
pendidikan.
 Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi
atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan
tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan
untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
 Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan
dasar dan pendidikan menengah, serta satuan
pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

BADAN HUKUMBADAN HUKUM
 Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan
formal berbentuk badan hukum pendidikan.
 berfungsi memberikan pelayanan pendidikan
kepada peserta didik.
 berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana
secara mandiri untuk memajukan satuan
pendidikan.

PERAN SERTA MASYARAKATPERAN SERTA MASYARAKAT
 Peran serta dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
 sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil
pendidikan

PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKATPENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT
 Sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan
budaya, untuk kepentingan masyarakat
 Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan
evaluasi pendidikan, serta manajemen dan
pendanaannya sesuai dengan standar nasional
pendidikan
 Dana dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat,
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain
 Lembaga dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi
dana, dan sumber lain secara adil dan merata dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

DEWAN PENDIDIKAN DANDEWAN PENDIDIKAN DAN
KOMITE SEKOLAH/ MADRASAHKOMITE SEKOLAH/ MADRASAH
 lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah,
serta tokoh masyarakat
 Berperan dalam peningkatan mutu pelayanan
pendidikan yang meliputi perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan

DEWAN PENDIDIKAN DANDEWAN PENDIDIKAN DAN
KOMITE SEKOLAH/MADRASAHKOMITE SEKOLAH/MADRASAH
 Dewan pendidikan memberikan pertimbangan, arahan
dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota.
 Komite sekolah/madrasah memberikan pertimbangan,
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana,
serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan.

EVALUASIEVALUASI
 Dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan
 Dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program
pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua
jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
 Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik
untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil
belajar secara berkesinambungan.
 Evaluasi terhadap peserta didik, satuan pendidikan, dan
program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri.
 Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi
terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan
 Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk
lembaga mandiri untuk melakukan evaluasi

AKREDITASIAKREDITASI
 Untuk menentukan kelayakan program dan satuan
pendidikan.
 Dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri.
 Bersifat terbuka.

SERTIFIKASISERTIFIKASI
 Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
 Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai
pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus
ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
yang terakreditasi.
 Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara
pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta
didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan
terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan
tertentu setelah lulus uji kompetensi yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKANPENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
 Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang
didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau
pemerintah daerah.
 Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi
pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana
pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi
dan sertifikasi, serta manajemen dan proses
pendidikan.
 Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau
mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAWASANPENGAWASAN
 Pemerintah, pemerintah daerah, dewan
pendidikan, dan komite sekolah/madrasah
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
 Pengawasan dilakukan dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas publik

Departemen Pendidikan Nasional

Sisdiknas uu no.20 tahun 2003

More Related Content

What's hot

Similar to Sisdiknas uu no.20 tahun 2003

More from M. ALI AMIRUDDIN

Sisdiknas uu no.20 tahun 2003