Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

dadang-solihin.blogspot.co.id 2

3dadang-solihin.blogspot.co.id

Materi
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
• Penyusunan RKPD Tahun 2017
(Permendagri 18/2016)

Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan
8
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.co.id

9
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)

 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
S.M.A.R.T

Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
Perencanaan yang Ideal

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas

Apa Itu Pembangunan?
15
Pembangunan adalah:
proses perubahan ke arah
kondisi yang lebih baik
melalui upaya yang
dilakukan secara terencana.
Ginandjar Kartasasmita, 1996
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah
17
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA

18
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

19
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

20
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS

Troika

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance

Sinergi Stakeholders

Apa itu RPJPD
• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan
tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala
atas implementasinya.
29
1/3

Apa itu RPJPD
• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi
acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala
yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan
RKPD,
• Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi:
– analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,
– pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa
depan,
– kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan
pembangunan 20 tahun ke depan
• akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.
30
2/3

Apa itu RPJPD
RPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. bagaimana mencapainya dan;
3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
31
3/3

Substansi RPJPD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.

33
Persiapan
Tahap
Penyusunan
Rancangan Awal
RPJP Daerah
Tahap
Pelaksanaan
Musrenbang
Akhir RPJP
Daerah
Tahap Penyusunan
Rancangan Akhir
RPJP Daerah
1 Tahap Penetapan
Peraturan Daerah
tentang RPJP
Daerah
3 5
2 4
Step by Step Penyusunan RPJPDStep by Step Penyusunan RPJPD

Step by Step Penyusunan RPJPD
I.Tahap Persiapan
1. Orientasi perencanaan daerah
2. Pembentukan tim penyusun RPJPD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD
4. Identifikasi stakeholder
5. Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD
6. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJPD
7. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen
RPJPD
8. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD
9. Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD
10.Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
RPJPD
1/3

II. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah
1. Pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
4. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota
5. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi
6. Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
7. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka
Panjang
8. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi
9. Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang
10.FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang
11.Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD
2/3

III.Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah
• Musrenbang RPJPD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah
IV. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah
• Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD
V. Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq
Bappeda Kabupaten
• Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten
• Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD
• Penetapan Ranperda menjadi PERDA
• Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan
3/3

Sistematika Penulisan RPJPD
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD
1.3 Landasan Hukum Perlunya
Penyusunan RPJPD
UU No 25/2004
UU No 32/2004
SE Mendagri No 050/2020/SJ
1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJP Nasional
RPJP Provinsi
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
1.5 Sistematika Penulisan
Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI
KONDISI UMUM DAERAH
2.1 Profil Kinerja Capaian Pembangunan
Daerah Masa Kini
2.1.1 Pelayanan umum
2.1.2 Ketertiban dan keamanan
2.1.3 Ekonomi
2.1.4 Lingkungan hidup
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
1/2

Sistematika Penulisan RPJPD
2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum
2.1.6 Kesehatan
2.1.7 Pariwisata dan budaya
2.1.8 Pendidikan
2.1.9 Perlindungan sosial
2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan
Daerah
2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
2.2.2 Demografi
2.2.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2.2.4 Sosial Budaya dan Politik
2.2.5 Prasarana dan Sarana
2.2.6 Pemerintahan
2.3 Implikasi pada Penyelenggaraan
Pembangunan Daerah Masa Depan
2.3.1 Pelayanan umum
2.3.2 Ketertiban dan keamanan
2.3.3 Ekonomi
2.3.4 Lingkungan hidup
2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum
2.3.6 Kesehatan
2.3.7 Pariwisata dan budaya
2.3.8 Pendidikan
2.3.9 Perlindungan sosial
Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN
DAERAH
3.1 Visi
3.2 Misi
3.3 Arah dan Strategi Pembangunan Daerah
Jangka Panjang
3.3.1 Arahan dan Strategi Pembangunan jangka
Panjang
3.3.2 Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah
Bab IV PENUTUP
Lampiran
2/2

39
1/2
Evaluasi Kualitas RPJPD
1. Dokumen RPJPD sudah SMART .
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
.
3. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis
pembangunan daerah masa kini
.
4. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh
pada kinerja pembangunan daerah saat ini
.
5. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan
perubahan faktor- faktor eksternal di masa depan
.

40
2/2
Evaluasi Kualitas RPJPD
6. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama
pembangunan daerah
.
7. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan
pembangunan daerah yang merespon tantangan dan
mengoptimasikan peluang masa depa
.
8. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal,
perempuan, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi dalam
semua tahapan proses penyusunan RPJPD
.
9. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang
terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam dalam jaring
aspirasi isu dan harapan masyarakat, forum konsultasi
publik, dan Musrenbang RPJPD
.

Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
42
1/2

Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
43
2/2

Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.

45
Persiapan
Penyusunan
Rancangan
Awal RPJMD
Tahap
Penyusunan
Rancangan Awal
Renstra SKPD
Tahap Penyusunan
Rancangan Akhir
RPJMD Daerah /
Renstra SKPD
1
Penyusunan
Rancangan
Akhir RPJMD
Penetapan
Perda/Perkada
tentang RPJMD
3 5
2 4 6
Step by Step Penyusunan RPJMDStep by Step Penyusunan RPJMD

Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
46
1

Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
47
2

Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
48
3

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
49
4

Tahap Penetapan Perda/Perkada
tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
50
5

Langkah Penyusunan RPJMD
51
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
e) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Indikator

Sistematika Penulisan RPJMD
52
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status, kondisi,
situasi, pengkajian kinerja capaian, serta
rumusan isu dan permasalahan strategis
dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi
pemerintahan daerah secara menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2 Pelayanan Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
1/3

53
2.9 Pariwisata dan Budaya
2.10 Pendidikan
2.11 Perlindungan sosial
2.12 Keuangan Daerah
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan
Daerah
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen
Perencanaan Terkait
3.1 RPJM Nasional
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk
RPJM Provinsi)
3.3 RPJM Provinsi
3.4 RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota)
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan
Daerah
4.1 Visi
4.2 Misi
4.3 Agenda (apabila ada)
Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
(SMART), strategi pencapaian tujuan dan
kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
daerah.
5.1 Tujuan
5.2 Strategi
5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)
5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing program perlu dicantumkan
nama program, tolok ukur dan target
kinerja capaian program dan pagu indikatif
6.1 Program Pembangunan
6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
2/3

54
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan
dan Legislasi Daerah
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan
kegiatan pendukung yang diperlukan
untuk dapat mengimplementasikan
RPJMD secara efektif
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
pencapaian program RPJMD
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi
RPJMD
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas
Non Government Stakeholders untuk
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD
Lampiran
Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian
Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-
masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi
Publik dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target
Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif
menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah
5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka
Menengah
3/3

Evaluasi Kualitas RPJMD
55
1/3
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
.
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
daerah
.
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)

56
2/3
4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan
pembangunan daerah sesuai dengan:
.
 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.
.

57
3/3
7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
.
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan
kendala fiskal daerah
.
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
.
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
.
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .

Tahapan Penyusunan RKPD
1. Persiapan penyusunan RKPD;
2. Penyusunan rancangan awal RKPD;
3. Penyusunan rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) RKPD;
5. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
6. Penetapan RKPD.

Arahan Penyusunan RKPD
1. Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas,
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD,
rencana kerja pemerintah, serta program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Penyusunan RKPD harus memperhatikan kewenangan
sebagaimana diatur dalam lampiran UU 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan,
sarana dan prasarana serta dokumen (P3D).
3. Penyusunan RKPD mengacu pada pencapaian sasaran dan
prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan
Pemerintah nasional.

Muatan RKPD
1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;
– Memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan
pembiayaan pemerintah daerah paling sedikit dua tahun sebelumnya,
dan perkiraan untuk tahun direncanakan.
2. Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan
Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
– Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program
yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan
pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari
RPJMD pada tahun yang direncanakan.
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju memperhatikan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun
sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

More from Dadang Solihin

Recently uploaded

Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD